Hasil pencarian

PENETAPAN KUOTA HAJI OLEH KEMENTERIAN HAJI DAN UMRAH DI INDONESIA: TINJAUAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Adaf Nurul Jannah, NIM. 2230203002. Judul Skripsi: “Penetapan Kuota Haji oleh Kementerian Haji dan Umrah di Indonesia: Tinjauan Perspektif Fiqh siyasah”. Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, 2026. Penetapan kuota haji merupakan kebijakan strategis negara yang berkaitan dengan kewenangan ulil amri dalam mengatur pelaksanaan ibadah haji sebagai urusan publik berskala besar. Tinggi minat masyarakat Indonesia, menunaikan ibadah haji yang tidak sebanding dengan kuota yang diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi menimbulkan persoalan daftar tunggu yang panjang serta kebutuhan akan tata kelola yang adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah melalui Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2025 menjadi tonggak baru dalam kelembagaan penyelenggaraan haji di Indonesia, termasuk dalam aspek penetapan dan distribusi kuota haji. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar kewenangan negara dalam penetapan kuota haji berdasarkan dalil Al-Qur’an, mengkaji pengaturan kuota haji dalam hukum positif Indonesia, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Fiqh siyasah, khususnya konsep Imāratul Hajj dan kemaslahatan umat. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, yang diperkaya dengan data empiris sebagai pendukung analisis. Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap Al-Qur’an, hadis, literatur Fiqh siyasah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen kebijakan terkait penyelenggaraan haji. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah kesesuaian Antara norma Syariah dan norma hukum positif dalam praktik penetapan kuota haji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan negara dalam penetapan kuota haji memiliki dasar normatif yang kuat dalam khususnya Q.S. An-Nisa’ ayat 59 tentang kewajiban ketaatan kepada ulil amri sebagai otoritas pemerintahan yang sah, serta diperkuat oleh prinsip kemaslahatan dalam Fiqh siyasah melalui kaidah tasarruf al-imām ‘alā al-ra‘iyyah manūṭun bi al-maṣlaḥah, yang menegaskan bahwa setiap kebijakan pemimpin harus berorientasi pada kepentingan umum dan perlindungan maslahat umat. Secara yuridis, penetapan kuota haji di Indonesia memiliki legitimasi hukum yang jelas dan sistematis melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 Pasal 64 beserta peraturan pelaksanaannya, yang memberikan dasar kewenangan kepada negara dalam pengelolaan dan pengaturan penyelenggaraan ibadah haji, termasuk penetapan kuota jamaah sebagai bagian dari fungsi pelayanan publik dan tanggung jawab negara dalam menjamin tertib administrasi, keadilan akses, serta kepastian hukum bagi masyarakat. Dari perspektif Fiqh siyasah, kebijakan penetapan kuota haji oleh Kementerian Haji dan Umrah pada prinsipnya telah sejalan dengan konsep Imāratul Ḥajj dan Maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya dalam perlindungan agama, jiwa, dan harta. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa masih diperlukan penguatan dalam aspek keadilan distribusi kuota, transparansi tata kelola, serta efektivitas kebijakan dalam mengurangi waktu tunggu, agar tujuan kemaslahatan umat dapat terwujud secara lebih optimal, substantif, dan berkeadilan.

Integrasi Prinsip Fiqh Siyasah Qadha'iyyah Dalam Problematika Dua Atap Pengawasan dan Pembinaan Pengadilan Pajak di Indonesia

Permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini adalah bagaimana bentuk ketidakindependensian hakim Pengadilan Pajak karena adanya dualisme kewenangan, dan bagaimana implikasi dari dualisme aturan payung hukum Pengadilan Pajak terhadap kewenangan Mahkamah Agung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bentuk ketidakaindependensian hakim Pengadilan Pajak karena adanya dualisme kewenangan dan mendeskripsikan implikasi dari adanya dualisme aturan payung hukum Pengadilan Pajak terhadap Kewenangan Mahkamah Agung. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Untuk mendapatkan bahan-bahan dari permasalahan yang diteliti, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan literature review: mengumpulkan dan membaca berbagai sumber terkait serta menganalisis sumber-sumber yang berkenaan dengan kajian penelitian. Untuk memastikan validasi data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dengan menggali sumber data melalui peraturan-peraturan, buku-buku, jurnal-jurnal dan skripsi yang berkaitan dengan objek penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertama, bahwa independensi hakim Pengadilan Pajak sebagai peradilan khusus hanya memiliki fungsi memeriksa dan memutus sengketa perpajakan, namun sistem dua atap di bawah Mahkamah Agung dan Kementerian Keuangan menimbulkan ketergantungan kelembagaan terhadap eksekutif dan potensi konflik kepentingan sehingga menghasilkan bentuk ketidakindependensian secara menyeluruh terhadap kedudukan hakim Pengadilan Pajak. Kedua, bahwa dualisme kewenangan dalam Pengadilan Pajak dengan pengawasan administratif dan keuangan berada di bawah Kementerian Keuangan, sementara aspek yudisial di bawah Mahkamah Agung menimbulkan konflik kepentingan, melemahkan independensi hakim, dan membatasi efektivitas kontrol yudisial. Sistem dualisme kewenangan dan pembinaan Pengadilan Pajak bertentangan dengan prinsip fiqh siyasah qadha’iyyah yang menekankan independensi hakim dan kesatuan kewenangan peradilan dalam satu sistem kehakiman yang utuh.

Analisis Kesiapan Pelaksanaan Audit Syariah Atas Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Sedekah dan Dana Keagamaan Lainnya Berdasarkan Keputusan Inspektur Jenderal Kementrian Agama No. 137 Tahun 2021 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Payakumbuh

TARI DURTI, NIM 2130403109 Judul Skips “ANALISIS KESIAPANPELAKSANAN AUDIT SYARIAH ATAS PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAQ, SEDEKAH DAN DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA BERDASARKAN KEPUTUSAN INSPEKTORAT JENDRAL KEMENTRIN AGAMA NO 137 TAHUN 2021 PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA PAYAKUMBUH”. Program Study Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar, 2024. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan pelaksanaan audit syariah dalam pengelolaan dana ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah) dan dana sosial keagamaan lainnya pada BAZNAS Kota Payakumbuh berdasarkan Keputusan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama No. 137 Tahun 2021. Fokus penelitian ini adalah mengevaluasi tingkat kesiapan lembaga BAZNAS Kota Payakumbuh dalam menerapkan standar audit syariah. Pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif (deskriktif) dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis dilakukan terhadap aspek-aspek kesiapan meliputi: Manajerial Kelembagaan, Pengumpulan, Pendistribusian dan pendayagunaan serta kepatuhan Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Payakumbuh belum pernah diaudit secara syariah oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Hal ini mengakibatkan belum optimalnya pelaksanaan terhadap 4 (empat) indikator dalam mendukung kinerja operasional BAZNAS Kota Payakumbuh sebagai Organisasi Pengelola Zakat yang bertanggung jawab secara nasional. BAZNAS Kota Payakumbuh belum secara penuh patuh terhadap seluruh aturan yang berlaku mengenai pengelolaan dan pendistribusian zakat. Hal ini dibuktikan dengan belum maksimalnya pelaksanaan penampungan dana zakat,infak dan sedekah pada rekening bank syariah.

Analisis Kesiapan Pelaksanaan Audit Syariah Atas Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya Berdasarkan Keputusan Inspektur Jendral Kementrian Agama No. 137 Tahun 2021 pada BAZNAS Kabupaten Sijunjung

REPI WIDIA SARI, NIM. 2130403085, Judul Skripsi: “Analisis Kesiapan Pelaksanaan Audit Syariah Atas Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Sedekah dan Dana Sosial Keagaman Lainnya Berdasarkan Keputusan Inspektur Jendral Kementrian Agama No 137 Tahun 2021 Pada BAZNAS Kabupaten Sijunjung”. Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sijunjung telah menjalani audit keuangan oleh Kantor Akuntan Publik dan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Namun, BAZNAS belum menjalani pemeriksaan syariah oleh Kementerian Agama karena belum menjadi objek Inspektur Jenderal, yang berpotensi menimbulkan ketidaktransparanan dalam pengelolaan keuangan. Dalam mencapai hasil temuan dalam penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kesiapan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sijunjung dalam pelaksanaan audit syariah atas pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya berdasarkan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Agama No. 137 Tahun 2021. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan (Field Research) untuk mendapatkan data-data dari permasalahan yang diteliti. Sumber primer data ini adalah Ketua, Wakil Ketua I, wakil Ketua II, Bagian pengumpulan, Bagian penyaluran dan pendistribusian, serta Bagian keuangan BAZNAS Kabupaten Sijunjung. Sumber data sekunder yang digunakan meliputi laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Sijunjung, RKAT, surat dan catatan, data pengurus, serta profil dan aturan yang ada di BAZNAS Kabupaten Sijunjung. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sijunjung siap untuk dilakukannya audit syariah oleh Kementrian Agama, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sijunjung belum pernah diaudit secara syariah oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, akan tetapi masih memerlukan beberapa dokumen yang diperlukan untuk memenuhui kebutuhan empat indikator tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman lebih dalam mengenai pentingnya audit syariah dalam lembaga pengelola zakat, serta menjadi pedoman bagi BAZNAS dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana. Hasil dari penelitian ini direncanakan untuk diterbitkan dalam jurnal ilmiah dan akan tersedia di perpustakaan sebagai sumber bacaan.

Analisis Penerapan Pelaksanaan Audit Syariah Atas Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya Berdasarkan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor 137 tahun 2021 pada Baznas Kota Solok

Regina Amanda Putri, NIM. 2130403083, Judul Skripsi: “Analisis Penerapan Pelaksanaan Audit Syariah Atas Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah Dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya Berdasarkan Keputusan Inspektur Jendral Kementerian Agama No 137 Tahun 2021 Pada Baznas Kota Solok ”. Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan audit syariah pada BAZNAS Kota Solok berdasarkan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor 137 Tahun 2021. Pada tahun 2023, BAZNAS Kota Solok telah diaudit syariah dengan hasil yang baik dan transparan. BAZNAS Kota Solok juga menerima penghargaan Kemenag Award dari Kementerian Agama RI dalam kategori Indeks Kepatuhan Syariah dan Transparansi Pengelolaan ZIS, meskipun hanya memiliki dua kecamatan. Audit syariah dilaksanakan hanya sekali dalam lima tahun oleh Kementerian Agama. Agar penilaian terhadap kinerja BAZNAS Kota Solok dapat dilakukan secara lebih menyeluruh dan berkelanjutan, perlunya pelaksanaan audit syariah setiap tahun, agar pengelolaan zakat pada BAZNAS kota Solok dapat lebih transparan, akuntabel, serta sesuai dengan prinsip syariah, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS sebagai lembaga pengelola dana umat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan, metode kualitatif pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang mencakup sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola zakat di BAZNAS Kota Solok semakin meningkat, mencakup aspek syariah, transparansi, dan akuntabilitas. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang belum sesuai dengan regulasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas administrasi dan pengelolaan zakat guna mendukung keberlanjutan program sosial yang dijalankan.

ANALISIS KHAUF DALAM SURAH AN-NISA' PERSPEKTIF TAFSIR KEMENTERIAN AGAMA RI

Takut merupakan salah satu emosi yang dimiliki oleh setiap orang dalam dirinya. Kata khauf banyak disebutkan di dalam Al-Quran, salah satunya dalam surah An-Nisa’. Skripsi ini mengkaji tentang penafsiran ayat-ayat yang mengandung lafaz khauf di dalamnya, dan mengetahui bentuk-bentuk khauf yang terdapat di dalam Surah An-Nisa’ dengan memfokuskan kepada kitab tafsir kementerian agama RI. Tujuan dari penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui bagaimana penafsiran ayat-ayat terkait khauf dalam surah An-Nisa’ menurut perspektif Tafsir Kementerian Agama RI. 2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk khauf yang ada di dalam surah An-Nisa’. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (library research) dengan metode analisi tematik atau maudhu’i. sumber primer dalam penelitian ini adalah Al-Quran dan kitab tafsir kementerian agama RI. Kemudian sumber sekundernya ialah buku-buku, jurnal, atau artikel yang berkaitan dengan pembahasan pada penelitian ini. Dari penelitian ini penulis dapat menyimpulkan bahwa, khauf menurut tafsir kementerian agama berarti kondisi hati yang tidak tenang terkait dengan perkara yang akan datang. Khauf terjadi karena lemahnya mental seseorang. Khauf yang ditemukan dalam surah An-Nisa’ menurut tafsir Kementerian agama RI. Surah An-Nisa’ menekankan pentingnya ketakutan kepada Allah sebagai bentuk ketaatan dan kepatuhan. Ketakutan ini bukanlah ketakutan yang negatif, melainkan rasa hormat dan takut akan murka-Nya jika melanggar perintah-Nya. Dalam surah An-Nisa’ juga membahas ketakutan yang dirasakan oleh umat Islam saat berperang. Tafsir Kementerian Agama menjelaskan bahwa ketakutan ini adalah hal yang wajar, namun umat Islam diajarkan untuk tetap teguh dan percaya kepada pertolongan Allah. Dalam surah An-Nisa’ memperingatkan umat Islam tentang bahaya fitnah dan bagaimana ketakutan akan fitnah dapat merusak persatuan dan keimanan. Tafsir Kementerian Agama menekankan pentingnya menjaga diri dari fitnah dan selalu berpegang pada kebenaran. Adapun bentuk-bentuk khauf yang penulis temukan dalam kajian ini, pertama khauf positif, yaitu ketakutan yang mengantarkan seseorang pada hal yang baik dan untuk mencegah terjadinya sesuatu yang buruk. Khauf positif juga merupakan salah satu bentuk taqwa kepada Allah. Contoh khauf positif yang terdapat dalam surah An-nisa’ ialah takut tidak bisa berlaku adil, khawatir terhadap orang yang lemah, khawatir akan terjadinya kedurhakaan suami atau istri atau takut terhadap suatu buruk yang akan terjadi, khawatir terjadinya persengketaan dan berusaha mendamaikan pihak tersebut. Kedua, khauf negatif. Dalam surah An-Nisa terdapat khauf negatif, yaitu rasa takut akibat lemahnya mental dan iman seseorang.

Analisis kelengkapan sarana dan prasarana berdasarkan peraturan menteri pendidikan Nasional nomor 24 tahun 2007 di SMPN 2 PADANG GANTING KABUPATEN TANAH DATAR

MUHAMAD ZAIRIFUL NIM 1730103039 Judul SKRIPSI Analis Kelengkapan Sarana dan Prasarana Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 DI SMPN 2 Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar. Jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri (IAIN Batusangkar), 2024. Masalah utama dalam skripsi ini adalah Analisis kelengkapan sarana dan parasarana berdasarkan peraturan menteri pendidikan nasional nomor 24 tahun 2007 di SMPN 2 Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar, Kecamatan Padang ganting dimana bagaimana kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan apakah telah sesuai dengan peraturan menteri pendidikan nasional nomor 24 tahun 2007 atau belum dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara rinci mengenai kelengkapan sarana dan prasarana di SMPN 2 Padang Ganting, Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif dan bertempat di SMPN 2 Padang Ganting, Kecamatan Padang Ganting. Alat yang digunakan peneliti dalam penelitian ini berupa buku tulis, handphone, pulpen. Handphone dalam penelitian ini digunakan sebagai alat perekam suara dari informan dan pendataan jika tidak semuanya direkam oleh peneliti. Sedangkan buku catatan, pulpen digunakan untuk mencatat informasi yang diperoleh dari informan. Sumber data dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan guru SMPN 2 Padang Ganting, Kecamatan Padang ganting. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adala observasi, wawancara dan dokumentasi serta pengecekan keabsahan data. Peneliti menggunakan triangulasi sumber. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data dan penyajian data. Teknik penjaminan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi dan menggunakan bahan referensi. Temuan hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa analisis kelengkapan sarana dan prasarana berdasarkan peraturan menteri pendidikan nasional nomor 24 tahun 2007 di SMPN 2 Padang Ganting, yang mana kelengkpan sarana dan prsrana yaitunya: 1). ruang kelas, 2). Ruang perpustakaan, 3). Ruang laboratorium IPA, 4). Ruang pimpinan, 5). Ruang guru, 6). Ruang tata usaha, 7). Tempat beribadah, 8). Ruang konseling, 9). Ruang UKS, 10). Ruang organisasi dan kesiswaan, 11). Jamban, 12). Gudang, 13). Ruang sirkulasi, 14). Tempat bermain/berolahraga. Untuk kelengkapan sarana dan prasara yang ada sudah bisa dikatakan cukup memadai namun ada beberapa sarana yang masih terkendala seperti ruangan organisasi kesisiwaan yang masih dalam pembangunan dan juga seperti tempat beribadah yang mana karpet tempat solat yang sudah mulai memudar akibat tidak dilakukan pembaruan dan semua itu terkendala dana untuk pengadaan.

Implementasi Budaya Kerja Kementerian Agama di MTsN 07 Tanah Datar

PUTRI WULANDARI, NIM. 1930103071, Judul Skripsi “IMPLEMENTASI BUDAYA KERJA KEMENTERIAN AGAMA DI MTsN 07 TANAH DATAR” Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Mahmud Yunus Batusangkar 2023. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah tentang implementasi budaya kerja kementerian agama namun dalam pelaksanaannya masih ada beberapa nilai budaya kerja kementerian agama yang masih belum diimplementasikan, seperti masih ada beberapa guru yang datang terlambat ke sekolah dan kurang disiplin terhadap aturan yang berlaku, sebagian guru tidak bisa menggunakan teknologi menampilkan media pemebelajaran dan kurangnya inovasi guru seperti menyusun rencana pembelajaran. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Implementasi Budaya Kerja Kementerian Agama di MTsN 07 Tanah Datar. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan pendekatan kualitatif metodologi fenomenologi. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri dan dibantu dengan pedoman wawancara. Sumber data dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kepala tata usaha, guru dan siswa. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik penjaminan keabsahan data yang penulis gunakan adalah triangulasi dan menggunakan bahan referensi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di lapangan tentang implementasi budaya kerja integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung jawab dan keteladanan di MTsN 07 Tanah Datar telah sesuai dengan lima budaya kerja Kementerian Agama dan berjalan dengan baik dibuktikan dengan adanya perubahan yang terjadi pada guru mengarah ke arah yang positif. Dalam pelaksanan, sekolah berpedoman kepada indikasi lima budaya kerja Kementerian Agama. Pelaksanaan lima budaya kerja ini, kepala sekolah mensosialisasikan kepada pegawai, pendidik dan siswa agar mematuhi aturan yang ada. Setelah dilaksanakan budaya kerja, guru bekerja dengan baik sesuai dengan kompetensi dan jabatan guru. Untuk pelaksanaan budaya kerja Kementerian Agama di MTsN 07 Tanah datar, secara menyeluruh sudah berjalan dengan baik sesuai indikasi lima budaya kerja Kementerian Agama. Guru yang bekerja sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimilikinya, guru diberikan kebebasan berinovasi dalam meningkatkan kinerjanya, guru bekerja dengan bertanggung jawab sesuai dengan tupoksi kerjanya dan memberikan contoh teladan yang baik kepada siswa.

Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Kewenangan Menteri Dalam Menetapkan Surat Keputusan Bersama

ABSTRAK Skripsi ini ditulis oleh Eltija Ramadhona, NIM 1830203024, berjudul “TINJAUAN FIQH SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP KEWENANGAN MENTERI DALAM MENETAPKAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA” pada Program Studi Tata Negara, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar 2022/1443 H. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana regulasi kewenangan menteri menetapkan Surat Keputusan Bersama Menteri dalam peraturan perundang-undangan. 2) bagaimanakah Surat Keputusan Bersama Menteri Perspektif siyasah dusturiyah Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normative dengan pendekatan yuridis normatif, untuk mendapatkan data-data dari permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah dengan cara studi kepustakaan dengan cara membaca, menganalisis, serta mengutip buku, undang-undang dan literatur lainnya yang relevan dengan pokok pembahasan penelitian ini. Dari penelitian yang penulis lakukan dengan cara studi kepustakaan dapat disimpulkan bahwa Surat Keputusan Bersama Menteri dikategorikan sebagai peraturan kebijakan dan penetapan. SKB menteri dapat dikatakan sebagai peraturan kebijakan apabila bersifat general atau umum dan abstrak. Sedangkan SKB Menteri dapat dikatakan sebagai penetapan apabila bersifat individual atau khusus dan konkret. Wizarah tanfidz dalam perspektif siyasah dusturiyah sebagai pembantu khalifah bidang pemerintahan dalam sistem ketatanegaraan islam dan kementerian dalam ketatanegaraan indonesia memiliki kewenangan yang sama dalam menetapakan peraturan berdasarakan pelimpahan kewenangan dari pemimpin.

PERAN KEPALA KANTOR DALAM MENERAPKAN ZONA INTEGRITAS REFORMASI BIROKRASI (ZI-RB) DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANAH DATAR

Afri Yona, NIM. 1730103002, Judul Skripsi “ Peran Kepala Kantor dalam Menerapkan Zona Integritas Reformasi Birokrasi (ZI-RB) di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar” Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar 2022. Pokok permasalahan dalam SKRIPSI ini adalah tentang Peran Kepala Kantor Dalam Menerapkan Zona Integritas Reformasi Birokrasi (ZI-RB) Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran kepala kantor dalam menerapkan zona integritas reformasi birokrasi serta bagaimana pembagian tugas karyawan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan atau field research, untuk mendapatkan data-data dari permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data penelitian ini diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Teknik penjamin keabsahan data yang penulis gunakan yaitu ketekunan pengamatan, triangulasi dan menggunakan bahan referensi, kemudian diuraikan serta melakukan klasifikasi terhadap aspek masalah tertentu dan memaparkan melalui kalimat yang efektif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di lapangan tentang peran kepala kantor dalam menerapkan Zona Integritas Reformasi Birokrasi di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar, kepala kantor sudah menunjukkan perannya dengan baik dan sudah berbuat sesuai dengan kemampuannya dalam melaksanakan kegiatan untuk menjadikan kantor menjadi daerah zona integritas reformasi birokrasi. Selain itu, kepala kantor sudah menunjukkan perannya yang bersifat interpersonal, informasional, pengambilan keputusan dan peran pengawasan dengan baik.

Bibliografi Perpustakaan Pusat Kementerian Perdagangan & Perindustrian