Abstrak
ABSTRAK AFRILLA ASHIVA. NIM 1630203003. Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Tata Negara Islam Terhadap Pasal 34 Undang-undang Dasar 1945 tentang Fakir Miskin dan Anak Terlantar. Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar tahun akademik 2020. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi fokus penelitian adalah bagaimana tinjauan Hukum Tata Negara Islam terhadap Pasal 34 Undang-undang Dasar 1945 tentang Fakir Miskin dan Anak Terlantar. Tujuan dalam penulisan ini adalah untuk menjelaskan, menganalisis bagaimana pengaturan terhadap fakir miskin dan anak terlantar menurut konstitusi Indonesia, serta bagaimana Pengaturan Tentang Fakir Miskin dan Anak Terlantar menurut Hukum Tata Negara Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif teori yang dipakai adalah teori kesejahteraan sosial, hak dan kewajiban negara dan warga negara dalam Hukum Tata Negara Islam. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan ini dapat disimpulkan bahwa, konstitusi Indonesia telah mengatur secara rinci bagaimana agar fakir miskin dan anak terlantar dapat terpenuhi hak-haknya. Sesuai dengan amanat negara untuk itu konstitusi mengatur dalam Undang-undang Dasar 1945 pada Pasal 34. Untuk menjalankan pengaturan tersebut maka dibentuklah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan fakir miskin dan anak terlantar. Seperti Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin, Undang-undang 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Secara konstitusi Indonesia telah mengatur melalui peraturan-peraturan yang ada. Begitupun Islam, Islam juga menjamin dan memelihara hak-hak dari fakir miskin dan anak terlantar. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya ayat-ayat Al-Quran dan hadist yang mengatur tentang fakir miskin dan anak terlantar. Seperti Q.S At-Taubah ayat 60, Q.S Ar-rum ayat 38, Q.S An-nisa’ ayat 135, Q.S Al-An’a, ayat 52 serta hadist dari Ibnu Hibban. Dari seluruh penjabaran di atas apabila di tinjau dari Hukum Tata Negara Islam baik secara konstitusi Indonesia maupun aturan dalam Islam keduanya sudah sejalan sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan prinsip-prinsip yang ada dalam Islam.