Lewati ke konten utama
Beranda / Hasil pencarian

Hasil pencarian

Jelajahi seluruh publikasi yang tersedia.

15 hasil
Subjek: Pemilu
DaftarKartu
ThesisOpen AccessPDF tersedia

Pelaksanaan hak politik pemilih disabilitas dalam pemilu serentak tahun 2019 di kabupaten tanah datar menurut undang-undang disabilitas dan fiqh siyasah dusturiyah

2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

ABSTRAK MARLINDAWATI. NIM 1630203037. Judul Skripsi:”Pelaksanaan Hak Politik Pemilih Disabilitas Dalam Pemilu Serentak Tahun 2019 Di Kabupaten Tanah Datar Menurut Undang-Undang Disabilitas Dan Fiqh Siyasah Dusturiyah”. Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar tahun akademik 2020. Permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah Partisipasi politik penyandang disabilitas dalam Pemilu serentak tahun 2019 di Kabupaten Tanah Datar pada tiap-tiap Kecamatan mengalami perbedaan.Berdasarkan survei awalyang penulis lakukan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanah Datar jumlah pemilih disabilitas sebanyak 910 orang sedangkan yang menggunakan hak pilihnya hanya 453 orang. Seperti di Kecamatan Sungai Tarab jumlah seluruh pemilih disabilitas adalah sebanyak 215 orang sedangkan yang menggunakan hak piihnya hanya 16 orang atau sekitar 7%. Tujuan penulisan skripsi ini menjelaskan pelaksanaan hak politik pemilih disabilitas dalam pemilu serentak tahun 2019 di kabupaten tanah datar menurut undang-undang disabilitas dan fiqh siyasah dusturiyah Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yang dilakukan dikantorKomisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar.Bersifat kualitatif dengan metode yuridis sosiologis . Sumber data dari penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu,Ketua,1(satu orang) Komisioner, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Kabupaten Tanah Datar,Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS),beberapa penyandang disabilitas. Sedangkan sumber data sekunder dari penelitian ini yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Konvensi PBB Tentang Penyandang Disabilitas, PKPU Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkepan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, PKPU Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan beberapa buku. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa:(1) pelaksanaan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam Pemilu Serentak 2019 di Kabupaten Tanah datar belum terlaksana secara maksimal. (2) kendala yang dihadapi KPU dalam pelaksanaan hak politik penyandang disabilitas adalah KPUkesulitan dalam pemberian sosialisasi kepada penyandang disabilitas. (3) Terhadap pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam pemilu belum sesuai dengan fiqh siyasah dusturiyah Kata Kunci : Hak Politik Disabilitas, Pemilu Serentak, Siyasah Dusturiyah

7 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Pemilu Serentak 2019 Di Indonesia

2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

ABSTRAK RIZKI DERMAWAN. NIM 14 208 020. Judul Skripsi: “Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Pemilu Serentak 2019 di Indonesia” Jurusan Hukum Tata NegaraInstitut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar. Pokok permasalahan dalam penelitian iniadalah mengenai tinjauan fiqh siyasah dusturiyah terhadap pemilu serentak 2019 di Indonesia. Tujuan pembahasan ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan Eksistensi Pemilu Serentak 2019 di Indonesia menurut Hukum Tata Negara dan untuk mengetahui dan menganalisis tinjauanFiqhSiyasahDusturiyahterhadap Pemilu Serentak 2019 di Indonesia. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan (library research). Penulis mengumpulkan data-data yang tertulis dalam buku-buku sumber yang kemudian mengolah data dengan menggunakan beberapa teknik, yaitu pemeriksaan, rekonstruksi dan disusun secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis isi. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu, Pertama, bahwa eksistensi Pemilu Serentak 2019 telah diatur didalam Undang-Undang Dasar 1945, dan dalam hirarki perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjadi aturan yang menjalankan Pemilu Serentak 2019 dengan menunjuk Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggaranya. Komisi Pemilihan Umum juga mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mana aturan itu dikeluarkan sebagai acuan bagi Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarankan Pemilu Serentak 2019 seperti, jadwal penyelenggaraan dan pemungutan suara secara serentak, memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara untuk mencalonkan diri serta hak sebagai warga negara Indonesia untuk memilih atau dipilih. Kedua, ditinjauan fiqh siyasah dusturiyah Islam tidak mengenal Pemilu serentak 2019 yang dilakukan di Indonesia akan tetapi Islam membolehkan Pemilu serentak selagi tidak keluar dari nilai-nilai ajaran Islam dalam memilih pemimpin. Bentuk pemilihan pemimpin dalam Islam dilakukan oleh ahl al-hall wa al-‘aqd yang mempunyai tugas secara langsung untuk memilih dan menganggkat seorang pemimpin (Khalifah).

8 dilihat · 10 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

Pengaruh Religiustas Masyarakat Terhadap Preferensi Memilih Partai Politik Islam di Daerah Pemilihan (DAPIL) II Kabupaten Tanah Datar Pada Pemilu Serentak Tahun 2024

2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Restu Suci Amalia, NIM 2230307015. Judul Skripsi “Pengaruh Religiusitas Masyarakat Terhadap Preferensi Memilih Partai Politik Islam Di Daerah Pemilihan (DAPIL) II Kabupaten Tanah Datar Pada Pemilu Serentak Tahun 2024”. Program Studi Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah masih ditemukannya masyarakat yang memiliki tingkat religiusitas tinggi, namun tidak menjadikan partai politik Islam sebagai pilihan pada Pemilu Serentak Tahun 2024. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa religiusitas tidak selalu menjadi faktor utama dalam menentukan pilihan politik masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana preferensi masyarakat dalam memilih partai politik Islam serta menganalisis pengaruh religiusitas masyarakat terhadap preferensi memilih partai politik Islam di Daerah Pemilihan (DAPIL) II Kabupaten Tanah Datar Pada Pemilu Serentak Tahun 2024. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan korelasional. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner tertutup berbasis skala Likert yang disebarkan kepada 100 responden dengan kriteria masyarakat yang memiliki hak pilih atau yang sudah pernah memilih pada Pemilu Tahun 2024 menggunakan teknik proportional random sampling. Analisis data dilakukan secara deskriptif dan inferensial dengan bantuan SPSS versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil uji regresi linear sederhana menghasilkan persamaan Y= 20.722+ 0,376X dengan hasil koefisien determinasi (R2 ) sebesar 0,114. Hasil uji hipotesis menunjukan hasil signifikansi sebesar 0,000 (0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa religiusitas masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap preferensi memilih partai politik Islam. Besarnya pengaruh religiusitas masyarakat terhadap preferensi memilih partai politik islam adalah 11,4%, sedangkan 88,6% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar penelitian.

11 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

"Analisis Strategi Kemenangan Partai NasDem Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Kota Padang Panjang"

2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

ABSTRAK Skripsi dengan judul “Analisis Strategi Kemenangan Partai NasDem Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Kota Padang Panjang”. Disusun oleh REZA RAHMAJANIDA, NIM 2130307006. Skripsi mahasiswa Program Studi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah (FUAD) Universitas Islam Negeri (UIN)Mahmud Yunus Batusangkar. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keberhasilan Partai NasDem dalam Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Kota Padang Panjang yang berhasil meningkatkan perolehan kursi dan meraih posisi Ketua DPRD. Keberhasilan tersebut menjadi fenomena menarik di tengah persaingan politik yang kompetitif serta karakteristik masyarakat Kota Padang Panjang yang religius dan memiliki ikatan sosial yang kuat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemenangan Partai NasDem dengan menggunakan perspektif teori praktik sosial Pierre Bourdieu yang menekankan pada konsep habitus, modal, dan arena. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap pengurus partai, calon legislatif terpilih, serta tokoh masyarakat. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan Partai NasDem tidak hanya ditentukan oleh aktivitas kampanye semata, tetapi oleh kemampuan partai dan kandidat dalam memanfaatkan berbagai bentuk modal dalam arena politik lokal. Modal sosial berupa jaringan relasi dengan tokoh masyarakat dan komunitas, modal simbolik berupa citra positif dan kepercayaan publik, serta modal budaya yang tercermin dari kapasitas dan rekam jejak kandidat menjadi faktor utama dalam memperoleh dukungan pemilih. Selain itu, habitus politik kandidat yang terbentuk dari keterlibatan sosial dan keagamaan jangka panjang memungkinkan mereka beradaptasi dengan nilai-nilai lokal masyarakat. Dalam arena politik Kota Padang Panjang yang menekankan kedekatan sosial dan legitimasi moral, kemampuan mengonversi modal menjadi dukungan elektoral menjadi kunci keberhasilan Partai NasDem. Dengan demikian, kemenangan Partai NasDem merupakan hasil dari praktik politik yang berbasis pada pengelolaan modal, kesesuaian habitus dengan konteks sosial masyarakat, serta kemampuan membaca dinamika arena politik lokal secara strategis.

11 dilihat · 14 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

NETRALITAS PRESIDEN DALAM KAMPANYE PILPRES TAHUN 2024 : STUDI PASAL 282-283 UU PEMILIHAN UMUM

2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Faira Oktavia, NIM. 2030203025, Judul Skripsi “Netralitas Presiden dalam Kampanye Pilpres Tahun 2024: Studi Pasal 282-283 Undang-Undang Pemilihan Umum” Program Studi Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar tahun 2026. Pokok pembahasan dalam skripsi ini adalah Netralitas Presiden Dalam Kampanye Pilpres Tahun 2024 Dengan Penafsiran Frasa Pejabat Negara Pada Pasal 282-283 Undang-Undang Pemilihan Umum Sekaligus Politik Hukum Formulasi Pasal 282-283 Undang-Undang Pemilihan Umum. Tujuan dari penelitian ini adalah Menganalisis Penafsiran Frasa Pejabat Negara Pada Pasal 282-283 Undang-Undang Pemilihan Umum Dan Politik Hukum Formulasi Pasal 282-283 Undang-Undang Pemilihan Umum Terhadap Netralitas Presiden Dalam Kampanye Pilpres Tahun 2024. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif menggunakan Tipologi Kualitatif dengan Sumber Data Sekunder. Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis Penafsiran Frasa Pejabat Negara Dalam Pasal 282–283 UU Pemilu Serta Mengkaji Politik Hukum Dalam Formulasi Norma Tersebut, Serta Dianalisis Melalui Interpretasi Original Intent Dan Interpretasi Sistematis. Pendekatan Original Intent digunakan untuk menelusuri maksud Pembentuk Undang-Undang ketika merumuskan larangan bagi Pejabat Negara, sedangkan Interpretasi Sistematis dilakukan dengan menempatkan ketentuan tersebut dalam Keseluruhan Sistem Hukum Pemilu Dan Prinsip Konstitusional mengenai Kedudukan Presiden. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara Original Intent, larangan dalam Pasal 282–283 ditujukan untuk menjamin netralitas aparatur dan pejabat publik agar tidak menyalahgunakan jabatan maupun fasilitas negara demi kepentingan elektoral. Secara sistematis, Presiden termasuk dalam kategori pejabat negara, namun terdapat kekhususan kedudukan presiden sebagai pejabat politik yang memiliki hak konstitusional untuk menyatakan dukungan politik sepanjang tidak menggunakan fasilitas negara dan tidak melanggar prinsip keadilan pemilu. Politik hukum pembentukan norma ini berorientasi pada pencegahan abuse of power dan perlindungan integritas pemilu, namun masih menyisakan ruang multitafsir yang berimplikasi pada perdebatan Praktik Netralitas Presiden Dalam Pilpres 2024.

14 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

Politik Uang dalam Pandangan Mahasiswa Pemikiran Politik Islam Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan mahasiswa Program Studi Pemikiran Politik Islam Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar terhadap praktik politik uang dalam pemilu, serta dampaknya terhadap kualitas demokrasi dan pembangunan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi pada empat informan mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik politik uang telah menjadi budaya politik yang mengakar dalam masyarakat dan dianggap sebagai realitas yang sulit dihilangkan dalam proses pemilu. Mahasiswa mengkritik keras politik uang karena bertentangan dengan nilai-nilai etika dan prinsip demokrasi Islam, yang mengedepankan integritas dan amanah dalam kepemimpinan. Dampak negatif politik uang yang diidentifikasi mencakup terpilihnya pemimpin yang tidak berkualitas, munculnya praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme, serta terhambatnya pembangunan yang berkelanjutan. Meskipun demikian, mahasiswa menunjukkan sikap proaktif sebagai agen perubahan dengan mengusulkan solusi berupa edukasi politik berbasis nilai Islam, peran aktif institusi keagamaan, peningkatan kesadaran melalui media sosial, dan reformasi sistem politik yang transparan serta tegas dalam penegakan hukum. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pengembangan kebijakan dan pendidikan politik untuk membangun budaya politik yang bersih dan berintegritas di Indonesia.

8 dilihat · 10 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN KEBERPIHAKAN JOKOWI TERHADAP PASANGAN CALON PRESIDEN 02 PADA PEMILU 2024 DI MEDIA KOMPAS.COM

2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Di era digital, media massa memiliki peran strategis dalam membentuk opini publik, terutama dalam pemberitaan politik. Penelitian ini menganalisis bagaiamana pembingkaian framing yang dilakukan oleh Kompas.com dalam pemberitaan terkait keberpihakan Presiden Jokowi terhadap pasangan calon presiden nomor urut 02 pada Pemilu 2024. Dengan menggunakan model analisis framing Robert N. Entman, penelitian ini menelaah bagaimana media mendefinisikan isu, mengidentifikasi penyebab, memberikan penilaian moral, dan menawarkan rekomendasi penyelesaian dalam pemberitaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruktivisme dan metode analisis teks. Data dikumpulkan dari berita yang diterbitkan Kompas.com pada periode Januari-Februari 2024, dengan empat berita utama dipilih berdasarkan kelengkapan elemen framing dan juga untuk mewakilkan berita lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompas.com dalam tiga berita yang di analisis menunjukkan tetap menjaga prinsip keberimbangan berita dalam pemberitaannya mengenai isu keberpihakan Jokowi dan satu di antaranya kompas.com menyoroti kritkan dari media asing terhadap isu keberpihakan tersebut. Pemberitaan yang dianalisis menunjukkan bahwa Kompas.com lebih berfokus pada fakta peristiwa dan reaksi publik, bukan pada dukungan atau penolakan terhadap pihak tertentu. Peneliti menemukan bahwa secara keseluruhan, Kompas.com berupaya menampilkan pemberitaan yang berimbang. Hal ini sejalan dengan kaidah jurnalistik sebagaimana diatur dalam Kode Etik Jurnalistik Pasal 1 dalam UU Pers, yang menyatakan bahwa “Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk”. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat bahwa framing media tidak selalu digunakan untuk menciptakan keberpihakan, tetapi juga dapat menjadi strategi untuk menjaga keberimbangan dan kredibilitas media.

11 dilihat · 11 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

STRATEGI KEMENANGAN TIGA PERIODE FITRI NORA DALAM KONTESTASI PEMILIHAN LEGISLATIF KOTA PARIAMAN

2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

ABSTRAK Aldi Marseptiansyah, NIM 2130307001. Judul Skripsi “Strategi Kemenangan Tiga Periode Fitri Nora dalam Kontestasi Pemilihan Legislatif Kota Pariaman”. Program Studi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar. Fitri Nora merupakan incumbent selama tiga periode. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi kemenangan tiga periode Fitri Nora dalam kontestasi pemilihan legislatif Kota Pariaman. Melalui metode penelitian deskriptif kualitatif. Peneliti menggunakan teori marketing politik dari Niffenegger. Penelitian menunjukkan bahwa marketing politik yang digunakan 4P yaitu Produk (product)dari tiga produk tersebut, hal yang paling efektif dalam memperoleh suara kemenangan Fitri Nora secara tiga periode yaitu catatan masa lalu , pengalaman dan prestasi selama di DPRD Kota Pariaman menjadikan Fitri Nora terpilih tiga periode, Promosi (promotion) dari jenis promosi yang digunakan tersebut, hal yang paling efektif dalam memperoleh suara Fitri Nora adalah sosialisasi yang dilakukan dengan Door to door secara terus menerus menjelang pemilihan, baik itu tatap muka ataupun silaturahmi sehingga membuat pemilih mempunyai daya tarik terhadap Fitri Nora, Harga (price) berdasarkan tiga faktor harga yang mempengaruhi suara Fitri Nora pada pemilihan legislative yaitu citra politik yang beliau bawa ke panggung politik. Fitri Nora yang membangun citra politik sudah lama mampu menarik hati masyarakat, Tempat (place) ada dua faktor tempat yaitu pertemuan dan program. Dua faktor ini sama-sama mempunyai daya dongkrak suara Fitri Nora. Kata Kunci: Pemilu ,Marketing Politik

5 dilihat · 4 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

Strategi komisi pemilihan umum dalam meningkatkan partisipasi politik Gen Z pada pemilu 2024 di kabupaten Tebo.

2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Agung Samudra. 2030307001 judul Skripisi: “Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Gen Z Pada Pemilu 2024 Di Kabupaten Tebo”. Program Studi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddinadabda Dakwah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar 2024. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui strategi Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi politik Gen Z dan kendala dalam peningkatan partisipasi politik Gen Z pada pemilu 2024 di kabupaten Tebo. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif untuk mendapatkan data-data dari permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi menggunakan handphone dan kertas. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik analisis data yang digunakan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Untuk mengecek keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi sumber. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dilapangan terdapat beberapa strategi yang digunakan Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan Partisipasi Politik Gen Z Pada Pemilu 2024 Di Kabupaten Tebo yaitu: 1) formulasi dan sasaran jangka Panjang yaitu pembentukan organisasi relawanisasi, 2) pemilihan Tindakan yaitu pada segmennya pemilih muda, strategi penguatan dalam rangka menguatkan anggota KPU, strategi rasionalisasi sosialisasi melalui media sosial, strategi bujukan melakukan lomba video kreatif tentang pemilu, strategi partisipasi sosialisasi tentang kerugian jika tidak ikut memilih, 3) alokasi sumber daya peningkatan anggota relawanisasi. Kendala KPU kabupaten tebo dalam meningkatkan partisipasi politik Gen Z pada pemilu 2024 antara lain sebagai berikut: 1) keterbatasan akses seperti desa yang jauh terpencil di pedalaman hutan. 2) keterbatasan sumber daya kurangnya jumlah personil KPU dalam melakukan sosialisasi. Komisi Pemilihan Umum harus bertindak profesional dengan menentukan langkah langkah strategis yang mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Salah satu tugasnya yaitu dengan melakukan sosialisasi untuk mendorong partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum.

10 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

WACANA NEPOTISME DALAM PEMILU 2024 (Analisis Wacana Kritis Dalam Pemberitaan Al Jazeera Eidisi 23 Desember 2023)

2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

NUR AMALINA, NIM 2130308004, Judul skripsi: “Wacana Nepotisme Dalam Pemilu 2024 (Analisis Wacana Kritis Dalam Pemberitaan Al Jazeera Eidisi 23 Desember 2023)”. Program Studi Jurnalistik Islam Negri Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar. Penelitian ini menggunakan paradigma kritis dengan jenis penelitian kualitatif dan pendekatan analisis teks. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberitaan media internasional Al Jazeera edisi 23 Desember 2023 mengenai pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden Indonesia dengan pendekatan Analisis Wacana Kritis (AWK) model Teun A. van Dijk. Penelitian ini menganalisis teks dari tiga dimensi utama: teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al Jazeera membingkai Gibran sebagai simbol politik dinasti di Indonesia melalui penggunaan istilah "nepo baby" dalam headline dan penekanan pada keterlibatan keluarganya, terutama Presiden Joko Widodo, dalam proses politik. Narasi ini memperkuat persepsi bahwa pencalonannya lebih dipengaruhi oleh hubungan kekeluargaan ketimbang kemampuan pribadi. Kognisi sosial dalam pemberitaan mencerminkan pandangan masyarakat Indonesia yang terbagi, sebagian mendukung Gibran sebagai calon pemimpin muda, sementara sebagian lainnya melihatnya sebagai contoh nepotisme. Dalam konteks sosial, media ini menggambarkan ketegangan antara politik dinasti dan harapan terhadap sistem demokrasi yang lebih adil dan meritokratis, serta mengaitkan masalah ini dengan ketidaksetaraan politik global. Al Jazeera tidak hanya menyajikan fakta, tetapi juga memberikan kritik implisit terhadap dominasi kekuasaan keluarga dalam politik Indonesia, sambil mendorong refleksi lebih luas tentang demokrasi dan ketidaksetaraan dalam politik global.

7 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

POLITIK UANG DALAM PEMILU PERSPEKTIF AL-QUR'AN

2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

ABSTRAK Yulia Fitriani, NIM 1830301036 (2018). Judul Skripsi: “Politik Uang dalam Pemilu Perspektif Al-Qur’an”. Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah pelaksanaan pemilu di Indonesia selalu dikotori dengan pelanggaran yaitu dengan melaksanakan praktik politik uang. Praktik politik uang sudah menjadi sesuatu yang lazim dalam kontestasi pemilu. praktik politik uang seakan-akan menjadi syarat wajib bagi calon penjabat baik ditingkat pusat maupun daerah untuk mendapatkan dukungan dan suara terbanyak dari masyarakat serta masyarakat pun menganggap bahwa memberi maupun menerima imbalan materi dalam dalam masa kampanye pemilu tidak bertentangan dengan hukum. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian kepustakaan (Library Research). Metode analisis yang digunakan adalah metode tafdir tematik melalui kata kunci السحت. Sumber data primer dalam penelitian ini, yaitu Qs. Al-Baqarah/2:188, Qs. Al-Maidah/5:43, dan Qs. An-Naml/27:35-36 dan beberapa kitab tafsir, yaitu kitab Tafsir Al-Munir, kitab Tafsir Al-Qurthubi, kitab Tafsir An-Nur, kitab Tafsir Al-Misbah dan, kitab Tafsir Kementrian Agama RI. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa politik uang dinyatakan ilegal atau terlarang dan dalam Islam dan politik uang dalam pemilu termasuk kepada bagian praktik Risywah (suap), Al-Qur’an dengan tegas menyatakan bahwasanya Risywah (suap) adalah perilaku yang dilarang dan apabila terjadi maka berlaku ancaman Allah terhadapnya pelaku. Adapun yang dikatakan pelaku Risywah (suap) pada fenomena politik uang dalam pemilu adalah si pemberi (calon legislatif), mediator (tim sukses caleg), si penerima (masyarakat yang menerima pemberian dari caleg ), merujuk kepada Qs. Al-Baqarah/2:188, Qs. Al-Maidah/5:42 dan Hadits Rasululah pada kitab Musnad yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hambal,akibat yang diperoleh pelaku secara umum akan dilaknat oleh Allah atas perbuatan Risywah (suap) dan kekal di Neraka kemudian ancaman pidana penjana dan denda bagi pelaku sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang disebutkan dalam pasal 532 ayat 1,2,dan 3. Kemudian, akibat lainnya secara khusus bagi pelaku Risywah (suap) bagi si pemberi adalah mampu membentuk jiwa yang individualistis, materialistis, bermental pengkhianat serta tega dengan sesama. Bagi mediator,menurut analisis penulis harta yang diperoleh oleh mediator (tim sukses) dalam pemilu termasuk dalam kategori harta haram, karena cara mendapatkan harta tersebut tidak lah baik, memakan harta haram adalah perbuatan mendurhakai Allah, dan mendurhakai Allah dapat merusak diri setiap insan , merusak jasmani, rohani dan fikiran. Adapun bagi si penerima selain juga termasuk memakan harta haram yang jelas mendurhakai allah juga dapat merusak pola berfikir masyarakat yang beranggapan bahwa hal tersebut merupakan hal yang biasa terjadi terutama saat masa pemilu.

6 dilihat · 6 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

Implementasi Pengawasan Partisipatif Pada Pemilu Tahun 2024 (Studi Bawaslu Kabupaten Tanah Datar)

2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Netria Animsi, NIM 2030307006. Judul skripsi “Implementasi Penawasan Partisipatif Pada Pemilu Tahun 2024”. Program Studi Pemikiran Politik Islam Fakultas ushuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar. Pemilihan umum (Pemilu) merupakan wujud nyata dari demokrasi dan menjadi sarana bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatan. Pengawasan partisipatif adalah upaya meningkatkan angka partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan dan keterlibatan masyarakat menjadi langkah strategis mengawal proses demokrasi ke arah yang lebih baik untuk menekan potensi kecurangan dan pelanggaran. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan selama 2 bulan. Jenis dan sumber data yaitu data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data diantaranya adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang telah dilakukan oleh bawaslu kabupaten tanah datar dinilai sudah cukup baik, pengawasan yang dilakukan sudah mencakup tiga model pengawasan yaitu terbatas, meluas dan berbasis isu. Pengawasan partisipatif terbatas terdiri dari pendidikan pengawasan partisipatif dan kerja sama perguruan tinggi, model pengawasan meluas mencakup pojok pengawasan dan komunikasi digital pengawasan partisipatif dan untuk model pengawasan berbasis isu mencakup kampung pengawasan. Pengawasan yang dilakukan tidak selalu berjalan dengan sempurna, ada tantangan yang dihadapi oleh bawaslu.

9 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

Pelaksanaan Kampanye Peserta Pemilu Dalam Hukum Tata Negara Islam

2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Randa Rifky Vernando, NIM.1930203058 Judul Skripsi, “Pelaksanaan Kampanye Peserta Pemilu dalam Hukum Tata Negara Islam”. Program Studi Hukum Tata Negara Islam (Islam), Fakultas Syariah, Universitas Mahmud Yunus (UIN) Batusangkar Tahun 2023. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah menganalisis bentuk pengaturan kampanye peserta pemilu dalam hukum positif Indonesia dan menganalisis kampanye peserta pemilu perspektif hukum tata Negara Islam. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang terdiri dari al-Qur‟an, Undang-Undang Dasar 1945, dan Undang￾Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dan bahan hukum tersier, yaitu buku hukum, buku fikih siyasah, pendapat para ahli, kamus hukum, dan sumber￾sumber tertulis seperti jurnal nasional dan internasional serta artikel-artikel ilmiah dan berita yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah, pertama, dalam Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, yang mana dalam hal ini, jika warga Negara ingin masuk ke dalam pemerintahan eksekutif dan legislative harus diikuti dengan cara pemilu dan di dalamnya termasuk kampanye, kemudian peraturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Kedua, dalam hukum tata Negara Islam, pelaksanaan kampanye peserta pemilu harus dilaksanakan sesuai dengan etika politik Islam.

8 dilihat · 4 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

Tinjauan Fikih Siyasah Dusturiyah terhadap Kewenangan Bawaslu dalam Menangani Pelanggaran Pemilu pasca Penetapan Hasil Pemilu secara Nasional menurut Undang-Undang Nomor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Rahmat Hidayat. NIM 1930203055. Judul Skripsi “Tinjauan Fikih Siyasah Dusturiyah terhadap Kewenangan Bawaslu dalam Menangani Pelanggaran Pemilu pasca Penetapan Hasil Pemilu secara Nasional menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum”. Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar, tahun 2023 Fokus Penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengkaji kewenangan Bawaslu dalam menangani pelanggaran Pemilu pasca penetapan hasil Pemilu secara nasional. Pertanyaan penelitian bagaimana kewenangan Bawaslu dalam menangani pelanggaran Pemilu pasca penetapan hasil Pemilu secara nasional menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan bagaimana tinjauan fikih siyasah dusturiyah terhadap kewenangan Bawaslu dalam menangani pelanggaran Pemilu pasca penetapan hasil Pemilu secara nasional menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menjelaskan sejauh mana kewenangan Bawaslu dalam menangani pelanggaran Pemilu pasca penetapan hasil Pemilu secara nasional menurut Undang-Undang Nomor.7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan fikih siyasah dusturiyah terhadap kewenangan yang dimiliki Bawaslu tersebut. Untuk menjawab objek kajian dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif (library research), yaitu penelitian yang mendalami hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, maupun teori hukum. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan untuk menjawab permasalahan hukum mengenai kewenangan Bawaslu dalam menangani pelanggaran Pemilu pasca penetapan hasil Pemilu secara nasional menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan perspektif fikih siyasah dusturiyah melalui data yang diperoleh dari literatur. Penelitian hukum normatif ini menggunakan tipologi kualitatif yaitu penelusuran kepustakaan yang dianalisis dan dideskripsikan secara komprehensif terkait dengan kewenangan Bawaslu dalam menangani pelanggaran Pemilu pasca penetapan hasil Pemilu secara nasional. Adapun hasil penelitian ini: Penulis menemukan bahwa Bawaslu dalam menangani pelanggaran Pemilu pasca penetapan hasil Pemilu secara nasional menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam implementasinya menimbulkan suatu problematika tersendiri karena dalam hal melaksanakan kewenangannya, Bawaslu sangat mungkin mengeluarkan putusan yang dapat berimplikasi pada perubahan hasil perolehan suara peserta Pemilu jika penanganan terhadap pelanggaran dilakukan pasca penetapan hasil Pemilu secara nasional oleh KPU. Praktik pelaksanaan kewenangan Bawaslu dalam menangani pelanggaran yang berdampak pada hasil perhitungan perolehan suara pasca penetapan hasil Pemilu secara nasional ini, justru berbenturan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) sehingga memungkinkan terjadinya tumpang tindih kewenangan yang dimiliki Bawaslu dalam menindaklanjuti dugaan pelanggaran Pemilu dengan wewenang yang dimiliki oleh MK untuk menyelesaikan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Tinjauan fikih siyasah dusturiyah terhadap kewenangan Bawaslu dalam menangani pelanggaran Pemilu pasca penetapan hasil Pemilu secara nasional menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak sesuai dengan nilai-nilai dalam Al-Qur’an dan fikih siyasah dusturiyah berkaitan dengan kajian al-hisbah sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan yang bertujuan mewujudkan amar ma’ruf nahi munkar yang pada prinsipnya adalah untuk mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Sebab, meskipun Bawaslu memiliki wewenang untuk menangani pelanggaran Pemilu dalam praktiknya penanganan pelanggaran Pemilu pasca penetapan hasil Pemilu secara nasional menimbukan konflik tersendiri di beberapa daerah serta membuka peluang terjadinya tumpang tindih kewenangan dengan MK dalam hal menindaklanjuti dan menyelesaikan PHPU.

13 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

pengaruran ujaran kebencian dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dan tinjauan siyasah dusturiyyah

2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Indah Permatasari NIM 1830203039, Judul Skripsi : “PENGATURAN UJARAN KEBENCIAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DAN TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYYAH” Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar Tahun Akademik 2023. Pokok permasalahan dalam skripsi adalah pengaturan ujaran kebencian dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, karena saat akan mendekati agenda pesta demokrasi atau disebut juga dengan pemilu, perilaku ujaran kebencian sangat meningkat. Kelompok calon tertentu memungkinkan akan berselisih dengan kelompok pendukung yang lainnya, sehingga Pasal 28E ayat (3) UUD RI Tahun 1945, “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”, ini sangat rentan berhadapan dengan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui lebih mendalam mengenai pengaturan ujaran kebencian dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dan tinjauan siyasah dusturiyyah. Untuk menjawab objek kajian tersebut, penulis menggunakan penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan prundang-undangan dan konseptual. Dalam hal ini meliputi bahan hukum primer yakni dari peraturan perundang-undangan terutama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan bahan hukum sekunder dari buku-buku serta jurnal hukum maupun Islam. Dalam penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa, ujaran kebencian dalam pemilu di Indonesia hingga sekarang belum ditafsirkan secara jelas, bahkan di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) tidak dijelaskan secara detail mengenai bagaimana definisi, korban, pelaku, sanksi yang dijatuhkan maupun tolak ukur atau batasan-batasan yang dapat dikategorikan sebagai ujaran kebencian dalam Pemilu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu di dalam fiqh siyasah dusturiyyah, sumber pembentukannya yaitu siyasah wad’iyah karena dihasilkan oleh produk pemikiran manusia semata yang dalam proses penyusunannya tidak memperhatikan norma dan etika. Ujaran kebencian dalam Islam merupakan perbuatan terlarang karena dapat menimbulkan kerugian terutama terhadap jiwa, dan di dalamnya memiliki unsur penghinaan yaitu menjatuhkan harga diri/jiwa seseorang, yang seharusnya dipelihara atau dijaga bagi setiap manusia dari golongan manapun sebagaimana konsep perumusan dasar negara (fiqh siyasah dusturiyyah) dan prinsipnya yakni mengedepankan jaminan hak asasi manusia serta mewujudkan keadilan.

4 dilihat · 2 unduhanSitasiDetail