Abstrak
Suci Mastura NIM 1730203071, Judul Skripsi : “HAK DEMONSTRASI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1998 TENTANG KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PADANG MENURUT HUKUM TATA NEGARA ISLAM” Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar Tahun Akademik 2021. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah mengkaji hak demonstrasi yang terdapat dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum di wilayah hukum Polresta Padang menurut hukum tata negara Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan demonstrasi yang terdapat dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum di wilayah hukum Polresta Padang menurut hukum tata negara Islam Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian sosiologis empiris yaitu dengan menggunakan metode wawancara. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer, yaitu : wawancara dengan pihak Kalporesta Padang atau Pejabat Kepolisian Republik Indonesia dalam wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Padang. Sedangkan sumber data sekunder buku, jurnal yang membahas hak kebebasan berpendapat di muka umum, internet, yang berkaitan dengan hak demonstrasi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum di wilayah hukum Polresta Padang menurut hukum tata negara Islam. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan membaca, mengutip buku, meneliti, dan mempelajari dokumen, berita di internet, dan undang-undang terkait kebebasan berpendapat dengan cara demonstrasi. Sedangkan teknik analisa data adalah dengan deskriptif analisis, Teknik penjaminan keabsahan data dengan menggunakan metode triangulasi sumber data. Hasil penelitian diperoleh bahwa Polresta Padang sangat mendukung pemenuhan terhadap hak asasi manusia khususnya kemerdekaan menyampaikan pendapat dengan demonstrasi. Namun demo tersebut harus dilakukan dengan cara memenuhi segala peraturan dan SOP yang telah ditetapkan. Tetapi demonstrasi Revisi UU KPK yang terjadi di Kota Padang yang dilakukan para demonstran tidak memiliki surat izin dan bersifat anarkis. Sehingga pihak Polresta melakukan penangkapan terhadap para demonstran dan ditindaklanjuti oleh pihak Polda Padang dikarenakan tidak memiliki izin dan demo dilakukan dengan cara anarkis dan merusak fasilitas publik. Selanjutnya hukum tata negara Islam memperbolehkan kebebasan berpendapat dengan alasan tetap dengan adab yang baik dan tujuan amar makruf nahi mungkar tanpa mendatangkan kemudaratan.