Abstrak
Fiero Wazir Ahmad. Az, NIM. 2130203030 dengan Judul: “Pergantian Antar Waktu Anggota Bamus Nagari Air Bangis: Tinjauan Hukum Tata Negara Dan Fiqh Siyasah”.Program mengatur mekanisme dan batas waktu penggantian anggota BAMUS Nagari yang berhenti antar waktu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan statute approach (pendekatan perundang-undangan) serta menggunakan tipologi kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis. Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah menggunakan sumber data primer dan Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar. Penelitian ini membahas pelaksanaan Pergantian antar Waktu (PAW) anggota Badan Musyawarah Nagari (BAMUS) di Nagari Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat, ditinjau dari perspektif Hukum Tata Negara dan Fiqh Siyasah. Fokus penelitian ini adalah implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018, khususnya Pasal 50 yang sumber data sekunder. Sumber data primer yang digunakan yaitu Wali Nagari, Sekretaris Nagari, serta ketua dan anggota Bamus. Sedangkan sumber data sekunder yaitu Peraturan Daerah Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari. Hasil penelitian terdapat keterlambatan pengusulan calon pengganti oleh Wali Nagari kepada Bupati melalui Camat, sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya keterwakilan wilayah dan unsur masyarakat dalam struktur BAMUS. Kendala utama yang dihadapi meliputi kurangnya pemahaman aparatur nagari terhadap regulasi, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta faktor administratif. Ditinjau dari Hukum Tata Negara, kondisi tersebut mencerminkan belum optimalnya prinsip kepastian hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik. Sementara itu, dalam perspektif Fiqh Siyasah, keterlambatan PAW bertentangan dengan prinsip kemaslahatan, keadilan, dan amanah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dan kepatuhan terhadap regulasi guna menjamin keberlangsungan fungsi BAMUS sebagai lembaga perwakilan masyarakat Nagari.