Lewati ke konten utama
Beranda / Hasil pencarian

Hasil pencarian

Jelajahi seluruh publikasi yang tersedia.

17 hasil
Subjek: misi
DaftarKartu
ThesisOpen AccessPDF tersedia

Tinjauan Hukum Tata Negara Islam Terhadap Fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Indonesia

2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

ABSTRAK ANGGA PERMANA. NIM 15301500007. Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Tata Negara Islam Terhadap Fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Indonesia. Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar tahun akademik 2019. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi fokus penelitian adalah bagaimana tinjauan Hukum Tata Negara Islam terhadap fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia. Tujuan dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana fungsi Komisi Pemilihan Umum menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta bagaimana tinjauan Hukum Tata Negara Islam terhadap fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research), metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan Yuridis Normatif teori yang dipakai adalah teori Hukum Tata Negara Indonesia dan Fiqh Siyasah. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa, KPU adalah salah satu lembaga negara yang independen dan terorganisir secara teratur dalam proses Demokrasi di Indonesia yang bertugas menyelenggarakan Pemilu secara langsung. KPU mempunyai fungsi yang sangat besar dan penting dalam hal pemilihan kepala negara, oleh karena itu efektifnya tujuan dan fungsi dari KPU sangat menentukan bagaimana baik atau buruknya pengaruh yang akan ditimbulkan dalam negara. Dalam Pasal 22 E Ayat (5) UUD 1945 yang dalam ketentuan ini menjadi dasar KPU yang bertugas secara mandiri dalam menjalankan tugasnya, serta dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadikan KPU sebagai lembaga yang tidak bisa di interfensi dari pihak manapun dalam menjalankan tugasnya. Cita-cita dari UU Pemilu untuk melaksanakan memperjuangkan kepentingan hak masyarakat, bangsa, dan negara dalam menjalankan proses Pemilihan Umum. KPU menjadi wadah bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban dan hak nya sebagai warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam proses pemilihan umum. Kemudian dilihat dalam pandangan Hukum Tata Negara Islam tidak ada satu lembaga yang ditemukan dalam Fiqh Siyasah Dusturiyah yang berfungsi sebagai panitia atau lembaga penyelenggara pemilihan umum, tetapi KPU bisa diterapkan dalam Siyasah Syar’iyyah, dikarenakan KPU memiliki peran penting di Indonesia yang berfungsi sebagai lembaga penyelenggara pemilu dan bertujuan untuk kemaslahatan umat.

13 dilihat · 10 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 46 P/HUM/2018 Mengenai Uji Materil Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DAN DPRD Kabupaten/Kota

2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

ABSTRAK Vivi Ramayanti. NIM 15301500055. Judul Skripsi “Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 Mengenai Uji Materil Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota”. Program Sarjana HukumTata Negara (Siyasah) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi rumusan masalah adalah apakah substansi Pasal 4 ayat (3) PKPU No. 20 Tahun 2018 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, bagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan No. 46 P/HUM/2018 mengenai uji materil PKPU No. 20 Tahun 2018 menurut perspektif Peraturan Perundang-undangan, dan bagaimana pandangan Fiqh Siyasah terhadap hak mantan narapidana dalam pencalonan anggota legislatif. Tujuan pembahasan ini adalah untuk mendeskripsikan kesesuaian substansi Pasal 4 ayat (3) PKPU No. 20 Tahun 2018 dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan No. 46 P/HUM/2018 mengenai uji materil PKPU No. 20 Tahun 2018 menurut perspektif Peraturan Perundang-undangan dan Pandangan Fiqh Siyasah terhadap hak mantan narapidana dalam pencalonan anggota legislatif. Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kepustakaan (library research), dengan menggunakan tipologi penelitian hukum normatif. Penulis meneliti peraturan perundang-undangan/teori-teori dan kajian pustaka terhadap data sekunder yang berkaitan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (3) PKPU No. 20 Tahun 2018 bertentangan dengan ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan No. 46 P/HUM/2018 mengenai uji materil Pasal 4 ayat (3) PKPU No. 20 Tahun 2018 menurut perspektif Peraturan Perundang-undangan tidak tepat karena hanya membatalkan frasa “mantan terpidana korupsi” saja, sedangkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 yang tidak membatasi bagi setiap mantan narapidana, maka seharusnya semua frasa “mantan terpidana” yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (3) PKPU No. 20 Tahun 2018 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Adapun pandangan Fiqh Siyasah terkait hak mantan narapidana dalam pemilihan legislatif pada dasarnya memiliki hak yang sama dengan yang lain, akan tetapi karena sudah dipandang tidak amanah dan tidak adil, maka mantan narapidana tidak dibolehkan mencalonkan diri menjadi anggota legislatif. Untuk itu PKPU No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sejalan dengan prinsip-prinsip dalam Fiqh Siyasah.

7 dilihat · 8 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

Komunikasi Interpersonal antar Komisioner KPU Tanah Datar

2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

ABSTRAK Bayu Fadilah Nim 15 3016 000 02 judul Skripsi “ Komunikasi Interpersonal antar Komisioner KPU Tanah Datar”. Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Negri Batusangkar. Pokok permasalahan pada penelitian adalah komunikasi interpersonal antar komisioner KPU Tanah Datar. Komunikasi interpersonal disini membahas komunikasi secara langsung baik verbal maupun non verbal antar komisioner ditengah kesibukan yang padat dan perbedaaan gender, latar belakang yang bervariasi serta perbedaan pendapat didalam memutuskan suatu masalah. Dalam komunikasi interpersonal terdapat beberapa faktor yang menjadi pembahasan oleh peneliti yaitu keterbukaan, empati, rasa positif dan kesetaraan dalam komunikasi interpersonal yang terjadi pada komisioner KPU Tanah Datar. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan latar belakang KPU Tanah Datar. Objek dalam penelitian adalah komunikasi interpersonal antar komisioner dengan mengambil 15 narasumber, 5 komisioner dan 10 sekretariat KPU Tanah Datar. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan wawancara secara mendalam dan demi terstruktur untuk mendapatkan hasil serta informasi lengkap sesuai yang dibutuhkan. Hasil penelitian menunjukan bahwa keterbukaan komisioner KPU Tanah Datar ternyata berjalan dengan baik. Hal ini ditandai dengan rasa saling percaya yang ditanamkan didalam diri masing-masing komisioner dan menganggap bahwa berkomunikasi sesama komisioner merupakan suatu hal yang penting. Komiisoner KPU Tanah Datar memiliki empati yang bagus satu sama lain. Komisioner menganggap menghormati serta menghargai satu sam lain merupakan suatu keharusan yang harus ditanamkan dalam diri masing-masing personil KPU Tanah Datar, hal ini tergambar dari pernyataan komisioner dan beberapa informan yang mengatakan bahwa komisioner selalu menghormati pandangan dari komisioner lainya demi kemajuan lembaga. Rasa positif dalam berkomunikasi merupakan salah satu bagian dalam komunikasi interpersonal yang mana didalamnya terdapat beberapa tanda-tanda seperti pikiran positif dan tidak mencurigai satu sama lain. Kesetaraan dalam komunikasi interpersonal pada komisioner KPU Tanah Datar berjalan dengan baik. Komisioner mengatakan bahwa sesama komisioner itu setara, hal ini dikarenakan mereka menggunakan sistem kolektif kolegial yang mana dalam setiap membuat, memutuskan, suatu kebijakan dan perkara, komisoner memutuskan semua itu bersama

12 dilihat · 14 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

Hubungan Antara Pola Asuh Permisif Orang Tua Dengan Perilaku Agresif Remaja Di Nagari Tabek Patah

2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

ABSTRAK Rahma Fadila, NIM 2230306067 (2026) Judul Skripsi: “Hubungan Antara Pola Asuh Permisif Dengan Perilaku Agresif Remaja Di Nagari Tabek Patah”. Program Studi Psikologi Islam Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar. Perilaku agresif merupakan salah satu permasalahan yang dapat muncul pada masa remaja dan berkaitan dengan berbagai faktor, salah satunya pola asuh orang tua. Berdasarkan hasil observasi awal di Nagari Tabek Patah, ditemukan perilaku agresif pada sebagian remaja, seperti berkata kasar, mudah marah ketika ditegur, dan terlibat dalam pertengkaran dengan teman sebaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pola asuh permisif orang tua dengan perilaku agresif remaja di Nagari Tabek Patah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode korelasional. Populasi penelitian berjumlah 477 remaja berusia 13–18 tahun, dengan sampel sebanyak 83 responden yang ditentukan menggunakan rumus Slovin dan teknik stratified random sampling. Pengumpulan data dilakukan menggunakan skala pola asuh permisif orang tua dan skala perilaku agresif. Analisis data menggunakan analisis deskriptif, uji normalitas, uji linearitas, dan uji hipotesis dengan korelasi Rank Spearman menggunakan IBM SPSS Statistics versi 20. Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan positif dan signifikan antara pola asuh permisif orang tua dengan perilaku agresif remaja. Hasil uji korelasi Rank Spearman memperoleh koefisien korelasi sebesar 0,534 dengan nilai signifikansi 0,000 (p 0,05), yang menunjukkan hubungan berada pada kategori sedang. Mayoritas responden berada pada kategori sedang dalam pola asuh permisif maupun perilaku agresif. Dengan demikian, Ha diterima dan H₀ ditolak. Temuan menunjukkan bahwa pola asuh permisif merupakan salah satu faktor yang berhubungan dengan perilaku agresif remaja.

11 dilihat · 16 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

Pengaruh Pola Asuh Permisif Terhadap Perkembangan Bahasa Anak Usia 5-6 Tahun di Tinjau dari Profesi Orang Tua di RA Al-Falah Bina Insan Islami Sungai Tarab Batusangkar

2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Inti permasalahan dalam penelitian ini adalah masih ada sebagian anak yang belum mengerti ucapan dan perkataan gurunya, ada juga dari sebagian anak yang belum bisa mengulang kembali penjelasan dari gurunya, dan belum bisa mengungkapkan sesuatu yang dia inginkan kepada guru dan temannya. Tujuan dari penelitian ini untuk melihat pengaruh pola asuh permisif orang tua terhadap perkembangan bahasa anak usia 5-6 tahun ditinjau dari profesi orang tua di RA Al-Falah Bina Insan Islami Sungai Tarab Batusangkar. Jenis penelitian ini adalah kuantatif dengan menggunakan metode ex-post facto. ex-post facto merupakan penelitian yang hanya mengungkapkan data mengenai peristiwa yang telah berlangsung pada responden yang tidak ada perkaluan dan kontrol. Penelitian ex-post facto dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi. Adapun yang menjadi subjek penelitian yaitu anak di RA Al-Falah Bina Insan Islami Sungai Tarab Batusangkar, dengan menggunakan probability sampling, dengan sampel sebanyak 26 orang anak dari 5 kelas. Dengan teknik pengambilan data menggunakan kuesioner atau angket. Berdasarkan hasil analisis data tentang pola asuh permisif dengan perkembangan Bahasa anak di tinjau dari profesi orang tua secara umum menggunakan teknik product moment di peroleh nilai koefisien kolerasi (r) pada pengaruh pola asuh permisif dengan perkembanan bahasa anak usia 5-6 tahun menunjukkan angka 0,048 (sedang). Analisis data tentang pola asuh permisif dengan perkembangan Bahasa anak di tinjau dari profesi orang tua secara umum menggunakan teknik product moment di peroleh angka koefisien 15,13 > 0,388 dengan taraf signifikan 5%, berarti hipotesis alternatif (Ha) diterima dan (Ho) di tolak yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh pola asuh orang tua terhadap perkembangan bahasa anak ditinjau dari profesi orang tua. Berdasarkan hasil penelitian dengan 26 responden pola asuh permisif dan perkembangan Bahasa anak maka pola asuh permisif berpengaruh terhadap perkembangan Bahasa

10 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

Hubungan antara Pola Asuh Permisif Orang Tua dengan Perilaku Sopan Santun Peserta Didik di SMPN 1 Sungayang

2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Firdaus, NIM 1830108095 (2024), judul skripsi : “Hubungan Pola Asuh Permisif Orang Tua dengan Perilaku Sopan Santun Peserta Didik di SMPN 1 Sungayang”. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar. Pokok permasalahan dalam SKRIPSI ini adalah rendahnya perilaku sopan santun peserta didik. Salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku sopan santun adalah pola asuh orang tua. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat hubungan pola asuh permisif orang tua dengan perilaku sopan santun peserta didik di SMPN 1 Sungayang. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah Metode Kuantitatif jenis Korelasional. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 92 orang, untuk pengambilan sampel yaitu menggunakan total sampling, sehingga sampel berjumlah 92 orang tersebut. Pengumpulan data menggunakan skala dengan model Likert. Teknik analisis data menggunakan Product Moment. Hasil penelitian diketahui bahwa terdapat korelasi sedang yang signifikan antara pola asuh permisif orang tua dengan perilaku sopan santun peserta didik. Hal ini dibuktikan dengan hasil statistik bahwa r_xy (0,42055) > r_t (0,2050) pada taraf signifikan 5%, dengan demikian Ha diterima dan H0 di tolak. Artinya terdapat hubungan sedang antara pola asuh permisif orang tua dengan perilaku sopan santun peserta didik.

10 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

Hubungan Antara Pola Asuh Permisif Orangtua Dengan Kepercayaan Diri Siswa

2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Valen Friliani, NIM: 1930306057, judul skripsi “Hubungan Antara Pola Asuh Permisif Orang Tua dengan Kepercayaan Diri Siswa Aliyah MTI Pariangan” Program Studi Psikologi Islam Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah UIN Mahmud Yunus Batusangkar. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah pola asuh permisif yang diberikan orang tua kepada anaknya sehingga mempengaruhi sikap kepercayaan dirinya. Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara pola asuh permisif orang tua dengan kepercayaan diri siswa Aliyah MTI Pariangan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan metode korelasional. Dalam penelitian ini populasinya sebanyak 63 subjek, untuk teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling, hal ini dikerenakan sampel digunakan kurang dari 100 orang. Analisis data statistik menggunakan Uji Analisis Pearson Product Moment.Dalam penelitian ini pengelolaan data menggunakan SPSS (Statistical Package for Social Science) versi 22.0.0 for windows. Berdasarkan hipotesis menunjukkan bahwa adanya korelasi antara variabel pola asuh permisif orang tua (X) dengan variabel kepercayaan diri (Y). Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan antara pola asuh permisif orang tua dengan kepercayaan diri siswa Aliyah MTI Pariangan dengan hasil koefisien signifikan korelasi sebesar 0,006 yang berarti lebih kecil dibandingkan 0,05. Selain itu nilai pearson correlation bertanda negatif, sehingga dapat diartikan semakin tinggi pola asuh permisif orang tua maka semakin rendah pula kepercayaan diri. Begitupun sebaliknya, semakin rendah pola asuh permisif orang tua maja semakin tinggi pula kepercayan dirinya.

11 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

VERIFIKASI FAKTUAL PENDAFTARAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TAHUN 2024 OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN SIJUNJUNG

2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

ABSTRAK Rafini Rawita, NIM 1930307007, Judul Skripsi Verifikasi Faktual Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 Oleh KPU Kabupaten Sijunjung. Program studi Pemikiran politik islam fakultas ushuluddin adab dan dakwah universitas islam negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar program sarjana (S-1) tahun 2023. Penulisan skripsi ini fokus pembahasan tentang verifikasi faktual partai politik yang dilakukan oleh KPU kabupaten sijunjung sebagai syarat partai politik untuk dapat menjadi peserta pemilu tahun 2024 di kabupaten sijunjung. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk melihat bagaimana kpu kabupaten sijunjung dalam melakukan verifikasi faktual apakah sudah sesuai dengan peraturan kpu nomor 4 tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Jenis penelitian yang peneliti gunakan ialah metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tata kelola pemilu electoral governance oleh Mozzafar dan Sched. Berdasarkan penelitian melalui observasi dan pedoman wawancara yang peneliti gunakan dalam memperoleh data, peneliti memperoleh hasil penelitian bahwa dalam proses pelaksanaan verifikasi faktual partai politik KPU Kabupaten sijunjung berpedoman kepada PKPU nomor 4 tahun 2022, dan pelaksanaanya berjalan sesuai aturan dan terlaksana dengan baik sehingga dari verifikasi tersebut didapatkan hasil partai politik peserta pemilu tahun 2024 di Kabupaten Sijunjung

4 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

RELEVANSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DENGAN WILAYATUL MAZHALIM

2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Permasalahan yang diteliti yaitu banyaknya pemerintah (pejabat-pejabat) negara yang melakukan korupsi. Korupsi masih terus terjadi diinstitusi pemerintahan pusat, daerah bahkan dikalangan penegak hukum. Sebagaimana rumusan masalah yaitu upaya yang dilakukan KPK berupa sanksi hukuman yang tidak memberikan efek jera bagi pelaku maupun orang yang berencena untuk melakukan korupsi, kedudukan wilayatul mazalim dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi dan relevansi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan wilayatul mazalim. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki kaitan atau hubungan erat dengan Wilayatul Mazhalim dalam upaya pencegahan dan pemberantasan terjadinya korupsi. Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian adalah peran KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi dengan menggunakan teori wilayah al-mazhalim, ada sedikit kesamaan, karena objek yang ditangani keduanya adalah seseorang yang memiliki kedudukan dalam pemerintahan, yaitu para penguasa atau para pejabat negara yang melakukan suatu kejahatan atau kezaliman yang dilakukan kepada rakyat.

5 dilihat · 4 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM MELAKUKAN PENEGAKAN DAN PENGAWASAN TERHADAP KODE ETIK PERILAKU HAKIM TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH

2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

ABSTRAK Yuni Sri Devi, Nim 1930203084, dengan judul: “Kewenangan Komisi Yudisial dalam Melakukan Penegakan dan Pengawasan Terhadap Kode Etik Perilaku Hakim Tinjauan Siyasah Dusturiyah”. Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar. Fokus penelitian ini adalah faktor penyebab kurang efektifnya pengawasan Komisi Yudisial terhadap Kode Etik dan perilaku hakim. Sedangkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan kode etik perilaku hakim oleh Komisi Yudisial dan apa faktor yang menyebabkan kurang efektifnya Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan terhadap pelanggaran kode etik dan perilaku hakim, sehingga masih banyak hakim melakukan pelanggaran. Jenis Penelitian ini yang penulis gunakan adalah yuridis normatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer peneliti ambil dari Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Bahan hukum sekunder dalam peneliti ini adalah hasil penelitian, buku, makalah, jurnal, internet dan sumber tertulis lainnya, baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan subjek penelitian. Dari penelitian yang penulis lakukan ditemukan bahwa pelaksanaan pengawasan oleh Komisi Yudisial dalam mengawasi Kode Etik dan Perilaku Hakim masih kurang efektif karena wewenang pengawasan Komisi Yudisial masih belum cukup kuat karena produknya bersifat rekomendasi yang tidak mengikat. Meskipun dalam UU No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial terdapat klausul yang menyatakan bahwa rekomendasi terkait usul penjatuhan sanksi Komisi Yudisial dapat berlaku otomatis. Ketidakefektifan Komisi Yudisial dalam mengawasi hakim disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, faktor resistensi Mahkamah Agung yang seringkali tidak menindaklanjuti rekomendasi sanksi bagi hakim yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Faktor berikutnya adalah regulasi, dalam hal ini disebabkan karena terbatasnya wewenang pengawasan dan tidak adanya pembedaan yang tegas mengenai ranah pengawasan yang terkait dengan teknis yudisial dan ranah perilaku. Faktor lainnya adalah faktor internal yang dalam hal ini meliputi tiga hal. Pertama, tidak massifnya fungsi pencegahan yang dilakukan Komisi Yudisal dalam mensosialisasikan dan menginternalisasi KE dan PPH. Kedua, tidak adanya tenaga fungsional khusus investigasi dan pemeriksa yang membantu Anggota Komisi Yudisial dalam melakukan fungsi pengawasan hakim. Ketiga, tidak adanya perwakilan di daerah juga turut berkontribusi.

4 dilihat · 4 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

Tinjauan Siyasah Qadha’iyyah Terhadap Uji Materiil Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Silvy Rosdi Yani. NIM 1930203067. Judul Skripsi “Tinjauan Siyasah Qadha’iyyah Terhadap Uji Materiil Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan”. Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar. Tahun 2023. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana tinjauan siyasah qadha’iyyah terhadap uji materiil Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Untuk merumuskan tujuan pembahasan yaitu mengetahui tinjauan siyasah qadha’iyyah terhadap uji materiil Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan (library research) yang menggunakan sumber data sekunder berupa buku, jurnal, maupun artikel terkait dengan masalah yang penulis teliti. Teknik analisis data menggunakan tipologi kualitatif dengan cara menganalisis hasil penelusuran dari bahan kepustakaan untuk kemudian dideskripsikan secara komprehensif. Dari hasil penelitian didapat bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 28P/HUM/2021 hanya memperhatikan aspek kepastian hukum sementara aspek keadilan dan kemanfaatan kurang terwujud. Putusan tersebut juga bertolak belakang dengan putusan-putusan sebelumnya yang menolak permohonan dan menyatakan bahwa pasal pengetatan syarat pemberian remisi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, karena sudah mencerminkan nilai keadilan dan justru sesuai dengan konsep restorative justice mengingat kerugian yang ditimbulkan akibat tindak kejahatan. Ditinjau dari siyasah qadha’iyyah putusan tersebut telah menyalahi salah satu kaidah fiqh yang mensyariatkan pentingnya mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat dalam menetapkan sebuah hukum.

7 dilihat · 2 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

HUBUNGAN POLA ASUH PERMISIF DENGAN PERKEMBANGAN SOSIAL EMOSIONAL ANAK USIA 5-6 TAHUN (Sebuah Studi di TK Tunas Jaya Jorong Sungai Jambu Nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar)

2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

ABSTRAK Isnaini Nurjanah, NIM 1730109022, judul skripsi, “Hubungan Pola Asuh Permisi Dengan Perkembangan Sosial Emosional Anak Usia 5-6 Tahun. ( Sebuah Studi di TK Tunas Jaya Jorong Sungai Jambu Nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar). Penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya sosial emosional anak usia 5-6 tahun untuk dikembangkan, karena saat ini anak menghadapi banyak tantangan dalam kehidupannya. Peran dan pola asuh orang tua sangat berpengaruh dalam pembentukan dan perkembangan sosial emosional anak. Namun pada kenyataan masih banyak orang tua yang kuran perhatian terhadap anak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat apakah terdapat hubungan yang signifikan antara pola asuh permisif dengan perkembangan sosial emosional anak usia 5-6 tahun di TK Tunas Jaya Jorong Sungai Jambu Nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan jenis penelitian korelasional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anak berusia 5-6 tahun di TK Tunas Jaya dan orang tuanya sebanyak 50 orang. Sampel penelitian berjumlah 50 orang dimana seluruh populasi dijadikan sampel. Penulis menggunakan angket dengan model jawaban yang berbentuk skala likert untuk memperoleh data yang dibutuhkan tentang pola asuh permisif dengan perkembangan sosial emosional anak . Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara pola asuh orang tua dengan perkembangan sosial emosional anak usia 5-6 tahun di TK Tunas Jaya Jorong Sungai Jambu Nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar. Hasil korelasi antara pola asuh orang tua dengan perkembangan sosial emosional anak usia 5-6 tahun adalah sebesar 0,732. Yang berarti korelasinya sangat kuat artinya terdapat hubungan pola asuh permisif dengan perkembangan sosial emosional anak usia 5-6 tahun memiliki hubungan yang sangat kuat. Dimana kurangnya perhatian dari orang tua menyebabkan perkembangan sosial emosional anak kurang baik. Kata Kunci : Pola Asuh Permisif, Perkembangan Sosial Emosional  

11 dilihat · 8 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

PRESPEKTIF KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM TINJAUAN HUKUM TATA NEGARA ISLAM

2022•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

ABSTRAK ‘Aidil Ihsan, 15301500003. Judul Skripsi “Perspektif Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Tinjauan Hukum Tata Negara Islam”. Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, UIN Mahmud Yunus Batusangkar. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana Lembaga Pemberantasan Korupsi dalam Hukum Tata Negara Islam. Tujuan pembahasan ini untuk mengetahui dan menggambarkan Lembaga Pemberantasan Korupsi dalam Hukum Tata Negara Islam dan menganalisis bagaimana tinjauan hukum tata negara Islam. Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian pustaka atau library research yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku literatur yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti mengenai Lembaga Pemberantasan Korupsi dalam Hukum Tata Negara Islam. Penelitian ini bersifat deskripsi-analisis yaitu analisis hanya sampai tahap deskripsi. Penelitian ini dapat dikategorikan jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu yang berkaitan dengan Lembaga Pemberantasan Korupsi ditinjau dalam perspektif Hukum Tata Negara Islam. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan Metode Normatif. Pendekatan normatif yaitu pendekatan ini dilakukan dengan cara mendekati permasalahan dari segi hukum, pembahas, dan mengkaji buku-buku dan ketentuan perundang-undangan yang telah ada yang berkaitan dengan Lembaga Pemberantasan Korupsi menurut prespektif hukum tata negara Islam. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa, Menurut pandangan Hukum Tata Negara Islam keberadaan lembaga pemberantasan korupsi adalah boleh (mubah) sepanjang lembaga pemberantasan korupsi tersebut memberikan kemaslahatan umat. Hukum Tata Negara Islam Sendiri tidak ditemukan referensi yang tepat mengenai lembaga independen seperti lembaga pemberantas korupsi, tetapi secara hakikatnya tugas dan wewenang yang dimiliki Wilayah Mazhalim, hampir ada kemiripan dengan Lembaga Pemberantas Korupsi, Walaupun Wilayah Mazhalim lebih luas tidak hanya persoalan korupsi. Wilayah Mazhalim adalah lembaga yang suatu kekuasaan dalam bidang peradilan yang lebih tinggi dari pada Hakim dan Mah’tasb.

13 dilihat · 6 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

Perspektif Sulthah Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017 Terkait Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi

2022•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Asmarianti, NIM. 1730203014 Judul Skripsi “Perspektif Sulthah Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017 Terkait Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi”, Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar (IAIN) Batusangkar. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah kedudukan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem pemerintahan Indonesia dan perspektif Sulthah Qadhaiyyah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/ PUU-XV/2017 terkait kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Tujuan pembahasan skripsi ini untuk mengetahui kedudukan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem pemerintahan Indonesia serta analisa perspektif Sulthah Qadhaiyyah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/ PUU-XV/2017 terkait kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang digunakan melalui pengumpulan data dengan bantuan referensi yang ada diperpustakaan seperti buku-buku, bahan penelitian sebelumnya yang sejenis, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Dari penelitian yang penulis lakukan dapat disimpukan bahwa kedudukan KPK dalam sistem pemerintahan Indonesia adalah lembaga yang berada di ranah eksekutif, yang disebutkan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perspektif Sulthah Qadhaiyyah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/ PUU-XV/2017 terkait kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi bahwa lembaga KPK berada pada peradilan wilayatul mazalim yang ada dibawah naungan Sulthah Qadhaiyyah (lembaga yudikatif). Penulis melihat adanya persamaan dan perbedaan antara lembaga wiyalah al-mazalim dan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Adapun persamaannya adalah KPK dengan wiyalah al-mazalim sama-sama menangani kasus suap yang dilakukan oleh para penguasa terhadap hak-hak rakyat. Adapun perbedaan antara KPK dengan wiyalah al-mazalim adalah salah satu kewenangan KPK adalah melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi, proses penyelesaian di pengadilan KPK tidak sampai memvonis, sedangkan kewenangan wilayatul mazalim mulai dari penyidikan sampai ke ranah pengadilan dan sekaligus memvonis. Maka dari itu penulis menggambarkan bahwa keberadaan KPK ini identik namun tidak sama persis dengan wilayatul mazalim.

4 dilihat · 2 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessMetadata saja

PERANCANGAN APLIKASI MULTIMEDIA TENTANG PENYULUHAN TATA CARA PEMILIHAN UMUM PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR DENGAN MENGGUNAKAN MACROMEDIA FLASH 8

2016•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dikhususkan pada sosialisasi tata cara pelaksanaan pemilihan umum, terdapat faktor-faktor yang menjadi masalah diantaranya sosialisasi masih disajikan dalam bentuk Microsoft Word dan Microsoft Powerpoint. Penelitian ini bertujuan untuk mengaplikasikan Macromedia Flash 8 sebagai sarana untuk sosialisasi tata cara pemilihan umum. Dalam penelitian ini menggunakan perancangan seperti analisa actor dan media, use diagram, class diagram, activity diagram, statechart diagram, sequence diagram, collaboration diagram, serta adanya framework dan story board. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, pengamatan atau observasi, penelitian kepustakaan, dan penelitian laboratorium. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan didapatkan bahwa Macromedia Flash 8 yang digunakan dalam penyuluhan tata cara pemilihan umum sangat membantu tugas KPU Kabupaten Tanah Datar dalam mensosialisasikan tata cara pemilihan umum.

7 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail