ThesisOpen AccessPDF tersedia
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK MAR’ATUN FADHILA NIM. 1830202033. Judul Skripsi “Kerjasama Paroan Sawah Menurut Pandangan Ulama Malikiyah Dan Syafi’iyah”. Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar Tahun 2025. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana terkait hasil dan bibit pada kerjasama paroan sawah menurut pandangan ulama ulama Malikiyah dan Syafi’iyah. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (Library Research) dengan menggunakan bahan bahan yang penulis dapatkan adalah bersumber dari bahan primer yaitu buku buku dan bahan sekunder melalui jurnal jurnal karya tulis ilmiah dan literatur yang terkait serta penulis juga menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu memahami lebih dalam cara mengumpulkan data melalui analisis dan menganalisa bahan yang akan dijadikan referensi, kemudian dikaitkan dengan proses pengambilan Kesimpulan (deduktif). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kerjasama paroan sawah merupakan bentuk akad Kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap, Dimana hasil panen dibagi sesuai kesepakatan. Mazhab Maliki memperbolehkan Muzara’ah dengan syarat pembagian hasil dilakukan secara jelas dan adil, serta tidak menimbulkan gharar. Sementara itu, Mazhab Syafi’I pada dasarnya melarang akad muzara’ah, karena mengandung unsur ketidakpastian kecuali dalam bentuk akad sewa lahan yang lebih jelas. Keduanya sama- sama menekankan prinsip keadilan dan keterbukaan dalam Kerjasama pertanian, sehingga dapat dipraktikkan Masyarakat dengan berlandaskan prinsip syariah, sepanjang memenuhi syarat kejelasan akad dan pembagian hasil yang adil.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Syukri Yusril, NIM 2130302058, SKRIPSI “Retorika Dalam Berdakwah Di Platform Youtube Oleh Ustadz Syafiq Riza Basalamah”. Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar, Batusangkar 2025, 91 Halaman. Perkembangan teknologi digital telah mengubah lanskap dakwah Islam kontemporer. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi retorika Ustadz Syafiq Riza Basalamah dalam berdakwah melalui platform YouTube. Fokus penelitian adalah penerapan prinsip-prinsip retorika klasik dalam konteks media digital dan efektivitasnya dalam menyampaikan pesan dakwah. Penelitian menggunakan metode analisis konten kualitatif dengan pendekatan analisis konten. Data diperoleh dari video dakwah di channel YouTube resmi dalam periode tiga bulan. Analisis menggunakan teori retorika Aristoteles meliputi ethos (kredibilitas), pathos (emosi), dan logos (logika). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ustadz Syafiq Riza Basalamah menerapkan strategi retorika yang efektif. Aspek ethos dibangun melalui keilmuan mendalam dan rujukan Al-Quran serta Hadits shahih. Aspek pathos ditunjukkan melalui bahasa yang mudah dipahami dan storytelling menarik. Aspek logos tercermin dalam argumentasi logis dan sistematika terstruktur. Penelitian menemukan bahwa adaptasi dakwah ke platform digital memerlukan strategi khusus seperti thumbnail menarik, judul yang tepat, durasi optimal, dan interaksi dengan audiens. Konsistensi upload dan pemahaman algoritma YouTube menjadi faktor penting dalam memperluas jangkauan dakwah. Implikasi penelitian adalah pentingnya literasi digital bagi da’i modern serta keseimbangan antara mempertahankan nilai dakwah salaf autentik dengan adaptasi teknologi komunikasi. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan strategi dakwah digital yang efektif sesuai prinsip Islam. Kata Kunci: Retorika, Dakwah Digital, Ulama Salaf, Youtube, Analisis Konten, Komunikasi Islam.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK Mukhrizal, NIM : 222061018 Judul : Dilema Kewenangan Penghulu Dan Ulama Lokal Terhadap Pernikahan Tidak Tercatat Di Kabupaten Dharmasraya. Program Studi Hukum Keluarga Islam Pasca Sarjana UIN MY Batusangkar. Tahun 2024. Pokok Permasalahan dalam tesis ini adalah peran penghulu dan ulama lokal dalam proses perkawinan, faktor pendukung dan analisis hukum positif terhadap peran dan kewenang penghulu dan ulama lokal pada peroses perkawinan di kabupaten Dharmasraya. Tujuannya untuk mengetahui dan menganalisa peran penghulu dan ulama lokal dalam proses perkawinan, faktor pendukung dan analisis hukum positif terhadap peran dan kewenang penghulu dan ulama lokal pada peroses perkawinan di kabupaten Dharmasraya. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik kualitatif dengan pendekatan Yuridis Normatif dan Yuridis Sosiologis. Sebagai sumber data terdiri dari Sumber Data primer yaitu Kasi Bimas Islam , Kepala KUA, Penghulu, Penyuluh Agama, dan Tokoh Masyarakat. Data-data didapatkan melalui wawancara dan dokumentasi. Tekhnik Analisa Data dengan menggunakan reduksi data, penyajian data, simpulan dan verifikasi, serta tekhnik keabsahan data meliputi uji kredibilitas, peningkatan ketekunan, FGD, trianggulasi sumber dan waktu. Hasil penelitian menunjukan bahwa, Perbedaan otoritas ini pada akhirnya melahirkan ketergantungan masyarakat terhadap insitusi kepenghuluan dalam penyelenggaraan perkawinan dengan tingkat ketergantungan yang berbeda. Eksistensi penghulu non-Negara ini juga memperlihatkan bagaimana penghulu non-Negara (ulama desa) muncul sebagai aktor alternatif yang menjadi acuan sekaligus tempat masyarakat menyelesaikan permasalahan mereka, khususnya masalah perkawinan. Penghulu non-Negara muncul sebagai pemelihara tradisi (ajaran agama) yang tidak bisa diakomodir oleh penghulu Negara karena keterbatasan otoritas dan regulasi peraturan-perundang-undangan yang menjadi acuan mereka. Terlembaganya praktek kawin kiyai, tuanku dan malin secara alternatif di tengah masyarakat setempat menunjukkan bahwa : pertama, terjadi kontestasi antara institusi penyelenggara perkawinan yaitu antara penghulu Negara dengan penghulu non-Negara yang dipertajam dengan kepemilikan pengaruh masing-masing dalam ranah tersebut. Ketergantungan utama dalam perkawinan tercatat kepada penghulu Negara dan ketertantungan alternatif dalam kawin kyai, tuanku dan malin kepda penghulu non-Negara. Namun dalam aspek tertentu, baik penghulu Negara maupun penghulu non-Negara, dapat saling bekerjasama dalam kehidupan sosial dan keagamaan. Hukum menggunakan kiai sebagai wali muhakkam dalam pernikahan tidak mempunyai kekuatan hukum, menurut undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia maupun Peraturan Mentri Agama. Karena pernikahan yang demikian bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serta dampak yang diakibatkan dari pernikahan.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah hak dan kewajiban terhadap suami istri menurut ulama mahzab. Rumusan masalah pada penelitian adalah bagaimana hak dan kewajiban suami istri dalam hukum keluarga islam pada perspektif hukum keluarga islam di indonesia, dan serta hasil dari hak dan kewajiban suami istri dalam menurut ulama mahzab. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), memakai metode kualitatif empiris. Sumber data hak dan kewajiban suami istri menurut ulama mahzab dalam melakukan penelitian pustaka. Teknik pengumpulan data dengan kepustakaan. Analisis data memakai teori jurnal-jurnal dan buku buku pustaka dengan cara melakukan pengumpulan data, redusi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan dari verifikasi data. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi teknik. Hasil penelitian hak dan kewajiban terhadap suami istri menurut ulama mahzab berupa terhadap kewajiban suami istri dan pasangan suami istri. Cara melakukan hak dan kewajiban suami istri adalah dengan melakukan hubungan jarak jauh dan rasa kasih sayang dan memberi nafkah suami terhadap istri. Hasil dari penyelesaian hak dan kewajiban suami istri adalah tidak ada merasa kepuasan yang didapatkan oleh pihak-pihak yang melakukan hak dan kewajiban suami istri sehingga permasalahan hak dan kewajiban suami istri tanpa tidak adanya konflik dalam rumah tangga suami istri. Meskipun sudah dilakukan harus diselesaikan dengan baik-baik sehingga selalu melakukan hubungan jarak jauh atau hubungan suami istri. Menurut ulama mahzab Syafi'i mengatakan bahwa menggauli istri bukanlah kewajiban suami. Karena menggauli itu adalah hak suami. Jadi dia tidak wajib untuk menggunakan haknya sebagaimana hak-hak yang lain. Dalam hukum Islam telah menetapkan harus diperhatikan ketika suami mendatangi istrinya.
ArticleOpen AccessPDF tersedia
2020•Artikel Penelitian dan Pengabdian
This study focuses on the application of Islamic law during Umar ibn Abd Aziz as ulama and umara. At the beginning of the Umayyad dynasty’s reign, there is a separation between religion and state. Religious authority was led by ulama and authority of state was held by the caliph. This separation has an impact on injustice, the gap in the application of the law and the separation between the law (rules) issued by the government and the law (fatwa) issued by the ulama. The method used in this study is descriptive analytics by analyzing the historical data about Umar ibn Abd Aziz intensively, especially in legal policy. The finding is that Umar ibn Abd Aziz is a statesman who is supported by scholars. He is very concerned about the sources of Islamic law. Thus, each of his policies is oriented to Islamic law. Umar also raises qadi and emir from the chosen people so that the application of the law is evenly and indiscriminately and there is no more discrimination between the groups in the social, political and legal fields.
BookOpen AccessMetadata saja
2020•Koleksi Perpustakaan
ArticleOpen AccessPDF tersedia
2019•Artikel Penelitian dan Pengabdian
The people of Kerinci, before the arrival of the Dutch, had two patterns of leadership,
namely Kaum Adat and Ulama. They had a significant role in drawing up and
implementing existing regulations. The arrival of the Dutch colonialism to Kerinci upset
the structure and instilled disorder within the community, so Kaum Adat and Ulama
instigated anti-colonial movements in various forms and patterns. The research method
used in this paper is library research with a descriptive analysis approach. The paper
finds that the opposition of Kaum Adat was led by Depati Parbo. They adopted the
guerilla warfare method. They also built fortresses in various places within the Kerinci
region assisted by other Depati. Intensive communication between Depati was crucial in
forming defence. Meanwhile, the resistance of the Ulama was led by H. Ismael in Pulau
Tengah. The Ulama also justified their resistance using religious parlances, and by
making the Keramat mosque as the centre of the movement. Contrary to Kaum Adat,
the Ulama fought openly against the Dutch by erecting fortifications at various points in
Pulau Tengah.
BookOpen AccessMetadata saja
2019•Koleksi Perpustakaan
BookOpen AccessMetadata saja
2018•Koleksi Perpustakaan
BookOpen AccessMetadata saja
2014•Koleksi Perpustakaan
BookOpen AccessMetadata saja
2014•Koleksi Perpustakaan
Criticism on Javanese mysticism of Syekh Siti Jenar.
ArticleOpen AccessPDF tersedia
2013•Artikel Penelitian dan Pengabdian
Hadis merupakan sumber sekaligus acuan normatif dalam ajaran Islam, termasuk dalam praktik ‘amaliyyah dan ‘ubu>diyyah yang berlaku di lingkungan NU. Kajian tentang hadis Nabawi di lingkungan NU telah lama dilakukan, bahkan para kiai pendiri NU pada umumnya menggeluti ilmu berbasis hadis. Namun, bagaimana sikap kaum nahdliyyin terhadap hadis? Tulisan ini mencoba melihat bagaimana kajian hadis yang berjalan dalam tradisi intelektual NU. NU sebagai bagian dari gerakan intelektual benar-benar menunjukkan jati dirinya sebagai kaum tradisional yang konservatif. Dalam banyak masalah kehidupan, baik menyangkut ‘ubu>diyyah maupun sosial-budaya, NU lebih mengembalikan persoalan pada kitab-kitab (fikih) mu‘tabarah dengan mengedepankan qawl atau wajh yang dinilai telah siap guna (aplicable) daripada ayat-ayat apalagi hadis dengan alasan praktis. Namun, bukan berarti warga NU mengambil hadis tanpa seleksi sebagai pijakan. Dalam kajian hadis kaum nahdliyyin telah lama memiliki pusat kajian, yaitu Pesantren Tebuireng yang dipelopori oleh K.H. Hasyim Asy’ari. Namun, pengembangannya belum mendapatkan tempat secara proporsional. Dalam banyak hal, sikap kaum nahdliyyin terhadap hadis menunjukkan tradisi intelektual yang belum terbiasa memerhatikan hadis dari aspek sanad meskipun sebenarnya hadis yang digunakan adalah valid (sahih), kecuali secara individual berasal dari warga NU. Bahkan, NU terkesan mengedepankan isi dan tujuan akhir. Sikap ini berkorelasi dengan tradisi pandangan dalam NU bahwa mengikuti pendapat ulama (dalam arti ittiba>‘ bukan taqlid) yang bersumber dari kitab-kitab mu‘tabarah lebih dominan dan diutamakan daripada penggunaan hadis sebagai referensi aktivitas dan pemecahan problem sosial dan keagamaan.
BookOpen AccessMetadata saja
2012•Koleksi Perpustakaan
BookOpen AccessMetadata saja
2011•Koleksi Perpustakaan
Autobiography of Rasman Saridin, former drug user who became an Islamic activist.
BookOpen AccessMetadata saja
2011•Koleksi Perpustakaan
BookOpen AccessMetadata saja
2010•Koleksi Perpustakaan
On leadership of Abdul Rozak Fachruddin, former leader of Muhammadiyah, an Islamic organization in Indonesia.
BookOpen AccessMetadata saja
2008•Koleksi Perpustakaan
Thoughts of Hamka on Islamic education and sociopolitical conditions in Indonesia; festschrift in honor of Haji Abdul Malik Karim Amrullah, a prominent Indonesian ulama.
BookOpen AccessMetadata saja
2008•Koleksi Perpustakaan
Biographies of prominent ulama in Indonesia.
BookOpen AccessMetadata saja
2008•Koleksi Perpustakaan
Political role of Lalu Muhammad Faisal, an Indonesian ulama, on the development on Nahdlatul Ulama in Lombok, Nusa Tenggara Barat Province, Indonesia.
BookOpen AccessMetadata saja
2008•Koleksi Perpustakaan
Collective biography of Indonesian ulama from Sumatera Barat Province.