ThesisOpen AccessMetadata saja
•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK DERMAWAN. NIM 1630201013, Judul Skripsi: “Implementasi Perda Sumatera Barat No.16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya Perspektif Hukum Islam (Studi kasus Nagari Saniang Baka Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok)”. Jurusan Ahwal Al-Syakshiyyah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar. Pokok permasalahan dalam Skripsi ini adalah penerapan Perda Sumatera Barat No.16 Tahun 2008 tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya dalam pelaksanaan Perda Sumatera Barat No.16 tahun 2008 dan faktor beralih fungsi ditinjau dari Hukum Islam. Dengan tujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pelaksanaan dalam penerapan Perda No.16 Tahun 2008 tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya terhadap tanah ulayat nagari dan faktor penyebab beralihnya ditinjau dari Hukum Islam. Metode penelitian (field research), di Nagari Saniang Baka, Kec. X Koto Singkarak, Kab. Solok. Adapun sumber data adalah data primer dan data sekunder. Sumber data primer melakukan wawancara dengan Wali Nagari Saniang Baka, Ketua Kerapatan Adat Nagari Saniang Baka, Sekretaris Kerapatan Adat Nagari Saniang Baka, Masyarkat Nagari Saniang Baka, Anggota UPTD KPHL Barisan Resort Solok. Data sekunder diambil dan diperoleh dari bahan pustaka dengan mencari data atau informasi berupa benda-benda tertulis seperti buku-buku, dokumen peraturan-peraturan yang terkait dengan penelitian. Hasil penelitian yang penulis peroleh adalah Perda Sumatera Barat No.16 tahun 2008 tentang tanah ulayat dan pemanfaaatannya masyarakat sudah menjalankan dan menerapkan aturan yang ada di dalam Perda dan bersosialisasi dengan ninik mamak di dalam nagari yang terkumpul dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan juga pihak pemerintahan wali nagari yang mengatur pemanfaatan mengelola tanah ulayat nagari yang berada di nagari Saniang Baka dengan tujuan untuk masyarakat adat di lingkungan nagari Saniang Baka, namun dengan kejadian persengketan dengan dinas kehutanan yang mengatakan tanah ulayat nagari Saniang Baka sebagai hutan lindung suaka margasatwa barisan melemahkan keberadaan Perda Sumatera Barat No.16 tahun 2008 tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya dan juga menghilangkan warisan dari leluhur masyarakat nagari Saniang Baka yang berada di Provinsi Sumatera Barat. Terdapat beberapa factor yang menghambat kedudukan dan fungsi tanah ulayat nagari adalah Pertama hukum adat sudah lebih dahulu menjadi kearifan lokal Kedua, dinas kehutanaan mengambil keputusan sendiri Ketiga, tidak adanya kesepakatan Keempat, tidak ada sosialisasi. Tinjauan hukum Islam terhadap kedudukan dan fungsi tanah ulayat nagari Saniang Baka memiliki banyak manfaat seperti bisa mengembangkan perekonomian masyarakat anak nagari, sebagai investasi jangka panjang untuk masyarakat nagari dan juga sebagai tempat untuk mengembangkan atau pembangunan inspastruktuk untuk kepentingan masyarakat nagari Saniang Baka menurut pandangan hukum Islam pada dasarnya adalah masuk kepada kategori yang baik masuk kepada Maslahah. Namun masyarakat nagari Saniang Baka mengelola lahan tanah ulayat nagari berupa hutan adat dengan cara menebang dan membakar merupakan terjadinya kerusakan terhadap kedudukan dan fungsi hutan yang merupakan ekosistem alam masuk kepada kategori yang tidak baik kategori yang seperti itu masuk kepada Mafsadah. Beralihnya kedudukan dan fungsi tanah ulayat nagari atau hutan adat sebagai hutan lindung suaka margasatwa barisan yang merupakan taman nasional maka akan berdampak baik bagi ekosistem alam yang berguna bagi kehidupan manusia tumbuhan dan makhluk hidup lainnya menurut pandangan hukum Islam pada dasarnya adalah masuk kepada kategori yang baik kategori yang seperti itu masuk kepada Maslahah.
ThesisOpen AccessMetadata saja
•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Puja Hardina. NIM 1630203050. Judul Skripsi: Pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) Di Nagari Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Perspektif Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2014 Dan Fiqh Siyasah. Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar. Permasalahan dalam skripsi ini adalah Sebab-sebab terjadinnya Pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) Perspektif Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun dan Sebab-sebab terjadinnya Pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) Perspektif Fiqh Siyasah. Tujuan pembahasan ini untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk Sebab-sebab terjadinya Pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) Perspektif Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun dan Sebab-sebab terjadinnya Pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) Perspektif Fiqh Siyasah. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan (field research). Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber data primer yaitu Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, Kasi PPKLH, Pengawas Lingkungan Hidup, Pengelola Laboraturium, wali Nagari Sungai Dareh, dan data sekunder yaitu buku-buku ilmiah, hasil penelitian, perundang-undangan yang terkait dengan penelitian dan dokumen. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi. Setelah data tersebut diperoleh, selanjutnya data dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Untuk menjamin keabsahan data digunakan uji kredibilitas data yang dilakukan melalui triangulasi. Dari penelitian yang penulis lakukan ditemukan bahwasannya sebab-sebab terjadinnya Sebab-sebab terjadinya Pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) perspektif Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 tahun 2014 diantaranya: Penambangan Emas Ilegal memakai Bahan kimia Mercury (Air Raksa), yang mengakibatkan fungsi tatanan air menjadi berubah, kadar air menjadi berkurang drastis dan kekurangan sumber air bersih yang aman untuk dikonsumsi oleh manusia, bahkan menjadi sumber berbagai macam penyakit yang berbahaya, terutama pada penyakit kulit. Sebab-sebab terjadinya Pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) perspektif Fiqh Siyasah yaitu: Pelestarian kembali Pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Dharmasraya sesuai dengan syariat Islam, Seorang ulil Amri (Pemimpin) bertanggungjawab terhadap hak-hak warga negara yang wajib dilindungi, seperti mendekatkan kepada kemaslahatan dan menjauhkan dari kemudhorotan, termasuk dalam menjaga kelestarian Lingkungan Hidup
ThesisOpen AccessMetadata saja
•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
SEPTIANA MURNI. NIM 1630203059. Judul Skripsi: ”IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURYAH (Studi Kasus Orgen Tunggal di Nagari Kasang)”. Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar tahun akademik 2020. Penulisan skripsi ini menjelaskan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Studi kasus Nagari Kasang dalam penerapan peraturan ini di masyarakat nagari kasang masih melanggar peraturan tersebut dalam pasal 43 dan 42 yang mengatur batas waktu penayangan orgen tunggal. Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dan penelitian kepustakaan (library research). Penelitian lapangan (field research) adalah pendekatan dengan melihat dan mengkaji bagaimana suatu aturan diimplementasikan dilapangan, Sedangkan penelitian kepustakaan (library research) adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) baik dengan buku-buku, ataupun jurnal untuk mengetahui bagaimana sinkronisasi aturan hukum yang satu dengan yang lain. Penelitian yang penulis lakukan ditemukan bahwa, pertama faktor tidak Terlaksananya Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariman Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketenraman dan Ketertiban Umum terhadap batas waktu penayangan orgen tunggal di Nagari Kasang dikarenakan kurangnya kesadaran dari masyarakat, dan kurangnya kepedulian dari masyarakat untuk menjaga kenyamanan dan ketertiban bersama, kedua pelanggaran Peraturan Daerah ini yang terjadi secara terus-menerus di Nagari Kasang menimbulkan dampak negatif di tengah masyarakat, apabila terjadi penayangan orgen tunggal melewati batas waktu memiliki pengaruh yang besar terhadap tingkah laku (moral) dan juga mendorong seseorang kearah terjadinya perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma susila yang dilakukan, ketiga Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum terhadap batas waktu penayangan orgen tunggal tidaklah sesuai kosep Fiqih Siyasah Dusturiyah dalam pembagaianya termasuk ke dalam Siyasah Tasyri’iyah yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum untuk kemaslahatan, sebagaimana di jelaskan dalam Qs. Annisa’ ayat 59 perintah untuk menaati pemimpin artinya taat kepada aturan yang dibuat pemimpin atau pemerintah untuk menjaga ketentraman dan ketertiban bersama.
ThesisOpen AccessMetadata saja
•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
NADIA. NIM 1630203043. Judul Skripsi: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 19 TAHUN 2007 TENTANG PENGOLAHAN DAN PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI”. Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar tahun akademik 2020. Penulisan skripsi ini menjelaskan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya nomor 19 tahun 2007 tentang pengolahan dan pengusahaan pertambangan dan energi Masih banyak para penambang liar melakukan usaha pertambangan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga memberikan dampak yang buruk bagi lingkungan sekitar dan daerah aliran sungai. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan di Nagari Siguntur Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya. Sumber data dari penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Kepala Bagian Hukum Kantor Bupati Kabupaten Dharnasraya, Bapak Kepala Bidang Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan hidup Kabupaten Dharmasraya, dan unsur masyarakat di Nagari Siguntur dan dokumentasidisini adalah mengacu pada material (bahan) seperti, Perda Kabupaten Dharmasraya Nomor 19 tahun 2007. Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Penelitian yang penulis lakukan ditemukan bahwa, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 19 Tahun 2007 tentang pengolahan dan pengusahaan pertambangan dan energi tidak terlaksana dengan baik. Kendala yang dihadapi pemerintah adalah ketika masyarakat mengetahui peraturan yang telah dibuat, dan mereka para penambang liar tidak mengindahkan sosialisasi yang disampaikan Pemerintah Daerah. Kedua pandangansiyasah dusturiyah terhadap implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya nomor 19 tahun 2007 dimana kinerja kepemimpinan yang belum memiliki sifat- sifat seorang pemimpin belum dimiliki secara keseluruhan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK Nada Prastika Fadillah. NIM 1630203042. Judul Skripsi: “Peranan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Dalam Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah”. Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi fokus penelitian adalah bagaimana Peranan Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah ditengah- tengah masyarakat tepatnya di Kecamatan Sungai Rumbai. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya. Sumber data dari penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu, Kasi Bidang Penataan Dan Pentaatan Lingkungan Hidup, Kasi Bidang Pengelolaan Sampah Dan Limbah B3, Dan Masyarakat Serta Tim Kebersihan Di Kecamatan Sungai Rumbai. Sedangkan sumber data sekunder dari penelitian ini yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya dan beberapa buku. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Setelah data tersebut diperoleh selanjutnya data tersebut di analisa menggunakan analisa kualitatif. Untuk menjamin keabsahan data yang diperoleh penulis menggunakan metode triangulasi data. Penelitian yang penulis lakukan ditemukan bahwa, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya mempunyai peranan dalam mengatasi permasalahan lingkungan dengan melakukan pengawasan izin mengendalikan lingkungan, penyedian sarana dan prasarana tempat pengelolaan sampah serta memberikan sosialisasi kepada pelaku kegiatan pengelolaan sampah namun pelaksanaannya masih belum optimal dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya. Dampak yang ditimbulkan dari kurang optimalnya Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan peranannya memberikan dampak negatif yaitu bagi masyarakat yang seharusnya mendapatkan layanan tempat pengelolaan sampah jadi tidak terlayani dikarenakan kurangnya dana yang tersedia serta terbatasnya jumlah tenaga kerja membuat Dinas Lingkungan Hidup tidak bisa berkerja secara optimal. Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah. Dalam Islam tidak ada larangan secara khusus mengatur tentang pengelolaan sampah, namun hukumnya akan haram jika menimbulkan bahaya yang mengancam jiwa, akal, harta, keturunan, agama, dan negara.
ThesisOpen AccessMetadata saja
•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK YANI TRISNA, NIM. 15 3015 00057 Judul Skripsi “IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 4 TAHUN 2008 DALAM PROSES PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI NAGARI KOTO BARU KECAMATAN SUNGAI TARAB DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH” Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar tahun akademik 2020. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2008 dalam proses pembangunan infrastruktur di Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Tarab dan bagaimana tinjauan Siyasah Dusturiyyah terhadap implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2008 dalam proses pembangunan infrastruktur di Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Tarab. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan menjelaskan implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2008 dalam proses pembangunan infrastruktur di Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Tarab dan untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan Siyasah Dusturiyyah terhadap implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2008 dalam proses pembangunan infrastruktur di Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Tarab Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu, penelitian yang dilakukan di Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini menggunakan yuridis –empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti langsung di lapangan. Sumber data primer yaitu sumber dari wawancara dan Perda Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Setelah data tersebut diperoleh selanjutnya dianalisa dengan menggunakan analisa kualitatif. Dari penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa implementasi Perda Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 dalam proses pembangunan infrastruktur di Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Tarab sudah sesuai dan terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 106 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari. Sedangkan tinjauan siyasah dusturiyah terkait implementasi Perda Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 dalam proses pembangunan infrastruktur di Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Tarab sudah sesuai dan sejalan dengan prinsip-prinsip musyawarah. Sedangkan pelaksana Undang-Undang yaitu eksekutif disebut juga di dalam siyasah dusturiyah sebagai sulthah tanfidziyah yang membahas persoalan imamah atau kepemimpinan di Pemerintahan Nagari Koto Baru telah menjalankan pemerintahan sesuai dengan kaidah fath adz-dzari’ah dan kaidah keenam dari kaidah fiqh cabang menurut mayoritas ulama yang menjadi acuan bagi pemimpin dan pemerintah dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan rakyat.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Andre, NIM : 2130306005, Judul skripsi: “Hubungan antara Kebersyukuran dengan Kebahagiaan pada Pengusaha Sektor Perdagangan di Nagari Paninggahan”. Program Studi Psikologi Islam Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah UIN Mahmud Yunus Batusangkar. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah adanya perbedaan pengalaman kebahagiaan pada pengusaha sektor perdagangan di Nagari Paninggahan. Berdasarkan hasil wawancara, terdapat pengusaha yang merasa bahagia atas pencapaian usahanya, sementara pengusaha lainnya meskipun bersyukur atas apa yang telah dicapai, belum sepenuhnya merasa bahagia karena masih memiliki tujuan yang ingin dicapai. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kebahagiaan tidak hanya berkaitan dengan hasil materi, tetapi juga dengan proses, pencapaian, dan kebersyukuran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kebersyukuran dengan kebahagiaan pada pengusaha sektor perdagangan di Nagari Paninggahan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan metode korelasional. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 125 orang dengan sampel sebanyak 56 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan menggunakan rumus slovin. Teknik pengumpulan data menggunakan skala Likert melalui instrumen skala kebersyukuran dan skala kebahagiaan. Berdasarkan hasil uji hipotesis diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar r = 0,029 dengan nilai signifikansi p = 0,831 (p > 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis alternatif (Ha) diterima dan hipotesis nol (H₀) ditolak, yang berarti terdapat hubungan yang signifikan antara kebersyukuran dengan kebahagiaan pada pengusaha sektor perdagangan di Nagari Paninggahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara kebersyukuran dengan kebahagiaan dengan tingkat hubungan berada pada kategori rendah. Artinya, semakin tinggi tingkat kebersyukuran yang dimiliki pengusaha, maka semakin tinggi pula tingkat kebahagiaan yang dirasakan. Sebaliknya, semakin rendah tingkat kebersyukuran, maka semakin rendah pula tingkat kebahagiaan yang dirasakan. Meskipun demikian, rendahnya kekuatan hubungan menunjukkan bahwa kebahagiaan tidak hanya dipengaruhi oleh kebersyukuran, tetapi juga oleh berbagai faktor lain, seperti kondisi ekonomi, keberhasilan usaha, dukungan sosial, kesehatan, serta faktor psikologis lainnya.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK Bagus Pria Alwadipa, NIM 242021003. Judul tesis: “Pembatalan Sepihak Pada Perjanjian Sewa Kios di Masjid Agung Nur Ala Nur Panyabungan Menurut Perspektif Fiqh Muamalah dan Hukum Perdata.” Program Pascasarjana Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik pembatalan sepihak perjanjian sewa kios oleh pengurus Masjid Agung Nur Ala Nur Panyabungan dalam perspektif Fiqh Muamalah dan Hukum Perdata Indonesia. Fokus penelitian meliputi bentuk perjanjian sewa kios (ijarah), faktor-faktor yang melatarbelakangi pembatalan sepihak, serta analisis praktik tersebut berdasarkan ketentuan Fiqh Muamalah dan Hukum Perdata Indonesia tanpa memberikan penilaian benar atau salah terhadap para pihak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara untuk memahami bagaimana hukum berfungsi dalam praktik kehidupan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan tiga bentuk permasalahan. Pertama, pengalihan kios oleh penyewa kepada pihak ketiga tanpa izin pengurus merupakan pelanggaran terhadap isi perjanjian. Dalam Fiqh Muamalah tindakan tersebut melanggar akad ijarah, sedangkan dalam Hukum Perdata termasuk wanprestasi berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata. Kedua, penyewa yang tetap membayar sewa meskipun sempat sakit mendapati kiosnya dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuannya. Dalam Fiqh Muamalah tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip amanah dan kewajiban menepati akad (QS. Al-Ma'idah: 1), sedangkan dalam Hukum Perdata termasuk wanprestasi berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdata. Ketiga, penyewa yang berulang kali terlambat membayar sewa meskipun telah diberikan peringatan dapat diminta mengosongkan kios. Dalam Fiqh Muamalah hal ini dibenarkan melalui fasakh ijarah, sedangkan dalam Hukum Perdata merupakan bentuk wanprestasi yang memberikan hak kepada pengurus untuk mengakhiri perjanjian.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Rahma Yunita, NIM: 2230201039, Judul Skripsi: Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali Pada Perkara Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Bsk. Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar. Perwalian merupakan instrumen hukum yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap anak yang belum dewasa atau belum cakap melakukan perbuatan hukum, khususnya ketika orang tua tidak dapat menjalankan kewajibannya secara optimal. Untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan kepentingan terbaik anak, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali yang mengatur secara rinci persyaratan serta prosedur pemeriksaan calon wali melalui mekanisme peradilan. Namun, dalam praktik peradilan, implementasi ketentuan tersebut tidak selalu dilaksanakan secara optimal, sebagaimana terlihat dalam Perkara Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Bsk di Pengadilan Agama Batusangkar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 dalam penetapan perwalian pada perkara tersebut dengan menelaah pertimbangan hukum hakim dari aspek hukum formil dan materiil, serta dampak putusan terhadap pencapaian tujuan hukum yang meliputi keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi putusan, peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan wali dilakukan melalui proses mediasi yang berakhir dengan kesepakatan perdamaian dan dituangkan dalam Akta Perdamaian. Meskipun telah memberikan kepastian hukum bagi para pihak, pemeriksaan kelayakan calon wali sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tidak dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi hakim dalam menerapkan ketentuan pemeriksaan wali guna menjamin perlindungan hukum anak dan tercapainya tujuan hukum secara menyeluruh.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Adilla Ramahdani. NIM 2230402002. Judul Skripsi: “Pengaruh Investasi Asing Langsung dan Neraca Perdagangan terhadap Cadangan Devisa di Indonesia”. Program Studi S1 Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar. Masalah dalam penelitian ini adalah terjadinya fluktuasi cadangan devisa Indonesia yang tidak selalu sejalan dengan perkembangan investasi asing langsung dan neraca perdagangan, sehingga hubungan ketiga variabel tersebut belum menunjukkan hasil yang konsisten secara empiris. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh investasi asing langsung dan neraca perdagangan terhadap cadangan devisa di Indonesia, baik secara parsial maupun simultan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang digunakan merupakan data sekunder tahunan yang diperoleh dari publikasi resmi World Bank terkait. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan bantuan perangkat lunak Eviews12, yang dilengkapi dengan uji asumsi klasik, uji t, uji F, serta koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial investasi asing langsung berpengaruh terhadap cadangan devisa Indonesia, sedangkan neraca perdagangan juga memiliki pengaruh terhadap perubahan cadangan devisa. Secara simultan, investasi asing langsung dan neraca perdagangan berpengaruh signifikan terhadap cadangan devisa Indonesia. Temuan ini mengindikasikan bahwa arus modal asing dan kinerja perdagangan internasional merupakan faktor penting dalam menjaga ketahanan cadangan devisa nasional. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah dan otoritas moneter dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kualitas investasi asing dan memperkuat kinerja perdagangan, sehingga stabilitas cadangan devisa Indonesia dapat terjaga secara berkelanjutan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Annisa Zavira. NIM 2230402011. Judul Skripsi: “Pengaruh Neraca Perdagangan dan Utang Luar Negeri terhadap Cadangan Devisa di Indonesia Tahun 2016–2025”. Program S1 Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar. Permasalahan penelitian ini didasarkan pada fenomena bahwa peningkatan cadangan devisa Indonesia tidak selalu mencerminkan kekuatan fundamental ekonomi. Kenaikan cadangan devisa pada akhir 2024 lebih banyak dipengaruhi oleh faktor jangka pendek seperti penerimaan pajak dan penarikan utang luar negeri, bukan semata-mata dari kinerja ekspor yang berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan adanya ketergantungan terhadap arus modal dan pembiayaan eksternal yang berpotensi menimbulkan kerentanan terhadap gejolak global serta kewajiban pembayaran utang di masa mendatang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh neraca perdagangan dan utang luar negeri terhadap cadangan devisa di indonesia dalam jangka pendek dan jangka Panjang selama periode 2016-2025. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan data sekunder berupa data runut waktu (time series). Variabel independen dalam penelitian ini adalah neraca perdagangan dan utang luar negeri, sedangkan variabel dependennya adalah cadangan devisa. Metode analisis yang digunakan adalah Error Corection Model (ECM). Data penelitian diperoleh dari situs resmi Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial dalam jangka pendek, neraca perdagangan tidak berpengaruh signifikan terhadap cadangan devisa di Indonesia, sedangkan utang luar negeri berpengaruh signifikan terhadap cadangan devisa. Secara simultan dalam jangka pendek, neraca perdagangan dan utang luar negeri berpengaruh secara bersama-sama terhadap cadangan devisa di Indonesia. Sementara itu, dalam jangka panjang, neraca perdagangan dan utang luar negeri secara parsial berpengaruh signifikan terhadap cadangan devisa. Secara simultan dalam jangka panjang, neraca perdagangan dan utang luar negeri juga berpengaruh secara bersama-sama terhadap cadangan devisa di Indonesia.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini berjudul “Perlindungan Hukum Perempuan Dan Anak Dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Mediasi Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB” yang disusun oleh Ahmad Fathoni, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2042061002, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar tahun 2026. Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dalam perkara cerai gugat merupakan isu krusial dalam sistem peradilan agama, terutama ketika proses mediasi hanya menghasilkan kesepakatan perdamaian sebagian. Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) rumusan masalah yakni , Bagaimana pelaksanaan kesepakatan perdamaian sebagian, bagaimana bentuk perlindungan yang diterapkan dan apa saja upaya mediator dalam memastikan terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak dalam proses mediasi perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB. Tujuan penelitian ini mengkaji pelaksanaan mediasi dalam perkara cerai gugat, mengkaji pelaksanaan kesepakatan perdamaian sebagian, serta upaya perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak dengan tujuan untuk menganalisis efektivitas pemenuhan hak-hak tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan field research dengan pendekatan kualitatif dan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui observasi proses mediasi, wawancara dengan Hakim mediator dan Hakim Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB, serta analisis dokumen perkara dan data SIPP (system Informasi Penelusuran Perkara) Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB tahun 2023–2025. Keabsahan data dalam penelitian ini diuji melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik, dengan membandingkan keterangan hakim, mediator, serta dokumen perkara guna menjamin kredibilitas data penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi cerai gugat lebih dominan menghasilkan kesepakatan perdamaian sebagian dibandingkan perdamaian menyeluruh. Kesepakatan tersebut meliputi hak asuh anak, nafkah anak, nafkah iddah, mut’ah, dan nafkah madhiyah. Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak terwujud melalui perumusan kesepakatan yang menekankan pemenuhan hak-hak normatif perempuan serta prinsip kepentingan terbaik anak. Upaya mediator dilakukan secara aktif melalui pemberian pemahaman hukum, penggunaan pendekatan sensitif gender, penerapan teknik caucus, penguatan daya ikat kesepakatan melalui putusan Majelis Hakim, serta dengan perintah Majelis Hakim kepada Panitera Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB untuk menahan akta cerai Tergugat (suami) sampai Tergugat (suami) memenuhi pembebanan tersebut. Dengan demikian, kesepakatan perdamaian sebagian dalam mediasi cerai gugat memiliki peran strategis sebagai instrumen perlindungan hukum yang berorientasi pada keadilan substantif bagi perempuan dan anak. meskipun terdapat keterbatasan hakim dalam menggali fakta hukum akibat telah adanya kesepakatan perdamaian sebagian dalam proses mediasi.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK Naila Ulvani, NIM 2230203044, judul Skripsi Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi No 3 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat” Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar Tahun Akdemik 2026. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya ketidak patuhan pedagang terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, khususnya Pasal 15 ayat (4). Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan ketentuan tersebut oleh Dinas Perdagangan, serta mengidentifikasi bentuk dan mekanisme pengawasan yang dilakukan terhadap pedagang yang melakukan pelanggaran, dengan menggunakan perspektif Siyasah Dusturiyah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data primer dihimpun melalui teknik wawancara mendalam dengan informan kunci dari pihak Dinas Perdagangan, Pedagang Pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi, yang kemudian divalidasi melalui teknik triangulasi sumber dan dianalisis menggunakan teori penegakan hukum dan Siyasah Dusturiyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2022 secara normatif telah berjalan sesuai ketentuan melalui peran Dinas Pengelolaan Pasar. Namun, secara empiris implementasinya belum efektif karena masih terdapat pelanggaran oleh pedagang dan pengawasan yang belum konsisten. Dalam perspektif teori penegakan hukum dan fiqh siyasah dusturiyah, kondisi ini menunjukkan bahwa aparat pemerintah daerah telah menjalankan kewenangannya sesuai ketentuan peraturan daerah. Namun, efektivitas penegakan hukum belum tercapai secara optimal karena subjek hukum, yaitu pedagang pasar, belum sepenuhnya mematuhi aturan yang berlaku. Hal tersebut mencerminkan belum terinternalisasinya nilai amanah, keadilan, dan kemaslahatan dalam praktik pengelolaan pasar rakyat.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Rahmat Fathoni, NIM 2130203066, judul Skripsi ANALISIS PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2024 TENTANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH (STUDI KASUS PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN KOTA BUKITTINGGI), Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar Tahun Akdemik 2025. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketegangan antara upaya Pemerintah Kota Bukittinggi dalam mewujudkan ketertiban umum melalui regulasi terbaru dengan realitas kebutuhan ekonomi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang kerap terdampak tindakan penertiban. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menganalisis prosedur penegakan hukum yang dilakukan oleh Satpol PP, mengidentifikasi kendala-kendala yang menghambat efektivitas aturan, serta mengevaluasi dampak sosial dan hukum yang ditimbulkan dalam kerangka tinjauan Siyasah Tanfidziyah. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris (lapangan) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data primer dihimpun melalui teknik wawancara mendalam dengan informan kunci dari pihak Satpol PP, pedagang kaki lima, serta masyarakat pengunjung, yang kemudian divalidasi melalui teknik triangulasi sumber dan dianalisis menggunakan metode reduksi data untuk menghasilkan kesimpulan yang komprehensif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik penegakan Perda Nomor 02 Tahun 2024 secara formal telah memenuhi asas legalitas, namun dalam implementasinya masih bersifat koersif dan minim ruang dialog partisipatif. Kendala utama terletak pada keterbatasan personel dan ketiadaan solusi relokasi yang strategis bagi pedagang. Dalam perspektif Siyasah Tanfidziyah, penegakan hukum ini dipandang belum mewujudkan keadilan substantif karena lebih mengedepankan keteraturan fisik kota dibandingkan perlindungan terhadap hak ekonomi dan kemaslahatan (maslahah) masyarakat
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Sucy Lestari Wirma, NIM. 232062017. Judul : “Upaya Mediator Dalam Mewujudkan Perdamaian Pada Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB” Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI), Pascasarjana, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar, Tahun 2025. Topik dalam penelitian ini adalah pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh mediator, baik mediator hakim maupun mediator non hakim dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas 1B Tujuannya yaitu mengungkapkan dan menganalisis upaya mediator dalam mewujudkan perdamaian melalui mediasi di lingkup Pengadilan Agama sebagai penyelesaian sengketa non-litigasi. Jenis penelitian yang digunakan penelitian lapangan (field research) dengan metode pendekatan kualitatif. Sumber data primer antara lain mediator baik dari hakim maupun non hakim. Sumber data sekunder data mediasi dari Panitera Muda (PanMud) Hukum, jurnal terkait, website PA Payakumbuh dan sumber data lain yang mendukung penelitian ini. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan mediator hakim dan mediator non hakim Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas 1B dan dokumentasi. Teknik analisis reduksi data, display data dan conclusions atau kesimpulan. Teknik penjamin keabsahan data melalui triangulasi sumber data. Pada penelitian ini didapatkan beberapa hasil penelitian yaitu: Pertama; Mediator baik yang berasal dari kalangan hakim dan non-hakim dalam mengupayakan keberhasilan mediasi, mengacu kepada PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama. Secara umum diatur dalam PERMA tersebut, sedangkan secara teknis pelaksanaan mediasi untuk mencapai kesepakatan, mediator dapat menggunakan berbagai pilihan metode penyelesaian terbaik bagi para pihak. Tahapan pramediasi, mediator ditunjuk oleh ketua majelis sesuai yang disepakati para pihak. Tahapan mediasi, mediator siap melakukan tugasnya. Mediasi mencapai berhasil keseluruhan, yang berarti damai atau para pihak rukun lagi dibuktikan dengan adanya kesepakatan perdamaian yang harus memuat pencabutan gugatan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai. Mediasi mencapai berhasil sebagian, yang berarti mereka jadi bercerai, namun hak-hak akibat dari bercerai, mesti ditunaikan dengan membuat kesepakatan perdamaian sebagian bersama mediator. Kedua; Kesulitan atau tantangan yang didapatkan mediator ketika mediasi yaitu ego masing-masing pihak tanpa memikirkan efek dari perceraian, intervensi pihak lain baik internal maupun eksternal dan komunikasi yang tidak terjalin sebelumnya. Ketiga; Pendekatan yang digunakan mediator dalam menjalankan tugasnya berupa pendekatan agama, pendekatan hati ke hati dan pendekatan psikologis. Adapun analisis penulis bahwa, dalam proses mediasi mediator hakim maupun non hakim berupaya memberikan saran dan nasehat sesuai trik dan metode dengan mempertimbangkan aspek hati, psikologis dan sosial para pihak yang bersengketa. Sucy Lestari Wirma, NIM. 232062017. Title: "Mediator Efforts in Achieving Peace in Divorce Cases at the Payakumbuh Religious Court Class IB" Islamic Family Law (HKI) Study Program, Postgraduate Program, Mahmud Yunus State Islamic University (UIN) Batusangkar, 2025. The topic of this research is the implementation of mediation conducted by mediators, both judge mediators and non-judge mediators, in divorce cases at the Payakumbuh Religious Court Class IB. The objective is to reveal and analyze mediator efforts in achieving peace through mediation within the Religious Court as a non-litigation dispute resolution method. The research method used is field research with a qualitative approach. Primary data sources include mediators, both judges and non-judge mediators. Secondary data sources include mediation data from the Junior Registrar of Law (PanMud), related journals, the Payakumbuh Religious Court website, and other data sources supporting this research. Data collection techniques were conducted through interviews with judge mediators and non-judge mediators at the Payakumbuh Religious Court Class IB and documentation. The analysis techniques used were data reduction, data display, and conclusions. Data validity was ensured through triangulation of data sources. This study yielded several findings: First, mediators, both judges and non-judges, should adhere to Supreme Court Regulation No. 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Religious Courts to ensure successful mediation. This regulation generally regulates the process, but technically, to reach an agreement, mediators can use a variety of resolution methods that are best suited to the parties. In the pre-mediation phase, the mediator is appointed by the panel chairperson as agreed by the parties. In the mediation phase, the mediator is ready to carry out his or her duties. A fully successful mediation means peace, or the parties are reconciled, as evidenced by the existence of a settlement agreement that must include the withdrawal of the lawsuit or a clause stating that the case has been resolved. A partially successful mediation means a divorce, but the rights resulting from the divorce must be fulfilled by creating a partial settlement agreement with the mediator. Second, The difficulties or challenges faced by mediators during mediation include the egos of each party without considering the effects of the divorce, intervention by other parties, both internal and external, and lack of prior communication. Third, the approaches used by mediators in carrying out their duties include religious, heart-to-heart, and psychological approaches. The author's analysis shows that, in the mediation process, both judges and non-judges mediators strive to provide advice and counsel according to tricks and methods that take into account the emotional, psychological, and social aspects of the disputing parties.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Ikhsan Nursi, NIM 2130403042. Judul Skripsi Analalisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Solok Tahun 2020-2024. Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mahmud Yunus Batusangkar. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah terkait efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM (DPKUKM) Kota Solok. Hal ini dapat dilihat dari adanya perbedaan antara anggaran yang disusun dengan realisasi anggaran yang dicapai, yang disebabkan oleh pengurangan program kegiatan dan adanya anggaran yang tidak terealisasi Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM (DPKUKM Kota Solok. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi (pengamatan) dan dokumentasi. Sumber data penelitian ini adalah sumber data sekunder, yaitu dari Laporan Realisasi Anggaran Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Solok Tahun 2020-2024. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa efektivitas pelaksanaan anggran belanja pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM (DPKUKM) Kota Solok dapat dinyatakan dalam kriteria cukup efektif dan untuk tingkat efisiensi pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM (DPKUKM) Kota Solok mendapatkan kriteria efisien.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ASRUL GUSTOMI, NIM 232041003, dengan judul tesis “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pengusaha Peron Kelapa Sawit Tidak Membayar Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar, 2025. Permasalahan dalam tesis ini adalah pengusaha peron kelapa sawit di Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman tidak membayar zakat atas usaha perdagangan kelapa sawitnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apa faktor-faktor penyebab pengusaha peron kelapa sawit tidak membayar zakat dalam perspektif ekonomi Islam, menganalisis apa kendala dan tantangan pengusaha peron kelapa sawit dalam membayar zakat dan untuk mendeskripsikan bagaimana usaha tokoh agama mensosialikasikan pentingnya membayar zakat perdagangan usaha peron kelapa sawit. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri sebagai instrumen utama dan alat tulis berupa buku, pena dan handphone sebagai instrumen pendukung. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik untuk menganalisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Teknik penjamin keabsahan data dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan triangulasi waktu. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa faktor-faktor penyebab pengusaha peron kelapa sawit di Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman tidak membayar zakat adalah pemahaman, rendahnya kepercayaan terhadap amil zakat, gaya hidup yang berlebihan, religiusitas, lingkungan sosial dan tidak adanya sanksi oleh pemerintah. Kendala dan tantangan dalam usaha peron kelapa sawit disebabkan karena hasil panen buah kelapa sawit tidak stabil dan fluktuasi harga, kesulitan dalam pencatatan keuangan usaha dan tingginya daya saing antar pengusaha peron. Usaha tokoh agama dalam melakukan sosialisasi pentingnya membayar zakat usaha peron kelapa sawit yaitu dengan melakukan kunjungan ke rumah pengusaha peron secara langsung dan mengadakan ceramah serta pengajian.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK ROKI RAMADHANI, NIM 2130203077 judul ” Fungsi Pengawasan DPRD Kota Sawahlunto terhadap Perda No. 6 Tahun 2017 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas”. Program Studi Hukum Tata Negara (siyasah) Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Tahun 2025. Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah DPRD memiliki beberapa fungsi yaitu pertama fungsi legislasi, kedua fungsi pengawasan ketiga fungsi anggaran, begitu juga halnya DPRD Kota Sawahlunto yang memiliki tiga fungsi tersebut. Dari salah satu fungsi di DPRD Kota Sawahlunto tidak terlaksanakan secara optimal dalam hal Pemenuhan Hak-hak bagi Penyandang Disabilitas. Sementara di Kota Sawahlunto sendiri sudah ada Perda yang mengatur tentang penyandang disabilitas, di Kota Sawahlunto juga ada DPRD Kota Sawahlunto terdapat juga bagian dari pengawasan Pemerintah Kota Sawahlunto yang berfungsi pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan Kota Sawahlunto maka diperlukannya Pengawasan oleh lembaga terkait khususnya lembaga DPRD Kota Sawahlunto. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris, karna peneliti meneliti secara langsung tentang kewenangan DPRD Kota Sawahlunto dalam melakukan pengawasan terhadap Perda Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas, Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu ketua DPRD Kota Sawahlunto, wakil ketua DPRD Kota Sawahlunto, dan anggota DPRD lainnya di Kota Sawahlunto, dan bagian kesektaritan. teknik pengolahan data dengan cara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan fungsi pengawasan DPRD Kota Sawahlunto terhadap Perda Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas. DPRD tidak menjalankan fungsi tersebut secara maksimal karena bersikap pasif dan hanya merespons apabila ada laporan dari masyarakat, yang dalam hal ini tidak pernah ada. Sejak perda disahkan, tidak ada evaluasi atau pembahasan lanjutan yang dilakukan DPRD semestinya dijalankan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan UU MD3. Hambatan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Sawahlunto meliputi tidak adanya partisipasi masyarakat dalam bentuk laporan atau pengaduan, yang membuat DPRD bersikap pasif dan menunggu inisiatif dari luar. Selain itu, kurangnya pemahaman dan perhatian DPRD terhadap substansi dan urgensi perda tersebut terlihat dari tidak adanya pembahasan lanjutan pasca pengesahan. Ketiadaan laporan dari pemerintah daerah mengenai pelaksanaan perda juga menyebabkan pengawasan tidak didukung oleh data atau evaluasi resmi. DPRD Kota Sawahlunto memiliki 3 (tiga) bentuk pengawasan saja yaitu rapat pembahasan dan rapat dengar pendapat, pengawasan langsung turun kelapangan dan pemberian masukan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Sawahlunto namun tidak dilakukan secara optimal terhadap perda tersebut.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Alivia Rahmadhani NIM 2030203003. Judul Skripsi: “Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Dalam Penyeleseaian Permasalahan Pertambangan Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara”. Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah setelah di tetapkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara yang mana di dalam di dalam undang-undang tersebut menetapkan tentang perizinan pertambangan, sanksi hukum bagi pertambangan illegal. Namun fenomena yang terjadi pada saat ini terkhususnya pada Kab. Pasaman Barat masih banyak pertambangan tanpa adanya izin usaha yang masih melakukan aktivitas pertambangan illegal. Rumusan masalah dalam skripsi ini bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kab. Pasaman Barat terhadap pertambangan illegal dan apa saja faktor penghambat pelaksanaan pengawasan oleh Pemerintah Daerah Kab. Pasaman Barat terhadap pertambangan illegal. Tujuan penelitian mengetahui bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kab. Pasaman Barat terhadap pertambangan illegal dan untuk menganalisis faktor penghambat pelaksanaan pengawasan oleh Pemerintah Daerah Pasaman Barat terhadap pertambangan illegal. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data primer yaitu,berupa informan dari kantor Bupati Pasaman Barat, Kepala Bapenda Kab. Pasaman Barat, Kasubag DMPMPTSP Kab. Pasaman Barat, dan Kasi Pengusahaan Pertambangan Mineral bukan Logam dan Batuan. Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bentuk-bentuk pengawasan terhadap pertambangan yang dilakukan oleh pemerintah Kab. Pasaman Barat ada tiga bentuk. Pertama, melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan perizinan pertambangan. Kedua, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk melakukan razia ke lokasi tambang. Ketiga, melakukan pengawasan rutin yang di lakukan oleh dinas ESDM ke lokasi tambang berdasarkan laporan dari masyarakat setempat. Faktor penghambat pelaksanaan pengawasan oleh pemerintah Kab. Pasaman Barat adalah adanya kekosongan hukum, yang mana tidak adanya peraturan perizinan mengenai pertambangan kemudian tidak adanya peraturan daerah yang mengatur tentang pertambangan illegal tersebut dan ketika aparat kepolisian hendak melakukan razia pada lokasi tambang yang diduga belum ada perizinannya informasi mengenai razia ini selalu diketahui oleh masyarakat sehingga menyulitkan para aparat kepolisian untuk mendapatkan bukti terkait aktivitas penambangan illegal.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK Siti Nurjihan . NIM 2030203079. Judul Skripsi: “ Analisis Hukum Positif Dan Siyasah Dusturyah Terhadap Pelaksanaan Perda Kota Padang Panjang No 2 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum Masyarakat Miskin“. Progam Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Tahun 2024. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah, Bagaimana pelaksanaan Perda No 2 tahun 2016 tentang bantuan hukum masyarakat miskin di kota padang Panjang dan bagaimana pandangan siyasah dusturyah dan hukum positif terhadap pelaksanaan perda kota padang panjang no 2 tahun 2016 tentang bantuan hukum masyarakat miskin. Tujuan penelitian Untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan Bantuan Hukum masyarakat miskin di kota padang panjang. Untuk mengetahui dan menganalisis hukum positif dan siyasah dusturyah terhadap pelaksanaan perda no 2 tahun 2016 di kota padang panjang. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris (Field Research) yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber hukum pertama, sumber data primer adalah staff posbakum dan Masyarakat, dan sumber data sekunder seperti buku-buku, jurnal dan lain sebagainya. Berdasarkan hasil Penelitian ini, Pelaksanaan Perda No. 2 Tahun 2016 tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin merupakan langkah penting dalam menjamin keadilan sosial. Meskipun terdapat berbagai kendala, upaya peningkatan sosialisasi, penambahan sumber daya, dan penyederhanaan proses administrasi dapat membantu meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perda ini. Dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat miskin dalam bentuk akses yang lebih baik terhadap layanan hukum dan keadilan. Dari perspektif siyasah dusturiyah, pelaksanaan Perda No. 2 Tahun 2016 tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin merupakan langkah penting dalam menegakkan keadilan sosial dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dari perspektif hukum positif, Perda ini memberikan kepastian hukum dan memastikan non-diskriminasi dalam akses terhadap bantuan hukum. Namun, tantangan dalam implementasi perlu diatasi melalui peningkatan sosialisasi, kapasitas lembaga bantuan hukum, serta pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan. Dengan demikian, Perda ini dapat efektif dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat miskin dan mewujudkan keadilan sosial di Kota Padang Panjang.
