Abstrak
ABSTRAK Skripsi ini ditulis oleh Eltija Ramadhona, NIM 1830203024, berjudul “TINJAUAN FIQH SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP KEWENANGAN MENTERI DALAM MENETAPKAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA” pada Program Studi Tata Negara, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar 2022/1443 H. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana regulasi kewenangan menteri menetapkan Surat Keputusan Bersama Menteri dalam peraturan perundang-undangan. 2) bagaimanakah Surat Keputusan Bersama Menteri Perspektif siyasah dusturiyah Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normative dengan pendekatan yuridis normatif, untuk mendapatkan data-data dari permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah dengan cara studi kepustakaan dengan cara membaca, menganalisis, serta mengutip buku, undang-undang dan literatur lainnya yang relevan dengan pokok pembahasan penelitian ini. Dari penelitian yang penulis lakukan dengan cara studi kepustakaan dapat disimpulkan bahwa Surat Keputusan Bersama Menteri dikategorikan sebagai peraturan kebijakan dan penetapan. SKB menteri dapat dikatakan sebagai peraturan kebijakan apabila bersifat general atau umum dan abstrak. Sedangkan SKB Menteri dapat dikatakan sebagai penetapan apabila bersifat individual atau khusus dan konkret. Wizarah tanfidz dalam perspektif siyasah dusturiyah sebagai pembantu khalifah bidang pemerintahan dalam sistem ketatanegaraan islam dan kementerian dalam ketatanegaraan indonesia memiliki kewenangan yang sama dalam menetapakan peraturan berdasarakan pelimpahan kewenangan dari pemimpin.