ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK
ALDIZAL PRIMAYANA, 15301500004. Judul skripsi “Status Kepemilikan Tanah Adat Di Sungai Patai Menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan”. Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar, Tahun akademik 2021.
Skripsi ini yang menjadi pokok pemasalahan adalah kedudukan tanah Adat di Sungai Patai Menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah: Kedudukan kepemilikan tanah adat di Nagari Sungai Patai. Tujuan penelitian yaitu: Untuk mengetahui gambaran kepemilikan tanah adat di Nagari Sungai Patai.
Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan penelitian kualitatif, untuk mendapatkan data-data dari permasalahan adalah melalui wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan dengan melihat dan mengkaji bagaimana suatu aturan Perundang-undangan dilaksanakan di lapangan. Teknik pengolahan data dilakukan secara deskriptif kualitatif, kemudian diuraikan serta melakukan klasifikasi terhadap aspek masalah dan memaparkan melalui kalimat yang efektif.
Penelitian yang penulis lakukan dilapangan dapat disimpulkan. bahwasanya keberadaan kepemilikan tanah adat Nagari Sungai Patai di Kecamatan Sunganyang, tanah tersebut merupakan tanah turun-temurun dalam Proses kepemilikan tanah adat di Nagari Sungai Patai tidak tertulis, oleh karena itu tanah di Nagari Sungai Patai adalah tanah pusako tinggi, harta pusako tinggi dimiliki oleh keluarga dari pihak ibu harta pusaka tinggi diawasi oleh niniak mamak. Dalam Penyelesaian tanah di Nagari Sungai Patai dengan dinas Kehutanan, diselesaikan secara bersama dengan bermusyawarah dan mengundang para kaum untuk mencari solusi penyelesaianya. Jika tanah adat di Nagari Sungai Patai yang berasal dari hutan negara menurut perspektif Undang-undang tahun 1999 tentang kehutanan sekalipun tanah adat di nagari sungai patai itu dimiliki secara turun temurun oleh suku yang ada di Nagari tersebut tidak bisa meninggalkan ketentuan hukum yang belaku. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa, tanah adat yang berada di Nagari Sungai Patai itu adalah milik negara dan harus dikembalikan ke negara. Namun disisi lain persoalan dalam penegakan hukum bukan hanya persoalan undang-undang semata, tetapi ada juga persoalan yang harus dipertimbangkan yaitu terhadap azas kebermanfaatan yang dijamin oleh Undang-Undang Kehutanan. Hal ini dimaksudkan agar bisa bermanfaat untuk masyarakat, sehingga tanah adat yang dimanfaatkan tersebut oleh masyarakat Nagari Sungai Patai hanya sebatas hak pakai bukan hak milik. Akan tetapi berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh kepala dinas kehutanan melakukan penyelesaiannya dengan cara melakukan tata batas obyek reforma agraria yang bertujuan untuk mengeluarkan tanah yang termasuk ke dalam tanah negara yaitu yang berupa tanah pemukiman dan tanah pertanian dikeluarkan dari tanah kehutanan dan diberikan kepada masyarakat Nagari Sungai Patai untuk dimiliki sepenuhnya.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK
Melly Yulia Fitri NIM 15301500035. Judul Skripsi:TINJAUAN HUKUM
TATA NEGARA ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 50 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DI KECAMATAN PARIANGAN Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar tahun akademik 2020.
Bahwa penelitian ini dilatar belakangi oleh pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Pariangan yang tidak sesuai dengan peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 50tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan dan pembangunan di Kecamatan Pariangan. Perbup tersebut mengharuskasn Pelaksanaan Musrenbang harus dilaksanakan skala prioritas namun terjadinya adalah berdasarkan asas kesamarataan,dan ini sebagai bentuk kesenjangan antara das sollen dan das sein dari penelitian ini Di samping itu juga dalam Hukum Tata Negara Islam ada asas untuk berlaku taat kepada pemimpin serta untuk bermusyawarah dalam menetapkan segala sesuatu. Begitu juga dalam penetapan Musrenbang
Adapun urgensi penelitian ini adalah untuk menganalisis tinjauan Hukum Tata Negara Islam terhadap implementasi Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 50 tahun 2015 serta menganalisis akibat hukum terhadap pelaksanaan Musrenbang yang tidak sesuai dengan Perbup. Untuk menjawab objek kajian penelitian menggunakan penelitian siosologis empiris yaitu mengidenfikasi dan mengkonsepsikan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 50 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah perencanaan dan pembangunan di Kecamatan Pariangan.
Adapun hasil penelitian perfektif Hukum Tata Negara Islam terhadap Perbup Nomor 50 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Dan Pembangunan Di Kecamatan Pariangan adalah relevan karena dalam pelaksanaan Musrenbang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip Musyawarah yaitu dalam perencanaan pembangunaan dilakukan dengan mufakat.Hanya saja kedepannya dalam pelaksanaan Musrenbang harus lebih patuh dan taat pada aturan yaitu dengan skla prioritas.
Selanjutnya akibat hukum atas berdasarkan skala prioritas sebagaimana diatur dalam Perbup Tanah Datar Nomor 50 tahun 2015 tidak berimplikasi terhadap Musyawarah Perencanaan Pembangunan karena Musrenbang tersebut dilakukan atas kesepakatan bersama, Setelah dilakukan peyepakatan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan prioritas, selanjutnya dilakukan scoring dan rating untuk menentukan urutan prioritas.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK ANDRE FAJAR SAPUTRA. NIM 1630201006, Judul Skripsi: “Peningkatan kasus dispensasi perkawinan setelah undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 diundangkan (Studi Kasus Pengadilan Agama Batusangkar)”. Jurusan Ahwal Al-Syakshiyyah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar. Pokok permasalahan dalam Skripsi ini adalah terjadinya peningkatan kasus dispensasi perkawinan dan alasan pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Batusangkar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan terjadinya peningkatan dispensasi perkawinan dan alasan pertimbangan Hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Batusangkar. Metodologi yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan jenis penelitian yuridis normatif dengan meneliti beberapa penetapan/putusan kasus dispensasi perkawinan, yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Batusangkar. Adapun sumber data yang penulis gunakan adalah data primer dan data sekunder. Sumber data primer melakukan wawancara dengan Hakim Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Batusangkar serta Pemohon dispensasi Perkawinan. Data sekunder diambil dan diperoleh dari dokumen Pentetapan akhir dispensasi perkawinan Tahun 2019. Hasil penelitian yang penulis peroleh terjadinya peningkatan dispensasi perkawinan setelah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disahkan. Pertama, pergaulan bebas Kedua, zina dan sudah punya anak. Ketiga, faktor ekonomi dan kemisikinan. Selain terjadinya peningkatan kasus dispensasi perkawinan tersebut, juga terdapat pertimbangan Hakim dalam mengabulkan dispensasi perkawinan. Pertama, calon mempelai laki-laki sudah matang baik dari segi lahir maupun batin. Kedua, calon mempelai tidak ada hubungan nasab, semenda atau sepersusuan. Ketiga, dikhawatirkan melakukan perbuatan dilarang agama, keempat, permohonan pemohon sudah sesuai dengan ketentuan hukum dan cukup beralasan, kelima. selama tidak berbenturan dengan Perma No. 5 Tahun 2019 boleh dikabulkan.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
SELVI AMELIA UTAMI. NIM 1530150 0054 (2015). Judul Skripsi: Analisis Terhadap Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Dari Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Siyasah Dusturiyah. Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar tahun akademik 2020. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi rumusan masalah penelitian adalah apakah pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 sudah sesuai menurut hukum positif di Indonesia dan Siyasah Dusturiah. Tujuan pembahasan ini adalah untuk mengetahui pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 sudah sesuai menurut hukum positif di Indonesia dan Siyasah Dusturiah. Jenis penelitian ini adalah Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis yang dapat di amati dengan metode kepustakaan (library research).Instrumen penelitian yang penulis gunakan ialah alat perekam, buku catatan, dan teknologi pencarian. Penelitian kualitatif yaitu penelitian menghasilkan data deskriptif berupa tertulis yang dapat diamati dengan metode penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilakukan untuk mencari jawaban permasalahan dari sumber-sumber tertulis seperti buku-buku jurnal, dan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, penelitian menggunakan tipologi penelitian hukum normatif yaitu meneliti peraturan perundang-undangan/teori-teori dan kajian pustaka terhadap data sekunder yang berkaitan dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dari Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Siyasah Dusturiyah. Dari penelitian yang Penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bagian konsiderans tidak sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 64 dan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu terdapat ketidaksinkronan antar pasal, hingga menimbulkan tafsir yang beragam sehingga menyulitkan KPK dalam penanganan perkara korupsi ke depan. Jika proses penyusunan sebuah undang-undang lebih terbuka, melibatkan publik, mendengar masukan instansi terkait seperti KPK dan tidak terburu-buru, maka beberapa resiko persoalan hukum ini bisa diminimalisir. Dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menurut Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebuah peraturan perundang-undangan harus dibuat atau disusun melalui suatu teknik yang baku sehingga mencerminkan pertimbangan dan alasan dibentuknya peraturan perundang-undangan tersebut. Pandangan Siyasah Dusturiyah terhadap pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tidak sesuai dengan ajaran Islam, karena otoritas menetapkan syariat merupakan wewenang Allah, maka wewenang dan tugas lembaga legislatif hanya sebatas menggali dan memahami sumber-sumber syari’at Islam yaitu al-Qur’an dan Sunnah Nabi dan menjelaskan hukum- hukum yang terkandung didalamnya. Undang-undang dan peraturan yang akan dikeluarkan oleh lembaga legislatif harus mengikuti ketentuan-ketentuan kedua syariat Islam tersebut.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
META MELODIA NIM 15301500036 Judul Skripsi: EFEKTIFITAS PASAL 82 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN NAGARI DAN PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Studi di Kantor Wali Nagari Tanjung Barulak)” Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar tahun akademik 2019. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi fokus penelitian adalah Efektifitas Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Pembentukan Peraturan Nagari Dan Perspektif Siyasah Dusturiyah. Tujuan pembahasan ini adalah untuk mengetahui Apakah Peraturan di Nagari Tanjung Barulak sudah sesuai menurut 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Pembentukan Peraturan Nagari Dan Perspektif Siyasah Dusturiyah. Jenis penelitian ini adalah penelitian menggunakan metode penelitian yuridis- empiris. Sumber data penelitian terdiri dari sumber data primer yaitu, berupa wawancara dengan Sekretaris Nagari, Kepala Urusan (KAUR) Umum, KASI Sosial Kecamtan Tanjung Emas, dan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari,Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah dan bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku sebagai pelengkap bahan hukum primer. Teknik pengumpulan data melalui wawancara. Dianalisa menggunakan analisa kualitatif. Penjaminan keabsahan data menggunkan metode triangulasi sumber data .Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam pembuatan Rancangan Peraturan Desa di Nagari Tanjung Barulak belum efektif karena dalam proses Pembuatan Peraturan Nagari Nomor 03 Tahun 2019 Tentang APBNagari Tanjung Barulak tidak sesuai dengan 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Pembentukan Peraturan Nagari Dan Perspektif Siyasah Dusturiyah yang mana terdapat beberapa hambatan dalam proses Pembuatan Peraturan Nagari Tanjung Barulak, yaitu seperti Tidak adanya kerjasama antara BPRN dengan Pemerintah Nagari dalam memberikan layanan informasi berupa rapat dibalai Nagari dengan masyarakat dan beberapa perangkat Nagari lainnya.Sangat acuh nya Pemerintah Nagari dan BPRN dalam menjalankan tugas sebagai perangkat Nagari sehingga banyak tugas dari Pemerintah Nagari yang terbengkalai diakibatkan adanya kegiatan sampingan dari beberapa perangkat Nagari seperti : bertani, berdagang dan lainya, yang dilakukan pada aktifitas jam kerja di Kantor Wali Nagari. Tidak adanya transparansi dalam penyelenggaraan Pemerintah, sehingga masyarakat tidak mengetahui kebijakan yang telah diambil dari Pemerintah Nagari dan rincian dana dari APBNagari Tanjung Barulak. adapun tujuan Pembuatan Peraturan Nagari dalam fikih siyasah dusturiyah dilihat dalam bidang Siyasah Tanfidziyah ( lembaga eksekutif dalam islam) yang mana pemimpin harus berorientasi kepada kemaslahatan rakyat sepanjang kebijakan tersebut mengandung kemaslahatan umum dengan adanya kerjasama Pemerintah Nagari dengan BPRN dan adanya transparansi dalam penyelenggaraan Pemerintah, yang merupakan wujud pertanggung jawaban Pemerintah kepada masyarkat sehingga terhindar dari kolusi, korupsi dan nepotisme karna keterbukaan akan meningkatkan kepercayaan dan penghormatan masyarakat kepada Pemerintah Nagari dan mensejahterakan masyarakat Nagari sehingga hidup aman sejahtera dan kepentingan masyarakat pun terpenuhi. i
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
NOFRIZAL. NIM 1630201041, Judul Skripsi: “Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Kewajiban Panitera Pengadilan Mengirimkan Salinan Putusan Perceraian Kepada Pegawai Pencatat Pernikahan (Studi Kasus Pengadilan Agama Batusangkar)”. Jurusan Ahwal Al-Syakshiyyah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar. Pokok permasalahan dalam Skripsi ini adalah factor-faktor penyebab dan dampak tidak terlaksananya Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Kewajiban Panitera Pengadilan Mengirimkan Salinan Putusan Perceraian Kepada Pegawai Pencatat Pernikahan di Pengadilan Agama Batusangkar.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan apafaktor penyebab dan dampak tidak terlaksananya Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Kewajiban Panitera Pengadilan Mengirimkan Salinan Putusan Perceraian Kepada Pegawai Pencatat Pernikahan di Pengadilan Agama Batusangkar. Metodologi yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian lapangan (field research), yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Batusangkar.Adapun sumber data yang penulis gunakan adalah data primer dan data sekunder. Sumber data primer melakukan wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Batusangkar, pegawai Kantor Urusan Agama Sungai Tarab, Kepala Kantor Agama Lima Kaum dan Kepala Kantor Urusan Agama Pariangan. Data sekunder diambil dan diperoleh dari bahan pustaka dengan mencari data atau informasi berupa benda-benda tertulis seperti buku-buku, dokumen peraturan-peraturan yang terkait dengan penelitian. Hasil penelitian yang penulis peroleh adalah terdapat beberapa factor tidak terlaksananya pengiriman salinan/petikan putusan perceraian kepada pegawai pencatat pernikahan. Pertama, tidak ada biaya operasional.Kedua,tidak adanya system online yang diberlakukan.Ketiga, kurang efektifnya koordinasi antara pihak pengadilan dengan pegawai pencatat pernikahan.Keempat, tidak adanya kontrol dari pengadilan.Selain factor penyebab juga terdapat akibat yang ditimbulkan tidak dikirimkannya salinan/petikan putusan perceraian.Pertama, tidak terlaksananya Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018.Kedua, terhalangnya BP4 membuat program.Ketiga, KUA tidak dapat memantau perceraian yang terjadi.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Ariska Ade Putra. NIM 1630203008. Judul Skripsi: “Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah dan Hukum Positif Tentang Otoritas Presiden Dalam Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang”. Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana kewenangan presiden dalam menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ditinjau dari fiqh siyasah, bentuk kegentingan yang memaksa dalam penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menurut hukum positif. Tujuan pembahasan ini untuk mengetahui bagaimana kewenangan presiden dalam menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ditinjau dari fiqh siyasah, bentuk kegentingan yang memaksa dalam penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menurut hukum positif. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif atau dapat disebut juga dengan penelitian kepustakaan. Sumber data penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, bahan hukum sekunder yaitu literatur dan hasil penelitian para ahli sarjana, skripsi, jurnal, tesis, maupun artikel, bahan hukum tersier yaitu internet, kamus hukum, dan kamus besar bahasa indonesia. Teknik pengumpulan data adalah penelitian normatif (legal research) digunakan metode kajian kepustakaan atau studi dokumenter. Untuk menjamin keabsahan data digunakan uji kredibilitas data yang dilakukan melalui triangulasi. Dari penelitian yang penulis lakukan ditemukan bahwa kewenangan presiden dalam menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tidak sesuai dengan Hukum Tata Negara Islam, karena dalam Hukum Tata Negara Islam mengatur hak dan wewenang seorang imam, yang berhak menetapkan suatu aturan adalah al-sulthah al-tasyri’iyah, imam hanya menjalankan aturan tersebut. Sedangkan dalam Hukum Tata Negara Indonesia, imam atau presiden berhak menetapkan suatu aturan yang dianggap penting atau mendesak melalui persetujuan DPR dalam sidang paripurna. Bentuk kegentingan memaksa dalam penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menurut hukum positif dengan parameter adanya kebutuhan mendesak, Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum dan kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa. Sebagai syarat untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undnag menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 sudah memiliki acuan yang kuat mengikat semua aturan yang berlaku.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Hibatul Wafi. NIM 1630203026. Judul Skripsi: “Kekaburan Makna Pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah”. Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar tahun akademik 2020. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi fokus penelitian adalah bagaimana kekaburan makna pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Tujuan dalam penulisan ini adalah untuk menjelaskan, menganalisis apakah kekaburan makna terjadi pada pasal 43 ayat 1, pasal 44 ayat 1, pasal 65 ayat 4 huruf h Kekaburan Makna Pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan pasal 43 ayat 1, pasal 44 ayat 1, pasal 65 ayat 4 huruf h Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah terhadap Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik dalam tinjauan Siyasah Dusturiah. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (library research). Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif teori yang dipakai adalah teori Perundang-Undangan, Kepastian Hukum dan Siyasah Dusturiyah. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan ini dapat disimpulkan bahwa, kekaburan makna terjadi pada pasal 43 ayat 1, pasal 44 ayat 1, pasal 65 ayat 4 huruf h Kekaburan Makna Pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dan Pasal 43 ayat 1, pasal 44 ayat 1, pasal 65 ayat 4 huruf h pasal 43 ayat 1, pasal 44 ayat 1, pasal 65 ayat 4 huruf h Kekaburan Makna Pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah mencerminkan sistem Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik dalam kajian Siyasah Dusturiyah.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSSTRAK FATRIADI. 15301500016. Judul Skripsi”Pelaksanaan Pemenuhan Hak Masyarakat Berdasarkan pasal 68 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Islam (Studi Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar)”.Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negri (IAIN) Batusangkar, Tahun 2020 Dalam skripsi ini yang menjadi pokok permasalahan adalah peran dari pemerintah Nagari III Koto kecamatan Rambatan dalam pelaksanaan pemenuhan hak masyarakat berdasarkan pasal 68 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah : Bagaimana peran pemerintah nagari dalam pelaksanaan pemenuhan hak masyarakat Apa faktor penghambat pemerintah Nagari III Koto Kecamatan Rambatan dalam pemenuhan hak masyarakat danBagaimana tinjauan Huhum Tata Negara Islam dalam pelaksanaan pemenuhan hak masyarakat berdasarkan Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa Tujuan penelitian yaitu: untuk mengetahui dan menjelaksan petan pemerintah Nagari dalam pemenuhan hak masyarakat, untuk mengetahui dan menjelaksanfaktor penghambat pemerintah Nagari III Koto Kecamatan Rambatan dalam pemenuhan hak masyarakat dan untuk mengetahui dan menjelaskantinjauan Huhum Tata Negara Islam dalam pelaksanaan pemenuhan hak masyarakat berdasarkan Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan metode penelitian kualitatif. untuk mendapatkan data-data dari permasalahan adalah melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik Pengolahan data dilakukan secara deskriptif kualitatif, kemudian diuraikan serta melakukan terhadap klasifikasi terhadap aspek masalah dan memaparkan melalui kalimat yang efektif Dari penelitian yang penulis lakukan dilapangan dapat disimpulkan. Peran Pemerintah Nagari III Koto dalam pelaksanaan pemenuhan hak masyarakat berdasarkan pasal 68 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desabelum maksimal terlaksana seluruhnya, dan belum maksimal sesuai dengan amanat Undang-Undang.Faktor penghambat dalam pelaksanaan pemenuhan hak di Nagari III Koto diataranya, Kurangnya kerja sama antara pemerintah Nagari dan masyarakat sehingga terjadinya perbedaan antara kewajiban yang dilakukan oleh pemerintah Nagari dengan hak yang di tuntut oleh masyarakat. Tinjauan Hukum Tata Negara Islam dalam pelaksanaan pemenuhan hak masyarakat berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa di Nagari III Koto kecamatan Rambatan tidak sesuai dengan konsep dan asas Hukum Tata Negara Islam, yaitu konsep Al-sulthah Al-tanfiziyahmelaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan mengimplementasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut.kemudaian dalam menjalankan dan melaksanakan peraturan yang akan diberlakukan kepada masayarakat di Nagari III Koto tidak sesuai dengan asas persamaan, keadilan dan amanah dalam Hukum Tata Negara Islam.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK Ilham Pajri. NIM 14 201 026 (2014). Judul Skripsi: “pengaturan perundang-undangan dan hukum Islam tentang perlindungan anak disabilitas dalam keluarga”. Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar. Pokok permasalahan dalam SKRIPSI ini adalah pengaturan perundang-undangan dan hukum Islam tentang perlindungan anak disabilitas dalam keluarga. Tujuan pembahasan ini untuk mengetahui dan menjelaskan pengaturan perundang-undangan tentang perlindungan anak disabilitas dalam keluarga dan menganalisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan anak disabilitas dalam keluarga. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian melalui studi kepustakaan (library research), dalam penelitian normatif data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang terdapat bahan hukum, Meliputi, bahan hukum primer yang penulis gunakan yaitu, peraturan perundang-undangan penyandang disabilitas. sedangkan bahan hukum sekundernya yaitu, kitab-kitab hadits, dan juga buku-buku yang berkaitan dengan yang penulis bahas. Kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, kemudian diuraikan serta melakukan klasifikasi terhadap aspek masalah tertentu dan memaparkan melalui kalimat yang efektif. Dari hasil penelitian yang penulis temukan bahwa hukum Islam dan undang-undang mengenai hak anak disabilitas seperti yang sudah dijelaskan dalam hukum Islam, pemenuhan hak seorang anak disabilitas yang di junjung tinggi oleh agama sedangkan didalam peraturan perundang-undangan yaitu : Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, Undang-undang nomor 19 tahun 2011 tentang pengesahan on the rights of persons with disabilities (konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas), Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK ARMA YELKI PUTRA. NIM 15301500009. Judul Skripsi: Tugas Dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Serta Perbandingannya Dengan Fiqih Siyasah Dusturiyah. Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar tahun akademik 2019. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian telah menentukan bahwa tugas Kepolisian Republik Indonesia antara lain memelihara keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat. Namun Undang-Undang tidak memberikan batasan pengertian Akibatnya dalam pelaksanaan tersebut terdapat lembaga lain yang juga bertugas menegakkan ketertiban umum. Sementara dalam hukum Islam tugas kepolisian yang dilaksanakan oleh Wilayah al-Hisbah dan Wilayah al-Mazalim mengatur semua ketertiban umum. Untuk itu skripsi ini bertujuan memperbandingkan antara tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2002 dengan tugas “Kepolisian” dalam perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah. Bagaimana persamaan dan perbedaan antara tugas lembaga Kepolisian Republik Indonesia dengan tugas “Kepolisian” dalam perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah berupa jenis penelitian (yuridis normatife), pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan peraturan perundang-undangan, jurnal. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimana penelitian menguraikan bagaimana persamaan dan perbepdaan antara tugas lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2002 dengan “Kepolisian” dalam Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah. Tugas pokok dari Kepolisian menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2002 pasal 13 adalah: memelihara keamanan dan ketertiban didalam kehidupan bermasyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat. Sedangkan Kepolisian menurut perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah Kepolisian disebut dengan istilah Wilayah al-Hisbah yang memiliki tugas diantaranya: menegakkan amar makruf nahi mungkar yang bertujuan untuk memelihara keamanan, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. sementara itu di luar Wilayah al-Hisbah sebagai lembaga yang bertugas untuk memelihara keamanan juga di kuatkan oleh lembaga Wilayah al-Mazalim sebagai lembaga pengadilan yang bertugas untuk memutus hukum yang terjadi. Dari penjelasan itu Penulis menyimpulkan Persamaan antara tugas Kepolisian Republik Indonesia dengan Wilayah al-Hisbah yang diantaranya adalah: bertugas memelihara keamanan dan ketertiban didalam kehidupan bermasyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan kepada masyarakat. Sedangkan perbedaanya adalah: Kepolisian Republik Indonesia lebih kepada penegakkan hukum pidana yang berpedoman kepada Undang-undang.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Mutiara Erfira. NIM 15301500038 (2019). Judul Skripsi : “ Peran Politisi Perempuan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Menurut Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah”. Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah). Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.
Pokok permasalahan dalam Skripsi ini adalah bagaimana peran keterwakilan perempuan menurut perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah dan bagaimana pandangan Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap penetapan kuota bagi calon legislatif dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011.
Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian kepustakaan (library reseach), yang dianalisis secara kualitatif kemudian dipaparkan dalam bentuk deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data diambil dari referensi pustaka yang berasal dari Undang-Undang, buku, jurnal, skripsi, website, Alquran dan hadist terutama yang berkaitan dengan keterwakilan dalam legislatif.
Dari penelitian yang penulis lakukan menyimpulkan bahwa peran keterwakilan perempuan menurut perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah dibolehkan perempuan menjadi wakil rakyat, diantara kalangan ulama seperti Ibnu Hazm, dia berkata: “Boleh saja perempuan memegang suatu hukum (wewenang), dan ini juga dikatakan oleh Imam Hanifah. Ulama-ulama mazhab Maliki juga membolehkan perempuan menjadi orang yang diwasiatkan dan orang yang mewakili, dan tidak ada nash yang melarang perempuan menjadi pemimpin dan mengurus urusan umat selama masih dalam hal kemaslahatan dan tidak menyimpang dari Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian pandangan Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap penetapan kuota bagi calon legislatif perempuan yaitu adanya peranan perempuan yang diperbolehkan dalam ajaran Islam untuk mewakili hak-hak dari seluruh kaum perempuan yang belum terwujud dan dapat direalisasikan. Penetapan kuota minimal 30% keterwakilan perempuan belum sepenuhnya dipenuhi oleh Partai Politik, pada Pemilihan Umum 2019 yang lalu, diharapkan Pemilihan Umum periode selanjutnya pemenuhan kuota tersebut meningkat, sebagaimana telah dijelaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 yang menyertakan keterwakilan perempuan 30 %.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Fadilah Juniati Putri, NIM 2230203024, Judul Skripsi “Analisis Pembentukan Koperasi Merah Putih Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian”. Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar. Pokok permasalah skripsi ini terkait adanya perbedaan pola pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang dibentuk berdasarkan Instruksi dari Presiden, jika dilihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 ahun 1992 tentang Perkoperasian. Perbedaan tersebut terlihat pada pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang didasarkan kebijakan pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, sedangkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 mengatur pembentukan koperasi berdasarkan prinsip perkoperasian yang menetapkan anggota sebagai subjek utama. Lalu melihat pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih terhadap prinsip syura menurut Yusuf Al-Qardhawi dalam fiqih siyasah Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, yang mengandalkan penelitian pustaka untuk menganalisis Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Sumber data yang digunakan Undang- undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang- Undang nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2025, dan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih serta bahan sekunder (buku, jurnal, dan penelitian yang terkait). Hasil penelitian yang penulis temukan yaitu menunjukkan bahwa pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, tetap berlandaskan kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian sebagai dasar hukum utama, sedangkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 beserta peraturan pelaksananya merupakan kebijakan pembentukannya.Namun terdapat perbedaan mekanisme pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yaitu, inisiatif pembentukan koperasi berasal dari kebijakan pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025. Selain itu ditemukan perbedaan dalam mekanisme pengawasan, yaitu menempatkan kepala desa atau lurah sebagai ketua pengawas ex-officio. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian bahwa pengawasan dipilih oleh anggota dan berasal dari anggota melalui rapat. Ditinjau dari Perspektif syura menurut Yusuf Al-Qardhawi dalam fiqih siyasah dusturiyah, kebijakan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah mencerminkan prinsip syura menurut Yusuf Al-Qardhawi melalui pelaksanaan musyawarah desa khusus. Akan tetapi partisipasi tersebut berlangsung dalam kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Mardian, NIM. 2130203046, Judul Skripsi “IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009 DALAM PROSES PERIZINAN USAHA WISATA DI KABUPATEN TANAH DATAR”, Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Tahun 2026. Pokok permasalahan pada penelitian ini terletak pada pelaksanaan perizinan usaha pariwisata, yang merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan memberikan kepastian hukum, perlindungan bagi pelaku usaha, serta menciptakan kegiatan usaha pariwisata yang tertib dan berkelanjutan. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan mengatur bahwa setiap pengusaha pariwisata wajib memenuhi ketentuan perizinan sebelum menyelenggarakan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fokus penelitian ini Adalah untuk menjawab dua rumusan masalah : (1) Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dalam proses perizinan usaha wisata di Kabupaten Tanah Datar? (2)Bagaimana tahapan perizinan usaha wisata di Kabupaten Tanah Datar? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 dalam proses perizinan usaha wisata di Kabupaten Tanah Datar serta mengetahui tahapan proses perizinan usaha wisata yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui penelitian lapangan dengan teknik wawancara kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Pariwisata, kemudian didukung dengan penelitian kepustakaan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 dalam proses perizinan usaha wisata di Kabupaten Tanah Datar telah dilaksanakan melalui sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, pelaksanaannya belum berjalan secara optimal karena masih terdapat pelaku usaha yang belum mengurus perizinan usaha, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya legalitas usaha, keterbatasan sosialisasi, serta masih adanya anggapan bahwa usaha wisata skala kecil tidak memerlukan izin. Tahapan perizinan usaha wisata meliputi pemenuhan persyaratan administrasi, pendaftaran melalui sistem OSS, verifikasi data, penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin usaha sesuai tingkat risiko, hingga pembinaan dan pengawasan oleh instansi terkait. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi, koordinasi antarinstansi, serta pengawasan yang lebih efektif agar seluruh usaha wisata di Kabupaten Tanah Datar memiliki legalitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kata Kunci: Implementasi, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, Perizinan Berusaha
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Elda Febri Yanti, NIM. 2230203021. Judul Skripsi: “Keterlambatan Peraturan Pelaksana Atas Undang-Undang: Studi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara” Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar Tahun 2026. Pokok Permasalahan dalam Skripsi ini adalah Keterlambatan Peraturan Pelaksanaan Atas Undang-Undang: Studi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara. Tujuan pembahasan ini yakninya untuk menganalisis bentuk ketidakefektifan pada pasal 26 ayat (2) huruf d dan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang ASN No. 20 Tahun 2023 dan Menganalisis bentuk kekosongan hukum pasal 66 Undang-Undang ASN No. 20 Tahun 2023. Adapun pertanyaan dari penelitian ini yaitu bagaimana bentuk ketidak efektifan dalam pelaksanaan pasal 26 ayat 2 huruf dan pasal 70 ayat 3 Undang-Undang No.20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang tidak didukung oleh Peraturan Pelaksana? bagaimana bentuk kekosongan hukum dalam pelaksanaan pasal 66 Undang-Undang No.20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang tidak didukung oleh Peraturan Pelaksana? Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, menggunakan tipologi deskriptif analitis melalui studi kepustakaan. Sumber data primer meliputi UUD 1945, Undang- Undang ASN No. 20 Tahun 2023, dan putusan MK terkait, sumber sekunder berupa buku, jurnal, dokumen resmi BKN serta KemenPANRB, dan literatur hukum yang berkaitan dengan reformasi birokrasi, sistem merit, dan hukum kepegawaian. Penelitian ini menemukan bahwa pertama, Bentuk ketidakefektifan yang terdapat dalam Undang-Undang No.20 tahun 2023 Tenatang Aparatur Sipil Negara pasal 26 ayat (2) huruf d dan pasal 70 ayat (3) yaitu: a) hilangnya lembaga pengawas independen sistem merit, b) implementasi pengawasan merit dan kode etik atau perilaku ASN, c) status dan Nasib tenaga non- ASN/honorer/PPPK, d) tumpang tindih kewenangan dan tumpulnya sanksi atau penegakan hukum administratif, e) risiko kebijakan politik. Kedua Bentuk kekosongan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang No.20 tahun 2023 Tenatang Aparatur Sipil Negara pasal 66 yaitu: a) Peraturan pelaksana yang mengatur mekanisme penataan, b) kriteria dan prosedur verifikasi, validasi data tenaga non-ASN, c) pembagian kewenangan kelembagaan (siapa bertanggung jawab untuk apa), d) mekanisme transisi atau perlindungan sosial bagi tenaga yangtidak terangkat, e) penegakan hukum atau administratif (sanksi dan mekanisme pengawasan), f) data dalam basis data badan kepegawaian Negara. Setalah peneliti mendiskusikan temuan-temuan tersebut, akhirnya peneliti berkesimpulan bahwa keterlambatan peraturan pelaksana atas Undang-Undang No.20 tahun 2023 tentang ASN telah menimbulkan dua persoalan utama, yaitu ketidakefektifan norma dan kekosongan hukum. Kondisi tersebut secara keseluruhan menghambat kepastian hukum, efektivitas implementasi kebijakan ASN, dan pencapaian tujuan reformasi birokrasi berbasis sistem merit.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Pokok Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis dari lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan muatan materi-materi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang perlu ditindak lanjuti oleh Peraturan Pemerintah. Penelitian ini mengkaji kebutuhan mendesak pembentukan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya terkait disiplin ASN yang saat ini masih diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Permasalahan utama terletak pada belum diterbitkannya Peraturan Pemerintah yang selaras dengan ketentuan dan semangat pembaruan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, sehingga berisiko menimbulkan kekosongan hukum serta ketidakharmonisan antara aturan dan praktik pelaksanaannya. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi pustaka (Library Research). Data diperoleh melalui analisis dokumen peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan sumber relevan lainnya. Analisis dilakukan dengan mengaitkan temuan penelitian pada teori negara hukum, teori pembentukan peraturan perundang-undangan, teori peraturan pemerintah, serta fiqh siyasah dusturiyyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara filosofis, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara lahir untuk memperkuat sistem merit, menyetarakan hak Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta mendorong integrasi tata kelola ASN nasional. Secara yuridis, Pasal 68 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara mengamanatkan penerbitan Peraturan Pemerintah pelaksana maksimal enam bulan setelah pengundangan, namun ketentuan ini belum sepenuhnya terpenuhi. Secara sosiologis, pembaruan Peraturan Pemerintah diperlukan untuk menjawab dinamika birokrasi modern dan tuntutan pelayanan publik yang berkualitas. Eksistensi Peraturan Pemerintah 94 Tahun 2021 dinilai belum sepenuhnya relevan, sehingga diperlukan percepatan penyusunan Peraturan Pemerintah baru yang harmonis dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara guna menjamin kepastian hukum, akuntabilitas, dan efektivitas reformasi birokrasi.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Nadia Riski Dwi Putri, NIM 2130201052 judul Skripsi Refleksi Disharmonisasi Rumah Tangga Dalam Film Layangan Putus dan Relevansinya dengan Hukum Keluarga di Indonesia, Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) Fakultas syari’ah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar 2025. Permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga dalam scene Film Layangan Putus menurut Hukum Keluarga di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah menemukan scene-scene yang menunjukan upaya mengatasi ketidakharmonisan rumah tangga dalam Film Layangan Putus dan mengetahui relevansi hukum keluarga di Indonesia terhadap upaya yang mengatasi ketidakharmonisan rumah tangga dalam scene Film Layangan Putus. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan kategori yuridis normatif yang menggunakan metode analisis isi (content Analysis). Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yaitu keseluruhan teks atau narasi pada Film Layangan Putus, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi film yaitu mengamati dan menonton film secara berulang-ulang. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis isi kualitatif (qualitative content analysis). Teknik penjamin keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Film Layangan Putus merepresentasikan scene-scene yang menunjukan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga dalam film tersebut. Bentuk upaya yang dilakukan adalah melakukan komunikasi dan konfrontasi, memberikan kesempatan untuk jujur, menjaga kondisi emosional anak, mencari dukungan emosional, permintaan maaf dan Introspeksi serta melakukan negosiasi untuk berpoligami. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi ketidakharmonisan rumah tangga yang ditampilkan dalam film tersebut tidak memiliki keterkaitan atau tidak relevan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Film ini tidak hanya menjadi cerminan realitas sosial, tetapi juga dapat dijadikan media refleksi hukum untuk memahami pentingnya keadilan, komunikasi, dan kesetaraan dalam rumah tangga. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penguatan kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya menjaga keharmonisan rumah tangga sesuai dengan nilai-nilai hukum yang berlaku. Kata Kunci: Disharmonisasi, Film Layangan Putus, Hukum Keluarga di Indonesia dan Undang-Undang Perkawinan
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ESA HANIFIA, NIM 232062005, judul tesis “KETENTUAN PERCERAIAN MENURUT ADAT DI KOTA SAWAHLUNTO PERSPEKTIF PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA” Studi Hukum Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar. Perceraian di Kota Sawahlunto harus memenuhi persyaratan adat yang ditetapkan oleh Niniak Mamak sebelum diajukan ke Pengadilan Agama. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas sosial, menekan angka perceraian, serta melindungi hak-hak istri dan anak pasca-cerai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana ketentuan adat dalam persyaratan perceraian diterapkan, dampak positif dan negatif dari aturan tersebut, serta implikasi yang ditimbulkan terhadap masyarakat dan hukum negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode empiris. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan Niniak Mamak, Ketua Pengadilan Agama Kota Sawahlunto, serta pasangan yang ingin mengajukan perceraian. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis berbagai dokumen hukum yang berkaitan dengan perceraian dalam hukum adat dan peraturan perundangundangan di Indonesia. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memahami keterkaitan antara hukum adat dan hukum negara dalam praktik perceraian di Kota Sawahlunto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan adat dalam perceraian mengharuskan pasangan yang ingin bercerai untuk memenuhi beberapa syarat, seperti mamulangan padi (pengembalian hasil panen kepada istri) dan atok rumah harus batagakkan (membangun rumah baru sebelum bercerai). Dampak positifnya adalah menekan angka perceraian, meningkatkan tanggung jawab suami terhadap istri dan anak-anak, serta menjaga nilai sosial dalam masyarakat. Namun, aturan ini juga memperumit proses perceraian, terutama bagi perempuan yang menjadi korban KDRT atau perselingkuhan. Dari sisi implikasi, penelitian ini menemukan bahwa hukum adat masih berpengaruh dalam perceraian, sementara hukum negara tetap menjadi dasar dalam memutuskan perkara perceraian sesuai dengan peraturan yang berlaku
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK Rahmat Nurul Yuda, NIM. 1930203056 Judul “KEMBALINYA DWIFUNGSI TNI : STUDI KASUS UNDANG UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TNI DAN DAMPAKNYA TERHADAP DEMOKRASI DI INDONESIA”. Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar Tahun 2004. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah landasan filosofis terhadap kembalinya dwifungsi TNI, TNI dalam peraturan perundang-undangan, dan dampak dwifungsi TNI terhadap demokrasi di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui landasan filosofis terhadap kembalinya dwifungsi TNI, TNI dalam peraturan perundang-undangan, dan dampak dwifungsi TNI terhadap demokrasi di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yakni Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah bahwasanya landasan filosofis terkait kembalinya Dwifungsi TNI ini yakni TNI sebagai stabilitator, TNI sebagai dinamisator, dan kekaryaan TNI. Berdasarkan undang-undang nomor 34 tahun 2004 pasal 47 ayat 2 memang telah memberikan kesempatan kepada prajurit TNI yang aktif untuk menduduki jabatan selain dalam lembaga internal TNI ini sendiri. Namun dalam hal ini diharapkan adanya pembatasan dalam bidang-bidang yang dapat diduduki oleh anggota TNI aktif yakni hanya terhadap bidang yang berhubungan dengan keamanan dan juga pertahanan Nasional saja. Dwifungsi TNI dalam peraturan perundang undangan di Indonesia, hilangnya batasan kementerian/lembaga yang bisa ditempati prajurit TNI aktif dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia memicu kekhawatiran masyarakat sipil soal kebangkitan Dwifungsi TNI. Penempatan prajurit TNI aktif pada jabatan sipil dinilai tidak sejalan dan bertentangan dengan prinsip pengaturan militer di negara demokrasi yang menuntut adanya pemisahan antara domain sipil dan domain militer. Dampak dari Dwifungsi TNI terhadap demokrasi di Indonesia yakni dengan kembalinya dwifungsi TNI menimbulkan dampak sebagai berikut yakni dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yakni kesejahteraan TNI meningkat dan prajurit TNI terlibat dalam pembangunan. Dampak negatifnya yakni : terjadinya dominasi TNI dengan masyarakat sipil dan TNI menjadi alat politik praktis. Pasalnya masuknya militer ke pemerintah dalam hal ini berpotensi memunculkan kembali sejarah kelam masa lalu yang dikenal sebagai dwifungsi TNI. Adanya terjadi pergeseran terhadap peranan dan fungsi TNI ini penyebabnya karena timbulnya desakan-desakan di kalangan masyarakat sipil yang menginginkan agar TNI kembali ke fokusnya sebagai alat pertahanan negara.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK Rahmad Alfindo, NIM. 1930203054 Judul skripsi “Pembatasan Kebebasan Berpendapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Perspektif Hukum Tata Negara Islam” Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar, 2024. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah keterbatasan tentang Informasi dan Transaksi Elektronik hak warga Negara dalam kebebasan menyampaikan pendapat. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bentuk pembatasan hak warga negara dalam keterbatasan menyampaikan pendapat menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta pandangan intelektual islam terhadap pembatasan hak warga negara dalam kebebasan menyampaikan pendapat. Bahan hukum primer penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 208 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahan hukum primer penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah mengumpulkan data dan mencari data yang dibutuhkan dari berbagai jenis serta bentuk data yang ada di artikel jurnal dan web (internet), buku-buku. Tenik penjamin keabsahaan data yang digunakan adalah uji krediabilitas data yang dapat dilakukan melalui triangulasi yang bertujuan untuk mengecek kreadibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Hasil dari penelitian ini adalah bahwasanya bentuk-bentuk pembatasan hak warga negara dalam kebebasan menyampaikan pendapat menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni: larangan untuk menyebarkan terkait berita asusila, larangan dalam melakukan pencemaran nama baik, dilarang memberikan berita bohong dan menyesatkan dan larangan untuk melakukan bullying. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juga membatasi kebebasan berpendapat yang merupakan salah satu bagian dari Hak Asasi Manusia. Adapun beberapa tokoh intelektual Islam memberikan pandangan terkait kebebasan berpendapat ini yakni : Abu Mansur a’la Al Maududi, Al-Qurthubi, Quraish Shihab, dan Ahmad Sudirman Abbas. Pembatasan dalam kebebasan menyampaikan pendapat yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan pendapat intelektual Islam sudah sejalan, hal ini disebabkan, meskipun kebebasan berpendapat sudah diatur dalam Undang-Undang, namun bebas yang dimaksud disini bukan bebas tanpa aturan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 hadir untuk membatasi pendapat yang berisi tentang ujaran kebencian, mencemarkan nama baik dan pendapat yang akan mengakibatkan perpecahan antar suku dan umat beragama. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 membatasi hak warga Negara dalam menyampaikan pendapat, tapi lebih memberikan aturan tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh diberikan pendapat secara luas.
