ThesisOpen AccessMetadata saja
•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK Nama MUHAMMAD RISKI, NIM. 15301210069, Judul Skripsi “Analisis Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) pada Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar”. Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar. Permasalahan dalam Skripsi ini adalah keterlambatan dalam penyusunan APBDesa di Nagari Tanjung Bonai yang mengakibatkan dana yang turun kerekening nagari juga ikut terlambat, sehingga mengakibatkan kurangnya kesiapan dalam pengelolaan program-program nagari dan pengumpulan laporan penyerapan realisasi anggaran yang menjadi tidak tepat waktu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa pada Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara. Jenis Penelitian ini adalah Field Research atau penelitian lapangan. Metode dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan wawancara dan pengumpulan dokumen-dokumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemerintah Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar secara umum telah menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas pada pengelolaan APBDesa tahun 2018. Namun, masih ada beberapa indikator dari kriteria akuntabilitas yang belum diterapkan oleh pemerintah Nagari Tanjung Bonai.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ALAN SAPUTRA, NIM 1930203006, menyusun skripsi berjudul “Pengaturan Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kajian Kekosongan Norma”. Penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) pada Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, tahun 2026 M / 1448 H. Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena di Kabupaten Pasaman, di mana puluhan kontraktor menuntut kepastian pembayaran pekerjaan yang telah selesai namun tertunda akibat kekosongan kas daerah sejak akhir tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan masyarakat terhadap peran DPRD dengan ketersediaan aturan hukum yang belum mengatur secara rinci langkah DPRD saat terjadi krisis keuangan daerah, sehingga menimbulkan kekosongan norma. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengaturan hukum fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan keuangan daerah termasuk penanganan kekosongan kas daerah, serta mengkaji pelaksanaannya menurut perspektif fiqih siyasah dusturiyah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer seperti UUD 1945, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara beserta peraturan pelaksanaannya, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan pendapat ahli. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan keuangan daerah telah memiliki landasan hukum yang jelas dan berjenjang, meliputi kewenangan pengawasan mulai dari penyusunan hingga pertanggungjawaban APBD, serta hak meminta keterangan dan menindak lanjuti hasil pemeriksaan BPK. Namun, pengaturan yang ada masih bersifat umum dan belum mengatur secara spesifik penanganan kondisi darurat keuangan atau kekosongan kas daerah, sehingga menimbulkan kekosongan norma dan belum menjamin kepastian hukum. Ditinjau dari fiqih siyasah dusturiyah, kedudukan DPRD selaras dengan konsep Ahl al-Hall wa al-'Aqd yang memegang prinsip amanah, keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan umum. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan pengaturan hukum yang lebih rinci terkait peran dan prosedur pengawasan DPRD dalam kondisi krisis keuangan guna mengisi kekosongan norma serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berkeadilan. Kata Kunci: DPRD, Fungsi Pengawasan, Pengelolaan Keuangan Daerah, Kekosongan Norma, APBD, Fiqih Siyasah Dusturiyah.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2021•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Defri Antoni, NIM 163042023, Judul Skripsi “Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa Nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar . Jurusan Ekonomi Syariah Konsentrasi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar 2021. Permasalahan yang terjadi dalam Skripsi ini adalah akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) di Nagari Sungai Jambu Tahun 2019, tidak sesuai dengan yang tercantum dalam permendagri No. 113 Tahun 2014 pasal 40 ayat 1 yang mengharuskan pemerintah Nagari untuk menginformasikan kepada masyarakat dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.Pemerintah Nagari Sungai Jambu tidak mempublikasikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Nagari Sungai Jambu Tahun 2019. Jenis Penelitian ini adalah Field Research atau penelitian lapangan, dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara. Hasil penelitian didapat melalui pengukuran dengan membandingkan standar/kriteria akuntabilitas dan transparansi yang penulis terapkan dengan keadaan dilapangan yang sesungguhnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pengelolaan APBDesa di Nagari Sungai Jambu sudah mulai menerapkan prinsip akuntabel. Dari sisi transparansi, dalam hal pertanggungjawaban kepada Bupati, menerima suara/usulan rakyat untuk pembangunan di Nagari belum melaksanakan prinsip transparansi. Pemerintah Nagari Sungai Jambubelum memberikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa secara terbuka kepada masyarakat seperti yang tercantum dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pasal 40 ayat 1 yang mengharuskan pemerintah nagari untuk menginformasikan kepada masyarakat dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
BookOpen AccessMetadata saja
2019•Koleksi Perpustakaan
Winny Yondria Restu, NIM 14 231 121. Judul Skripsi “Faktor-Faktor Penghambat Penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB) Sebagai Pedoman Penyusunan APBD di Pemerintahan Kota Sawahlunto”. Jurusan Ekonomi Syari‟ah Konsentrasi Akuntansi Syari‟ah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangakar, 2019. Permasalahan dalam penelitian ini adalah tidak ada penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB) di pemerintahan Kota Sawahlunto sebagai pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor penghambat penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB) sebagai pedoman dalam penyusunan APBD. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research) dengan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data adalah dengan menguraikan kendala-kendala yang menyebabkan terhambatnya penyusunan ASB kemudian menarik kesimpulan mengenai faktor-faktor penghambat penyusunan ASB Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan tidak ada penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB) sebagai pedoman penyusunan APBD disebabkan oleh tidak adanya dasara hukum Pemda terkait ASB, kurangnya komunikasi dan sosialisasi terkait penyusunan ASB, selanjutnya sikap ASN di BPKAD dan Barenlitbangda yang saling melempar tugas untuk membuat atau menyusun ASB yang harus digunakan sebagai pedoman penyusunan APBD faktor terakhir adalah terbatasnya sumber daya manusia dalam bidang teknologi yang berhubungan dengan proses penyusunan ASB.
BookOpen AccessMetadata saja
2017•Koleksi Perpustakaan
M. Fajar Akbar, NIM 13 231 048, Judul Skripsi “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Nagari Salimpaung Tahun 2016”. Jurusan Ekonomi Syariah Konsentrasi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar 2017.
Permasalahan yang terjadi dalam Skripsi ini adalah akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) di Nagari Salimpaung Tahun 2016. Saat pelaksanaan pekerjaan dilapangan, Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Nagari (PTPKN) tidak membuat papan informasi mengenai kegiatan yang sedang berjalan dan Pemerintah Nagari Salimpaung tidak mempublikasikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada masyarakat.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Nagari Salimpaung Tahun 2016. Jenis Penelitian ini adalah Field Research atau penelitian lapangan. Metode dalam penelitian ini adalah deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan wawancara dan pengumpulan dokumen-dokumen. Hasil deskripsi didapat melalui pengukuran dengan membandingkan standar/kriteria akuntabilitas dan transparansi yang penulis terapkan dengan keadaan dilapangan yang sesungguhnya.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara garis besar pengelolaan APBDesa di Nagari Salimpaung sudah melaksanakan prinsip akuntabel. Dari sisi transparansi, dalam hal pertanggungjawaban kepada Bupati, menerima suara/usulan rakyat untuk pembangunan di Nagari sudah melaksanakan prinsip transparansi. Akan tetapi pemerintah Nagari Salimpaung belum memberikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa secara terbuka kepada masyarakat seperti yang tercantum dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pasal 40 ayat 1 yang mengharuskan pemerintah nagari untuk menginformasikan kepada masyarakat dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
