Abstrak
Tiara Sabrina Rahmad, NIM 2030203083, Judul Skripsi: “Kesejahteraan Lanjut Usia Terlantar : Studi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial” Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar Tahun 2024. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana bentuk tanggung jawab pemerintah daerah terhadap lanjut usia terlantar dan apa saja upaya pemerintah daerah terhadap lanjut usia terlantar yang kesejahteraan sosialnya masih belum terpenuhi di Kabupaten Tanah Datar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui bentuk tanggung jawab pemerintah daerah terhadap lanjut usia terlantar dan upaya pemerintah daerah terhadap lanjut usia terlantar yang kesejahteraan sosialnya masih belum terpenuhi di Kabupaten Tanah Datar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 ditinjau dari segi Fiqh Siyasah Dusturiyah. Jenis Penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar dan lanjut usia terlantar. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik pengolahan data mengunakan empat cara yaitu, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau vertifikasi. Dalam penelitian ini teknik penjaminan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah terhadap kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud meliputi Rehabilitasi Sosial yang ditujukan kepada seseorang yang mengalami disfungsi sosial termasuk lanjut usia terlantar. Bentuk kedua dari tanggung jawab Pemerintah Daerah adalah Jaminan Sosial yang diberikan dalam bentuk bantuan langsung berkelanjutan dengan pemberian uang tunai atau pelayanan didalam panti sosial. Upaya Pemerintah Daerah terhadap lansia terlantar yang kesejahteraan sosialnya masih belum terpenuhi di Kabupaten Tanah Datar berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yaitu mencarikan sumber pendanaan yang lain, melakukan pendataan secara berkala, melibatkan partisipasi masyarakat, serta melakukan koordinasi, pembinaan dan pengawasan terkhusus lanjut usia terlantar. Terkait bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah terhadap pemenuhan kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar di Kabupaten Tanah Datar sudah sesuai dan sejalan dengan konsep siyasah tasyri‟iyah karena dengan adanya pembentukan Peraturan Daerah. Dilihat secara keseluruhan apa yang sudah dituangkan dan dijalankan didalam Perda oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Tanah Datar sudah sesuai dengan konsep siyasah tanfidziyah walaupun masih ditemukan beberapa kendala.