Abstrak
Pokok masalah dalam penelitian ini adalah adanya mekanisme pelaksanaan akad kerja sama kolam pancing dengan kesepakatan bagi hasil di Nagari Pagaruyung, Lima Kaum, Rambatan, dan Tabek, serta apa dampak yang terjadi dalam pelaksanaan bagi hasil pada usaha kolam pancing antara pemilik dan pengelola di Nagari tersebut. Berdasarkan pokok masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis mekanisme pelaksanaan akad kerja sama usaha kolam pancing dengan sistem bagi hasil serta mengkaji dampak yang timbul dari pelaksanaan kerja sama tersebut antara pemilik dan pengelola dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan metode deskriptif kualitatif dan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi kepada pemilik kolam ikan, pengelola, niniak mamak, dan tokoh masyarakat yang mengetahui praktik kerja sama kolam pancing di Nagari Pagaruyung, Lima Kaum, Rambatan, dan Tabek. Data dianalisis dengan mengaitkan praktik di lapangan dengan teori akad, syirkah, hukum perjanjian, sistem bagi hasil, wanprestasi, serta Hukum Ekonomi Syariah. Data primer diperoleh dari hasil wawancara, sedangkan Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan literatur lain yang relevan dengan penelitian pada kolam pancing yang dilakukan peneliti.Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik kerja sama pengelolaan kolam pancing di Nagari Pagaruyung, Lima Kaum, Rambatan dan Tabek pada dasarnya telah memenuhi unsur-unsur dasar akad, yaitu adanya para pihak, objek kerja sama, dan kesepakatan pembagian hasil. Praktik tersebut memiliki karakteristik yang mendekati akad syirkah i‟nan karena adanya kontribusi modal dari pemilik dan kontribusi tenaga dari pengelola. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kelemahan, seperti tidak adanya perjanjian tertulis, ketidakjelasan mekanisme pembagian risiko, lemahnya transparansi, serta adanya ketidakseimbangan posisi tawar antara pemilik dan pengelola. Dampak pelaksanaan sistem bagi hasil ini secara umum mampu memberikan manfaat ekonomi dan menunjang keberlangsungan usaha, namun juga berpotensi menimbulkan wanprestasi, pemotongan hasil secara sepihak, dan sengketa akibat lemahnya kepastian hukum. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah dan mediasi oleh niniak mamak berdasarkan mekanisme adat yang dinilai efektif dalam menjaga hubungan sosial, meskipun belum memiliki kekuatan hukum formal yang kuat. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan sistem akad melalui pencatatan perjanjian secara tertulis, peningkatan transparansi, dan penguatan prinsip keadilan agar praktik bagi hasil lebih sesuai dengan prinsipprinsip Hukum Ekonomi Syariah.