Abstrak
Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum bagi anak yang dilahirkan dari hubungan sedarah (incest) Di Nagari Pematang Panjang Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung. Secara hierarki hukum Di Indonesia, perkawinan sedarah dilarang dan dianggap melanggar adat, hukum, dan agama. Anak hasil perkawinan sedarah menghadapi berbagai masalah, termasuk hak waris, hak nasab, hak nafkah, pendidikan, dan perlindungan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana landasan yuridis terhadap pemberian nafkah anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak dan mengetahui dampak sosial bagi anak yang lahir akibat hubungan sedarah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak hasil perkawinan sedarah hanya memiliki hak nafkah dari ibunya dan bukan dari ayahnya. Selain itu, anak tersebut memiliki hak untuk berpartisispasi dalam Masyarakat dan mendapatkan perlindungan hukum yang sama dengan anak yang lahir dari perkawinan sah. Anak hasil perkawinan sedarah tetap mendapatkan perlindungan hukum di Indonesia, terutama melalui Undang-Undang Perlindungan Anak dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Penelitian ini menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi anak yang dilahirkan dari hubungan sedarah untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi dan tidak terkena dampak negatif dari perkawinan sedarah yang tidak sah.