Profil penulis
Z
7.574 karya publik ditemukan.
Surat Dinas Teori Dan Praktek
Dasar-Dasar Perancangan Dan Evaluasi Pembelajaran PPKN
Pemrograman Berorientasi Objek 1: Implementasi Sistem Inventori
Pemrograman Komputer Matematika - Modul 2, Pengenalan Pascal
Pemrograman Komputer Matematika - Modul 1, Pemograman dan Algoritma
Negara Hukum
Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari’ah
Islam dan Ketatanegara Dalam Islam
Hukum Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi
Wajib
Pengantar Hukum Acara Pidana
Wajib
evaluasi pembelajaran, prinsip, teknik, prosedur
Pembuktian Sains dalam Sunah
ILmu Tafsir
Sunan Ad-Darimi Jilid 2
Rp. 187.000 / 175.000
Sunan Ad-Darimi Jilid 1
Rp. 175.000 / 175.000
Toefl Actual test Listening Book
Batasan konstitusional kewenangan kepolisian Republik Indonesia (polri) terhadap ranah privat warga negara di polres Tanah datar
Azratul Mulya, NIM : 2130203011 Judul Skripsi: “Batasan Konstitusional Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Terhadap Ranah Privat Warga Negara Di Polres Tanah Datar” Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar 2026. Perlindungan hak privasi warga negara merupakan salah satu aspek fundamental dalam negara hukum, terutama terkait batasan kewenangan aparat penegak hukum. Fenomena laporan masyarakat mengenai pasangan dewasa di ruang privat di Kabupaten Tanah Datar menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana polisi memiliki kewenangan untuk bertindak tanpa melanggar hak konstitusional warga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batasan konstitusional kewenangan Polres Tanah Datar dalam menangani aktivitas warga negara di ranah privat berdasarkan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 serta memahami konsep hak atas privasi pasangan dewasa dalam perspektif hukum positif Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan tipologi kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aparat Polres Tanah Datar dan praktisi hukum setempat, serta studi dokumentasi peraturan perundang-undangan terkait KUHP Baru Tahun 2023, KUHAP, dan UUD 1945. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan validitas data dijamin melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polres Tanah Datar menjalankan kewenangan secara konstitusional, dengan tindakan masuk ke ranah privat hanya dilakukan jika terpenuhi unsur tindak pidana, adanya laporan pihak yang berhak, minimal dua alat bukti, dan prosedur KUHAP terpenuhi. Aktivitas pasangan dewasa yang dilakukan suka sama suka tanpa pengaduan sah tidak menjadi dasar penindakan pidana. Polisi tetap menghormati hak privasi warga, menggunakan diskresi secara proporsional hanya untuk keadaan mendesak, serta menegaskan pemisahan kewenangan antara hukum positif dan norma sosial-adat. Tekanan masyarakat dan norma adat menjadi tantangan, namun tidak dijadikan dasar intervensi kepolisian. Penelitian ini menegaskan pentingnya kesadaran aparat mengenai batas kewenangan, perlindungan hak privasi, serta prinsip negara hukum dan asas legalitas. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi penguatan perlindungan hak privasi warga negara, pembentukan SOP kepolisian yang berbasis hukum, dan harmonisasi antara hukum negara dengan dinamika sosial-adat di masyarakat Minangkabau.
Pengaruh Fasilitas Perpustakaan dan Kualitas Layanan terhadap Kepuasan Pemustaka di Perpustakaan Daerah kota Padang Panjang
RIZDA ALDRI YULIFARMI, 2022. NIM. 1802012021. Judul Tesis “Pengaruh Fasilitas Perpustakaan dan Kualitas Layanan terhadap Kepuasan Pemustaka di Perpustakaan Daerah Kota Padang Panjang”. Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar. Penelitian ini bertujuan untuk menguji ada tidaknya terdapat hubungan fasilitas perpustakaan dan kualitas layanan terhadap kepuasan pemustaka di Perpustakaan Daerah Kota Padang Panjang. Penulis menggunakan jenis penelitian ex post facto dengan regresi linier berganda pendekatan bertujuan untuk mendapatkan data dari permasalahan yang diteliti. Populasi penelitian adalah seluruh pemustaka di Perpustakaan Daerah Kota Padang Panjang. Sampel terdiri dari 63 orang pemustaka. Untuk mengumpulkan data penelitian, penulis menggunakan angket. Data diolah secara analisis kuantitatif, dideskripsikan dan dikelompokkan berdasarkan masalahmasalah yang diteliti. Selanjutnya hasil penelitian dideskripsikan dengan kalimat yang efektif. Hasil penelitian yang diperoleh di lapangan menunjukkan bahwa: (1) fasilitas perpustakaan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepuasan pemustaka dengan nilai t hitung 2,041 dengan nilai t tabel 2,000 dengan nilai signifikansi 0,046 dari 0,05. (2) kualitas layanan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepuasan pemustaka dengan nilai t hitung sebesar 2,352 dengan nilai t tabel 2,000 dengan nilai signifikansi 0,022 dari 0,05, (3) fasilitas perpustakaan dan kualitas layanan secara simultan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepuasan pemustaka. Dengan nilai konstanta sebesar -3,760, dengan harga koefisien X1 sebesar 0,223 dan harga koefisien X2 sebesar 0,406 dengan persamaan regresi linear Ŷ = a + b1X1+ b2X2 dimana Ŷ = -3,760 + 0,223X1+ 0,406X2. Selanjutnya dilihat dari uji F secara simultan terlihat bahwa nilai perolehan signifikansi F adalah 0,000 i alpha (α) 0,05 dengan nilai F_hitung 12,889 > 0,05. Dengan demikian karena t hitung t tabel, maka hipotesis nihil ditolak dan hipotesis alternatif diterima.
mplementasi Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 di Kabupaten Tanah Datar.
Anazwir, NIM. 1902061001. Judul tesis : Implementasi Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 di Kabupaten Tanah Datar. Program Studi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana IAIN Batusangkar. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana implementasi dan dampak dari fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah Covid-19 di mesjid, mushalla dan lapangan pada 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Lima Kaum dan Kecamatan Pariangan di Kabupaten Tanah Datar. Penelitian yang penulis lakukan ini adalah penelitian lapangan (Field Research) dan dengan metode kualitatif. Lokasi penelitian di Kabupaten Tanah Datar, khususnya di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Lima Kaum yang merupakan pusat kota Batusangkar dengan populasi masyarakat yang cukup tinggi dan beragam sehingga tampak keterwakilan Kabupaten Tanah Datar (Batusangkar) dan Kecamatan Pariangan yang merupakan kecamatan dengan posisi ke daerah (pinggir kota) sekaligus sebagai kecamatan dengan negeri terindah di dunia sehingga menjadi titik kunjungan dari berbagai daerah sehingga memungkinkan terjadinya kerumunan yang lebih besar. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa 1). Implementasi Fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 di Kabupaten Tanah Datar (Kecamatan Lima Kaum dan Pariangan) telah didukung dengan baik. Ada kepatuhan yang cukup tinggi dari masyarakat Tanah Datar pada umumnya. Kepatuhan itu tampak dari dukungan berbagai pihak dalam kepemerintahan. Namun, kepatuhan itu tampak di periode awal himbauan MUI dan pemerintah, yaitu sekitar bulan April, Mei, Juni dan Juli hingga awal ’Idul Adhha tahun 2020 lalu. Berselang berjalannya waktu, hari ini banyak jamaah yang kurang mengindahkan fatwa MUI ini lagi. 2). Dampak positif putusan MUI nomor 14 Tahun 2020 adalah a) Terciptanya pembiasaan hidup sehat. b) Hadirnya kebiasaan menjaga diri secara lebih baik. c) Membawa perubahan ke arah memperhatikan diri dan keluarga. d) Terhindar dari berbagai bahaya yang menghampiri. Dampak negatif putusan MUI nomor 14 Tahun 2020 adalah a) Merenggangnya ikatan persaudaraan sesama muslim. b) Sepinya mesjid dan mushalla c) Rumah ibadah terlihat sedikit agak kotor dan terbengkalai d) Pemanfaatan rumah ibadah tidak maksimal lagi