Abstrak
ALAN SAPUTRA, NIM 1930203006, menyusun skripsi berjudul “Pengaturan Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kajian Kekosongan Norma”. Penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) pada Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, tahun 2026 M / 1448 H. Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena di Kabupaten Pasaman, di mana puluhan kontraktor menuntut kepastian pembayaran pekerjaan yang telah selesai namun tertunda akibat kekosongan kas daerah sejak akhir tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan masyarakat terhadap peran DPRD dengan ketersediaan aturan hukum yang belum mengatur secara rinci langkah DPRD saat terjadi krisis keuangan daerah, sehingga menimbulkan kekosongan norma. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengaturan hukum fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan keuangan daerah termasuk penanganan kekosongan kas daerah, serta mengkaji pelaksanaannya menurut perspektif fiqih siyasah dusturiyah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer seperti UUD 1945, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara beserta peraturan pelaksanaannya, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan pendapat ahli. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan keuangan daerah telah memiliki landasan hukum yang jelas dan berjenjang, meliputi kewenangan pengawasan mulai dari penyusunan hingga pertanggungjawaban APBD, serta hak meminta keterangan dan menindak lanjuti hasil pemeriksaan BPK. Namun, pengaturan yang ada masih bersifat umum dan belum mengatur secara spesifik penanganan kondisi darurat keuangan atau kekosongan kas daerah, sehingga menimbulkan kekosongan norma dan belum menjamin kepastian hukum. Ditinjau dari fiqih siyasah dusturiyah, kedudukan DPRD selaras dengan konsep Ahl al-Hall wa al-'Aqd yang memegang prinsip amanah, keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan umum. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan pengaturan hukum yang lebih rinci terkait peran dan prosedur pengawasan DPRD dalam kondisi krisis keuangan guna mengisi kekosongan norma serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berkeadilan. Kata Kunci: DPRD, Fungsi Pengawasan, Pengelolaan Keuangan Daerah, Kekosongan Norma, APBD, Fiqih Siyasah Dusturiyah.