Abstrak
ABSTRAK INDAH DWI MEITA F. NIM 1830203038. Judul Skripsi: PELAKSANAAN KEWENANGAN PENJABAT WALI NAGARI SIMPURUIK BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR NOMOR 144/140/PMDPPB-2019 DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA ISLAM, Skripsi Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar tahun akademik 2022. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi permasalahan adalah bagaimana pelaksanaan tugas dan kewenangan Penjabat Wali Nagari Simpuruik menurut SK Bupati Tanah Datar Nomor 144/140/PMDPPB-2019 dan bagaimana pandangan Hukum Tata Negara Islam terkait pelaksanaan tugas dan wewenang Penjabat Wali Nagari Simpuruik. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan di kantor Wali Nagari Simpuruik Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data dari penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu wawancara yang dilakukan kepada perangkat kantor Wali Nagari Simpuruik dan sumber data sekunder berupa Surat Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 144/140/PMDPPB-2019 dan jurnal, buku-buku yang berhubungan dengan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Setelah data tersebut dikumpulkan maka dilakukan analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif dan menggunakan teknik triangulasi untuk menjamin keabsahan data. Dari penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa pertama, berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 144/440/PMDPPB-2019 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian Wali Nagari terdapat beberapa kewenangan yang mana salah satunya mengkoordinasikan pembangunan nagari secara partisipatif, namun dalam kenyataannya Penjabat Wali Nagari Simpuruik sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tetapi dalam pelaksanaan pembangunan nagari Penjabat Wali Nagari tidak bermusyawarah dan tidak berkoodinasi dengan masyarakat, sehingga mengakibatkan hubungan Penjabat Wali Nagari dengan masyarakat menjadi kurang baik. Kedua, berdasarkan Tinjauan Fiqh Siyasah Penjabat Wali Nagari Simpuruik memiliki kewenangan untuk mengkoordinasikan pembangunan nagari secara partisipatif yang telah dirumuskan dalam Surat Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 144/140/PMDPPB-2019 dengan tujuan untuk kemaslahatan umat, namun dalam kenyataannya Penjabat Wali Nagari Simpuruik belum maksimal mewujudkan bagaimana ajaran islam dalam melaksanakan suatu kewenangan tersebut, dan bisa mencapai kemaslahatan bagi umatnya