Lewati ke konten utama
Beranda / Hasil pencarian

Hasil pencarian

Jelajahi seluruh publikasi yang tersedia.

12 hasil
Subjek: Qard
DaftarKartu
ThesisOpen AccessPDF tersedia

PENETAPAN BIAYA UJRAH DAN PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD QARDHUL HASAN DI KJKS BMT AMPEK JURAI LANTAI BATU BATUSANGKAR

2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Ulfa Jana, NIM 1630401190, Judul Skripsi: Penetapan Biaya Ujrah Dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Qardhul Hasan Di KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar”. Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penetapan biaya ujrah dan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad Qardhul Hasan dalam pembiayaan konsumtif di KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan penetapan biaya ujrah yang ditentukan oleh pihak KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar pada akad Qardhul Hasan, dan mendeskripsikan penyelesaian pembiayaan Qardhul Hasan yang bermasalah pada KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar. Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (field research). Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Manager dan AO KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar, sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumentasi yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik penjamin keabsahan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode triangulasi sumber data, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan untuk menyimpulkan semua informasi yang telah didapat. Berdasarkan hasil penelitian yang peniliti lakukan pada KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar, bahwa penetapan biaya ujrah pada akad Qardhul Hasan dalam pembiayaan konsumtif oleh pihak KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar ditetapkan bukan dalam bentuk nominal. Pihak KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar menetapkan biaya ujrah yaitu sebesar 1% setiap bulan dari jumlah pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. Hal ini bertentangan dengan fatwa DSN Nomor 56/DSN-MUI/IV/2007. Cara penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad Qardhul Hasan, pihak KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar melakukan reschedulling untuk sisa pembiayaan yang belum terlunasi oleh nasabah dalam jangka waktu yang ditentukan ditambah biaya ujrah yang dihitung 1% setiap bulannya dari pembiayaan.

9 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

Implementasi Konsep Wadi'ah dan Qardh dalam Pelaksanaan Arisan Kurban di Jorong Tigo Tumpuak Nagari Taluak Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar

2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

ABSTRAK Melia Putri, NIM 15301300029, “Implementasi Konsep Wadi’ah dan Qardh dalam Pelaksanaan Arisan Kurban di Jorong Tigo Tumpuak Nagari Taluak Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar”, Skripsi, Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2019. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan arisan kurban di Jorong Tigo Tumpuak dan bagaimana implementasi konsep wadi’ah dan qardh dalam pelaksanaan arisan kurban di Jorong Tigo Tumpuak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis pelaksanaan arisan kurban di Jorong Tigo Tumpuak Nagari Taluak Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar dan mengkaji implementasi konsep wadi’ah dan qardh dalam pelaksanaan arisan kurban di Jorong Tigo Tumpuak Nagari Taluak Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (field research). Sumber data yang penulis gunakan yaitu sumber data primer yang berasal dari pengurus arisan dan anggota arisan dengan teknik pengambilan data melalui wawancara. Pegolahan data dilakukan secara deskripstif kualitatif, kemudian diuraikan dan diklarisifikasikan sesuai aspek masalah dan dipaparkan melalui kalimat yang efektif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan arisan kurban di Jorong Tigo Tumpuak Nagari Taluak Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar dengan melakukan beberapa tahap yaitu : Pertama, tahap pengumpulan uang yang dilakukan oleh seluruh anggota arisan dengan jumlah uang yang berbeda-beda. Kedua, tahap penerimaan yaitu tidak adanya ketetapan khusus terhadap bagaimana cara penetapan anggota arisan apakah dengan cara diundi digilir atau dengan cara ditunjuk. Ketiga, tahap pembayaran kembali oleh anggota yang sudah menerima namun uangnya masih sedikit atau kurang. Implementasi konsep wadi’ah dan qardh pada pelaksanaan arisan kurban sudah memenuhi rukun dan syaratnya. Namun pada prinsip dan adab dalam hutang piutang masih belum sesuai yaitu pada prinsip keadilan karena adanya deskriminasi yang dilakukan oleh pengurus arisan terhadap anggota yang akan menerima arisan dan adab dalam hutang piutang yaitu penunggakan dalam pembayaran uang arisan yang dilakukan oleh anggta yang sudah menerima arisan dan juga belum sesuai pada asas fikih muamalah yaitu pada asas keridakadilan jika dilihat dari cara penetapan atau pemilihan anggota yang akan menerima dan terdapatnya ketidakjelasan terhadap kapan waktu arisan kurban ini berakhir. Kata Kunci :Wadi’ah, Qardh,, Arisan Kurban

5 dilihat · 6 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

ANALISIS PERJANJIAN UTANG PIUTANG DENGAN HASIL PANEN PADI ANTARA TOKE DAN PETANI (Studi Kasus Nagari Sungai Patai)

2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Vina Citra Lestari, Nim 2230202033, Judul: “Analisis Perjanjian Utang Piutang Dengan Hasil Panen Padi Antara Toke Dan Petani (Studi Kasus Nagari Sungai Patai).” Program Studi Hukum Ekonomi Syariah ( Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Tahun 2026. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik utang piutang antara toke dan petani di Nagari Sungai Patai yang pengembaliannya dilakukan melalui hasil panen padi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pelaksanaan perjanjian utang piutang antara toke dan petani, dampak yang timbul akibat tidak terbayarnya utang setelah panen, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh para pihak. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan metode deskriptif kualitatif dan pendekatan yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan toke, petani, dan niniak mamak di Nagari Sungai Patai, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen, catatan transaksi, peraturan perundang-undangan, serta literatur yang berkaitan dengan utang piutang (qardh) dan hukum perjanjian. Data dianalisis dengan membandingkan praktik yang terjadi di lapangan dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik utang piutang antara toke dan petani di Nagari Sungai Patai pada dasarnya merupakan akad qardh yang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan lisan dan rasa saling percaya. Namun, dalam pelaksanaannya akad tersebut mengandung unsur mu'awadhah karena adanya kewajiban bagi petani untuk menjual hasil panennya kepada toke sebagai pemberi pinjaman. Ditinjau dari perspektif hukum Islam, praktik tersebut telah memenuhi rukun dan syarat akad qardh, tetapi belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan, keseimbangan, dan akad tabarru' karena adanya ketidakseimbangan posisi tawar antara para pihak. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa beban ekonomi bagi petani dan terhambatnya perputaran modal toke, tetapi juga menimbulkan potensi wanprestasi serta menurunkan kepercayaan antara para pihak. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah dan mediasi oleh niniak mamak sebagai bentuk Alternative Dispute Resolution (ADR), yang sejalan dengan prinsip ṣulḥ dalam hukum Islam dan dinilai efektif dalam menjaga keharmonisan hubungan sosial masyarakat.

5 dilihat · 10 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

Strategi Penanggulangan Non Performing Financing (NPF) Pembiayaan Qardhul Hasan Pada KSPPS BTM Sumatera Barat Cabang Lubuk Buaya

2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

ABSTRAK Nola Yudesti, NIM 2130401094, Judul Skripsi Strategi Penanggulangan Non Performing Financing (NPF) Pembiayaan Qardhul Hasan Pada KSPPS BTM Sumatera Barat Cabang Lubuk Buaya. Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar, 2025. Penelitian ini membahas tentang faktor penyebab Non Performing Financing (NPF) qardhul hasan dan strategi penanggulangan Non Performing Financing (NPF) pembiayaan qardhul hasan pada KSPPS BTM Sumatera Barat Cabang Lubuk Buaya, adapun yang menjadi pokok permasalahan dari penelitian ini adalah Pembiayaan bermasalah Qardhul Hasan yang mengalami peningkatan setiap tahun di KSPPS BTM Sumatera Barat Cabang Lubuk Buaya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab pembiayaan bermasalah Qardhul Hasan serta menjelaskan strategi dalam penanggulangan non performing financing (NPF) pembiayaan qardhul hasan di KSPPS BTM Sumatera Barat Cabang Lubuk Buaya. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan Kualitatif, sumber data primer dalam penelitian ini adalah Pimpinan KSPPS BTM Sumatera Barat Cabang Lubuk Buaya dan Staf AO BTM Sumatera Barat Cabang Lubuk Buaya. Sumber data sekunder yang digunakan adalah laporan berupa profil KSPPS BTM Sumatera Barat dan dokumen yang mendukung lainnya. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa faktor penyebab pembiayaan bermasalah di KSPPS BTM Sumatera Barat Cabang Lubuk Buaya terjadi terdapat dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Strategi penanggulangan non performing financing (NPF) pembiayaan qardhul hasan pada KSPPS BTM Sumatera Barat Cabang Lubuk Buaya bisa dilakukan dengan cara penjadwalan kembali (Rescheduling) dan melakukan prinsip 5C (character) karakter watak calon nasabah, (capacity) penghasilan usaha dan pengeluarannya perbulan, (capital) sumber modal untuk usaha, (collateral) tidak ada jaminan dalam akad pembiayaan Qardhul Hasan , (condition) kondisi keadaan pasar.

6 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

Praktik Penagihan Pinjaman Online Dalam Klasifikasi Kurang Lancar Pada Pengguna Aplikasi Dana Syariah

2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Kelvin Rama Aditya, NIM 2030202028, Judul skripsi: “Praktik Penagihan Pinjaman Online dalam Klasifikasi Kurang Lancar pada Pengguna Aplikasi Dana Syariah”. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Tahun 2024. Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah praktik penagihan pinjaman dalam klasifikasi kurang lancar pada pengguna aplikasi Dana Syariah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis bagaimana praktik penagihan nasabah dalam klasifikasi kurang lancar pada aplikasi Dana Syariah. Untuk menjelaskan dan menganalisis Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pinjaman dalam klasifikasi kurang lancar pada aplikasi Dana Syariah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian ini menggunakan pendekatan Netnografi Kualitatif ( internet/media sosial) dan metode Etnografi untuk memahami interaksi dan perilaku sosial di ruang digital. Sumber data primer adalah nasabah Dana Syariah sebanyak VI orang, V diantaranya berintraksi pada laman Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Sedangkan sumber data sekunder adalah buku, Pojk, Peraturan AFPI, SE Ojk dan media sosial seperti Instagram, youtube, dan facebook. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara serta dokumentasi. Data dianalisis dengan reduksi data, mengelompokan data, penarikan kesimpulan. Teknik penjamin keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan praktik penagihan pinjaman online aplikasi dana syariah dalam klasifikasi kurang lancar, setiap nasabah yang mengalami keterlambatan dalam melakukan pembayaran lebih dari 30 hari kerja akan menerima konsekuensi diantaranya akan menerima panggilan telepon terus-menerus dalam sehari bisa sampai 11 sampai 12 kali panggilan, menerima pesan melalui WhatsApp, pesan melalui G-mail, dan sms masuk pada nomor yang telah dicatumkan. Konsekuensi terburuknya yaitu pihak dana syariah akan menghubungi nomor darurat seperti ibu atau kerabat terdekat yang telah nasabah catumkan diawal pada saat proses pendaftaran hingga pembekuan kredit Sistem Layanan Informasi Keuangan (Slik Ojk), yang berdampak mempersulit nasabah meminjam pada lembaga keuangan lainnya. Selanjutnya Pinjaman online dalam klasifikasi Kurang Lancar pada aplikasi Dana Syariah belum sepenuhnya menggunakan prinsip-prinsip fikih muamalah salah satunya zhulm yaitu ketidakadilan, hal ini menyimpang dari aturan fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

3 dilihat · 2 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Prinsip Akad Qardh pada Shopee Pinjam

2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

ABSTRAK Yudi Lukman, Nim. 1730202063. Judul Skripsi: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Akad Qardh Pada Shopee Pinjam. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Tahun 2024. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah, bagaimanana mekanisme pinjam meminjam dana pada fitur Shopee Pinjam dan bagaimana penyebab terjadinya pinjam meminjam dana pada fitur Shopee Pinjam dalam perspektif tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap implementasi skad qardh. Shopee pinjam adalah satu layanan yang ditawarkan oleh Shopee yanng memungkinkan pengguna untuk membeli secara kredit dan membayarnya nanti dengan cicilan. Dalam hal ini Peneliti bertujuan untuk meninjau implementasi prinsip akad qardh dalam layanan Shopee Pinjam dari perspektif hukum ekonomi syariah. Akad qardh adalah kontrak pinjaman yang tidak melibatkan tambahan atau bunga atas jumlah yang dipinjamkan, sesuai dengan prinsip syariah yang melarang riba. Penelitian ini menggunakan metode penelityian hukum normative (library research) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu hasil penelusuran dari bahan keperpustakaan berupa buku-buku, artikel, dan analisis dokumen. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah literatur terkait hukum ekonomi syariah, fatwa DSN-MUI, serta dokumen dan kebijakan yang diterbitkan oleh Shopee terkait layanan pinjaman mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Shopee Pinjam bertujuan untuk memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi pengguna, terdapat beberapa aspek dalam implementasi akad qardh yang perlu diperhatikan agar sesuai dengan prinsip syariah. Beberapa aspek tersebut meliputi ketentuan biaya administrasi, prosedur penagihan, dan transparansi informasi kepada pengguna. Penelitian ini merekomendasikan beberapa perbaikan dalam praktik Shopee Pinjam agar lebih sejalan dengan hukum ekonomi syariah, seperti peninjauan ulang terhadap struktur biaya, dendas keterlambatan dan peningkatan transparansi dalam penyampaian informasi kepada konsumen.Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan layanan keuangan berbasis syariah di Indonesia serta memberikan wawasan bagi pelaku industri fintech dalam mengimplementasikan prinsip syariah dalam produk-produk keuangannya.

11 dilihat · 6 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

PRAKTEK JUAL BELI BUAH JAGUNG DI JORONG PADANG SIDONDANG KENAGARIAN SITIUNG KECAMATAN SITIUNG KABUPATEN DHARMASRAYA PERSFEKTIF FIQH MUAMALAH

2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Ari Efrion Refiveldi Nim 1930202006, Judul Skripsi “Praktek Jual Beli Jagung Di Jorong Padang Sidondang Kenagarian Sitiung Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya Perspektif Fiqh Muamalah” Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana tinjauan fiqih muamalah antara supplier dengan petani di Jorong Padang Sidondang Kenagarian Sitiung Kecamatan Sitiung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan fiqh muamalah terhadap Praktek jual beli yang dilakukan oleh supplier dengan petani di Jorong Padang Sidondang Kenagarian Sitiung Kecamatan Sitiung. Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan oleh supplier kepada petani di Jorong Padang Sidondang dengan sumber data dari petani dan supplier sebagai data primer, sedangkan sumber data skunder adalah buku, jurnal, karya tulis, dan dokumentasi langsung. Sedangkan teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dengan cara observasi guna melihat tinjaun fiqh muamalah terhadap praktek jual beli di Jorong Padang Sidondang. Setelah data terkumpul barulah kemudian dianalisis dengan landasan teori. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa Akad yang terjadi antara supplier dengan petani yaitu akad qard dan akad jual beli. Akad qard yaitu pinjaman bibit dan pupuk dari supplier kepada petani. Sedangkan, akad jual beli yaitu kesepakatan antara supplier dengan petani terhadap harga pembelian sewaktu panen. Supplier menurunkan harga pada waktu panen karena melimpahnya buah sewaktu panen. Supplier menurunkan harga untuk mengurangi kerugian jika buah membusuk saat buah melimpah di pasar. Berdasarkan fiqh muamalah akad qard pada praktek jual beli antara supplier dengan petani sudah memenuhi syarat. Namun, praktek jual beli yang dilakukan oleh supplier dengan petani tidak memenuih perjanjian dan adanya unsur keterpaksaan dan ketidakjelasan dalam menyepakatinya dan persyaratan jual beli tersebut disandarkan pada spekulasi.

4 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

APLIKASI AKAD QARDH DALAM PAYLATER SEBAGAI SISTEM PEMBAYARAN BELANJA PADA MARKETPLACE SHOPEE MENURUT FATWA DSN-MUI

2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

RAHMAD DATUL ILLAHI, NIM 1930202047, Judul Skripsi “Aplikasi Akad Qardh dalam Paylater Sebagai Sistem Pembayaran Belanja pada Marketplace Shopee Menurut Fatwa DSN-MUI”, Program Sudi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana aplikasi akad qard dalam sistem pembayaran pada shopee paylater menurut Fatwa DSN-MUI Pada Marketplace Shopee Paylater. Tujuan penelitian ini untuk Mendeskripsikan aplikasi akad qard dalam sistem pembayaran pada shopee paylater menurut Fatwa DSN-MUI Pada Marketplace Shopee Paylater. Jenis penelitian yang penulis gunakan ialah penelitian Hukum Normatif (Library Research), dimana data-data diperoleh dari buku, jurnal, Fatwa DSN- MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah dan Fatwa DSN-MUI No:117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, POJK, PBI, POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, PBI No. 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaran Teknologi Finansial. Dari hasil penelitian ini adalah, (1) Aplikasi akad qardh di paylater sampai hari ini belum menggunakan akad qardh Shopee paylater tidak menggunakan prinsip syariah tetapi dia lebih bersifat talangan, pinjaman pada shopee paylater menggunakan sistem bunga 2.95%, denda 5% dari total tagihan awal dan terdapat biaya tambahan yang memberatkan pengguna pinjaman. Dan dari sekian banyak peraturan yang telah diinventariskan yang berbicara tentang akad qard ialah fatwa DSN-MUI tidak ada diikuti oleh aturan yang lain. (2) Analisis Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 dan Fatwa DSN-MUI No:117/DSN-MUI/II/2018 Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Pada Marketplace Shopee Paylater, bahwa akad qardh dalam shopee paylater bertentangan dengan syariat islam. Kerena shopee paylater mengandung riba dalam pelunasan utangnya dan adanya bunga, denda dan tambahan biaya administrasi, dalam fatwa ini sudah dijelaskan bahwa penggunaan uang elektronik harus terhindar dari transaksi ribawi dan hal-hal yang menyebabkan merugikan banyak orang.

8 dilihat · 4 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

Strategi Pemasaran Pembiayaan Qardh Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Modern Al Kautsar Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat

2022•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

ILHAM FEBRIAN, NIM 1830401062, Judul Skripsi : “Strategi Pemasaran Pembiayaan Qardh Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Modern Al Kautsar dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat”. Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar Tahun 2022. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana strategi pemasaran pembiayaan qardh Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Modern Al Kautsar dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana strategi pemasaran pembiayaan qardh Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Modern Al Kautsar dalam pemberdayaan ekonomi umat serta kendala yang dihadapi dalam memasarkan pembiayaan qardh. Jenis penelitian ini yaitu (field research) pada Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Modern Al Kautsar dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang menggambarkan tentang strategi pemasaran pembiayaan qardh Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Modern Al Kautsar dalam pemberdayaan ekonomi umat. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu melalui wawancara dengan Ketua Pengurus, Supervisor, dan Nasabah serta melalui dokumentasi. Teknik penjamin keabsahan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode triangulasi sumber, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan untuk menyimpulkan semua informasi yang telah didapat. Hasil penelitian yang penulis peroleh menunjukkan bahwa strategi pemasaran pembiayaan qardh Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Modern Al Kautsar dalam pemberdayaan ekonomi umat yaitu memiliki beberapa strategi diantaranya Pertama, strategi melalui (product) produk yaitu dengan menerapkan akad qardh pada penyaluran pembiayaan dengan persyaratan yang tidak menyulitkan calon nasabah. Kedua, strategi melalui harga (price) yaitu pada BWM ini hanya tersedia produk pembiayaan qardh yang didalam pelaksanaannya tidak ada sama sekali margin atau suku bunga (bahasa yang lebih popular di masyarakat). Ketiga, strategi melalui tempat (place) dengan posisi sangat strategis. Keempat, strategi melalui promosi (promotion) dengan melakukan 6 cara didalamnya seperti: Pengurus mendampingi supervisor dalam promosi, pendekatan tokoh masyarakat, brosur, kelender, siaran radio, sistem jemput bola, menghimbau nasabah untuk menceritakan eksistensi Bank Wakaf Mikro dan kepedulian terhadap nasabah. Kelima, strategi melalui orang (people) ialah melalui peningkatan sumber daya manusia melalui memberikan pelatihan kepada pegawai atau semua pengelola Bank Wakaf Mikro untuk meningkatkan skill dalam kegiatan-kegiatan yang menunjang tercapainya tujuan dari Bank Wakaf Mikro. Keenam, strategi melalui proses (process) meliputi kegiatan BWM PPM Al Kautsar dimulai dari awal sampai akhir didalamnya terdapat proses pemberdayaan ekonomi masyarakat yang sangat bagus sekali. Ketujuh, strategi melalui bukti fisik (physical evidence) menandakan ciri khas orang kenal dengan BWM PPM Al Kautsar melalui kartu tanda pengenal.

16 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

Akad Solang Manyolang Piti Perspektif Fiqh Muamalah (studi kasus di Jorong Kandang Melabung, Nagari Lawang Mandahiling, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar)

2021•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

ABSTRAK ULFA YULIANTI, NIM 1730202055, judul skripsi AKAD SOLANG MANYOLANG PITI PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (Studi Kasus Di Jorong Kandang Melabung, Nagari Lawang Mandahiling, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar)Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar Tahun 2021. Pokok permasalahan dalam penelitian adalah Analisis akad pinjam meminjam perspektif fiqh muamalah (studi kasus di Jorong Kandang Melabung, Nagari Lawang Mandahiling, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana Analisis akad pinjam meminjam di Jorong Kandang Melabung. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana perspektif fiqh muamalah tentang analisis akad pinjam meminjam yang terjadi di Jorong Kandang Melabung Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (field research). Metode yang penulis gunakan adalah metode kualitatif yang menggambarkan bagaimana fenomena yang terjadi di masyarakat. Sumber data primer dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) orang peminjam dan 3 (tiga) orang pemberi pinjaman, ninik mamak dan alim ulama di Jorong Kandang Melabung. Sedangkan sumber data sekunder berupa informasi yang diperoleh dari subjek penelitian, sejumlah buku, jurnal, dan artikel yang dapat memberikan informasi yang memperkuat data primer. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pinjam meminjam ini memang dilakukan oleh masyarakat Jorong Kandang Melabung. Pinjam meminjam yang di mulai dengan menggunakan akad secara lisan maupun media telepon. Adanya unsur kelebihan dalam pengembalian uang yang dipinjam terlihat dari sipemilik uang memanfaatkan lahan si peminjam untuk bercocoktanam, dan adanya keterlabatan dalam pengembalian barang jaminan. Sedangkan ditinjau dari fiqh muamalah bahwasanya dari bentuk akad diawal sudah tidak jelas dan bertentangan dengan fiqh muamalah dikarenakan adanya ketidakpastian dalam mengembalikan lahan dan juga pemanfaatan barang jaminan sehingga adanya kelebihan pengembalian utang, di dalam fikih muamalah itu tidak diperbolehkan. Seharusnya dalam melakukan ijab qabul diawal harus dijelaskan tentang akad pinjam meminjam supaya tidak ada keraguan antara si peminjam dan pemberi pinjaman. Selanjutnya dalam pengembalian uang bertambah jumlahnya karena lahan yang dijaminkan juga digarap oleh sipemilik uang sedangkan untuk hasilnya akan diambil sendiri oleh si pemilik uang dan juga dengan keterlambatan pengembalian sudah jelas merugikan dari pihak si peminjam dan juga termasuk kepada perilaku batil, perbuatan riba, dan menzholimi pemilik lahan. Maka dari itu akad pinjam meminjam yang terjadi di Jorong Kandang Melabung harus diperbaiki dengan cara berakad secara tertulis agar tidak ada pihak yang nantinya merasa dirugikan dan juga tidak ada yang merasa dizholimi serta tidak adanya kegiatan mengambil sesuatu dalam kesempitan dan terutama agar terhindar dari riba (adanya kelebihan).

5 dilihat · 4 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

IMPLEMENTASI AKAD QARDH WAL MURABAHAH ATAS TAKE OVER PADA PEMBIAYAAN EMPLOYEE BENEFIT PROGRAM (EmBP) DI PT BRI SYARIAH KCP MEULABOH

2021•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

YONI HENDRAWAN, NIM 1902041020, dengan judul Tesis “Implementasi Akad Qardh Wal Murabahah Atas Take Over Pada Pembiayaan Employee Benefit Program (EmBP) di PT BRI Syariah KCP Meulaboh”, Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar. Tujuan penelitian menganalisis implementasi akad qardh wal murabahah atas take over pada pembiayaan employee benefit program (EmBP) di PT BRI Syariah KCP Meulaboh. Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah field research (penelitian lapangan) dengan pendekatan kualitatif, dimana penyusun mengamati dan berpartisipasi langsung tentang apa yang dikaji. Metode penulisan yang digunakan adalah metode analisis deskriptif, yaitu suatu metode yang digunakan terhadap data yang dikumpulkan, kemudian disusun, dijelaskan dan selanjutnya dianalisis. Hasil Penelitian menunjukkan PT. BRI Syariah KCP Meulaboh dalam melakukan akad qardh wal murabahah atas take over pada pembiayaan employee benefit program (EmBP) adalah sebagai preferensi cara menumbuhkan produk-produk perbankan syariah dengan menggunakan akad qardh wal murabahah atas take over pada pembiayaan employee benefit program (EmBP) yaitu tiga akad, akad qardh, perjanjian jual beli, dan akad pembiayaan murabahah. Selain itu dengan sistem akad qardh wal murabahah atas take over pada pembiayaan employee benefit program (EmBP) ini dipakai guna metode buat menghilangkan riba dalam Lembaga Keuangan Konvensional dan mengalihkan transaksi non-syariah ke transaksi syariah dengan relevansi pelaksanaan akad qardh wal murabahah atas take over pada pembiayaan employee benefit program (EmBP) dalam pembiayaan take over sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI NO. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Hutang khususnya alternatif pertama namun dalam pengaplikasian tidak benar, menjadi semu dan fiktif, yaitu Pihak bank meminta daftar rincian pembelian barang (DRP) guna pegangan bank untuk melakukan akad murabahah dalam bentuk pengalihan hutang, setelah diterima DRP bank BRI syariah memberikan qardh sebagai dana kebajikan untuk menyelesaikan kredit nasabah di bank konvensional. Setelah itu nasabah melakukan akad murabahah dengan pihak BRI Syariah dalam hal ini mengedepankan tujuan penggunaannya baik dalam bentuk modal kerja, investasi dan konsumtif.

4 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessMetadata saja

Analisa Pelaksanaan Pengalihan Utang (Take Over) pada Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi

2017•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengetahui pelaksanaan pengalihan utang (take over)pada Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengalihan utang (take over) dari Bank Konvensional kepada Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi ditinjau dari Fatwa DSN-MUI NO.31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang. Dalam pembahasan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (field research)yang bersifat deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan pimpinan dan karyawan bagian pembiayaan Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengalihan utang (take over)KPR pada Bank Syariah Bukopin menggunakan akad qardh dan murabahah. Bank Syariah Bukopin memberikan danaqardh kepada nasabah sebagai dana talangan untuk melunasi utang nasabah pada bank sebelumnya dan menerima objek atau jaminan kembali. Jaminan ini dijual kembali oleh Bank Syariah Bukopin kepada nasabah secara murabahah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan take over KPR pada Bank Syariah Bukopin belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa DSN-MUI NO.31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang, karena tidak dilakukan jual beli objektake overantara nasabah dengan bank agar asset menjadi milik bank dalam hal ini nasabah sebagai penjual dan bank sebagai pembeli dan dari hasil penjualan ini nasabah akan melunasi qardh sesuai dengan ketentuan Fatwa. Pada saat penandatanganan akad dilakukan pengikatan jaminan.Normalnya untuk pengikatan jaminan tanah adalah berupa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT). Namun karena sertifikat jaminan belum diterima nasabah maka diberikanSurat Kuasa untuk Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) dalam hal nasabah memberikan kuasa kepada Bank Syariah Bukopin untuk melakukan pemasangan hak tanggungan baru apabila surat roya dan sertifikat jaminan dari bank sebelumnya sudah terima.

3 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail