Wan

Effective Staffing

Otonomi Manajemen Sekolah

Analisis, Putusan hakim Pengadilan Agama kelas IB Batusangkar terhadap Perkara Isbat Nikah dalam persepektif Maqasid al-Syariah

ISWANDI, 2021, NIM, HKI1702061006 judul Tesis “ Analisis, Putusan hakim Pengadilan Agama kelas IB Batusangkar terhadap Perkara Isbat Nikah dalam persepektif Maqasid al-Syariah”. Program pascasarjana Hukum Kleuarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar. Pokok permasalahan Dalam tesis ini adalah Analisis Putusan Pengadilan Agama Kelas IB Batusangkar Terhadap Isbat Nikah dalam Perspektif Maqasid al-Syariah. Tujuan pembahasan ini untuk mengetahui, menguraikan dan menganalisis Putusan Pengadilan Agama Kelas IB Batusangkar Terhadap Isbat Nikah dalam Perspektif Maqasid al-Syariah. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian Yuridis normatif atau kepustakaan (Library riset). Untuk mendapatan data-data dari permasalahan yang diteliti. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang terdiri dari bahan primer, sekunder,dan tersier.Teknik pengumpulan bahan yang penulis gunakan adalah kegiatan mencari dan mencatat data yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan terkait dengan topik atau masalah yang akan atau sedang di teliti. Sedangkan Teknik Analisa bahan mencari, menghimpun dan mengklasifikasikan bahan, kemudian ditarik kesimpulan yang dianalisis dari kajian maqasid al-syariah. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan isbat nikah yang dilakukan oleh para pelaku di kabupaten Tanah datar dengan alasan untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap perkawinan yang telah dilaksanakan dan bisa mendapatkan akta nikah dari KUA untuk pengurusan kartu keluarga, akta kelahiran, persyaratan haji dan umrah serta berbagai keperluan admistrasi lainnya dalam pemerintahan. Sedangkan yang menjadi Alasan yuridis hakim mengabulkan permohonan para pemohon isbat nikah adalah dalil aqli dan naqli. Adapun dalil aqlinya berdasarkan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia, diantaranya. Pasal 49 ayat (1) huruf(a) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kembali dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan dubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat (1), pasal 4, pasal 7 ayat (3) huruf e dan ayat (4), pasal 8, Pasal 34-36 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (3) huruf e dan ayat (4), dan pasal 14. Sedangkan dalil naqlinya adalah al-Quran Surah al-Baqarah (2) ayat 282, hadis yang dieriwayatkan oleh Dar al-Qutni dan al-Baihaqi tentang wali dan saksi dalam pernikahahan, serta dilengkapi pendapat ulama tentang rukun nikah dalam kitab al-Fiqh ‘alaa al-Maadzhaahib al-Arbaah karangan Abd-Al-Rahman al-Jaziri, I’anah al-Thalibin, juz 2, Tuhfah, Juz 4. Berdasarkan tinjauan maqasid al-Syariah maka dampak positif keberadaan isbat adalah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan bagi warga negara untuk memenuhi hak-haknya dalam perkawinan. Jika dilihat dari lima aspek dalam maqasid maka sesungguhnya kehadiran isbat nikah ini untuk mewujudkan kelima aspek tersebut, yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sementara dampak negatifnya terlihat belum efektifnya Undang-undang yang sudah lama di undangkan berlaku. Disampingkan itu ditakutkan ini menjadi solusi bagi para pasangan untuk melakukan nikah tanpa dicatatkan karena nantinya berharap akan ada istbat nikah. Seharusnya untuk mencapai kemaslahatan isbat nikah diperketat dan pelaksanaan nikah di KUA dipermudah sehingga efektifitas dari aturan perkawinan dapat terlaksana dan kemaslahatan bagi warga negara dalam bidang perkawinan dapat terwujud. Karena inti dari maqasid al-syariah adalah terwujudnya tujuan dari hukum itu sendiri dimana dapat memelihara lima aspek yaitunya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Serta dapat terhindar dari segala kemudharatan.

15301600023

lulus

1902061006

lulus

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSETUJUAN NINIK MAMAK SEBAGAI SYARAT ADMINISTRASI PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) (Studi Kasus Nagari Simalidu, Kec. Koto Salak, Kab. Dharmasraya)

Irwansyah. NIM 1630201026 (2020). Judul Skripsi: “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSETUJUAN NINIK MAMAK SEBAGAI SYARAT ADMINISTRASI PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) (Studi Kasus Nagari Simalidu, Kec. Koto Salak, Kab. Dharmasraya)” Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar. Pokok permasalahan skripsi ini mengenai mekanisme persetujuan ninik mamak sebagai syarat administrasi perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) pada Nagari Simalidu, Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya. Tujuan pembahasan skripsi ini untuk mengetahui dan menganalisa mekanisme persetujuan ninik mamak, dampak dan sanksi bagi pasangan yang menikah tidak mendapatkan persetujuan ninik mamak, serta tinjauan hukum Islam terhadap kedudukan persetujuan ninik mamak sebagai syarat administrasi perkawinan di KUA pada Nagari Simalidu, Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya. Jenis penelitian ini adalah field research atau penelitian lapangan di Nagari Simalidu. Adapun pendekatan yang penulis lakukan adalah deskriptif kualitatif, sedangkan sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder, data primer didapatkan melalui wawancara dengan Ketua KUA Kecamatan Koto Salak, Kepala Wali Nagari Simalidu, perangkat adat Nagari Simalidu seperti: ninik mamak, alim ulama, dan cadiak pandai, sekaligus pasangan terkait yang menikah tanpa persetujuan ninik mamak, sedangkan data sekunder didapatkan melalui wawancara dengan orang tua pasangan terkait yang menikah tidak mendapatkan persetujuan ninik mamak, masyarakat Nagari Simalidu, serta data yang diambil dari dokumen KUA melalui wawancara dan rekaman, ataupun dokumentasi lainnya. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa, mekanisme pernikahan di Nagari Simalidu, Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya yaitu: pertama, perundingan pihak keluarga kepada mamak tungganai; kedua, manarantak tanggo; ketiga, duduk soqi; keempat, duduk basa; kelima, duduk nan tuo. Dampak bagi pasangan yang meninggalkan adat ini yaitu: pertama, pasangan melakukan nikah sirri; kedua, pindah dari kampung; ketiga, memindahkan nama calon yang hendak menikah dari KK orang tuanya ke KK keluarga lain. Adapun sanksi pasangan yang meninggalkan kebiasaan ini yaitu: pertama, dikucilkan dalam pergaulan adat masyarakat; kedua, dibuang jauh dari kampung; ketiga, membayar denda berupa satu ekor kambing serta kain putih 27 m (1 roll) atau diganti dengan uang berjumlah 3.500.000 rupiah yang dilakukan dengan duduk sidang bersama tokoh adat Nagari Simalidu. Pandangan hukum Islam terhadap kedudukan persetujuan ninik mamak sebagai syarat administrasi perkawinan di KUA, yaitu dipandang sebagai urf’ shahih yang tidak bertentangan al-Qur’an dan Hadits Nabi, karena sesuai dengan maqashid syari’ah yang membawa kemaslahatan dan menghindarkan kemudharatan di dunia maupun akhirat bagi masyarakat Nagari Simalidu yang juga termasuk pada tingkatan kebutuhan hajjiyah dalam pandangan fiqih.

1630101088

lulus

PENGARUH NON PERFORMING FINANCING (NPF), FINANCING TO DEPOSIT RATIO (FDR), DAN BEBAN OPERASIONAL PENDAPATAN OPERASIONAL (BOPO) TERHADAP RETURN ON ASSET (ROA) PADA PT. BANK BNI SYARIAH

ABSTRAK Laras Arnawansyah. NIM. 1730401076. Judul Skripsi “PENGARUH NON PERFORMING FINANCING (NPF), FINANCING TO DEPOSIT RATIO (FDR) dan BEBAN OPERASIONAL PENDAPATAN OPERASIONAL (BOPO) TERHADAP RETURN ON ASSET (ROA) PADA PT. BNI SYARIAH”. Jurusan Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Batusangkar, 2021. Pokok permasalahan dalam skripsi ini apakah Non Performing Financing (NPF), Financing To Deposit Ratio (FDR), Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh terhadap Return On Asset (ROA) pada PT. Bank BNI Syariah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Non Performing Financing (NPF) terhadap Return On Asset (ROA), untuk mengetahui pengaruh Financing To Deposit Ratio (FDR) terhadap Return On Asset (ROA), untuk mengetahui pengaruh Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Return On Asset (ROA), dan untuk mengetahui pengaruh Non Performing Financing (NPF), Financing To Deposit Ratio (FDR), dan Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) secara simultan terhadap Return On Asset (ROA) pada PT. Bank BNI Syariah. Jenis penelitian ini adalah menggunakan penelitian lapangan yang bersifat kuantitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi berupa laporan keuangan PT. BNI Syariah. Teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda dengan uji hipotesis yaitu uji T dan Uji F yang diolah menggunaka SPSS versi 2.6. Berdasarkan hasil penelitian menggunakan Uji T diperoleh bahwa NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap Return On Asset (ROA) pada PT BNI Syariah, FDR berpengaruh signifikan terhadap Return On Asset (ROA) pada PT. BNI Syariah, BOPO tidak berpengaruh signifikan terhadap Return On Asset (ROA) pada PT. BNI Syariah. Berdasarkan hasil penelitian menggunakan Uji F secara NPF, FDR dan BOPO berpengaruh signifikan terhadap Return On Asset (ROA) pada PT. BNI Syariah.

Strategi Pemasaran Jasa Pendidikan di SMP-IT Insan Cendekia Boarding school Payakumbuh

ABSTRAK DESI AFRIWANTI. NIM, 1630103011, Judul Skripsi: Strategi Pemasaran Jasa Pendidikan Di SMP-IT Insan Cendekia Boarding School Payakumbuh. Jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar,2021 Penelitian ini membahas tentang strategi pemasaran jasa pendidikan dalam mempromosikan sekolah di SMP-IT Insan Cendekia Boarding SchoolPayakumbuh. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimanastrategi pemasaran jasa pendidikan dalam mempromosikan sekolah di SMP-IT Insan Cendekia Boarding School Payakumbuh. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan strategi pemasaran jasa pendidikan dalam mempromosikan sekolah di SMP-IT Insan Cendekia Boarding School Payakumbuh Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif dan mengambil lokasi di di SMP-IT Insan Cendekia Boarding School Payakumbuh. Instrumen penelitian pada penelitian ini adalah berupa hand phone, buku catatan, pena dan pensil. Sedangkan buku catatan, pena dan pensil digunakan untuk mencatat informasi yang didapatkan dari informan. Sumber data dalam penelitian ini adalah Kepala Sekolah, Wakil Humas, dan Kaur TU , salah satu orang tua wali murid dan juga salah satu murid SMP-IT Insan Cendekia Boarding School Payakumbuh. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi serta teknik mengecek keabsahan data, peneliti menggunakan Triangulasi Sumber. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data dan penyajian data. Teknik penjaminan keabsahan data yang digunakan dalam penelian ini adalah trianggulasi dan menggunakan bahan referensi. Dari hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan, menunjukan bahwa strategi yang di gunakan oleh SMP-IT Insan Cendekia Boarding School Payakumbuh dalam mempromosikan sekolah yaitu sekolah berupaya memperkuat tim IT yang ada disekolah dan juga tim humas.dan mengunakan strategi bauran pemasaran(produk/produk,Price/harga,place/tempat,promotion/promosi,people/orang,proof/bukti fisik dan process/proses).Produk yang di pasarkan adalah program tahfiz,program berbahasa,Birrul Walidin dan ektrakurikuler Akademik, sedangkan harga di berikan kepada anak-anak yang berprestasi di sekolah dengan memberikan potongan harga mulai dari 50%, 70% bahkan 100% ,namun ada juga beasiswa yang dikhususkan bagi anak-anak yatim dan anak-anak yang kurang mampu Lokasi yang di utamakan adalah kenyamanan dan keamananan bagi para murid, sedangkan dari segi promosi melalui instagram, youtube, twitter, facebook, website, surat kabar.Fasilitas yang di sediakan sudah cukup lengkap.

Pengembangan Instrumen Penilaian Higher Order Thinking Skill (HOTS) pada Materi Ekosistem untuk Peserta Didik Kelas X di SMAN 2 Padang Panjang

Endri Kurniawan, NIM : 1630106008, Judul Skripsi : ”Pengembangan Instrumen Penilaian Higher Order Thinking Skill(HOTS) Pada Materi Ekosistem Untuk Peserta Didik Kelas X Di SMAN 2 Padang Panjang”, Jurusan Tadris Biologi, Fakulstas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2020. Pokokpermasalahan dalam penelitian ini adalah dalam proses pembelajaran biologikelas X di SMAN 2 Padang Panjang belum tersedia instrumen soal HOTS sehingga guru masih cenderung memberikan soal yang bertipe LOTS. Pada beberapa materi guru kesulitan mengembangkan soal HOTS karena harus mempertimbangkan kemampuan peserta didik dalam menjawab soal-soal HOTS. Tujuan dari penelitian ini untuk menghasilkan instrumen penilaian Higher Order Thinking Skill (HOTS) pada materi ekosistem untuk peserta didik kelas X SMAN 2 Padang Panjang yang valid. Jenis penelitian adalah penelitian pengembangan atau Research and Development (R&D). Model pengembangan penelitian yang digunakan adalah model pengembangan 4-D, yang terdiri atas empat tahap pengembangan, yaitu define, design, develop, dan disseminate. Pada penelitian ini proses pengembangan yang dilakukan hanya sampai pada tahap develop. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar validasi. Hasil validasi dari validator terhadap seluruh aspek yang dinilai disajikan dalam bentuk tabel dan kemudian akan dianalisis. Seacara keseluruhan instrumen penilaian yang dihasilkan sudah sesuai dengan langkah pengembangan pembuatan soal HOTS.Hasil dari analisis lembar validasi menunjukkan kriteria valid dengan presentase 85.545%.Hasil ini diperoleh dengan menganalisis lembar validasi yang telah di isi oleh validatoryang mencakup aspek materi, konstruksi, HOTS, bahasa dan budaya.

SISTEM INFORMASI GEOGRFIS SEKOLAH DI KABUPATEN TANAH DATAR BERBASIS WEB

ARI BUDIAWAN, NIM 1650401022 Judul Tugas Akhir : “Sistem Informasi Geografis Sekolah Di Kabupaten Tanah Datar Berbasis WEB” Program Diplpma III DIII Manajemen Informatika Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar. Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar terdapat permasalahan, ada beberapa jajaran sekolah yang sulit ditemukan lokasinya yaitu masyarakat wilayah kabupaten tanah datar selalu mempertimbangkan kualitas setiap sekolah, keunggulan, dan jarak tempuh dalam setiap wilayah. Selain itu jarak tempuh sekolah dengan rumah yang berjauhan menyebabkan ke khawatiran orang tua terhadap anaknya. Tujuan dari penelitian ini adalah merancang sebuah aplikasi pemetaan atau informasi geografis yang berbasis web mobile untuk membantu masyarakat dalam mencari informasi mengenai sekolah-sekolah yang ada di kabupaten tanah datar. Metodologi yang digunakan pada sistem ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan Teknik pengumpulan data, wawancara dan observasi ke langsung ke lapangan. Sistem ini menggunakan Bahasa pemograman PHP dan Database MySql. Sehingga dapat membantu mencari lokasi serta jarak tempuh dan kualitas sekolah terbaik. Untuk mengatasi permasalahan diatas penulis merancang suatu aplikasi GIS sekolah di kabupaten tanah datar berbasis web agar dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam informasi mengenai sekolah di kabupaten tanah datar.

Pengaruh Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Daya Beli Konsumen Barang Elektronik di Pasar Batusangkar

ABSTRAK YUDI IRAWAN, NIM 1630403126, judul skripsi “PENGARUH PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) TERHADAP DAYA BELI KONSUMEN BARANG ELEKTRONIK DI PASAR BATUSANGKAR”. Jurusan Ekonomi Syariah/Manajemen Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar 2020 Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah adanya peningkatan harga dan beban pajak yang dikenakan kepada konsumen pada saat melakukan pembelian barang elektronik, Secara tidak langsung konsumen atau masyarakat akan dikenakan pajak dalam setiap pembeliannya. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui pengaruh Pengenaan PPN terhadap daya beli konsumen barang elektronik di pasar Batusangkar. Penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) yang dilakukan di pasar Batusangkar pada toko elektronik dengan menggunakan pendekatan Deskriftif Kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen barang elektronik di pasar Batusangkar, pengambilan sampel dilakukan dengan teknik random sampling, jumlah sampel ditentukan sebanyak 50 orang dari jumlah polulasi sebanyak 100 orang. Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah dengan menggunakan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab hipotesis dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi linier sederhana. Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan maka diketahui bahwa adanya pengaruh pajak pertambahan nilai terhadap daya beli konsumen barang elektronik di pasar Batusangkar. Hal ini dibuktikan dengan koefisien korelasi antara Pajak Pertambahan Nilai dengan Daya Beli sebesar 0,812 yang bearti korelasi positif dan mempunyai hubungan yang sangat kuat, Artinya jika harga naik maka daya beli konsumen akan menurun mengakibatkan pajak yang dikenekan berupa PPN juga akan menurun. Dari hasil pengujian t (uji t) antara variabel PPN dengan daya beli menunjukkan nilai sebesar t hitung 9.624 > t tabel 1,677 (df=48), dengan nilai signifikan 0,000 yang lebih kecil dari taraf signifikasi 0,05 yang digunakan, koefisien regresi variabel PPN sebesar b=0,935 dengan konstanta sebesar 3,186, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis alternative (Ha) yang menyatakan bahwa pajak pertambahan nilai berpengaruh positif dan signifikan terhadap daya beli konsumen barang elektronik di pasar Batusangkar. Selanjutnya hasil penelitian juga menunjukan bahwa adanya pengaruh positif dan signifikan antara pajak pertambahan nilai terhadap daya beli konsumen barang elektronik di pasar Batusangkar sebesar 65,9%. Sisanya 34,1% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Kata kunci: Pajak Pertambahan Nilai, Daya Beli Konsumen

IMPLEMENTASI PERDA SUMATERA BARAT NO.16 TAHUN 2008 TENTANG TANAH ULAYAT DAN PEMANFAATANNYA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi kasus Nagari Saniang Baka Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok)

ABSTRAK DERMAWAN. NIM 1630201013, Judul Skripsi: “Implementasi Perda Sumatera Barat No.16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya Perspektif Hukum Islam (Studi kasus Nagari Saniang Baka Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok)”. Jurusan Ahwal Al-Syakshiyyah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar. Pokok permasalahan dalam Skripsi ini adalah penerapan Perda Sumatera Barat No.16 Tahun 2008 tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya dalam pelaksanaan Perda Sumatera Barat No.16 tahun 2008 dan faktor beralih fungsi ditinjau dari Hukum Islam. Dengan tujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pelaksanaan dalam penerapan Perda No.16 Tahun 2008 tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya terhadap tanah ulayat nagari dan faktor penyebab beralihnya ditinjau dari Hukum Islam. Metode penelitian (field research), di Nagari Saniang Baka, Kec. X Koto Singkarak, Kab. Solok. Adapun sumber data adalah data primer dan data sekunder. Sumber data primer melakukan wawancara dengan Wali Nagari Saniang Baka, Ketua Kerapatan Adat Nagari Saniang Baka, Sekretaris Kerapatan Adat Nagari Saniang Baka, Masyarkat Nagari Saniang Baka, Anggota UPTD KPHL Barisan Resort Solok. Data sekunder diambil dan diperoleh dari bahan pustaka dengan mencari data atau informasi berupa benda-benda tertulis seperti buku-buku, dokumen peraturan-peraturan yang terkait dengan penelitian. Hasil penelitian yang penulis peroleh adalah Perda Sumatera Barat No.16 tahun 2008 tentang tanah ulayat dan pemanfaaatannya masyarakat sudah menjalankan dan menerapkan aturan yang ada di dalam Perda dan bersosialisasi dengan ninik mamak di dalam nagari yang terkumpul dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan juga pihak pemerintahan wali nagari yang mengatur pemanfaatan mengelola tanah ulayat nagari yang berada di nagari Saniang Baka dengan tujuan untuk masyarakat adat di lingkungan nagari Saniang Baka, namun dengan kejadian persengketan dengan dinas kehutanan yang mengatakan tanah ulayat nagari Saniang Baka sebagai hutan lindung suaka margasatwa barisan melemahkan keberadaan Perda Sumatera Barat No.16 tahun 2008 tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya dan juga menghilangkan warisan dari leluhur masyarakat nagari Saniang Baka yang berada di Provinsi Sumatera Barat. Terdapat beberapa factor yang menghambat kedudukan dan fungsi tanah ulayat nagari adalah Pertama hukum adat sudah lebih dahulu menjadi kearifan lokal Kedua, dinas kehutanaan mengambil keputusan sendiri Ketiga, tidak adanya kesepakatan Keempat, tidak ada sosialisasi. Tinjauan hukum Islam terhadap kedudukan dan fungsi tanah ulayat nagari Saniang Baka memiliki banyak manfaat seperti bisa mengembangkan perekonomian masyarakat anak nagari, sebagai investasi jangka panjang untuk masyarakat nagari dan juga sebagai tempat untuk mengembangkan atau pembangunan inspastruktuk untuk kepentingan masyarakat nagari Saniang Baka menurut pandangan hukum Islam pada dasarnya adalah masuk kepada kategori yang baik masuk kepada Maslahah. Namun masyarakat nagari Saniang Baka mengelola lahan tanah ulayat nagari berupa hutan adat dengan cara menebang dan membakar merupakan terjadinya kerusakan terhadap kedudukan dan fungsi hutan yang merupakan ekosistem alam masuk kepada kategori yang tidak baik kategori yang seperti itu masuk kepada Mafsadah. Beralihnya kedudukan dan fungsi tanah ulayat nagari atau hutan adat sebagai hutan lindung suaka margasatwa barisan yang merupakan taman nasional maka akan berdampak baik bagi ekosistem alam yang berguna bagi kehidupan manusia tumbuhan dan makhluk hidup lainnya menurut pandangan hukum Islam pada dasarnya adalah masuk kepada kategori yang baik kategori yang seperti itu masuk kepada Maslahah.

Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan Oleh Jaksa Selaku Pengacara Negara (Studi Perkara No.62/Pdt.G/2019/PA.SWL)

ABSTRAK Jonni Iswanto, Nim 1630201029, judul skripsi “Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan Oleh Jaksa Selaku Pengacara Negara (Studi Perkara No 62/Pdt.G/2019/PA.SWL)”, Jurusan Ahwal al syakhshiyyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar Tahun Akademik 2020, jumlah halaman 78 lembar. Pokok permasalahan yang dibahas dalam Skripsi ini adalah Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan Oleh Jaksa Selaku Pengacara Negara ( Studi Perkara No 62/Pdt.G/2019/PA.SWL). Tujuan pembahasan ini untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan pembatalan perkawinan oleh Jaksa pada Pengadilan Agama Sawahlunto Kelas IIB yang telah terlebih dahulu diputuskan pada Pengadilan Negeri Sawahlunto No 42/Pid.B/2018/PN SWL dan pada tingkat Banding oleh Pengadilan Tinggi Padang, berdasarkan Putusan No 113/PID/2018/PT.PDG sebagai putusan a quo dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembatalan perkawinan tersebut, serta upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh jaksa dalam penaganan perkara No 62/Pdt.G/2019/PA.SWL. Jenis penelitian ini adalah field research atau penelitian lapangan pada Pengadilan Agama Sawahlunto Kelas IIB dan Kejaksaan Negeri Sawahlunto. Adapun pendekatan yang penulis lakukan adalah kualitatif deskriptif yang menggambarkan dan menjelaskan pelaksanaan pembatalan perkawinan oleh Jaksa selaku Pengacara Negara (Studi Perkara No 62/Pdt.G/2019/PA.SWL), teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi, sedangkan sumber data yang terdiri dari data primer dan sekunder, data primer didapatkan melalui wawancara dari Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto, Kepala Kejaksaan Negeri Sawahlunto, Jaksa Pengacara Negara adapun data sekunder ialah melaui Direktori Jendral Putusan Pengadilan Agama Sawahlunto kelas IIB, Recorder dan melalui dokumentasi lainya. Dari penelitian yang penulis lakukan dilapangan menunjukan bahwa : 1. Pelaksanaan pembatalan perkawinan oleh Jaksa No 62/Pdt.G/2019/PA.SWL menjadikan jaksa sebagai salah satu pihak yang berwenang dalam perkara yang ada, keseluruhan proses beracara telah sesuai dengan aturan yang mengatur, yang menjadi titik perbedaan dalam pelaksanaan ialah pada tahap mediasi yang ditiadakan, karna perkara yang telah diputuskan sebelumnya pada Pengadilan Negeri Sawahlunto serta Putusan Banding pada Pengadilan Tinggi Padang yang telah bersifat a quo. 2. Kendala yang dihadapi oleh jaksa dalam pengajuan permohonan pembatalan perkawinan Perkara No 62/Pdt.G/2019/PA.SWL, ialah dalam hal administrasi biaya perkara dan pelaksanaan eksekusi putusan majelis hakim. 3. Upaya yang dilaksanakan oleh Jaksa dalam menyikapi kendala-kendala yang ada, dengan tetap mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pengajuan anggaran pada Kejaksaan Tinggi Padang, guna hal menempatkan kepentingan bersama dalam penegakan hukum yang diprioritaskan dibandingkan dengan kepentingan induvidu, agar proses pelaksanaan perkara dapat terjalankan sebagaimana mestinya.

Pelaksanaan Fungsi Pendamping Masyarakat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Di Nagari Koto Besar Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya Perspektif Siyasah Dusturiyah

Muawanah. NIM 1630203039. Judul Skripsi: “Pelaksanaan Fungsi Pendamping Masyarakat Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Di Nagari Koto Besar Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya Perspektif Siyasah Dusturiyah” . jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana bentuk Pelaksanaan fungsi pendamping masyarakat desa dalam Penyelenggaraan Pemerintah desa di Nagari Koto Besar Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya dan bagaimana perspektif Siyasah Dusturiyah terhadap Pelaksanaan fungsi pendamping masyarakat desa. Tujuan pembahasan ini untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk Pelaksanaan fungsi pendamping masyarakat desa di Nagari Koto Besar Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya dan perspektif Siyasah Dusturiyah terhadap pelaksanaan Fungsi pendamping masyarakat desa. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan (field research). Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber data primer yaitu anggota pemerintah desa, Pendamping Masyarakat Desa, Pendamping Lokal Desa, tokoh masyarakat Nagari Koto Besar dan data sekunder yaitu buku-buku ilmiah, hsi peneitin, perundangr- undangan yang terkait dengan penelitian dan dokumen. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi. Setelah data tersebut diperoleh, selanjutnya data dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Untuk menjamin keabsahan data digunakan uji kredibilitas data yang dilakukan melalui triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi Pendamping Masyarakat Desa dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa di Nagari Koto Besar Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya meliputi beberapa pelaksanaan fungsi yaitu Asistensi, Pengorganisasian, Pengarahan dan Fasilitasi Desa terlebih dari fungsi asistensi pembangunan serta pembuatan LPJ pemerintahan Nagari setiap tahunnya Serta kurangnnya jadwal kunjungan kerja oleh pendamping masyarakat desa. Dalam bentuk pengorganisasian juga hanya mengembangkan dari organisasi yang ada namun tidak terjalankan dengan sebagaimana mestinnya seperti PKK, posyandu, karang taruna, adapun pengarahan yang dilakukan yakninnya dalam bentuk pembuatan laporan hasil kinerja tahunan nagari, namun dari bentuk format laporan yang diberikan oleh pendamping masyarakat desa ada ketidak singkronan bentuk format tersebut. adapun fasilitas desa yang belum terpenuhi unutk masyarakat ialah air pamsimas, dimana terkendala dikarenakan beban biaya cukup besar per-KK, sehingga belum dapat terjalankan. Namun semua itu dapat dilihat juga dari kurang adannya aspirasi masyarakat erhadap perkembagan Nagarinnya. Menurut fiqih siyasah pendamping masyarakat desa itu sebagai bagian dari pekerjaan Ulul Amri dalam menjembatani pekerjaan desa dengan perangkat pemerintah yang diatasnya. Hal ini untuk mempermudah urusan masyarakat, yang mana ada suatu kemaslahatan di dalamnnya. Maka hal ini prinsip Ahlulhalli wa‟a‟qd dapat diterima, namun terkait pendamping masyarakat desa di Nagari Koto Besar kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinnya belum menggambarkan/ belum mengantarkan usaha maksimal dalam mencapai kemaslahatan

implementasi metode bercerita dalam menanamkan nilai agama dan moral di PAUD Al Huffazh Payakumbuh

ABSTRAK SUDARWANI, NIM 1630109061, Judul Skripsi “ Implementasi Metode Bercerita Dalam Menanamkan Nilai Agama Dan Moral Di PAUD Al Huffazh Payakumbuh “Jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Batusangkar (IAIN) Batusangkar 2020 Penelitian ini memuat tujuan pokok yaitu Implementasi Metode Bercerita Dalam Menanamkan Nilai Agama dan Moral di PAUD Al Huffazh Payakumbuh. Meliputiperencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam metode bercerita yang diberikan di PAUD Al Huffazh Payakumbuh. Penelitian ini menggunakan Penelitian kualitatif dengan jenis penelitian fenomenalogi, kemudian penelitian menggunakan tekinik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. pada teknik analisis data, penelitian ini menggunakan langkah-langkah yaitu reduksi data, Analisis data, penyajian data dst. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode bercerita di PAUD Al Huffazh Payakumbuh di berikan dengan baik yang meliputi pada (1) Perencanaan, dalam perencanaan mencakup pada penyusunan silabus, pada penyusunan RPPH dan alokasi waktu. (2) Pelaksanaan, pada pelaksanaan akan mencakup pemberian SOP sebelum bercerita, mengatur tempat duduk, mempersiapkan alat peraga bercerita. (3) Evaluasi, dalam evaluasi metode bercerita meliputi tanya jawab, dan evaluasi pengamalan nilai agama dan moral sehari-hari. Kata kuci : metode bercerita, nilai agama dan moral, anak usia dini

Dampak Sistem Aplikasi E-COURT Di Pengadilan Agama Ditinjau Dari Hukum Acara Dan Hukum Islam

Ridwan Taufik. NIM 1630201047, Dampak Sistem Aplikasi E COURT di Pengadilan Agama Ditinjau Dari Hukum Acara Dan Hukum Islam. Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyyah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar. Pokok permasalahan Skiripsi ini adalah Dampak sistem aplikasi E COURT, baik itu dampak positif maupun dampak negatife dalam persidangan, dan tujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana Dampak positif penggunaan aplikasi E COURT dilihat dari prinsip Hukum Acara dan Hukum Islam dan Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana Dampak Negatif penggunaan aplikasi E COURT dilihat dari prinsip hukum acara dan hukum islam. Jenis penelitian ini adalah Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif atau penelitian kepustakaan (library research) adalah penelitian yang menggaji studi dokumen (mengkaji data yang ada) yakni menggunakan berbagai data baik data primer seperti buku-buku, UU, PERMA Nomor 1 Tahun 2019, yang berkaitan dengan proses beracara secara biasa maupun proses beracara secara elektronik (E COURT data skunder seperti Petunjuk Teknis Administrasi Peradilan, Berita Acara Persidangan, Jurnal ataupun tulisan-tulisan lain yag berkaitan dengan permasalahan yangpenulis teliti. dari beberapa buku Peradilan Agama, dokumen yang berhubungan dengan E-COURT, karya ilmiah dan buku yang berkaitan dengan penelitian. Dampak yang ditimbulkan dengan menggunakan aplikasi E COURT berdampak positif dan juga berdampak negatif, dampak positinya dengan menggunakan aplikasi E COURT dapat memangkas waktu persidangan, maksudnya jika menggunakan aplikasi E COURT persidangan lebih singkat, kemudian jika menggunakan aplikasi ini dalam persidangan biaya yang dikeluarkan lebih sedikit dibangdingkan dengan beracara secara biasa, dengan demikian beracara menggunkan aplikasi E COURT ini sudah sesuai dengan azas sederhana, cepat dan biaya ringan. Sedangkan dampak negative yang ditimbulkan dengan menggunakan apli kasi E COURT adalah Tidak adanya kesempatan bagi penggugat ataupun Advokad untuk melakukan perubahan terhadap gugatan, jawaban, replik, dan duplik yang sudah di upload kedalam aplikasi E COURT . Sehingga perlu kehati-hatian sebelum melakukan upload berkas-berkas tersebut. Penggugat, tergugat ataupun Advokad tidak dapat melakukan perubahan, menambah ataupun mengurangi berkas-berkas yang telah diupload tersebut Pandangan hukum Islam dalam masalah peradilan tentu Islam menganjurkan peradilan yang adil dan tidak memang dan suku bangsa, didalam agama Islam tiga poin penting yang harus ada dalam peradilan Islam, diantaranya: pertama selalu menegakkan keadilan, sebab dalam hal menegakkan keadilan merupakan kewajiban bagi orang yang beriman. Kedua, setiap mukmin apabila menjadi saksi karena allah dengan sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya. Ketiga manusia dilarang mengikuti hawa nafsu serta menyelewengkan kebenaran. Sesuai dengan firman allah yang artinya: “ wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu, jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya, maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimspang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. an-Nisa: 135).

Sistem Informasi Bangunan Prakontruksi Berbasis Web ( Studi Kasus CV.NEPOS)

ABSTRAK Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan pada cv.nepos penulis menemukan permasalahan yaitu proses pemesanan, dimana prosesnya masih menggunakan metode manual, sehingga banyak ditemukan kesalahan dan penyimpanan data yang belum memakai database. Dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis menggunakan metode penelitian lapangan(Field Research), untuk mendapatkan data dan permasalahan yang sedang dialami oleh pihak perusahaan. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah Wawancara. Dalam penulisan tugas akhir ini alat bantu yang penulis gunakan mulai dari rancangan global sampai rancangan terperinci yang terdiri dari: Unifield Modeling Language (UML),Desain input, Desain Output dan Desain file. Dengan pemanfaatan sistem informasi ini diharapkan dapat membantu proses pemesanan dengan cepat sehingga diharapkan dapat mengganti cara yang lama dengan cara yang baru yaitu dengan sistem yang terkomputerisasi dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP.

TINJAUAN YURIDIS SENGKETA PEMBERHENTIAN H. ERISMAN, S.E SELAKU KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA PADANG OLEH GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT BERDASARKAN PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

ABSTRAK Hendra Gunawan, NIM 14 208 009 judul SKRIPSI: “TINJAUAN YURIDIS SENGKETA PEMBERHENTIAN H. ERISMAN, S.E SELAKU KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA PADANG OLEH GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT BERDASARKAN PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH”. Program sarjana jurusan hukum tata negara institut agama islam negeri (IAIN) batusangkar. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah sengketa pemberhentian H. Erisman, S.E selaku ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang oleh Gubernur Provinsi Sumatera Barat ditinjau dari perspektif siyasah dusturiyah. Tujuan pembahasan ini adalah untuk: 1) Mengetahui dan menjelaskan kronologis hukum pemberhentian H. Erisman, S.E selaku ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang oleh Gubernur Provinsi Sumatera Barat; 2) Mengtahui aspek formal dan aspek materil sengketa pemberhentian H. Erisman, S.E selaku ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang oleh Gubernur Provinsi Sumatera Barat di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang; 3) Mengetahui dan menjelaskan pandangan siyasah dusturiyah terhadap sengketa pemberhentian H. Erisman, S.E selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang oleh Gubernur Provinsi Sumatera Barat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian lapangan (field research) yang dilakukan di kantor Pengadilan Tata Usaha Padang dan penelitian kepustakaan (library reaserch) yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi melalui literatur kepustakaan seperti buku, karya ilmiah, jurnal, dokumen, Undang-Undang dan lain-lain. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah wawancara dan studi dokumentasi. Pengolahan data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Dari penelitian yang penulis lakukan di lapangan dan studi kepustakaan dapat disimpulkan bahwa Aspek formal sengketa pemberhentian H. Erisman, S.E selaku ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang oleh Gubernur Provinsi Sumatera Barat terdiri dari: 1) kewenangan pengadilan , gugatan yang diajukan oleh penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang telah sesuai dengan aturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Padang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili objek sengketa perkara aquo tersebut; 2) tenggang waktu pengajuan gugatan, objek perkara a quo diterbitkan tanggal 14 Juni 2017 dan penggugat mengetahui objek sengketa tersebut terbit pada hari Senin tanggal 3 Juli 2017 maka secara yuridis formil objek sengketa tersebut dihitung semenjak penggugat menerima surat tersebut sehingga dengan demikian gugatan penggugat ajukan pada tanggal 4 Juli 2017 masih dalam tenggang waktu; 3) kepentingan dan kerugian penggugat, kepentingan tergugat ialah secara konkrit jelas penggugat sebagaimana yang dimaksud dalam objek sengketa, jelas alamat dan hal yan dituju, serta menimbulkan akibat hukum. Kerugian penggugat ialah: a) Penggugat berhenti menjadi Ketua dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD Kota Padang, sehingga hilangnya posisi penggugat sebagai pimpinan DPRD Kota Padang yang diamanatkan kepada penggugat; b) Penggugat dianggap sebagai wakil rakyat yang tidak amanah sehingga penggugat mengalami kerugian berupa hilangnya kepercayaan masyarakat diwilayah/daerah pemilihan penggugat. Aspek materil sengketa pemberhentian H. Erisman, S.E selaku ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang oleh Gubernur Provinsi Sumatera adalah Kewenangan Gubernur dalam sengketa pemberhentian H. Erisman S.E hanyalah semata-mata melaksanakan administrasi pemerintahan yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Pasal 44 Ayat 2 Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, jika prosedur telah dilalui dan segala persyaratan telah terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku, dan Gubernur bukanlah dalam kapasitas membuat kebijakan (diskresi). meskipun gubernur memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek gugatan akan tetapi gubernur kurang teliti dalam memeriksa prosedur yang dilalui dalam pemberhentian pimpinan DPRD Kota Padang, adapun mengenai prosedur diterbitkannya objek gugatan tersebut terdapat adanya kekeliruan seperti keselahan dalam pengetikan tanggal dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berarti tidak sesuai dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik (AAUPB). Pandangan siyasah dusturiyah terhadap sengketa pemberhentian H. Erisman, S.E selaku ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang oleh Gubernur Provinsi Sumatera Barat berdasarkan bukti-bukti yang ada dipersidangan telah bertentangan dengan syariat atau ajaran hukum islam, diantaranya yaitu: melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik, yaitu tidak adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemerintahan dan tidak adanya keadilan tata usaha/administrasi Negara, serta tidak adanya musyawarah dalam mengambil suatu kebijkan oleh satu institusi.

ANALISIS PEMBIAYAAN MURABAHAH MENGGUNAKAN ASPEK 5C DI PT. LKMS BMT AL MABRUK

Muhammad Ridhwan, NIM. 15301100089. Judul Skripsi “ANALISIS PEMBIAYAAN MURABAHAH DENGAN MENGGUNAKAN ASPEK 5C DI PT. LKMS BMT AL MABRUK”. Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar. Pokok permasalahan dalam Skripsi ini adalah jumlah nasabah setiap tahunnya mengalami kenaikan namun masih terjadi pembiayaan murabahah yang macet. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pembiayaan murabahah dengan menggunakan aspek 5C di PT. LKMS BMT Al Mabruk. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan (field research) yang bersifat Deskriptif Kualitatif, penelitian ini dilaukan di PT. LKMS BMT Al Mabruk Batusangkar yaitu melakukan wawancara langsung dengan direktur PT. LKMS BMT Al Mabruk Batusangkar dan mengumpulkan dokumentasi-dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian yang penulis lakukan di lapangan dapat disimpulkan bahwa PT. LKMS BMT Al mabruk telah menerapkan prinsip 5C dalam melakukan analisis terhadap calon nasabah pembiayaan murabahah, dimana kesemua aspek 5C dianalisis dari calon nasabah pembiayaan, dan dari kesemua aspek 5C ada beberapa yang sangat ditekankan oleh BMT dalam menganalisisnya yaitu character, capacity dan collateral, karena dari ketiga aspek ini sangat mempengaruhi terhadap pembiayaan yang akan diberikan oleh BMT al Mabruk kepada calon nasabah pembiayaan.