Lewati ke konten utama
Beranda / Publikasi / Thesis
ThesisOpen AccessTerbit 2026Versi 1

TINJAUAN FIQIH SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NO 3 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT

Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir•Hukum Tata Negara (Siyasah)•1 dilihat · 0 unduhan

Abstrak

ABSTRAK Naila Ulvani, NIM 2230203044, judul Skripsi Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi No 3 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat” Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar Tahun Akdemik 2026. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya ketidak patuhan pedagang terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, khususnya Pasal 15 ayat (4). Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan ketentuan tersebut oleh Dinas Perdagangan, serta mengidentifikasi bentuk dan mekanisme pengawasan yang dilakukan terhadap pedagang yang melakukan pelanggaran, dengan menggunakan perspektif Siyasah Dusturiyah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data primer dihimpun melalui teknik wawancara mendalam dengan informan kunci dari pihak Dinas Perdagangan, Pedagang Pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi, yang kemudian divalidasi melalui teknik triangulasi sumber dan dianalisis menggunakan teori penegakan hukum dan Siyasah Dusturiyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2022 secara normatif telah berjalan sesuai ketentuan melalui peran Dinas Pengelolaan Pasar. Namun, secara empiris implementasinya belum efektif karena masih terdapat pelanggaran oleh pedagang dan pengawasan yang belum konsisten. Dalam perspektif teori penegakan hukum dan fiqh siyasah dusturiyah, kondisi ini menunjukkan bahwa aparat pemerintah daerah telah menjalankan kewenangannya sesuai ketentuan peraturan daerah. Namun, efektivitas penegakan hukum belum tercapai secara optimal karena subjek hukum, yaitu pedagang pasar, belum sepenuhnya mematuhi aturan yang berlaku. Hal tersebut mencerminkan belum terinternalisasinya nilai amanah, keadilan, dan kemaslahatan dalam praktik pengelolaan pasar rakyat.

Kata kunci

Kata Kunci: Pelaksanaan Perda, Dinas Perdagangan, Pedagang, Pengelolaan Pasar Rakyat, Siyasah Dusturiyah

Informasi bibliografis

Versi dan riwayat publik

  1. Versi 1TINJAUAN FIQIH SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NO 3 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT2026 · oai:ais:skripsi:11905