Abstrak
Permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini adalah bagaimana bentuk ketidakindependensian hakim Pengadilan Pajak karena adanya dualisme kewenangan, dan bagaimana implikasi dari dualisme aturan payung hukum Pengadilan Pajak terhadap kewenangan Mahkamah Agung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bentuk ketidakaindependensian hakim Pengadilan Pajak karena adanya dualisme kewenangan dan mendeskripsikan implikasi dari adanya dualisme aturan payung hukum Pengadilan Pajak terhadap Kewenangan Mahkamah Agung. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Untuk mendapatkan bahan-bahan dari permasalahan yang diteliti, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan literature review: mengumpulkan dan membaca berbagai sumber terkait serta menganalisis sumber-sumber yang berkenaan dengan kajian penelitian. Untuk memastikan validasi data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dengan menggali sumber data melalui peraturan-peraturan, buku-buku, jurnal-jurnal dan skripsi yang berkaitan dengan objek penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertama, bahwa independensi hakim Pengadilan Pajak sebagai peradilan khusus hanya memiliki fungsi memeriksa dan memutus sengketa perpajakan, namun sistem dua atap di bawah Mahkamah Agung dan Kementerian Keuangan menimbulkan ketergantungan kelembagaan terhadap eksekutif dan potensi konflik kepentingan sehingga menghasilkan bentuk ketidakindependensian secara menyeluruh terhadap kedudukan hakim Pengadilan Pajak. Kedua, bahwa dualisme kewenangan dalam Pengadilan Pajak dengan pengawasan administratif dan keuangan berada di bawah Kementerian Keuangan, sementara aspek yudisial di bawah Mahkamah Agung menimbulkan konflik kepentingan, melemahkan independensi hakim, dan membatasi efektivitas kontrol yudisial. Sistem dualisme kewenangan dan pembinaan Pengadilan Pajak bertentangan dengan prinsip fiqh siyasah qadha’iyyah yang menekankan independensi hakim dan kesatuan kewenangan peradilan dalam satu sistem kehakiman yang utuh.