ThesisOpen AccessMetadata saja
•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK Hajra Husnallah. NIM 1630203023. Judul Skripsi: “Peran DPRD Kota Solok Dalam Fungsi Pengawasan Terhadap Perda Nomor 5 Taahun 2017 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Perspektif Hukum Tata Negara Islam (Studi Pasar Raya Kota Solok)” . jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki lima di Pasar Raya kota Solok dan bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kota Solok terhadap Perda Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima ditinjau dari Hukum Tata Negara Islam. Tujuan pembahasan ini untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Raya Kota Solok dan untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kota Solok terhadap Perda Nomor 5 tahun 2017 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang ditinjau dari Hukum Tata Negara Islam.. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan (field research). Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber data primer yaitu Kepala Subbagian di Sekretariat DPRD Kota Solok, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Solok, tokoh masyarakat Kota Solok dan data sekunder yaitu buku-buku ilmiah, hasil penelitian, perundang- undangan yang terkait dengan penelitian dan dokumen. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi. Setelah data tersebut diperoleh, selanjutnya data dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Untuk menjamin keabsahan data digunakan uji kredibilitas data yang dilakukan melalui triangulasi. Dari penelitian yang penulis lakukan ditemukan bahwa Satpol PP merupakan Organisasi Perangkat Daerah(OPD) yang melaksanakan tugas dalam membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi yang aman, tentram dan menegakkan Perda, yang bertindak menertibkan masalah pedagang kaki lima dengan memberikan semacam upaya-upaya prefentif yang berdasarkan dari permendagri Nomor 54 tahun 2011, tindakan yang diberikan merupakan tindakan prefentif edukasi. Satpol PP yang berperan sebagai petugas penertiban, telah menjadikan kegiatan rutin yang sudah diagendakan guna penertiban Pedagang kaki lima setiap hari. Kegiatan rutin penertiban pedagang kaki lima dilakukan dengan cara patroli menggunakan dua unit truk milik Satpol PP. Pelaksanaan Pengawasan PKL di Kota Solok pada hal-hal tertentu seperti dalam pengawasan tata tertib pedagang kaki lima yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kemajuan bersama, berdasarkan penelitian yang didapati bahwa pelaksanaan Peran Pengawasan DPRD dalam Penataan dan Pemberdayaan PKL tersebut sudah dikatakan berjalan cukup baik hal ini di lihat kondisi lingkungan disekitar areal pasar, tempat PKL sudah ditata dengan baik. Dalam Hukum Tata Negara Islam, yang menjalankan Undag-Undang adalah eksekutif (Al-Sulthah Al-Tanfidziyyah) dalam hal ini DPRD(Ahl Al-Hall Wa Al-;Aqd) merupakan Pemerintahan Daerah yang mempunyai tugas mengawasi jalannya Undang-undang.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Topik Hidayat Nim 2230307019 “Hilangnya Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten Padang Pariaman Periode 2019-2024 dan 2024-2029” Hilangnya keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Padang Pariaman, yang ditunjukkan dengan tidak terpilihnya satu pun calon legislatif perempuan pada Pemilu 2019 dan 2024. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kesempatan perempuan untuk mencalonkan diri dalam pemilu dengan kemampuan memperoleh kursi legislatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika keterwakilan perempuan serta mengidentifikasi faktorfaktor yang menjadi penghambat keterpilihan perempuan di DPRD Kabupaten Padang Pariaman pada periode 2019-2024 dan 2024-2029. Penelitian ini menggunakan teori modal Pierre Bourdieu yang meliputi modal ekonomi, modal sosial, dan modal budaya untuk menganalisis sumber daya yang dimiliki calon legislatif perempuan dalam menghadapi persaingan politik. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan informan yang terdiri atas calon legislatif perempuan yang tidak terpilih, pengurus partai politik, tokoh masyarakat, serta pihak KPU Kabupaten Padang Pariaman. Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hilangnya keterwakilan perempuan tidak disebabkan oleh satu faktor, tetapi berkaitan dengan ketidakseimbangan kepemilikan dan kemampuan mengonversikan modal ekonomi, sosial, dan budaya dalam arena politik. Modal ekonomi menjadi hambatan yang paling kuat, terutama karena tingginya biaya politik dan praktik politik uang. Selain itu, lemahnya kaderisasi partai, keterbatasan kesiapan politik, belum optimalnya pemanfaatan jaringan sosial, serta faktor budaya dan kepercayaan terhadap perempuan turut menghambat keterpilihan perempuan. Dengan demikian, keberadaan perempuan sebagai calon legislatif belum mampu menjamin terwujudnya keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Padang Pariaman.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ALAN SAPUTRA, NIM 1930203006, menyusun skripsi berjudul “Pengaturan Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kajian Kekosongan Norma”. Penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) pada Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, tahun 2026 M / 1448 H. Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena di Kabupaten Pasaman, di mana puluhan kontraktor menuntut kepastian pembayaran pekerjaan yang telah selesai namun tertunda akibat kekosongan kas daerah sejak akhir tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan masyarakat terhadap peran DPRD dengan ketersediaan aturan hukum yang belum mengatur secara rinci langkah DPRD saat terjadi krisis keuangan daerah, sehingga menimbulkan kekosongan norma. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengaturan hukum fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan keuangan daerah termasuk penanganan kekosongan kas daerah, serta mengkaji pelaksanaannya menurut perspektif fiqih siyasah dusturiyah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer seperti UUD 1945, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara beserta peraturan pelaksanaannya, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan pendapat ahli. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan keuangan daerah telah memiliki landasan hukum yang jelas dan berjenjang, meliputi kewenangan pengawasan mulai dari penyusunan hingga pertanggungjawaban APBD, serta hak meminta keterangan dan menindak lanjuti hasil pemeriksaan BPK. Namun, pengaturan yang ada masih bersifat umum dan belum mengatur secara spesifik penanganan kondisi darurat keuangan atau kekosongan kas daerah, sehingga menimbulkan kekosongan norma dan belum menjamin kepastian hukum. Ditinjau dari fiqih siyasah dusturiyah, kedudukan DPRD selaras dengan konsep Ahl al-Hall wa al-'Aqd yang memegang prinsip amanah, keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan umum. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan pengaturan hukum yang lebih rinci terkait peran dan prosedur pengawasan DPRD dalam kondisi krisis keuangan guna mengisi kekosongan norma serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berkeadilan. Kata Kunci: DPRD, Fungsi Pengawasan, Pengelolaan Keuangan Daerah, Kekosongan Norma, APBD, Fiqih Siyasah Dusturiyah.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
M. MAIDANIL, NIM: 2230203087. Pelaksanaan Kewajiban Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar Dalam Menampung dan Menindaklanjuti Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat. Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar, 2026. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kewajiban normatif anggota DPRD dalam menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 161 huruf j Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan DPRD Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib. Namun secara empiris, berbagai aspirasi dan pengaduan masyarakat, seperti yang disampaikan melalui aksi demonstrasi HMI Cabang Batusangkar dan DEMA UIN Mahmud Yunus Batusangkar, belum memperoleh kepastian tindak lanjut, kejelasan waktu, dan transparansi publik yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kewajiban anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar dalam menampung dan menindaklanjuti aspirasi, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam bersama Pimpinan, Komisi I, II, III, Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar, dan perwakilan organisasi mahasiswa (HMI dan DEMA), serta studi dokumentasi regulasi. Teknik analisis data mengacu pada model Miles dan Huberman (reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan) dengan keabsahan data yang diuji melalui triangulasi sumber, metode, dan teori. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, penampungan aspirasi telah dilaksanakan melalui penerimaan aksi demonstrasi, penandatanganan, audiensi, dan reses, namun belum didukung Standard Operating Procedure (SOP) khusus sehingga tata kelola administrasinya masih sebatas formalitas. Kedua, tindak lanjut aspirasi belum berjalan optimal; tuntutan skala daerah tidak ditindaklanjuti secara konsisten melalui rapat komisi maupun pembentukan regulasi daerah (seperti Ranperda Penanggulangan Maksiat/LGBT), sedangkan tuntutan skala nasional hanya diteruskan ke DPR-RI/Kementerian tanpa mekanisme pemantauan dan laporan perkembangan kepada publik. Ketiga, hambatan utama yang dihadapi meliputi ketiadaan SOP khusus, tidak adanya batas waktu penyelesaian (timeframe), keterbatasan anggaran daerah, keterbatasan SDM, lemahnya koordinasi antarkomisi, serta kurangnya transparansi publik. Ditinjau dari Siyasah Dusturiyah, pelaksanaan fungsi representasi tersebut belum sepenuhnya menerapkan prinsip al-amanah (amanah), al-'adl (keadilan), asy-syura (musyawarah), dan mas’uliyah (tanggung jawab). Disimpulkan bahwa DPRD Kabupaten Tanah Datar perlu segera menyusun SOP khusus pengelolaan aspirasi, menetapkan kepastian batas waktu penyelesaian, mengoptimalkan media digital sebagai sarana transparansi, serta memperkuat komitmen etika politik guna mewujudkan lembaga perwakilan rakyat yang responsif dan akuntabel.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK ROKI RAMADHANI, NIM 2130203077 judul ” Fungsi Pengawasan DPRD Kota Sawahlunto terhadap Perda No. 6 Tahun 2017 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas”. Program Studi Hukum Tata Negara (siyasah) Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Tahun 2025. Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah DPRD memiliki beberapa fungsi yaitu pertama fungsi legislasi, kedua fungsi pengawasan ketiga fungsi anggaran, begitu juga halnya DPRD Kota Sawahlunto yang memiliki tiga fungsi tersebut. Dari salah satu fungsi di DPRD Kota Sawahlunto tidak terlaksanakan secara optimal dalam hal Pemenuhan Hak-hak bagi Penyandang Disabilitas. Sementara di Kota Sawahlunto sendiri sudah ada Perda yang mengatur tentang penyandang disabilitas, di Kota Sawahlunto juga ada DPRD Kota Sawahlunto terdapat juga bagian dari pengawasan Pemerintah Kota Sawahlunto yang berfungsi pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan Kota Sawahlunto maka diperlukannya Pengawasan oleh lembaga terkait khususnya lembaga DPRD Kota Sawahlunto. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris, karna peneliti meneliti secara langsung tentang kewenangan DPRD Kota Sawahlunto dalam melakukan pengawasan terhadap Perda Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas, Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu ketua DPRD Kota Sawahlunto, wakil ketua DPRD Kota Sawahlunto, dan anggota DPRD lainnya di Kota Sawahlunto, dan bagian kesektaritan. teknik pengolahan data dengan cara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan fungsi pengawasan DPRD Kota Sawahlunto terhadap Perda Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas. DPRD tidak menjalankan fungsi tersebut secara maksimal karena bersikap pasif dan hanya merespons apabila ada laporan dari masyarakat, yang dalam hal ini tidak pernah ada. Sejak perda disahkan, tidak ada evaluasi atau pembahasan lanjutan yang dilakukan DPRD semestinya dijalankan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan UU MD3. Hambatan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Sawahlunto meliputi tidak adanya partisipasi masyarakat dalam bentuk laporan atau pengaduan, yang membuat DPRD bersikap pasif dan menunggu inisiatif dari luar. Selain itu, kurangnya pemahaman dan perhatian DPRD terhadap substansi dan urgensi perda tersebut terlihat dari tidak adanya pembahasan lanjutan pasca pengesahan. Ketiadaan laporan dari pemerintah daerah mengenai pelaksanaan perda juga menyebabkan pengawasan tidak didukung oleh data atau evaluasi resmi. DPRD Kota Sawahlunto memiliki 3 (tiga) bentuk pengawasan saja yaitu rapat pembahasan dan rapat dengar pendapat, pengawasan langsung turun kelapangan dan pemberian masukan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Sawahlunto namun tidak dilakukan secara optimal terhadap perda tersebut.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK ATIKAH, NIM 212062004, judul tesis “KEHARMONISAN KELUARGA ANGGOTA DPRD PEREMPUAN DI KOTA PAYAKUMBUH”. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana problematika yang dihadapi anggota legislatif perempuan di Kota Payakumbuh dan apa dampak dari problematika keterlibatan perempuan sebagai anggota legislatif terhadap keharmonisan keluarga di Kota Payakumbuh. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk menjelaskan problematika yang dihadapi anggota legislatif perempuan di Kota Payakumbuh dan menjelaskan dampak dari problematika keterlibatan perempuan sebagai anggota legislatif terhadap keharmonisan keluarga di Kota Payakumbuh. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Sumber data primer terdiri dari anggota legislatif perempuan Kota Payakumbuh, suami dan anak anggota legislatif perempuan Kota Payakumbuh dan tetangganya. Data sekunder penelitian ini penulis dapatkan dari platform berita yang mengabarkan tentang DPRD Kota Payakumbuh. Teknik analisis data dalam penelitian ini melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik penjamin keabsahan data menggunakan 2 metode yaitu, member check dan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan problematika yang dihadapi oleh anggota legislatif perempuan adalah kurangnya waktu bersama keluarga, terbatasnya komunikasi dengan keluarga, dan berkurangnya perhatian terhadap suami dan anak. Permasalahan ini bisa diminimalisir dengan pengertian dan kerjasama dari anak-anak dan suami serta komitmen dukungan dari keluarga. Adapun dampak keterlibatan perempuan sebagai anggota legislatif terhadap keharmonisani keluarga di Kota Payakumbuh ada yang bersifat negatif dan positif. Dampak negatif di antaranya adalah tidak terjalinnya hubungan yang hangat antara ibu dan anak, dan tidak maksimalnya istri dalam menjalankan kewajiban terhadap suami. Sedangkan dampak positif di antaranya adalah bisa memberi manfaat untuk masyarakat, menunjang ketahanan keluarga di bidang ekonomi, adanya kesempatan untuk mengembangkan potensi ibu/perempuan. Keikutsertaan perempuan sebagai anggota legislatif di Kota Payakumbuh mempengaruhi keharmonisasian keluarga, tapi secara umum masih bisa dipertahankan dengan baik. Namun demikian, seorang anggota legislatif perempuan harus mengutamakan perannya sebagai ibu dan/atau istri dalam keluarga, serta senantiasa menjaga nilai-nilai dan kefitrahan seorang perempuan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
RAHMAWITA, NIM. 222042012, judul tesis “Dualisme Aplikasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar” Program Studi Ekonomi Syariah, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar. Penelitian ini dilatar belakangi dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar sebelumnya, pengelolaan keuangan daerah menggunakan SIMDA, namun setelah Permendagri No. 70 Tahun 2019, muncul dualisme aplikasi dengan SIPD sebagai aplikasi utama dan SIMDA sebagai aplikasi pendamping. Meski demikian, Pemerintah Daerah Tanah Datar masih dapat mempertahankan predikat WTP. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengelolaan keuangan daerah di Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar sebelum dan setelah diberlakukannya Permendagri Nomor 70 Tahun 2019, serta strategi yang digunakan dalam menyikapi dualisme aplikasi tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif interpretatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan di lapangan adalah observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi serta diskusi atau FGD (Focus Group Discussion). Lokasi penelitian ini berada di Sekretariat DPRD Kab. Tanah Datar . Berdasarkan hasil penelitian, Sebelum Permendagri No. 70 Tahun 2019 keluar, Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar menggunakan SIMDA dengan baik dalam pengelolaan keuangan. Namun, setelah keluarnya Permendagri tersebut, Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar menerapkan dualisme aplikasi dengan SIPD dan SIMDA. Meski kompleks, Sekretariat DPRD berhasil meraih opini WTP 11 kali berturut-turut berkat penerapan strategi yang tepat. Strategi yang diterapkan yaitu pembagian tugas, koordinasi dengan Kemendagri, dan memastikan kesesuaian data antara SIPD dan SIMDA. Saran penelitian ini adalah pemerintah daerah sebaiknya fokus pada satu aplikasi, yaitu SIPD, dengan persiapan matang seperti peningkatan infrastruktur, pelatihan intensif, dan sosialisasi modul SIPD oleh Kemendagri. Kata Kunci: Pengelolaan Keuangan, SIPD, SIMDA, Sekretariat DPRD
ThesisOpen AccessMetadata saja
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK Putri Rahma Dani, NIM. 1830203059. Judul Skripsi: "Pengawasan DPRD Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 (Perspektif Siyasah Dusturiyah)". Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar (UIN) Tahun 2023. Pokok permasalahan dalam SKRIPSI ini adalah Pengawasan DPRD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 (Perspektif Siyasah Dusturiyah). Tujuan Penelitian adalah untuk menjelaskan fungsi DPRD dalam Pengawasan APBD Kab. Tanah Datar pada Peraturan Daerah No. 3 tahun 2020 dan untuk menganalisis pandangan Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap fungsi DPRD dalam Pengawasan APBD Kab. Tanah Datar pada Peraturan Daerah No 3 tahun 2020. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian field research/Penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis empiris. Penulis menganalisis tentang fungsi DPRD dalam Pengawasan APBD Kab. Tanah Datar pada Perda No 3 tahun 2020 dan pandangan fiqh siyasah dusturiyah terhadap Fungsi DPRD dalam Pengawasan APBD Kab. Tanah Datar pada Perda No 3 tahun 2020. Teknik Pengumpulan data yang penulis gunakan adalah dengan cara Wawancara dan Studi dokumen. Teknik analisis data dilakukan secara yuridis empiris adalah dengan mengadakan penelitian terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghubungkan dengan data kenyataan di lapangan sesuai dengan permasalahan penelitian ini. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan tahapan menelaah data yang diperoleh dari DPRD Kab. Tanah Datar, mengklasifikasi data dan menyusun berdasarkan kategori-kategori, setelah data tersusun dan terklasifikasi kemudian selanjutnya menarik kesimpulan berdasarkan data yang ada. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan peran pengawasan DPRD selaku wakil rakyat derah terhadap APBD di Kabupaten Tanah Datar sudah berjalan cukup baik. Namun masih banyak hal yang harus diperhatikan lagi, dilihat dari aspek komunikasi antara Permerintahan Daerah dengan anggota DPRD, baik anggota DPRD dan pemerintah daerah selaku eksekutif dalam mengalokasikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah guna kemaslahatan masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di dalam Islam disebut dengan Ahl-Al-Hall Wa-Aqd. Ahl-Al-Hall Wa-Aqd adalah sebuah lembaga atau dewan yang berwenang dalam memutuskan tentang pengangkatan seorang pemimpin dalam sistem politik Islam atau yang disebut sebagai khalifah, ahl al-hall wa al-'aqd berarti orang yang dapat memutuskan dan mengikat. Dalam Siyasah dusturiyah, tujuan utama dari pembentukan DPRD adalah memperhatikan dan mengurus persoalan-persoalan duniawi, misalnya mengawasi sumber-sumber dana yang sah yang dikelola oleh pemerintah dan menyalurkan kepada yang berhak, dan mencegah timbulnya kezaliman.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2022•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Sintia Ulfa. NIM 1830203075. Judul “Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Fungsi Pokir DPRD Dalam Mensejahtrakan Masyarakat”. Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar. Dalam penelitian skripsi ini yang menjadi fokus penelitian adalah bagaimana fungsi dari Pokir DPRD dalam mensejahterakan masyarakat. Tujuan pembahasan ini untuk mengetahui bagaimana pokir DPRD tersebut dalam mensejahterakan masyarakat sebagaiman yang sesuai dengan aturan pokir yang berlaku. Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau yang disebut dengan penelitian kepustakaan (Library Research) dengan metode komparatif, yaitu penelitian yang mengkajistudi dokumen (dokumen yang ada), yaitu menggunakan data, baikdata primer seperti perundang-undangan, teori hukum, dan data sekunder seperti pendapat sarjana. Dari penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa fungsi dari DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) selaku lembaga Legislatif menerima Aspirasi Masyarakat sekaligus berfungsi penyaluran dana yaitu Pokir (Pokok-Pokok Pikiran) DPRD. Yang diberikan kepada masyarakat untuk mensejahterakan masyarakat. Fungsi Pokir (Pokok-Pokok Pikiran) dalam pandangan Siyasah Dusturiyah bermakna bahwa Ahlul Ahli Wal Aqdi memiliki wewenang untuk mengawasi anggaran Negara. Ahlul Ahli Wal Aqdi berhak untuk membuat rancangan kebijakan umum Negara dalam bidang ekonomi yang mendukung kemajuan Negara dan menjadikannya mampu mengikuti perkembangan dan kemajuan. Jika dibandingkan dengan Siyasah Dusturiyah, dana Pokir (Pokok-Pokok Pikiran) DPRD ini sedikit berbeda dengan fungsi Pokir (Pokok-Pokok Pikiran) DPRD di Indonesia saat ini, di Indonesia fungsi Pokir DPRD untuk alokasi dananya itu sudah jelas, sedangkan pada masa Pemerintahan Islam untuk alokasi dananta tidak mempunyai tranparasi dana, jadi memang diberikan sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan dana yang ada d pemerintahan islam.
BookOpen AccessMetadata saja
2017•Koleksi Perpustakaan
Setelah dilakukan penelitian pada kantor DPRD Kabupaten Solok Rekapitulasi perjalanan dinas masih dilakukan secara manual,sehingga mengakibatkan sulitnya dalam proses pengolahan data Rekapitulasi Perjalanan Dinas Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD. Pengarsipan rekapitulasi perjalanan dinas anggota DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Solok yang dihasilkan oleh pihak petugas sangat sulit untuk dicari jika dibutuhkan, untuk pengarsipan petugas bagian anggaran mencatat dalam bentuk buku agenda atau buku besar yang menjadikan sistem pencarian data belum optimal. Dengan demikian perlu diterapkan sistem yang terkomputerisasi pada kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Solok yang digunakan untuk membantu proses pencatatan, pendataan, laporan serta pengarsipan rekapitulasi perjalanan dinas anggota DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Solok.
Penelitian ini bertujuan untuk memudahkan bagi petugas atau pihak kantor DPRD Kabupaten Solok dalam pendataan Rekapitulasi perjalanan dinas anggota DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Solok,sehingga didapatkan suatu kesimpulan dengan penerapan sistem baru ini semua data hasil rekapitulasi perjalanan dinas anggota DPRD dan Sekretariat DPRD kabupaten Solok akan tersimpan didalam sebuah filedatabase sehingga akan memudahkan dalam proses pencarian data. Dalam penulisan tugas akhir ini metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan yaitu wawancara dengan mengajukan pertanyaan dengan memulai tanya jawab, penelitian perpustakaan dan penelitian di labor dengan menggunakanVisualBasic 2010 danMicrosoft Access 2010. Dengan memanfaatkan sistem terkomputerisasi diharapkan dapat membantu memudahkan petugas atau pihak DPRD kabupaten Solok dalam pendataan Rekapitulasi perjalanan Dinas Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Solok.
