Abstrak
ABSTRAK Hajra Husnallah. NIM 1630203023. Judul Skripsi: “Peran DPRD Kota Solok Dalam Fungsi Pengawasan Terhadap Perda Nomor 5 Taahun 2017 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Perspektif Hukum Tata Negara Islam (Studi Pasar Raya Kota Solok)” . jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki lima di Pasar Raya kota Solok dan bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kota Solok terhadap Perda Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima ditinjau dari Hukum Tata Negara Islam. Tujuan pembahasan ini untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Raya Kota Solok dan untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kota Solok terhadap Perda Nomor 5 tahun 2017 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang ditinjau dari Hukum Tata Negara Islam.. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan (field research). Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber data primer yaitu Kepala Subbagian di Sekretariat DPRD Kota Solok, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Solok, tokoh masyarakat Kota Solok dan data sekunder yaitu buku-buku ilmiah, hasil penelitian, perundang- undangan yang terkait dengan penelitian dan dokumen. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi. Setelah data tersebut diperoleh, selanjutnya data dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Untuk menjamin keabsahan data digunakan uji kredibilitas data yang dilakukan melalui triangulasi. Dari penelitian yang penulis lakukan ditemukan bahwa Satpol PP merupakan Organisasi Perangkat Daerah(OPD) yang melaksanakan tugas dalam membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi yang aman, tentram dan menegakkan Perda, yang bertindak menertibkan masalah pedagang kaki lima dengan memberikan semacam upaya-upaya prefentif yang berdasarkan dari permendagri Nomor 54 tahun 2011, tindakan yang diberikan merupakan tindakan prefentif edukasi. Satpol PP yang berperan sebagai petugas penertiban, telah menjadikan kegiatan rutin yang sudah diagendakan guna penertiban Pedagang kaki lima setiap hari. Kegiatan rutin penertiban pedagang kaki lima dilakukan dengan cara patroli menggunakan dua unit truk milik Satpol PP. Pelaksanaan Pengawasan PKL di Kota Solok pada hal-hal tertentu seperti dalam pengawasan tata tertib pedagang kaki lima yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kemajuan bersama, berdasarkan penelitian yang didapati bahwa pelaksanaan Peran Pengawasan DPRD dalam Penataan dan Pemberdayaan PKL tersebut sudah dikatakan berjalan cukup baik hal ini di lihat kondisi lingkungan disekitar areal pasar, tempat PKL sudah ditata dengan baik. Dalam Hukum Tata Negara Islam, yang menjalankan Undag-Undang adalah eksekutif (Al-Sulthah Al-Tanfidziyyah) dalam hal ini DPRD(Ahl Al-Hall Wa Al-;Aqd) merupakan Pemerintahan Daerah yang mempunyai tugas mengawasi jalannya Undang-undang.