Abstrak
Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah kewenangan pemerintah daerah kabupaten tanah datar terhadap anak yang di eksploitasi secara ekonomi di kota batusangkar. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengawasan pemerintah daerah terhadap anak di bawah umur yang mencari nafkah di kota batusangkar. Karna masih banyak anak di bawah umur di kota batusangkar yang bekerja mencari nafkah hal ini sangat bertentangan dengan Perda Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris (field research) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data adalah sumber data primer yaitu anak-anak yang mencari nafkah, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar dan Satuan Polisi PamongPraja Kabupaten Tanah Datar dan sumber data sekunder yaitu UUD 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Perda Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data data menggunakan tiga cara yaitu reduksi data, penyajian data dan simpulan. Dalam penelitian ini teknik penjamin keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian ini penulis temukan beberapa faktor penyebab anak di bawah umur yang mencari nafkah di Kota Batusangkar yaitu Faktor Ekonomi, Kemauan sendiri dan faktor Lingkungan. Dalam sistem pengawasan yang di lakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ada 4 sistem pengawasan yang di lakukan yaitu pertama pengawasan Preventif (pencegahan), pengawasan Represif (pemulihan), pengawasan Aktif, dan pengawasan Tidak langsung. Selanjutnya sistem pengawasan yang di lakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja ada 3 pengawasan yang di lakukan yaitu pertama pengawasan Preventif, pengawasan pendekatan Persuasif, pengawasan Non Yustisial. Fiqh Siyasah Tanfidziyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas perundang-undangan yang hanya terbatas pada peraturan yang di perlukan dalam urusan kenegaraan. Fiqh siyasah tanfidziyah mengatur pelaksanaan kebijakan yang di ambil oleh kepala negara atau pemerintahan. Pemerintah di bantu oleh perangkat daerah dalam mengatur warga negara nya dalam menegakkan suatu aturan, perangkat Daerah di sini ialah Dinas Sosial dan Satpol PP, Dinas terkait mengurus penyelenggaraan Pemerintah Daerah kabupaten tanah datar dalam menjalankan Perda Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.