Abstrak
ABSSTRAK FATRIADI. 15301500016. Judul Skripsi”Pelaksanaan Pemenuhan Hak Masyarakat Berdasarkan pasal 68 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Islam (Studi Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar)”.Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negri (IAIN) Batusangkar, Tahun 2020 Dalam skripsi ini yang menjadi pokok permasalahan adalah peran dari pemerintah Nagari III Koto kecamatan Rambatan dalam pelaksanaan pemenuhan hak masyarakat berdasarkan pasal 68 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah : Bagaimana peran pemerintah nagari dalam pelaksanaan pemenuhan hak masyarakat Apa faktor penghambat pemerintah Nagari III Koto Kecamatan Rambatan dalam pemenuhan hak masyarakat danBagaimana tinjauan Huhum Tata Negara Islam dalam pelaksanaan pemenuhan hak masyarakat berdasarkan Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa Tujuan penelitian yaitu: untuk mengetahui dan menjelaksan petan pemerintah Nagari dalam pemenuhan hak masyarakat, untuk mengetahui dan menjelaksanfaktor penghambat pemerintah Nagari III Koto Kecamatan Rambatan dalam pemenuhan hak masyarakat dan untuk mengetahui dan menjelaskantinjauan Huhum Tata Negara Islam dalam pelaksanaan pemenuhan hak masyarakat berdasarkan Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan metode penelitian kualitatif. untuk mendapatkan data-data dari permasalahan adalah melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik Pengolahan data dilakukan secara deskriptif kualitatif, kemudian diuraikan serta melakukan terhadap klasifikasi terhadap aspek masalah dan memaparkan melalui kalimat yang efektif Dari penelitian yang penulis lakukan dilapangan dapat disimpulkan. Peran Pemerintah Nagari III Koto dalam pelaksanaan pemenuhan hak masyarakat berdasarkan pasal 68 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desabelum maksimal terlaksana seluruhnya, dan belum maksimal sesuai dengan amanat Undang-Undang.Faktor penghambat dalam pelaksanaan pemenuhan hak di Nagari III Koto diataranya, Kurangnya kerja sama antara pemerintah Nagari dan masyarakat sehingga terjadinya perbedaan antara kewajiban yang dilakukan oleh pemerintah Nagari dengan hak yang di tuntut oleh masyarakat. Tinjauan Hukum Tata Negara Islam dalam pelaksanaan pemenuhan hak masyarakat berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa di Nagari III Koto kecamatan Rambatan tidak sesuai dengan konsep dan asas Hukum Tata Negara Islam, yaitu konsep Al-sulthah Al-tanfiziyahmelaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan mengimplementasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut.kemudaian dalam menjalankan dan melaksanakan peraturan yang akan diberlakukan kepada masayarakat di Nagari III Koto tidak sesuai dengan asas persamaan, keadilan dan amanah dalam Hukum Tata Negara Islam.