Lewati ke konten utama
Beranda / Hasil pencarian

Hasil pencarian

Jelajahi seluruh publikasi yang tersedia.

48 hasil
Subjek: Ahkam
DaftarKartu
BookOpen AccessMetadata saja

WAWASAN HADITS NABAWI (Kajian Hadits Tematik)

2039•Koleksi Perpustakaan

Buku ini disusun berangkat dari kepedulian penulis dalam pengembangan disiplin keilmuan yang selama ini digeluti penulis. Dalam ranah kajian hadits, metode tematik merupakan salah satu metode yang sering dilakukan peneliti hadits dalam menyusun penjelasan-penjelasan hadits Nabi. Selama ini materi hadits dianggap sulit dan terkesan eksklusif. Karena penyajiannya yang tidak utuh hanya parsial, sehingga pemahaman yang dihasilkan tidak utuh. Berawal dari redaksi Majalah Gontor Jakarta yang mengkhususkan rubrik hadits pada setiap edisi, maka penulis mendapatkan kesempatan mengisi rubrik tersebut atas permintaan redaksi. Setiap edisi selalu bertemakan tema tertentu yang diusung redaksi sebagai issu masyarakat kontemporer. Maka artikel yang disajikan merupakan kajian hadits tematik dengan tema-tema pilihan secara up to date. Artikel kajian hadits tematik dalam buku ini disajikan dalam bentuk kajian ilmiah populer yang lebih simpel tapi mendalam, dengan penggunaan bahasa sederhana. Hal ini ditempuh untuk memudahkan kalangan masyarakat memahami penjelasan-penjelasan pesan hadits secara mudah. Buku ini tersusun dari kurang lebih 35 artikel kajian hadits tematik yang dikelompokkan menjadi tujuh tema pokok yang terdiri dari tema-tema: Keabadian wahyu al-Qur’an dan Hadits; Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan; Kesalihan Individu dan Sosial; Peran Ulama, Pemuda dan Wanita; Urgensi Kepemimpinan dan Politik; Ekonomi, Budaya, Sosial dan Lingkungan; Urgensi Waktu dan Sejarah. Maka sudah sepatutnya bagi setiap muslim yang ingin lebih banyak mengkaji pemahaman pesan-pesan hadits Nabi, membaca kajian hadits tematik ini. Karena bahasan-bahasannya merupakan akumulasi kebutuhan masyarakat dalam mengarungi kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara.

12 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

Tinjauan Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif Provinsi Gorontalo Daerah Pemilihan Gorontalo 6

2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

ABSTRAK Rahman Habib, NIM 2230203051. “Tinjauan Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif Provinsi Gorontalo Dapil 6”. Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Tahun 2026. Keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 dan diwujudkan melalui kebijakan afirmatif berupa kuota minimal 30% sebagaimana diatur dalam Pasal 245 Undang-Undang Pemilu. Namun dalam praktiknya, masih ditemukan partai politik yang tidak memenuhi ketentuan kuota tersebut namun tetap diloloskan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebagaimana terjadi dalam Pemilu Legislatif Daerah Pemilihan Gorontalo 6 yang menjadi objek sengketa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, yaitu menelaah bahan-bahan kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dan dianalisis secara deskriptif. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, bahwa pertimbangan Mahkamah Konstitusi didasarkan pada keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, serta kewajiban memenuhi ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Hakim melalui teori ratio decidendi dan affirmative action hakim mempertimbangkan bahwa ketentuan tersebut tidak dipandang sebagai persyaratan administratif semata, tetapi sebagai aturan yang bertujuan mewujudkan keadilan substantif dan kesetaraan dalam politik. setelah PSU dilaksanakan, terjadi perubahan yang signifikan terhadap perolehan suara dan pembagian kursi. Mikson Yapanto dari Partai Nasdem memperoleh suara terbanyak dan berhasil memperoleh kursi, sedangkan calon petahana dari PPP yang sebelumnya memperoleh kursi tidak lagi memperoleh kursi setelah PSU. Hal ini menunjukkan bahwa PSU tidak hanya memperbaiki proses pemilu, tetapi juga memiliki akibat nyata terhadap hasil akhir pemilu, perubahan komposisi kursi, dan peta politik di Dapil Gorontalo 6. Di sisi lain, pelaksanaan PSU juga menimbulkan konsekuensi berupa perubahan perolehan suara, berkurangnya partisipasi masyarakat dibandingkan pemilihan sebelumnya, serta ketidakpastian bagi calon yang sebelumnya telah memperoleh kursi. Kedua, dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, pengaturan keterwakilan perempuan 30% sejalan dengan prinsip keadilan, dan kemaslahatan (al-maslahah). Sejarah Islam juga menunjukkan bahwa perempuan telah memiliki peran dalam kehidupan sosial dan urusan politik. Dengan demikian, Pasal 245 dalam Undang-undang Permilu dapat dipandang sebagai bentuk kebijakan afirmatif atau ijtihad politik negara untuk mewujudkan kemaslahatan, keadilan, dan keseimbangan keterwakilan dalam lembaga legislatif.

10 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

Integrasi Prinsip Fiqh Siyasah Qadha'iyyah Dalam Problematika Dua Atap Pengawasan dan Pembinaan Pengadilan Pajak di Indonesia

2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini adalah bagaimana bentuk ketidakindependensian hakim Pengadilan Pajak karena adanya dualisme kewenangan, dan bagaimana implikasi dari dualisme aturan payung hukum Pengadilan Pajak terhadap kewenangan Mahkamah Agung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bentuk ketidakaindependensian hakim Pengadilan Pajak karena adanya dualisme kewenangan dan mendeskripsikan implikasi dari adanya dualisme aturan payung hukum Pengadilan Pajak terhadap Kewenangan Mahkamah Agung. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Untuk mendapatkan bahan-bahan dari permasalahan yang diteliti, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan literature review: mengumpulkan dan membaca berbagai sumber terkait serta menganalisis sumber-sumber yang berkenaan dengan kajian penelitian. Untuk memastikan validasi data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dengan menggali sumber data melalui peraturan-peraturan, buku-buku, jurnal-jurnal dan skripsi yang berkaitan dengan objek penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertama, bahwa independensi hakim Pengadilan Pajak sebagai peradilan khusus hanya memiliki fungsi memeriksa dan memutus sengketa perpajakan, namun sistem dua atap di bawah Mahkamah Agung dan Kementerian Keuangan menimbulkan ketergantungan kelembagaan terhadap eksekutif dan potensi konflik kepentingan sehingga menghasilkan bentuk ketidakindependensian secara menyeluruh terhadap kedudukan hakim Pengadilan Pajak. Kedua, bahwa dualisme kewenangan dalam Pengadilan Pajak dengan pengawasan administratif dan keuangan berada di bawah Kementerian Keuangan, sementara aspek yudisial di bawah Mahkamah Agung menimbulkan konflik kepentingan, melemahkan independensi hakim, dan membatasi efektivitas kontrol yudisial. Sistem dualisme kewenangan dan pembinaan Pengadilan Pajak bertentangan dengan prinsip fiqh siyasah qadha’iyyah yang menekankan independensi hakim dan kesatuan kewenangan peradilan dalam satu sistem kehakiman yang utuh.

11 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

Kajian Yuridis Pengangkatan Dosen Pegawai Negeri Sipil Menjadi Advokat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024

2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

INTAN KARTIKA, NIM 21302003040 Judul Skripsi “KAJIAN YURIDIS PENGANGKATAN DOSEN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI ADVOKAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 150/PUU-XXII/2024” Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar Tahun 2026. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah kajian yuridis pengangkatan dosen pegawai negeri sipil menjadi advokat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUUXXII/2024, khususnya mengenai pemberian pemaknaan bersyarat terhadap Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang membuka ruang bagi dosen berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk menjalankan profesi advokat secara terbatas dalam rangka pengabdian kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 150/PUU-XXII/2024 dari perspektif tata beracara pengujian Undang-undang, serta menilai kesesuaian antara pertimbangan hukum dan amar putusan yang dihasilkan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative atau yuridis normative dengan menggunakan tipologi kualitatif yaitu hasil penelusuran dari bahan kepustakaan dengan membaca sumber data yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan dan deskripsikan secara komprehensif. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yaitu memakai bahan hukum primer berupa Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Undang-undang No. 20 Tahun 2023 Tentang ASN, Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen, PMK No. 2 Tahun 2021, Peraturan Pemeritah No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin ASN, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 150/PUU-XXII/2024, Kode Etik Advokat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menerapkan pemaknaan bersyarat terhadap Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (2) Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dengan dasar perlindungan hak konstitusional dosen PNS dan penerapan asas proporsionalitas. Namun demikian, pembatasan ruang lingkup pelaksanaan profesi advokat hanya pada bantuan hukum probono berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan disharmonisasi norma dalam sistem hukum advokat. Yang mana maksud dari kata layanan probono adalah bantuan cuma-cuma dari advokat untuk masyarakat tidak mampu, sedangkan prodeo adalah layanan pembebasan biaya perkara di pengadilan yang disediakan oleh negara. Untuk amar putusan Mahkamah Konstitusi No. 150/PUU-XXII/2024 telah sesuai dengan pertimbangan hukumnya, dan amar putusan Mahkamah Konstitusi ini merupakan konsekuensi logis dari pertimbangan hukum yang telah dirumuskan sebelumnya sepenjang kegiatannya hanya untuk bantuan hukum (probono) dalam rangka pengabdian kepada masyarakat. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji implikasi implementatif putusan ini dalam praktik advokat dan tata kelola profesi hukum di perguruan tinggi

10 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

Efektivitas Bantuan Hukum Posbakum Dalam Penyelesaian Masalah Hukum Masyarakat Kurang Mampu Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 ( Studi Pengadilan Agama Batusangkar Kelas I B)

2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Yori Rahmatul Akbar, NIM: 2130203097, Judul Skripsi ”Efektivitas Bantuan Hukum Posbakum Dalam Penyelesaian Masalah Hukum Masyarakat Kurang Mampu Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 (Studi Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB)”, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangakar. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah menganalisis kewenangan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemberian bantuan hukum bagi Masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan implementasi PERMA Nomor 1 tahun 2014 tentang Bantuan Hukum bagi masyarakat kurang mampu. Untuk mengetahui dan menjelaskan seberapa efektif posbakum dalam membantu masyarakat kurang mampu menyelesaikan permasalahan hukum dan Untuk mengetahui dan menjelaskan strategi optimalisasi layanan posbakum agar lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris (field research) dengan menggunakan metode kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu Panitera Pengadilan Agama Batusangkar, Anggota Pos Bantuan Hukum dan Klien Bantuan Hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Sedangkan teknik analisis data menggunakan tiga cara yaitu, redukasi data, penyajian data dan simpulan atau verifikasi. Dalam penelitian ini teknik penjaminan keabsahan data menggunakan teknik trianggulasi sumber. Hasil penelitian yang penulis temukan adalah bahwasanya Posbakum Pengadilan Agama Batusangkar telah mengimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 . Akan tetapi dalam mengimplementasikannya ada hambatan yang menjadikan tujuan dari layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan belum tercapai dengan hasil yang diinginkan yaitu terdapat dalam pasal 3 (d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, yaitu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan kewajibannya. hambatan Posbakum dalam melayani masyarakat yaitu kurangnya pemahaman masyarakat sehingga posbakum harus memberikan informasi yang lebih detail tentang Posbakum.

8 dilihat · 6 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 Tentang Pemungutan Suara Ulang DPD Sumatera Barat Tahun 2024 Tentang Pemungutan Suara Ulang DPD Sumatera Barat Tahun 2024 Perspektif Cita-Cita Hukum dan Siyasah Dusturriyah

2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

ABSTRAK Silvia Seprina, NIM 2030203078, Judul Skripsi “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 Tentang Pemungutan Suara Ulang DPD Sumatera Barat Tahun 2024 Perspektif Cita- Cita Hukum Dan Siyasah Dusturriyyah”. Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah). Pokok permasalahan dalam penelitian adalah untuk memahami bagaimana putusan yang kahir karena perilaku KPU yang tidak memasukkan nama Irman Gusman ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT) DPD Sumatera Barat sehingga melanggar hak konstutusional warga negara yang ditinjau dari perspektif cita-cita hukum yang meliputi kepastian, keadilan, dan kemanfaatan serta tinjauan siyasah dusturriyyah terhadap putusan tersebut. Penelitian ini untuk mengevaluasi dampak putusan tersebut terhadap pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Sumatera Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif atau yuridis normatif dengan menggunakan tipologi kualitatif yaitu hasil penelusuran dari bahan kepustakaan dianalisis dan dideskripsikan secara komprehensif terkait putusan Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 perspektif cita- cita hukum dan Siyasah Dusturriyyah. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yaitu memakai bahan hukum primer berupa Putusan MK Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024, Al Quran dan Sunnah, Undang- Undang Dasar 1945 dan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pemilihan Umum, dan bahan hukum sekunder meliputi data yang diperoleh dari kepustakaan seperti buku ilmiah, hasil penelitian, jurnal, website, maupun penelitian ilmiah lainnya. Hasil penelitian adalah pertama Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 dari perspektif cita-cita hukum telah berupaya untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Putusan ini memastikan adanya kejelasan hukum dalam proses pemilihan umum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional para pihak yang bersengketa. Kedua, dampak lahirnya putusan ini adalah terjadinya pemungutan suara ulang (PSU) di Sumatera Barat, yang bertujuan untuk memperbaiki ketidakberesan dalam proses pemilu sebelumnya dan memastikan hasil yang lebih akurat serta adil. Namun, pelaksanaan PSU ini menghadapi berbagai tantangan di lapangan, termasuk logistik dan penerimaan masyarakat. Ketiga, tinjauan siyasah dusturriyyah, putusan ini juga dianalisis dalam konteks kesesuaian dengan prinsip-prinsip Islam yang diatur dalam Al- Quran dan Hadis, menunjukkan bahwa keputusan tersebut berupaya untuk memenuhi nilai-nilai keadilan dan kebenaran menurut syariah. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya integritas dan transparansi dalam proses pemilu untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi.

5 dilihat · 2 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Dalam Sistem Ketatanegaraan

2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Haris Sabri Wandra, NIM. 2030203030. Judul Skripsi : “Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Dalam Sistem Ketatanegaraan‟‟. Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah Pertama, pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam menetapkan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden atas putusannya nomor 90/PUU-XXI/2023. Kedua dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang menggali tentang perdebatan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan pendekatan data sekunder. Penelitian hukum normatif ini menggunakan tipologi kualitatif yaitu hasil penelusuran dari bahan kepustakaan tersebut dianalisis dan didiskripsikan secara komprehensif terkait sistem terhadap batasan kewenangan yang dimiliki oleh oleh Mahkamah Konstitusi dalam mengadili Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. Dari hasil penelitian, berdasarkan pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, bahwa dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, hal ini menandakan bahwa Indonesia menganut negara demokrasi, setiap orang berhak memilih dan dipilih melalui pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi telah mempertimbangkan kebijakan hukum terbuka dalam penetapan batasan usia minimal calon presiden dan wakil presiden serta sejarah pengaturannya. Mahkamah Konstitusi juga mempertimbangkan tingkat hierarki usia calon presiden dan wakil presiden dengan jabatan lain melalui pemilihan umum, kemudian melihat perbandingan di banyak negara lain. Presiden dan wakil presiden berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun pada saat pertama kali dilantik/menjabat. Mahkamah Konstitusi juga mempertimbangkan seseorang yang dipilih melalui pemilu daerah, termasuk pengalaman sebagai pejabat negara yang dipilih melalui pemilu. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga peradilan selain Mahkamah Agung. Pasal 24 ayat 2 Bab IX Undang-Undang Dasar 1945 yang mempunyai kewenangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 C Undang-Undang Dasar 1945, dimana ayat 1 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir. yang keputusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Dalam konsep hukum Islam, hal-hal yang berkaitan dengan lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman yang berkaitan dengan tugas dan wewenang lembaga peradilan atau peradilan disebut dengan sultah qada`iyyah.

10 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

Pelanggaran Etik Hakim Konstitusi: Studi Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Nomor : 2/MKMK/L/11/2023

2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Hanifah, NIM 2030203029, Judul Skripsi : “Pelanggaran Etik Hakim Konstitusi : Studi Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Nomor : 2/MKMK/L/11/2023”. Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana urgensi kode etik bagi hakim Mahkamah Konstitusi, dikotomi kode etik dalam putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/MKMK/L/11/2023, dan pertimbangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terhadap putusan Nomor : 2/MKMK/L/11/2023. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif (library research) dengan metode penelitian kualitatif yaitu dengan melakukan studi literatur kepustakaan dengan membaca sumber data yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan. Dalam penellitian ini Penulis melakukan penelahaan terhadap bahan pustaka yaitu buku-buku, internet, serta artikel jurnal yang memuat data permasalahan tentang pelanggaran etik hakim konstitusi. Berdasarkan hasil penelitian penulis menemukan bahwa. 1) urgensi kode etik bagi hakim Mahkamah Konstitusi adalah menjaga independensi hakim, menjaga ketakberpihakan hakim, menjaga integritas hakim, menjaga kepantasan dan kesopanan hakim, menjaga kesetaraan hakim, menjaga kecakapan dan keseksamaan hakim, menjaga kearifan dan kebijaksanaan hakim. 2) Dikotomi kode etik dan hukum dalam proses putusan MKMK Nomor: 2/MKMK/L/11/2023 terdapat pemisahan yang jelas antara kode etik dan aspek hukum. Putusan ini menguraikan bahwa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang menilai putusan Mahkamah Konstitusi terkait substansi hukum, melainkan fokus pada aspek etika hakim konstitusi. Anwar Usman, yang dilaporkan dalam kasus terkait dugaan pelanggaran kode etik dalam memutus perkara Nomor: 90/PUU-XXI/2023 dinyatakan bersalah atas pelanggaran kode etik bukan hukum, dan hanya diberikan sanksi pemberhentian dari jabatan ketua Mahkamah Konstitusi namum tidak diberhentikan secara tidak hormat dari hakim Mahkamah Konstitusi. Karena Anwar Usman hanya dianggap melanggar kode etik bukan melanggar hukum. 3) Pertimbangan MKMK dalam putusan Nomor: 2/MKMK/L/11/2023 mencakup pertimbangan yuridis fakta dan bukti dipersidangan, pertimbangan filosofis yaitu pemikiran yang didasarkan pada prinsip-prinsip dasar dan nilai-nilai yang mendasari suatu keputusan atau tindakan, serta pertimbangan sosiologis yaitu dampak sosial yang terjadi di masyarakat. Setelah membahas hasil penelitian tersebut akhirnya dapat disimpulkan bahwa pemberian sanksi terhadap Anwar Usman yang melakukan pelanggaran berat kode etik dengan pemberhentian dari jabatan ketua Mahkamah Konstitusi namun tidak diberhentikan dengan tidak hormat dikarenakan, jika sanksi pemberhentian dengan tidak hormat dijatuhkan maka Anwar Usman bisa saja mengajukan pembelaan diri melalui mekanisme banding yang mengakibatkan ketidakpastian hukum terhadap putusan MKMK.

8 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

Pemberhentian hakim mahkamah konstitusi menurut hukum tata negara dan fiqh siyasah dusturiyah (studi terhadap pemberhentian hakim aswanto)

2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

ILVI IFDIKA, NIM 1930203033. Judul Skripsi “Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Menurut Hukum Tata Negara dan Fiqh Siyasah Dusturiyah (Studi Terhadap Pemberhentian Hakim Aswanto)” Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar (UIN) Batusangkar Tahun 2023. Pemberhentian terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi harus memenuhi ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, tetapi fakta hukum yang ditemukan terhadap Hakim Prof. Aswanto diberhentikan tidak sesuai dengan yang telah ditentukan dalam pasal tersebut. Maka penelitian ini adalah untuk meneliti bagaimana proses Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Hakim Prof. Aswanto menurut Hukum Tata Negara serta peneliti melihat dari arah perspektif siyasah dusturiyah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Hakim Prof. Aswanto menurut Hukum Tata Negara serta peneliti melihat dari arah perspektif fiqh siyasah dusturiyah. Untuk menjawab objek kajian dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif (library research), yaitu penelitian yang mendalami hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, maupun teori hukum. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan untuk menjawab permasalahan hukum mengenai Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Hakim Prof. Aswanto menurut Hukum Tata Negara dan fiqh siyasah dusturiyah. Penelitian hukum normatif ini menggunakan tipologi kualitatif yaitu penelusuran kepustakaan yang dianalisis dan dideskripsikan secara komprehensif terkait dengan Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Hakim Prof. Aswanto menurut Hukum Tata Negara dan fiqh siyasah dusturiyah. Penelitian ini menunjukkan rekomendasi DPR memberhentikan Hakim Prof. Aswanto sebagai hakim konstitusi merupakan bentuk intervensi terhadap lembaga kekuasaan kehakiman dan bentuk ketidaksukaan DPR terhadap Aswanto karena sering menganulir kebijakan DPR. Tinjauan fiqh siyasah dusturiyah terhadap Pemberhentian Hakim Prof. Aswanto sebagaimana disebut dengan siyasah qadhaiyah hakim dapat diberhentikan karena 1) Jika hakim tersebut melakukan kesalahan; 2) Imam menemukan orang yang lebih utama untuk menduduki jabatan sebagai seorang hakim. Sementara Pemberhentian Hakim Prof. Aswanto tidak memenuhi hal tersebut. Sehingga pemberhentian Hakim Prof. Aswanto tidak sesuai dengan nilai-nilai Al-Qur’an dan fiqh siyasah dusturiyah berkaitan dengan kajian al-Mazalim sebagai lembaga mengawasi dan memeriksa pelanggaran yang dilakukan oleh rakyat yang bertujuan mewujudkan amar ma’ruf nahi munkar yang pada prinsipnya adalah untuk mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudhorotan.

10 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

Tinjauan fiqh siyasah dusturiyyah terhadap masa jabatan hakim konstitusi dalam pasal 87 huruf b undang-undang nomor 7 tahun 2020 tentang mahkamah konstitusi

2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

KHAIRA TUL AFDA. NIM. 1830203043. Judul skripsi “Tinjauan Hukum Tata Negara Islam Terhadap Masa Jabatan Hakim Konstitusi Dalam Pasal 87 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi”. Prodi Hukum Tata Negara (siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar Tahun 2023. Pokok permasalahan dalam skripsi ini yang menjadi rumusan masalah penelitian adalah bagaimana masa jabatan hakim konstitusi dalam pasal 87 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, dan bagaimana masa jabatan hakim konstitusi dalam fiqih siyasah dusturiyah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui masa jabatan hakim konstitusi dalam pasal 87 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, dan untuk mengetahui masa jabatan hakim konstitusi dalam fiqih siyasah dusturiyah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu jenis penelitian kepustakan (library research) instrument penelitian yang peneliti gunakan adalah buku, jurnal dan artikel yang diperoleh melalui internet dan kamus besar bahasa indonesia (KBBI) yang berkaitan dengan pokok permasalahan penulis. Hasil penelitian ini adalah Pasal 87 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi yang mengatur masa jabatan hakim konstitusi selama 15 tahun dengan batas usia 70 Tahun, perpanjangan masa jabatan hakim konstitusi harus diberlakukan kepada hakim periode berikutnya tidak untuk hakim yang menjabat saat ini. Dengan perpanjangan masa jabatan hakim konstitusi 15 tahun ini terlalu panjang untuk negara seperti indonesia yang mana tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan yang masih rendah. Penghapusan periodesasi atau pun perpanjangan masa jabatan hakim konstitusi dapat mengurangi lobi politik bila dibandingkan dengan periodesasi 5 tahun sekali, namum revisi Undang-Undang Mahkamah konstiitusi ini berlaku surut terhadap hakim yang saat ini sedang menjabat. Sedangkan berdasarkan siyasah dusturiyah Masa jabatan hakim dalam fiqih siyasah dusturiyah tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus. hakim yang mengundurkan diri tidak langsung lepas dari tugasnya sampai diangkat pejabat baru dan bila seorang hakim meninggal dunia atau dipecat oleh yang tidak berhak memecatnya, tidak diperlukan pengangkatan baru sebab pada dasarnya ia melaksanakan kekuasaan umum dibidang peradilan dari umat dan mengadili atas nama umat.

9 dilihat · 6 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

Pelaksanaan Program Mahkamah dalam Pembinaan Akhlak Siswa di Pondok Pesantren Al-Kautsar Payakumbuh

2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Rani Rapista. NIM 1830101143. Judul skripsi: “Pelaksanaan Program Mahkamah dalam Pembinaan Akhlak Siswa Di Pondok Pesantren Al-Kautsar Payakumbuh”. Jurusan Pendidikan Agama Islam, fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Mahmud Yunus Batusangkar 2023. Pokok permasalahan pada penelitian ini yaitu 1) Bagaimana perencanaan kegiatan mahkamah, 2) pelaksanaan mahkamah dalam pembinaan akhlak siswa 3) Evaluasi kegiatan mahkamah dalam pembinaan akhlak siswa di Pondok Pesantren Al-Kautsar Payakumbuh. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil perencanaan kegiatan mahkamah, mengetahui bagaimana pelaksanaan kegiatan mahkamah, dan untuk mengetahui evaluasi yang dilakukan guru dalam pembinaan akhlakul karimah siswa melalui kegiatan mahkamah di Pondok Pesantren Al-Kautsar Payakumbuh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian dengan metode kualitatif deskriptif menekankan analisis proses dari berfikir secara iduktif yang berkaitan dengan dinamika, sumber data penelitian ini yaitu sumber data primer dan data sekunder, dan untuk Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu obeservasi, wawancara/ interview, Langkah-langkah wawancara, alat-alat wawancara, mencatat hasil wawancara dan dokumen. Hasil penelitian yang penulis temukan adalah perencanaan dalam kegiatan mahkamah, yaitu Orang yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan mahkamah, ialah pimpinan asrama, dan seluruh pembina yang ada diasrama. kegiatan mahkamah ini sudah disetujui oleh kepala Pondok Pesantren Al-Kautsar Payakumbuh. Dalam kegiatan mahkamah ini melibatkan seluruh masayarakat yang ada dipondok pesantren al-kautsar payakumbuh dan dalam pelaksanaan kegiatan mahkamah ini dilakukan sejak awal bangun- sampai tertidur Kembali. Pelaksanaan dalam kegiatan mahkamah ini sudah didirikan sejak tahun ajaran baru pada tahun 2021, dalam pelaksanaan kegaiatan mahkamah ini dilakukan metode ceramah dan evaluasi yang dilakukan dalam kegiatan mahkamah ini yaitu dengan memberikan hukuman kepada siswa yang melanggar aturan. Hasil yang di capai selama kegiatan mahkamah ini berlangsung sudah terlihat sangat baik dan diharapkan perilaku siswa, sehingga sudah bisa menjadi cerminan bagi lingkungan pondok pesantren maupun di lingkungan masyarakat.

7 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail
BookOpen AccessMetadata saja

Syarah Hadits Keutamaan Menuntut Ilmu

2022•Koleksi Perpustakaan

Risalah kecil ini kami beri judul :“Keutamaan Menuntut Ilmu”[Memetik Faidah Bertaburan dari Hadits Abu Darda’ Radhiyallahu’anhu] Teks Hadits :Dari Katsir bin Qais, dia berkata :“Ketika aku sedang duduk disebelah Abu Darda’ di MasjidDamaskus. Tiba – tiba datang seorang laki – laki kepadanya, lalulaki – laki itu berkata : “Wahai Abu Darda’, Aku datang kepadamu dari kota Madinah –kota Madinah RasulullahShallallahu’alaihi wa sallam- untuk keperluan sebuah haditsyang sampai kepada ku bahwa engkau pernah meriwayatkannya dari Nabi Shallallahu’alaihi wa sallam.”Abu Darda’ berkata : “Apakah kamu datang (sekalian) untukberdagang?” Dia menjawab : “Tidak”Abu Darda’ berkata lagi : “Apakah kamu datang (sekalian)untuk keperluan selain itu?” Dia menjawab lagi : “Tidak”Abu Darda’ berkata : “Sesungguhnya aku mendengar RasulullahShallallahu’alaihi wa sallam bersabda : “Barangsiapa yangmenempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju Surga. Sesungguhnya paramalaikat meletakkan sayap – sayap nya. Karena ridha kepadapara penuntut ilmu. Sesungguhnya orang menuntut ilmu ituakan dimintakan ampunan oleh makhluk yang ada di langit dandi bumi hingga ikan yang ada didalam air. Sesungguhnyakeutamaan seorang alim (ahli ilmu : Ulama) dibandingkanseorang ahli ibadah seperti keutamaan bulan atas seluruhbintang. Sesungguhnya para Ulama adalah pewaris para Nabi.Dan Sesungguhnya para Nabi tidak mewariskan dinar ataupundirham. Tetapi mereka hanya mewariskan ilmu. Barangsiapayang mengambilnya, maka dia telah mengambil bagian yangbanyak.” penjelasan dan faidah ini silahkan dibaca di ebook tersebut.

2 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail
BookOpen AccessMetadata saja

Musthalahul Hadits

2022•Koleksi Perpustakaan

Banyak buku tentang “Ilmu Musthalahul Hadits”, dari yang kecil sampai yang besar, dan dari yang berupa nazham sampai yang berupa syarah nazham. Masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Tidak ada yang sempurna. Namun, buku-buku itu saling melengkapi. Semuanya bertujuan sama, memudahkan umat Islam yang ingin mempelajari ilmu hadits. Sebagai seorang pengajar Ilmu Hadits, Syaikh DR. Mahmud Ath-Thahhan (penulis) telah mempelajari, membersamai, mengajarkan, dan membandingkan berbagai kitab dalam bidang ini. Ada kitab yang cukup sulit dipahami, ada yang terlalu ringkas, ada yang kurang penjelasannya, ada yang kurang contoh-contohnya, ada yang bertele-tele, dan sebagainya. Lalu, beliau pun menulis sendiri kitab dalam ilmu ini, dan beliau beri judul, “TAYSIR MUSTHALAHUL HADITS” (Simplifikasi Musthalahul Hadits). Membaca buku ini akan terasa mudah. Bahasanya gampang dicerna dan dipahami. Jika Anda pecinta ilmu agama, atau apalagi sedang mendalami ilmu hadits, maka buku ini sangat layak untuk Anda baca dan miliki. - Pustaka Al-Kautsar Publisher - Dilarang keras mem-PDF-kan, mendownload, dan memfotokopi buku-buku Pustaka Al-Kautsar. Pustaka Al-Kautsar tidak pernah memberikan file buku kami secara gratis selain dari yang sudah tersedia di Google Play Book. Segala macam tindakan pembajakan dan mendownload PDF tersebut ada ilegal dan haram.

5 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail
BookOpen AccessMetadata saja

SOSIOLOGI DAKWAH

2022•Koleksi Perpustakaan

Dalam buku ini menjelaskan tentang sosiologi dakwah suatu pengantar melalui kajian teori Sosiologi, Al-Qur?an dan Al-Hadits yang akan menjadi tambahan sedikit pengetahuan dan pemahaman bagi para da?i dalam berdakwah, sebab dalam berdakwah sosio-cultural masyarakat juga perlu dikaji sebagai bahan pertimbanagan dalam proses berdakwah dan dalam buku ini juga terdapat epilog yang mengkaji terhadap Islam Wasathiyyah Dalam Memanifestasikan Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, melalui pendekatan Al-Qur?an dan Al-Hadits serta dengan kehidupan Sosio-Cultural masyarakat.

4 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail
BookOpen AccessMetadata saja

Syarah Hadits Shahih Arba'in Nawawi

2022•Koleksi Perpustakaan

Buku di tangan Anda ini ditulis oleh seorang pembesar Mazhab Syafi’i dan penganut taat mazhab akidah Asy’ariyah, yaitu Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi atau lebih dikenal dengan sebutan Imam an-Nawawi. Buku ini memuat penjelasan cabang-cabang agama (furu’uddin) dan pokok-pokok agama (ushuluddin) melalui 40 hadits shahih pilihan yang dikemas dalam tiga tema besar, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Pemilihan 40 hadits tersebut kemudian di-syarahi sendiri oleh Syekhul Islam al-Imam an-Nawawi untuk mengakrabkan ajaran-ajaran Rasulullah Saw. kepada umat Islam sesuai dengan tuntunan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Oleh sebab itu, membaca, menelaah, dan mengamalkan isi buku ini merupakan sebuah kebutuhan, bahkan bisa menjadi kewajiban bagi umat Islam. Penjelasan di dalamnya sangat relevan dengan situasi umat Islam masa kini, sehingga buku ini layak menjadi pegangan untuk menghadapi dekadensi moral yang kian menjalar dalam seluruh aspek kehidupan. Baca dan gunakan buku ini sebagai petunjuk bagi Anda untuk mengikuti jejak-jejak shalafush shalih dalam memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Selamat membaca!

6 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail
BookOpen AccessMetadata saja

Model Penulisan Kitab Hadits

2022•Koleksi Perpustakaan

Judul : Model Penulisan Kitab Hadits Penulis : Hanif Luthfi, Lc., MA Terbit : Tue, 7 January 2020 Halaman : 21 hlm. Kategori : Hadits Views: 15.282 views Share: | 549 Kitab-kitabᅠ indukᅠ Haditsᅠ adalahᅠ kitab-kitabᅠ yangᅠ disusunᅠ oleh mukharrij Hadits dengan sanad yang bersambung pada generasi-generasiᅠ di atasnyaᅠ sampai kepadaᅠ nabi ?. Tanpaᅠ mengutipᅠ dari kitab lain dan ditulis sebelum abad kelima hijriah. Apa saja model penulisan kitab-kitab hadits yang ada? 9 Model Penulisan Kitab Hadits Al-Muwattha' Al-Musnad Al-Juz'u As-Shahih As-Sunan Al-Mustadrak Al-Mustakhraj Al-Majmu'ah As-Syarh

6 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail
BookOpen AccessMetadata saja

MUKJIZAT HADITS NABI

2022•Koleksi Perpustakaan

Buku ini sebagai represntasi dari integrasi keilmuan islam dengan sains. Artinya, keilmuan islam yang dasarnya adalah Al-qur'an dan juga hadits Rasulullah saw tidak sebatas hanya berisi tentang ibadah, hukum - hukum dan pahala serta siksa. Namun, berisi juga tentang masalah - masalah sains . Oleh sebab itu, dalam karya ini dikasji beberapa hadits tentang sains sehhingga kajian ini lebih mengarah aspek "maudhu 'iyyat">

4 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

URGENSI CONSTITUTIONAL COMPLAINT SEBAGAI KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYYAH

2022•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

ABSTRAK Suci Ramadani. NIM 1830203080. Judul Skripsi “Urgensi Constitutional Complaint Mahkamah Konstitusi Dan Tinjauan Siyasah Dusturiyah”. Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar tahun akademik 2022. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi fokus penelitian adalah bagaimana pelaksanaan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar warga negara menurut konstitusi dan tinjauan siyasah dusturiyah terhadap konsep constitutional complaint Mahkamah Konstitusi. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis bagaimana pelaksanaan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar warga negara menurut konstitusi dan bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap konsep constitutional complaint Mahkamah Konstitusi. Jenis penelitian yaitu penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan hukum normatif (library research). Dengan menggunakan sumber data sekunder yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum optimalnya perlindungan yang diberikan oleh konstitusi terhadap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, sangat penting diberikan kewenangan berupa constitutional complaint di Mahkamah Konstitusi Indonesia. Karena melihat dari kajian penulis, ditemukan bahwa dalam aspek konstitusional masih banyak terjadi persoalan yang menyangkut dengan pelanggaran hak konstitusioanl warga negara yang sudah jelas bahwa hak-hak tersebut dilindungi dalam konstitusi. Seperti yang terdapat dalam Pasal 27 sampai 34, hak atas pekerjaan, hak kebebasan berpendapat, hak beragama, hak atas pendidikan, dan hak atas kesejahteraan sosial, masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran terhadap hak konstitusional yang belum ada wadah untuk penyelesaiannya. Sedangkan dalam siyasah dusturiyah terdapat lembaga yang bertugas sama dengan constitutional complaint yaitu lembaga al-madzalim yang merupakan lembaga yang bertugas mengadili kesewenangan penguasa terhadap rakyatnya serta penguasa yang mencederai hak-hak warga negara. Jadi, sangat dibutuhkan kewenangan berupa constitutional complaint Mahkamah Konstitusi untuk menangani lebih eksplisit terhadap pelanggaran-pelanggaran mengenai hak konstitusional warga negara Indonesia.

12 dilihat · 2 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

Perspektif Sulthah Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017 Terkait Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi

2022•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Asmarianti, NIM. 1730203014 Judul Skripsi “Perspektif Sulthah Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017 Terkait Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi”, Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar (IAIN) Batusangkar. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah kedudukan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem pemerintahan Indonesia dan perspektif Sulthah Qadhaiyyah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/ PUU-XV/2017 terkait kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Tujuan pembahasan skripsi ini untuk mengetahui kedudukan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem pemerintahan Indonesia serta analisa perspektif Sulthah Qadhaiyyah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/ PUU-XV/2017 terkait kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang digunakan melalui pengumpulan data dengan bantuan referensi yang ada diperpustakaan seperti buku-buku, bahan penelitian sebelumnya yang sejenis, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Dari penelitian yang penulis lakukan dapat disimpukan bahwa kedudukan KPK dalam sistem pemerintahan Indonesia adalah lembaga yang berada di ranah eksekutif, yang disebutkan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perspektif Sulthah Qadhaiyyah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/ PUU-XV/2017 terkait kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi bahwa lembaga KPK berada pada peradilan wilayatul mazalim yang ada dibawah naungan Sulthah Qadhaiyyah (lembaga yudikatif). Penulis melihat adanya persamaan dan perbedaan antara lembaga wiyalah al-mazalim dan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Adapun persamaannya adalah KPK dengan wiyalah al-mazalim sama-sama menangani kasus suap yang dilakukan oleh para penguasa terhadap hak-hak rakyat. Adapun perbedaan antara KPK dengan wiyalah al-mazalim adalah salah satu kewenangan KPK adalah melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi, proses penyelesaian di pengadilan KPK tidak sampai memvonis, sedangkan kewenangan wilayatul mazalim mulai dari penyidikan sampai ke ranah pengadilan dan sekaligus memvonis. Maka dari itu penulis menggambarkan bahwa keberadaan KPK ini identik namun tidak sama persis dengan wilayatul mazalim.

5 dilihat · 2 unduhanSitasiDetail