Lewati ke konten utama
Beranda / Hasil pencarian

Hasil pencarian

Jelajahi seluruh publikasi yang tersedia.

1.811 hasil
DaftarKartu
BookOpen AccessMetadata saja

Corporate Reputation and the News Media

2010•Koleksi Perpustakaan

This volume examines agenda-setting theory as it applies to the news media’s influence on corporate reputation. It presents interdisciplinary, international, and empirical investigations examining the relationship between corporate reputation and the news media throughout the world. Providing coverage of more than twenty-five countries, contributors write about their local media and business communities, representing developed, emerging, and frontier markets – including Argentina, Brazil, Chile, China, Germany, Greece, Japan, Nigeria, Spain, and Turkey, among others. The chapters present primary and secondary research on various geo-political issues, the nature of the news media, the practice of public relations, and the role of public relations agencies in each of the various countries. Each chapter is structured to consider two to three hypotheses in the country under discussion, including: the impact of media visibility on organizational prominence, top-of-mind awareness and brand-name recognition the impact of media favorability on the public’s organizational images of these firms how media coverage of specific public issues and news topics relates to the associations people form of specific firms. Contributors contextualize their findings in light of the geopolitical environment of their home countries, the nature of their media systems, and the relationship between business and the news media within their countries’ borders. Incorporating scholarship from a broad range of disciplines, including advertising, strategic management, business, political communication, and sociology, this volume has much to offer scholars and students examining business and the news media.

3 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail
BookOpen AccessMetadata saja

Editorials and the Power of Media

2010•Koleksi Perpustakaan

Editorials define at a given time how media construct their socio-cultural environment and where they position themselves in it. In this sense, they are snapshots of media socio-cultural identities whose study is crucial for the understanding of media actions and interactions on the political stage. This book contributes to the study of media roles in politics with a methodological “discursive communication identity framework” and its application to a corpus of editorials. This allows for the definition of editorials as a genre, and it reveals that, thanks to a very adroit interweaving of their socio-cultural identities, news media can play a much more active role on the political stage than studies on framing and agenda setting have hitherto shown. The place of media in political communication models might therefore need to be reviewed. This book is intended for all those interested in media and politics whatever their academic specializations.

4 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail
BookOpen AccessMetadata saja

ASAS-ASAS NEGARA HUKUM MODERN dalam ISLAM ; Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan

2010•Koleksi Perpustakaan

dalam buku ini penulis melihat Islam dan praktik ketatanegaraan semestinya melibatkan pendekatan interdisipliner, karena Islam itu sendiri bersifat multi-dimensi. Islam tidak hanya bersemayam diranah doktrinal semata, tetapi juga didalam praktiknya ditengah-tengah masyarakat. Jelasnya Islam mencakup keseluruhan hidup sendiri. Karena itulah dalam buku ini penulis mencoba menggunakan berbagai pendekatan mulai dari pendekatan normatif yuridis, sosiologis, historis hingga komparatif, untuk melihat Islam dan praktik ketatanegaraan Negara Madinah, kemudian diperhadapkan dengan asas-asas negara hukum modern; Apakah benar Islam memiliki konsep ketatanegaraan Modern, baik secara konseptual maupun praktiknya di dalam masyarakat negara Madinah? Masalah inilah yang coba ditelusuri oleh penulis untuk meng-counter anggapan sebagian orientalis di atas. Menurut penelusuran penulis, Islam telah lebih dahulu mempraktikan asas-asas negara hukum modern jauh sebelum Barat cuap-cuap soal demokrasi, konstitusionalisme, HAM, pluralisme, kekuasaan kehakiman yang netral dan tak berpihak. Maka, negara Madinah sah disebut sebagai negara modern/negara kesejahteraan serta memiliki karakteristik untuk disebut sebagai negara republik.

4 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail
BookOpen AccessMetadata saja

The Unfinished Game

2010•Koleksi Perpustakaan

Examines a letter written by Blaise Pascal to Pierre de Fermat in 1654 that speaks of probability and numerical values that have had an impact on the modern world with regard to calculating insurance rates, the housing markets, and car safety.

4 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail
BookOpen AccessMetadata saja

Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia (Implementasi dan Aspek Hukum)

2010•Koleksi Perpustakaan

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, sistem perbankan nasional Indonesia telah mengenalkan dual banking system, di mana lembaga perbankan dapat menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau tanpa bunga di samping menjalankan kegiatan usaha secara konvensional (berdasarkan sistem bunga). Di bawah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, dual banking system tersebut dilaksanakan oleh bank umum dan bank perkreditan rakyat. Pada waktu itu di bawah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 masih belum diperkenalkan istilah "bank syariah" atau "perbankan syariah" seperti saat ini, tetapi menggunakan istilah "bank berdasarkan prinsip bagi hasil" sebagai padanan istilah dari "bank Islam". Kini melalui perubahan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 secara tegas diperkenalkan istilah "bank berdasarkan prinsip syariah", "bank syariah", atau "perbankan syariah" yang dapat dipraktikkan, baik oleh bank umum maupun bank perkreditan rakyat. Dalam perubahan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 diberikan kemungkinan kepada bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional untuk membuka kantor bank tersendiri, yang dapat melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Jika dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 telah "melegitimasi sistem islamic windows bagi bank umum konvensional. Sebaliknya, bagi bank umum syariah tidak diberikan "keleluasaan" seperti halnya bank umum konvensional yang dapat pula melakukan praktik sistem islamic window secara berdampingan dengan praktik perbankan konvensional. Dengan diperkenalkannya perbankan nasional berdasarkan sistem islamic window, maka diharapkan secara bertahap industri perbankan nasional dapat membuka, mengubah, dan meningkatkan status kantor bank konvensionalnya dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Buku persembahan penerbit PT CITRA ADITYA BAKTI

5 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail