Abstrak
ABSTRAK Putri Rahma Dani, NIM. 1830203059. Judul Skripsi: "Pengawasan DPRD Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 (Perspektif Siyasah Dusturiyah)". Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar (UIN) Tahun 2023. Pokok permasalahan dalam SKRIPSI ini adalah Pengawasan DPRD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 (Perspektif Siyasah Dusturiyah). Tujuan Penelitian adalah untuk menjelaskan fungsi DPRD dalam Pengawasan APBD Kab. Tanah Datar pada Peraturan Daerah No. 3 tahun 2020 dan untuk menganalisis pandangan Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap fungsi DPRD dalam Pengawasan APBD Kab. Tanah Datar pada Peraturan Daerah No 3 tahun 2020. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian field research/Penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis empiris. Penulis menganalisis tentang fungsi DPRD dalam Pengawasan APBD Kab. Tanah Datar pada Perda No 3 tahun 2020 dan pandangan fiqh siyasah dusturiyah terhadap Fungsi DPRD dalam Pengawasan APBD Kab. Tanah Datar pada Perda No 3 tahun 2020. Teknik Pengumpulan data yang penulis gunakan adalah dengan cara Wawancara dan Studi dokumen. Teknik analisis data dilakukan secara yuridis empiris adalah dengan mengadakan penelitian terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghubungkan dengan data kenyataan di lapangan sesuai dengan permasalahan penelitian ini. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan tahapan menelaah data yang diperoleh dari DPRD Kab. Tanah Datar, mengklasifikasi data dan menyusun berdasarkan kategori-kategori, setelah data tersusun dan terklasifikasi kemudian selanjutnya menarik kesimpulan berdasarkan data yang ada. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan peran pengawasan DPRD selaku wakil rakyat derah terhadap APBD di Kabupaten Tanah Datar sudah berjalan cukup baik. Namun masih banyak hal yang harus diperhatikan lagi, dilihat dari aspek komunikasi antara Permerintahan Daerah dengan anggota DPRD, baik anggota DPRD dan pemerintah daerah selaku eksekutif dalam mengalokasikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah guna kemaslahatan masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di dalam Islam disebut dengan Ahl-Al-Hall Wa-Aqd. Ahl-Al-Hall Wa-Aqd adalah sebuah lembaga atau dewan yang berwenang dalam memutuskan tentang pengangkatan seorang pemimpin dalam sistem politik Islam atau yang disebut sebagai khalifah, ahl al-hall wa al-'aqd berarti orang yang dapat memutuskan dan mengikat. Dalam Siyasah dusturiyah, tujuan utama dari pembentukan DPRD adalah memperhatikan dan mengurus persoalan-persoalan duniawi, misalnya mengawasi sumber-sumber dana yang sah yang dikelola oleh pemerintah dan menyalurkan kepada yang berhak, dan mencegah timbulnya kezaliman.