Lewati ke konten utama
Beranda / Publikasi / Thesis
ThesisOpen AccessTerbit 2023Versi 1

Tinjauan Siyasah Qadha’iyyah Terhadap Uji Materiil Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir•Hukum Tata Negara (Siyasah)•2 dilihat · 0 unduhan

Abstrak

Silvy Rosdi Yani. NIM 1930203067. Judul Skripsi “Tinjauan Siyasah Qadha’iyyah Terhadap Uji Materiil Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan”. Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar. Tahun 2023. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana tinjauan siyasah qadha’iyyah terhadap uji materiil Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Untuk merumuskan tujuan pembahasan yaitu mengetahui tinjauan siyasah qadha’iyyah terhadap uji materiil Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan (library research) yang menggunakan sumber data sekunder berupa buku, jurnal, maupun artikel terkait dengan masalah yang penulis teliti. Teknik analisis data menggunakan tipologi kualitatif dengan cara menganalisis hasil penelusuran dari bahan kepustakaan untuk kemudian dideskripsikan secara komprehensif. Dari hasil penelitian didapat bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 28P/HUM/2021 hanya memperhatikan aspek kepastian hukum sementara aspek keadilan dan kemanfaatan kurang terwujud. Putusan tersebut juga bertolak belakang dengan putusan-putusan sebelumnya yang menolak permohonan dan menyatakan bahwa pasal pengetatan syarat pemberian remisi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, karena sudah mencerminkan nilai keadilan dan justru sesuai dengan konsep restorative justice mengingat kerugian yang ditimbulkan akibat tindak kejahatan. Ditinjau dari siyasah qadha’iyyah putusan tersebut telah menyalahi salah satu kaidah fiqh yang mensyariatkan pentingnya mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat dalam menetapkan sebuah hukum.

Kata kunci

Pertimbangan Hakim, Remisi, Siyasah Qadha’iyyah

Informasi bibliografis

Versi dan riwayat publik

  1. Versi 1Tinjauan Siyasah Qadha’iyyah Terhadap Uji Materiil Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan2023 · oai:ais:skripsi:6708

Publikasi terkait