Gunawan

TINJAUAN YURIDIS SENGKETA PEMBERHENTIAN H. ERISMAN, S.E SELAKU KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA PADANG OLEH GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT BERDASARKAN PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

ABSTRAK Hendra Gunawan, NIM 14 208 009 judul SKRIPSI: “TINJAUAN YURIDIS SENGKETA PEMBERHENTIAN H. ERISMAN, S.E SELAKU KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA PADANG OLEH GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT BERDASARKAN PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH”. Program sarjana jurusan hukum tata negara institut agama islam negeri (IAIN) batusangkar. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah sengketa pemberhentian H. Erisman, S.E selaku ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang oleh Gubernur Provinsi Sumatera Barat ditinjau dari perspektif siyasah dusturiyah. Tujuan pembahasan ini adalah untuk: 1) Mengetahui dan menjelaskan kronologis hukum pemberhentian H. Erisman, S.E selaku ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang oleh Gubernur Provinsi Sumatera Barat; 2) Mengtahui aspek formal dan aspek materil sengketa pemberhentian H. Erisman, S.E selaku ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang oleh Gubernur Provinsi Sumatera Barat di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang; 3) Mengetahui dan menjelaskan pandangan siyasah dusturiyah terhadap sengketa pemberhentian H. Erisman, S.E selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang oleh Gubernur Provinsi Sumatera Barat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian lapangan (field research) yang dilakukan di kantor Pengadilan Tata Usaha Padang dan penelitian kepustakaan (library reaserch) yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi melalui literatur kepustakaan seperti buku, karya ilmiah, jurnal, dokumen, Undang-Undang dan lain-lain. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah wawancara dan studi dokumentasi. Pengolahan data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Dari penelitian yang penulis lakukan di lapangan dan studi kepustakaan dapat disimpulkan bahwa Aspek formal sengketa pemberhentian H. Erisman, S.E selaku ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang oleh Gubernur Provinsi Sumatera Barat terdiri dari: 1) kewenangan pengadilan , gugatan yang diajukan oleh penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang telah sesuai dengan aturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Padang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili objek sengketa perkara aquo tersebut; 2) tenggang waktu pengajuan gugatan, objek perkara a quo diterbitkan tanggal 14 Juni 2017 dan penggugat mengetahui objek sengketa tersebut terbit pada hari Senin tanggal 3 Juli 2017 maka secara yuridis formil objek sengketa tersebut dihitung semenjak penggugat menerima surat tersebut sehingga dengan demikian gugatan penggugat ajukan pada tanggal 4 Juli 2017 masih dalam tenggang waktu; 3) kepentingan dan kerugian penggugat, kepentingan tergugat ialah secara konkrit jelas penggugat sebagaimana yang dimaksud dalam objek sengketa, jelas alamat dan hal yan dituju, serta menimbulkan akibat hukum. Kerugian penggugat ialah: a) Penggugat berhenti menjadi Ketua dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD Kota Padang, sehingga hilangnya posisi penggugat sebagai pimpinan DPRD Kota Padang yang diamanatkan kepada penggugat; b) Penggugat dianggap sebagai wakil rakyat yang tidak amanah sehingga penggugat mengalami kerugian berupa hilangnya kepercayaan masyarakat diwilayah/daerah pemilihan penggugat. Aspek materil sengketa pemberhentian H. Erisman, S.E selaku ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang oleh Gubernur Provinsi Sumatera adalah Kewenangan Gubernur dalam sengketa pemberhentian H. Erisman S.E hanyalah semata-mata melaksanakan administrasi pemerintahan yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Pasal 44 Ayat 2 Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, jika prosedur telah dilalui dan segala persyaratan telah terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku, dan Gubernur bukanlah dalam kapasitas membuat kebijakan (diskresi). meskipun gubernur memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek gugatan akan tetapi gubernur kurang teliti dalam memeriksa prosedur yang dilalui dalam pemberhentian pimpinan DPRD Kota Padang, adapun mengenai prosedur diterbitkannya objek gugatan tersebut terdapat adanya kekeliruan seperti keselahan dalam pengetikan tanggal dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berarti tidak sesuai dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik (AAUPB). Pandangan siyasah dusturiyah terhadap sengketa pemberhentian H. Erisman, S.E selaku ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang oleh Gubernur Provinsi Sumatera Barat berdasarkan bukti-bukti yang ada dipersidangan telah bertentangan dengan syariat atau ajaran hukum islam, diantaranya yaitu: melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik, yaitu tidak adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemerintahan dan tidak adanya keadilan tata usaha/administrasi Negara, serta tidak adanya musyawarah dalam mengambil suatu kebijkan oleh satu institusi.

Faktor-Faktor yang menghambat Konversi Konvensional Ke koperasi Syariah (Studi Kasus Di Kota Padang Panjang)

Annisa Gunawan NIM 2030401018 judul Skripsi “Faktorr-faktor yang Menghambat Konversi Koperasi Konvensional ke Koperasi Syariah (Studi Kasus di Kota Padang Panjang)”Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri(UIN)Mahmud Yunus Batusangkar Tahun 2026 Konversi koperasi konvensional ke koperasi syariah merupakan upaya untuk mewujudkan sistem ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah Islam. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala yang menghambat proses konversi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menghambat konversi koperasi konvensional ke koperasi syariah di Kota Padang Panjang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pengurus koperasi dan pihak terkait. Data dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama dalam konversi koperasi meliputi rendahnya pemahaman pengurus dan anggota terhadap prinsip koperasi syariah, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang syariah, kekhawatiran terhadap perubahan sistem operasional, serta belum optimalnya sosialisasi dan pendampingan dari pihak terkait. Selain itu, kebiasaan lama dalam pengelolaan koperasi konvensional juga menjadi faktor penghambat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan peningkatan edukasi, penguatan sumber daya manusia, serta dukungan berkelanjutan agar proses konversi koperasi syariah dapat berjalan secara optimal.

Perlindungan Hak Anak di Bawah Umur dalam Proses Hukum di Polres Tanah Datar Berbasis Hukum Keluarga Islam

GUNAWAN ALDIRA NIM. 242061011 degan judul tesis: Perlindungan Hak Anak di Bawah Umur dalam Proses Hukum di Polres Tanah Datar Berbasis Hukum Keluarga Islam. Mahasiswa Program studi Hukum Keluarga Islam pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, 2026. Pokok permasalahan penelitian ini adalah pelaksanaan perlindungan Hak anak di bawah umur tersebut sudah sesuai dengan regulasi nasional (UU Perlindungan Anak, UU SPPA) dan prinsip hukum keluarga Islam, hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum dan pihak terkait (Dinas PPPA, masyarakat, korban) dalam melaksanakan perlindungan anak di bawah umur. Tujuannya menganalisis penerapan perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur pada tingkat penyidikan di Polres Tanah Datar serta mengkaji hambatan yang muncul berdasarkan regulasi nasional dan prinsip hukum keluarga Islam. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif analisis secara yuridis. Pengumpulan data sumber data primer melalui observasi prosedur serta wawancara secara purposive, meliputi penyidik Unit PPA, pihak Dinas Sosial PPPA, korban atau orang tua korban, serta tokoh masyarakat. Studi dokumentasi dilakukan terhadap berkas perkara dan arsip kasus yang relevan. Teknik analisis data menggunakan model Miles yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan penjaminan keabsahan melalui triangulasi sumber, waktu dan data. Hasil penelitian dalam bentuk temuan yaitu Pelaksanaan perlindungan hak anak yang di bawah umur dengan prosedur peradilan anak telah mengupayakan keadilan restoratif, implementasinya masih terhambat oleh keterbatasan fasilitas dan paradigma retributif masyarakat. Dalam perspektif hukum Islam, ketahanan keluarga menjadi pilar utama, di mana rapuhnya komunikasi domestik menjadi pemicu utama anak berhadapan dengan hukum. Penelitian ini menegaskan bahwa anak adalah subjek hukum yang unik; mereka tidak bisa hanya diproteksi dengan regulasi di atas kertas, melainkan membutuhkan ekosistem hukum yang didukung oleh ketahanan keluarga yang stabil. Maka, solusi fundamental dari perlindungan anak adalah penguatan ketahanan keluarga yang diintervensi oleh kebijakan negara secara konkret. Kata Kunci: Perlindungan Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak, Ketahanan Keluarga, Hukum Islam, Diversi

PENERAPAN OTOMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INLISLITE DALAM MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN DI PERPUSTAKAAN SIMONA UPTD SMP NEGERI 1 KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI

Kasri Gunawan Fauzi , NIM. 2130304023. Judul Skripsi : “Penerapan Otomasi Perpustakaan Berbasis INLISLite dalam Meningkatkan Layanan di Perpustakaan Simona UPTD SMP Negeri 1 Kecamatan Situjuah Limo Nagari. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana Penerapan INLISLite dalam meningkatkan layanan di Perpustakaan Simona, Dampak penerapan INLISLite dalam meningkatkan layanan di Perpustakaan Simona , kendala yang dihadapi dalam penerapan Inlislite dalam meningkatkan layanan di Perpustakaan Simona. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan INLISlite dalam meningkatkan layanan dan mendeskripsikan dampak penerapan INLISlite dalam meningkatn layanan serta mendeskripsikan kendala yang dihadapi dalam pnerapan INLISLite dalam meningkatkan layanan di Perpustakaan Simona . Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak perpustakaan dalam hal ini diwakilkan oleh kepala sekolah, kepala perpustakaan dan pustakawan. Selain itu data juga dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan analisis dokumen terkait Penerapan INLISLite dalam meningkatkan layanan di Perpustakaan Simona . Data dianalisis dengan langkah-langkah mengumpulkan data, reduksi data, menampilkan data, dan menarik kesimpulan. Kemudian data diuraikan melalui kalimat yang efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan INLISLite telah dilakukan secara bertahap dan sistematis, didukung oleh kebijakan kepala sekolah, penyediaan perangkat teknologi, pelatihan pustakawan, dan keterlibatan guru serta siswa. Sistem ini diterapkan dalam berbagai aspek layanan perpustakaan, mulai dari sirkulasi, keanggotaan, OPAC, hingga pelaporan. Dampak penerapan INLISLite sangat signifikan terhadap peningkatan efisiensi dan mutu layanan perpustakaan. Kendala yang dihadapi dalam penerapan sistem meliputi keterbatasan perangkat, jaringan internet yang tidak stabil.

Strategi Kepala Sekolah dalam Memaksimalkan Penggunaan Sarana dan Prasarana di SMAN 2 Lintau Buo

INDAH PUTRI GUNAWAN, NIM 2130103040, Judul Skripsi: “ Strategi Kepala Sekolah dalam Memaksimalkan Penggunaan Sarana dan Prasarana di SMAN 2 Lintau Buo”, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana cara kepala sekolah dalam membuat strategi agar sarana dan prasarana yang ada di sekolah dapat digunakan dengan maksimal. Tujuan dari penelitian ini untuk menegetahui serta mendeskripsikan strategi apa saja yang dilakukan oleh kepala sekolah dan bagaimana bentuk pengimplementasiannya serta bagaimana cata kepala sekolah dalam melakukan evaluasi terhadap sarana dan prasarana yang dimaksimalkan penggunaannya di SMAN 2 Lintau Buo. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi untuk mendapatkan data-data dari permasalahan yang diteliti. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialag observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berikutnya teknik penjamin keabsahan data yang digunakan adalah ketekunan pengamatan dan triangulasi teknik Berdasarkan penelitian ini yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan, bahwa strategi yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam memaksimalkna peggunaan sarana dan prasarana di SMAN 2 Lintau Buo, dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Sebelum melakukan perencanaan strategi yang dilakukan oleh kepala sekolah adalah mengamati keadaan lingkungan sekolah, perencanaan strategi yang dilakukan oleh kepala sekolah terhadap sarana dan prasarana yang tidak maksimal penggunaannya. Selanjutnya kepala sekolah melakukan rapat perencanaan dengan wakil sarana prasarana tentang apa yang terbaik untuk sarana dan prasarana yang belum maksimal. Untuk pelaksanaannya biasanya dilakukan seminggu setelah dilakukan perencanaan dan dilakukannya evaluasi setelah semuanya beroperasi dengan baik. Evaluasi dilakukan oleh orang-orang yang terlibat didalam perencanaan tersebut

Upaya Preventif Dalam Pengendalian Unjuk Rasa : Studi Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Massa

ABSTRAK Indra Gunawan Nim. 2030203108, judul Skripsi: "Upaya Preventif dalam Pengendalian Unjuk Rasa : Studi Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Massa". Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana bentuk tindakan preventif dalam Peraturan Kepala Kepolisan Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Massa, bagaimana bentuk sanksi bagi personil polri di dalam dalam Peraturan Kepala Kepolisan Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Massa, dan apa saja Pasal-Pasal yang tidak selaras dengan Peraturan Kepala Kepolisan Nomor 16 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Tujuan dari membahas penelitian ini yaitu mengetahui dan menjelaskan bentuk tindakan preventif dalam Peraturan Kepala Kepolisan Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Massa, mengetahui dan menjelaskan bentuk sanksi bagi personil polri di dalam dalam Peraturan Kepala Kepolisan Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Massa, dan mengetahui dan menjelaskan Pasal-Pasal yang tidak selaras dengan Peraturan Kepala Kepolisan Nomor 16 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Untuk menjawab objek kajian tersebut, penulis menggunakan penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan pendekatan hukum normative. Penelitian normative melingkupi penelitian atas sistematika hukum, kesesuain hukum, sejarah hukum, serta perbandingan hukum atau comparative. Dalam hal ini peneliti yang menekankan penelitian normative yang di pakai adalah kesesuaian hukum karena peneliti ingin meneliti tentang aturan penggunaan barang milik negara di dalam Peraturan Kepala Kepolisan Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Massa Dari penelitian yang penulis lakukan di lapangan dapat disimpulkan bahwa bentuk tindakan preventif dalam Peraturan Kepala Kepolisan Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Massa adalah dalam beberapa kasus unjuk rasa di negara Indonesia ini seharusnya Kapolri melakukan pengkajian ulang bersama Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengkaji ulang Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Massa tersebut, sehingga dijelaskan Batasan-batasan yang dapat dilakukan oleh anggota polri dalam menghadapi berbagai situasi, agar personil polri dapat melakukan tindakan apabila terdapat hal yang mengancam jiwa dan harta bendanya sehingga tindakan tersebut dilindungi oleh hukum yang berlaku. Karna kemungkinan terburuk bisa saja terjadi di lapangan saat aksi pengamanan unjuk rasa. Dengan diberikan nya batas-batasan di dalam Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tersebut dapat mencegah tindakan yang dilakukan anggota polri sesuai dengan Batasan yang ada di dalam peraturan kapolri. Bentuk sanksi bagi personil polri di dalam dalam Peraturan Kepala Kepolisan Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Massa adalah anggota KepoIisan Negara Republik Indonesia (Polri) yang terlibat dalam penyimpangan, tidak mematuhi peraturan, maka peraturan ii akan memberikan dasar-dasar untuk menertibkan petugas tersebut, secara umum akan diambil tindakan disipliner. Polri tidak boleh bersifat kebal hukum, karena selalu terikat kepada aturan-aturan hukum, prosedur-prosedur tertentu dan dikontrol oleh hukum. Pasal-Pasal yang tidak selaras dengan Peraturan Kepala Kepolisan Nomor 16 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia adalah dalam kondisi apapun, Protap justru menegaskan bahwa anggota satuan dalmas dilarang bersikap arogan dan terpancing perilaku massa. Protap juga jelas-jelas melarang anggota satuan 60 dalmas melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai dengan prosedur. Bahkan hal rinci, seperti mengucapkan kata-kata kotor, pelecehan seksual, atau memakimaki pengunjuk rasa pun dilarang. Di samping larangan, Protap juga memuat kewajiban. Yang ditempatkan paling atas adalah kewajiban menghormati HAM setiap pengunjuk rasa. Tidak hanya itu, satuan dalmas juga diwajibkan untuk melayani dan mengamankan pengunjuk rasa sesuai ketentuan, melindungi jiwa dan harta, tetap menjaga dan mempertahankan situasi hingga unjuk rasa selesai, dan patuh pada atasan.

Pengembangan Media Pembelajaran Biologi Berbasis Sparkol Videoscribe pada Materi Bioteknologi Kelas X SMAN 1 Pariangan

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keterbatasan media pembelajaran yang digunakan oleh peserta didik dan belum maksimalnya penggunaan sarana dan fasilitas yang dapat menunjang proses pembelajaran serta masih minimnya pengetahuan guru dalam membuat media pembelajaran berbasis elektronik yang diperlukan dalam pembelajaran di era digital saat ini.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui validitas dan praktikalitas media pembelajaran biologi berbasis Sparkol videoscribe pada materi bioteknologi kelas X SMAN 1 Pariangan. Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan (research and development) menggunakan model 4-D yang terdiri dari tahap define, design, develop, and desseminate. Namun penelitian ini hanya sampai tahap pengembangan. Instrumen yang digunakan adalah angket analisis kebutuhan peserta didik, lembar wawancara lembar validasi dan angket praktikalitas guru dan peserta didik. Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif kualitatif. Produk Media Pembelajaran Biologi Berbasis Sparkol videoscribe divalidasi oleh 2 orang dosen Jurusan Tadris Biologi, dan 1 orang guru Biologi SMAN 1 Pariangan. Hasil validitas Media Pembelajaran Biologi Berbasis Sparkol videoscribe dinyatakan sangat valid dengan nilai kevalidan 85,93%. Hasil praktikalitas oleh guru dengan rata-rata 87,5% dengan kategori sangat praktis dan oleh peserta didik dengan rata-rata 82,85% dengan kategori sangat praktis serta layak untuk digunakan.

Evaluasi program dokter kecil pada empat sekolah di kelurahan Penjaringan Jakarta Utara

Modul Matematika Terintegrasi Islam Berbantuan Multimedia Interaktif di kelas VIII SMP N 1 Sungai Tarab

ABSTRAK Ratih Putri Gunawan, NIM: 1630105043, Judul Skripsi “Validitas Modul Matematika Terintegrasi Islam Berbantuan Multimedia Interaktif di Kelas VIII SMP N 1 Sungai Tarab”, Jurusan Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar 2020. Permasalahan dalam penelitian ini bertolak belakang dari permasalahan yang ditemukan di SMP N 1 Sungai Tarab, yaitu hasil belajar peserta didik masih tergolong rendah. Salah satu faktor yang menyebabkan hal tersebut adalah sumber belajar. Sumber belajar yang digunakan bekum menunjang visi sekolah yaitu berakhlak, terdidik, berprestasi, berbudaya dan berteknologi dengan misi mendorong penghayatan dan pengalaman ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari sebagai sumber tindakan dan perbuatan. Untuk mengatasi hal tersebut, maka perlu adanya sumber belajar yang dapat menunjang visi dan misi madrasah dan dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan produk modul matematika terintegrasi Islam Berbantuan Multimedia Interaktif yang valid. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pengembangan. Rancangan penelitian pengembangan terdiri dari 3 tahap yaitu (1) tahap define (pendefenisian), dalam tahap ini dilakukan wawancara dengan guru dan peserta didik, analisis silabus, analisis sumber belajar, mereview literatur tentang modul dan analisis karakteristik peserta didik, (2) tahap design (perancangan), hasil dari tahap define digunakan untuk merancang design modul matematika terintegrasi Islam berbantuan multimedia interaktif. Hasil dari tahap design dilanjutkan dengan (3) tahap develop (pengembangan). Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah lembar validasi. Teknik analisis data pada penelitian ini adalah menggunakan persentase uji validitas. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa modul matematika terintegrasi Islam berbantuan multimedia interaktif yang dirancang telah valid. hasil uji validitas modul yang diperoleh adalah 85,05% dengan kategori sangat valid.

Sistem Pendeteksi Keberadaan Hama Monyet Yang Berada Di Area Perkebunan Penduduk Berbasis Mikrokontroler

Tugas akhir ini menjelaskan tentang bagaimana mendeteksi hama monyet yang akan memasuki area perkebunan penduduk berbasis mikrokontroler sebagai unit kendali utama.Untuk mendeteksi hama monyet mengunakan sensor LDR dengan memanfaatkan pantulan cahaya dari laser. Objek dapat terdeteksi berdasarkan ukurannya yaitu ukuran dari seekor monyet tersebut. Ketika sensor LDR mendeteksi objek (hama monyet) maka alat akan mengetahui objek apa yang melewati sensor yang membuat sensor tertutup sementara dan secara otomatis relay akan aktif untuk menggerakan alarm akan berbunyi yang dikeluarkan oleh buzzer dan membuat monyet merasa terganggu serta membuat monyet keluar dari area.

Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

Manajemen Pendidikan suatu Pengantar Praktik

Komisi Negara Independen : Eksistensi Independent Agencies sebagai Cabang Kekuasaan Baru dalam Sistem Ketatanegaraan

Skripsi Don't Worry

Buku ini akan menyajikan sajian yang pas dalam membahas tentang skripsi termasuk tips mengerjakan skripsi sampai dengan tips menghadapi sidang skripsi. Sebetulnya apa sih Skripsi itu? Pertanyaan yang terlintas di benak kita semua sebagai mahasiswa. Nah yuk kita lihat pengertian skripsi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). “Skripsi /skrip·si/ n karangan ilmiah yg wajib ditulis oleh mahasiswa sebagai bagian dari persyaratan akhir pendidikan akademisnya: ia menyusun -- selama hampir lima bulan”. Berdasarkan pengertian diatas jadi Skripsi merupakan sebuah Karya Tulis Ilmiah yang harus dibuat oleh mahasiswa tingkat akhir sebagai syarat untuk meraih Gelar Akademik “Sarjana” (S1).

Born to be a Genius

Membangun perekonomian rakyat

Issues on economic development, alleviation of poverty, rural development, etc.; collection of articles.

Apakah Tugas Hakiki Saya Sebagai Seorang Muslim?

Dimensi akomodatif tafsir al-Azhar

Seri aspek hukum dalam bisnis

Pengetahuan, sikap, dan praktek supir truk jarak jauh terhadap HIV/AIDS di lima kota dan Bali 1995