Abstrak
MUHAMMAD HERFIN, NIM 2130202035. Studi Analisis Terhadap Praktik Perbedaan Penetapan Harga dalam Jual Beli Kelapa di Pasar Tradisional Duo Koto Kabupaten Pasaman Perspektif Fiqh Muamalah. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik perbedaan penetapan harga dalam jual beli kelapa di Pasar Tradisional Duo Koto Kabupaten Pasaman. Perbedaan harga terjadi antara pedagang besar, pedagang kecil, pedagang tertentu, dan konsumen, sementara barang yang diperjualbelikan pada kondisi tertentu memiliki kualitas yang relatif sama. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya persaingan harga yang tidak seimbang dan berpotensi merugikan pedagang kecil. Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis jenis, ukuran, kriteria buah kelapa yang diperjualbelikan, mekanisme penetapan harga kelapa, serta faktorfaktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan penetapan harga dalam jual beli kelapa di Pasar Tradisional Duo Koto Kabupaten Pasaman, kemudian menganalisisnya berdasarkan perspektif fiqh muamalah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan 3 orang pedagang besar, 4 orang pedagang kecil, dan 6 orang pembeli. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi terstruktur, sedangkan analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran dan kriteria buah kelapa di Pasar Tradisional Duo Koto belum memiliki standar tertulis yang seragam dan lebih banyak ditentukan berdasarkan kebiasaan serta pengalaman pedagang. Secara umum, kelapa yang diperjualbelikan merupakan kelapa tua yang layak dikonsumsi dan dapat menghasilkan santan. Mekanisme penetapan harga dilakukan secara fleksibel melalui tawar-menawar dan dipengaruhi oleh harga modal, jumlah pembelian, status pembeli, kondisi persaingan, serta ketersediaan kelapa di pasar. Faktor utama yang menyebabkan terjadinya perbedaan penetapan harga meliputi kelangkaan kelapa, dominasi pedagang besar, ketidaktahuan pembeli dan pedagang kecil terhadap harga, tidak adanya standar harga, serta orientasi keuntungan jangka pendek. Praktik perbedaan harga yang tidak transparan dan berpotensi merugikan salah satu pihak tidak sejalan dengan prinsip keadilan, kejujuran, kerelaan(an-tarāḍin), dan larangan gharar dalam fiqh muamalah. Jual beli kelapa secara umum masih dapat dikategorikan sah selama harga dan objek transaksi diketahui serta disepakati para pihak. Sehingga diperlukan peningkatan transparansi dalam penetapan harga dan penyampaian informasi mengenai kualitas kelapa agar tercipta transaksi yang adil, saling ridha, dan memberikan kemaslahatan bagi seluruh pihak.