Abstrak
Sengketa pergantian Nazir wakaf yang melibatkan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara menunjukkan adanya persoalan kewenangan absolut dalam sistem peradilan Indonesia. Perbedaan rezim hukum antara hukum Islam dan hukum administrasi negara berimplikasi pada perbedaan konstruksi putusan hakim yang berujung pada tidak diperiksanya pokok perkara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg dan Putusan PTUN Jakarta Nomor 461/G/2023/PTUN.Jkt, mengkaji proses peralihan pergantian Nazir wakaf, serta menganalisis alasan hukum hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima ditinjau dari kewenangan absolut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Agama serta studi kepustakaan terhadap putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan literatur hukum Islam serta fiqh wakaf. Sumber data terdiri atas data primer berupa hasil wawancara dan putusan pengadilan, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif-analitis dengan mengaitkan fakta empiris dan norma hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan konstruksi kewenangan absolut antara Pengadilan Agama dan PTUN menyebabkan kedua pengadilan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) pada awalnya, sehingga substansi sengketa wakaf tidak diperiksa. Proses pergantian Nazir dilakukan melalui mekanisme administratif yang menimbulkan dualisme antara legalitas administratif dan legitimasi syar’i. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan integrasi norma antara hukum Islam dan hukum administrasi negara agar tercipta kepastian hukum dan perlindungan terhadap tujuan wakaf.