Lewati ke konten utama
Beranda / Hasil pencarian

Hasil pencarian

Jelajahi seluruh publikasi yang tersedia.

12 hasil
Subjek: Pilkada
DaftarKartu
ThesisOpen AccessPDF tersedia

“ implementasi pasal 103 no 7 tahun 2017 tentang pemilu ( studi kewenangan bawaslu dalam penanganan pelanggaran kampanye pada pemilihan bupati tanah datar tahun 2024 “

2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

ABSTRAK Salsabillla, NIM 2130203079. Judul Skripsi :“ Implementasi Pasal 103 Uu No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu ( Studi Kewenangan Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Kampanye Pada Pemilihan Bupati Tanah Datar Tahun 2024 )”. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar Tahun 2025. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah mengkaji implementasi Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya mengenai kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam penanganan pelanggaran kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar tahun 2024. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya peran Bawaslu sebagai lembaga pengawas dalam memastikan jalannya tahapan Pilkada yang jujur, adil, dan berintegritas. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis Empiris dan normatif, yaitu penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif yang didasarkan pada objek yang diteliti melalui wawancara dengan yaitu ketua dan Sekretaris dan Anggota Bawaslu Kabupaten Tanah Datar, dan dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach), melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, serta dokumen resmi yang relevan.Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu ketua dan Sekretaris Bawaslu Kabupaten Tanah Datar. Sumber data sekunder yaitu dari buku-buku terkait dengan Pelanggaran Kampanye, buku-buku tentang hukum, artikel, peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan bahwa Bawaslu dalam menjalankan kewenangannya berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Bawaslu (Perbawaslu), serta peraturan teknis yang mengatur tata cara penanganan pelanggaran kampanye. Regulasi tersebut memberikan landasan formal bagi Bawaslu untuk melakukan pengawasan, menerima laporan, memeriksa, serta meneruskan temuan pelanggaran kepada pihak yang berwenang, baik kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan. Namun demikian, implikasi hukum dari kewenangan tersebut memperlihatkan adanya keterbatasan, sebab Bawaslu tidak memiliki kewenangan eksekutorial penuh dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran kampanye. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keterbatasan kewenangan tersebut berpotensi menimbulkan hambatan dalam menciptakan penyelesaian pelanggaran yang cepat, tegas, dan berkeadilan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi maupun kelembagaan Bawaslu, baik dari aspek kewenangan maupun dukungan instrumen hukum, agar peran Bawaslu lebih optimal dalam menjamin terselenggaranya Pilkada yang demokratis, transparan, dan berintegritas. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan wacana hukum pemilu sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi perbaikan sistem pengawasan dan penegakan hukum pemilu di Indonesia.

6 dilihat · 2 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

PENGAWASAN BAWASLU TERHADAP DINAMIKA KAMPANYE DIGITAL DI MEDIA SOSIAL PILKADA TANAH DATAR 2024

2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Skripsi atas nama Zakiati Nurjannah, NIM: 2130203100 dengan Judul Skrispi “PENGAWASAN BAWASLU TERHADAP DINAMIKA KAMPANYE DIGITAL DI MEDIA SOSIAL PILKADA TANAH DATAR 2024” Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terhadap kampanye digital di media sosial dalam Pilkada Tanah Datar tahun 2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk kampanye digital yang terjadi di media sosial, bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap dinamika kampanye tersebut, serta kendala-kendala yang dihadapi Bawaslu dalam menjalankan fungsi pengawasan kampanye digital di era informasi yang serba cepat dan terbuka ini. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research), dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, dokumentasi, serta observasi terhadap akun-akun media sosial lokal yang aktif selama masa kampanye. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, dengan pendekatan teori pengawasan, teori kampanye, teori kelembagaan Bawaslu, dan teori siyasah tanfidziah. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa kampanye digital selama Pilkada Tanah Datar 2024 berlangsung dalam berbagai bentuk, seperti kampanye informasional, persuasif, mobilisasi, kritik negatif, humor, edukasi pemilih, dan interaksi publik. Mekanisme pengawasan yang dilakukan Bawaslu meliputi pengawasan langsung di lapangan dan daring, patroli siber, edukasi preventif, pengawasan internal melalui Tim Patroli Siber, serta keterlibatan masyarakat dan lembaga terkait. Namun, Bawaslu menghadapi kendala teknis berupa keterbatasan alat dan sistem pemantauan, regulasi yang belum spesifik mengatur kampanye digital, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan pelanggaran, keterbatasan koordinasi dengan platform media sosial, dan dinamika pola kampanye yang cepat berubah. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas teknologi, pembaruan regulasi, serta penguatan partisipasi publik sangat dibutuhkan untuk memperkuat pengawasan dan mewujudkan Pilkada yang jujur, adil, dan bermartabat.

3 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

Koordinasi Komisi Pemilihan Umum dan Badan pengawas pemilu dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 ( di Kabupaten Tanah Datar)

2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

ABSTRAK Putri Cornelia, NIM 2130203063 Judul Skripsi “Koordinasi Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar” Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar Tahun Akademik 2025. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar, serta apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis bentuk koordinasi kedua lembaga tersebut dan mengidentifikasi hambatan yang muncul dalam proses penyelenggaraan Pilkada. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di KPU dan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar. Data primer diperoleh melalui wawancara, dan dokumentasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi KPU dan Bawaslu dilaksanakan melalui koordinasi langsung, seperti rapat koordinasi, sosialisasi, serta supervisi di lapangan, dan koordinasi tidak langsung berupa komunikasi daring, pertukaran data, serta pelaporan formal. Koordinasi ini berlandaskan regulasi seperti UU No. 6 Tahun 2020, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu. Kendala yang ditemui meliputi keterbatasan sumber daya manusia, masalah teknis di lapangan, netralitas ASN, data pemilih ganda, serta praktik politik uang dan kampanye hitam. Peneliti menyimpulkan bahwa koordinasi KPU dan Bawaslu di Kabupaten Tanah Datar berjalan efektif meskipun masih menghadapi sejumlah hambatan. Dalam perspektif fiqh siyasah dusturiyah, koordinasi tersebut mencerminkan tanggung jawab moral dan administratif dalam menjaga amanah rakyat serta mewujudkan pemilu yang berintegritas dan demokratis.

4 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

Analisis Framing Pemberitaan Politik Mahyeldi-Vasko Menjelang Pilkada Sumatera Barat Tahun 2024 Pada Harianhaluan.id

2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Skripsi dengan judul Analisis Framing Pemberitaan Politik Mahyeldi—Vasko Menjelang Pilkada Sumatera Barat Tahun 2024 Pada Harianhaluan.id ini adalah penelitian analisis teks berita. Skripsi ini berfokus pada bagaimana Harianhaluan.id membingkai pemberitaan Mahyeldi-Vasko sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana media Harianhaluan.id membingkai pemberitaan mengenai pasangan calon gubenur Mahyeldi-Vasko menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) Sumatera Barat tahun 2024 serta melihat bagaimana konsepsi psikologis dan sosiologis . Metode penelitian dalam skripsi ini menggunkan metode kualitatif deskriptif. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis framing yang mengacu pada model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Pada analisis model ini terdapat empat elemen struktural dalam menganalisis teks berita, yakni sintaksis, skrip, tematik, dan retoris. Kesimpulan dari hasil analisis teks berita terkait Mahyeldi-Vasko menjelang pilkada sumatera barat 2024 akan peneliti lihat dalam Konsepsi Framing Zongdang Pan dan Gerald M.Kosicki dalam dua konsepsi yakni konsepsi Psikologis dan konsep Sosiologis. Konsep Psikologis terlihat bahwasanya didalam pemberiaan yang diterbitkan mulai dari judul terlihat harian haluan cenderung mendukung pasangan calon gubernur Sumatera Barat nomor urut 1. Sedangkan dalam konsepsi sosiologis terlihat dari penggunaan kata “buya” dalam salah satu pemberitaannya, hal ini menunjukan hubungan sosial bahwa mahyeldi sebagai calon gubernur Sumatera Barat ingin mencitrakan diri sebagai orang yang dapat dipedomani dalam kehidupan bermasyarakat.

4 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

Kewenangan Bawaslu dalam mengawasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang jujur dan adil di kabupaten pasaman berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum

2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

ABSTRAK Aldi Yunis, Nim 1830203007, dengan Judul : “Kewenangan Bawaslu dalam mengawasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang jujur dan adil di kabupaten pasaman berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum” Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar Tahun 2024. Pokok permasalahan dalam Skripsi ini adalah Bagaimana penerapan Kewenangan Bawaslu dalam menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah yang Jujur dan adil di Kabupaten Pasaman Timur, dan bagaimana pandangan siyasah Tanfidziyah terhadap Kewenangan Bawaslu dalam Pemilihan Kepala Daerah yang Jujur dan Adil di Kabupaten Pasaman. Tujuan penelitian ini adalah Untuk menganalisis penerapan Kewenangan Bawaslu dalam menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah yang Jujur dan adil di Kabupaten Pasaman Timur dan untuk menganalisis pandangan siyasah Tanfidziyah terhadap Kewenangan Bawaslu dalam Pemilihan Kepala Daerah yang Jujur dan Adil di Kabupaten Pasaman Timur. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian empiris yang dilakukan di Bawaslu Kabupaten Pasaman Timur. Sumber data primer berasal dari Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pasaman, Tokoh Masyarakat, dan data sekunder bersumber dari berbagai dari berbagai dokumen, peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dianalisis secara deskriptif analisis, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan Kewenangan Bawaslu dalam mengawasi Pemilihan Kepala Daerah yang Jujur dan adil di Kabupaten Pasaman Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum , Penelitian deskriptif, memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual. Dari penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa, Bawaslu Kabupaten Pasaman Timur belum sepenuhnya menjalankan Kewenangannya sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum , berdasarkan temuan penulis Hal ini terlihat dari beberapa aspek pengawasan yang masih belum optimal, termasuk dalam hal pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu. Selain itu, terdapat kendala dalam koordinasi dengan instansi terkait serta keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran yang turut mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas Bawaslu di wilayah Kabupaten Pasaman Timur. Dalam fiqih siyasah Bawaslu Sebagai bagian dari al-shulthah tanfidziyah menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum dalam pemilihan umum, yang merupakan bagian dari tugas eksekutif dalam menjaga ketertiban dan keadilan pemilu.

3 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

STRATEGI PENDIDIKAN POLITIK KPU DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOLOK TAHUN 2020

2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Mega Sismita, NIM 1930307003. Judul Skripsi Strategi Pendidikan Politik KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020. Program studi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar, Program Sarjana (S-1) tahun 2023. Penulisan skripsi ini memiliki fokus pembahasan tentang strategi pendidikan politik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Solok dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok tahun 2020. Tujuan dalam penulisan skripsi ini ialah untuk melihat strategi pendidikan politik KPU Kabupaten Solok dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok tahun 2020. Jenis penelitian yang peneliti gunakan ialah meteode penelitian kualitatif dengsn analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik obseevasi, wawancara dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tahapan penyusunan strategi menurut Chandler (dalam salusu 2015 : 64) formulasi dan sasaran jangka panjang, pemilihan tindakan dan alokasi sumber daya. Berdasarkan penelitian dan melalui observasi dan pedoman wawancara yang peneliti gunakan dalam memperoleh data, peneliti memperoleh hasil penelitian bahwa strategi yang digunakan oleh KPU Kabupaten Solok untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok tahun 2020 menggunakan sosialisasi yaitu KPU Goes To School. Metode yang digunakan yaitu berupa diskusi dan ceramah.

3 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

Persepsi Masyarakat Nagari Saruaso Terhadap Politik Uang Pada Pilkada Serentak Tahun 2020

2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Aqsal Zendra NIM 1830307003 Judul Skripsi: “Persepsi Masyarakat Nagari Saruaso Terhadap Politik Uang Pada Pilkada Serentak Tahun 2020”. Program Sarjana dalam Program Studi Pemikiran Politik Islam Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah tentang persepsi masyarakat Nagari Saruaso terhadap politik uang pada Pilkada serentak tahun 2020. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi positif maupun persepsi negatif masyarakat Nagari Saruaso terhadap politik uang pada Pilkada serentak tahun 2020. Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan metode quota sampling yaitu teknik pemilihan informan dengan menentukan informan dari populasi yang memiliki ciri-ciri tertentu sesuai dengan kuota yang ditetapkan penulis. Dalam penelitian ini informan yang peneliti wawancarai berjumlah 14 orang Hasil penelitian yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa masyarakat Nagari Saruaso memilik persepsi positif dan persepsi negatif terhadap politik uang. Dari tujuh unsur masyarakat yang masing-masing diambil dua orang, ditemukan bahwa tiga orang masyarakat Nagari Saruaso memiliki persepsi positif terhadap politik uang. Sedangkan 11 orang masyarakat Nagari Saruaso memiliki persepsi negatif terhadap politik uang pada Pilkada serentak tahun 2020. Bentuk persepsi positif masyarakat terhadap politik uang akibat mareka permisif terhadap politik uang dengan alasan tidak boleh menolak rejeki, kesempatan tidak datang dua kali. Sedangkan bentuk persepsi negatif masyarakat terhadap politik uang karena mereka menolak adanya politik uang dengan alasan bisa masuk penjara dan alasan idealisme. dari 7 unsur masyarakat.

4 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

Modalitas Politik Eka-Richi Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020

2022•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

ABSTRAK AL AZHAR, PPI, NIM, 1830307001 judul SKRIPSI Modalitas Politik Eka Richi Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020. Jurusan Pemikiran Politik Islam Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Modalitas Politik Eka Richi Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020. Tujuan pembahasan ini untuk mengetahui Modalitas apa saja yang dimiliki oleh Eka-Richi dalam Memenangkan Pilkada TanahDatar Tahun 2020 dan mengetahui Bagaimana Eka-Richi menggunakan modalitas tersebut untuk memenangkan Pilkada Tanah Datar Tahun 2020. Metode penelitian ini kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang mengungkapkan fenomena yang terjadi di lapangan yaitu Tentang Modalitas Politik Eka Richi Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020.Hasil penelitian ditemukan bahwa: Temuan pertama, Aktivitas/Pengalaman merupakan dukungan masyarakat terhadap pencalonan pasangan calon Eka Putra dan Richi Apriadi melalui jalur pilkada kabupaten Tanah Datar 2020 tidak lepas dari modal politik yang berasal dari peran aktivitas organisasi pasangan calon tersebut sebelum maju dalam pencalonan. Temuan Kedua, Dukungan Elit Politik Lokal merupakan sejumlah kekuatan calon dari para elit politik lokal dari organisasi politik, organisasi sosial kemasyarakatan dan bahkan partai politik yang dapat mewakili kepentingannya.Temuan Ketiga, Tim Sukses Bakal Calon merupakan tim yang membantu pasangan calon dalam setiap tahapan pemilihan salah satunya dengan mencarikan suara/dukungan pemilih untuk pasangan calon. Adanya masalah yang ditemui adalah black campaign atau kampanye hitam yang menyerang setiap segmen yang dimiliki Eka-Richi. Penyelesaian yang begitu rapih dibangun Eka-Richi dalam mencegah hal buruk dari black campaign oleh berbagai pihak.

2 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

Marketing Politik dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 (Studi Pemenang Eka-Richi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih 2020 - 2024 Kabupaten Tanah Datar)

2022•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

ABSTRAK Widi Santoso, NIM 1830307018. Judul Skripsi Marketing Politik Dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 (Studi Pemenangan Eka-Richi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih 2020 – 2024 Kabuaten Tanah Datar). Jurusan Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar, Program Sarjana (S-1) tahun 2022. Penulisan Skripsi ini memiliki fokus pembahasan tentang marketing politik yang digunakan Eka-Richi dalam Pilkada serentak 2020 di Kabupaten Tanah Datar. Tujuan dalam penulisan skripsi ini ialah untuk menjelaskan dan menganalisis strategi dan problematika marketing politik yang digunakan Eka-Richi dalam pemenangan Pilkada Serentak tahun 2020 di Kabupaten Tanah Datar. Jenis penelitian yang peneliti gunakan ialah metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori marketing politik push marketing, pass marketing, dan pull marketing. Berdasarkan penelitian melalui observasi dan pedoman wawancara yang peneliti gunakan dalam memperoleh data, peneliti memperoleh hasil penelitian bahwa dalam proses pemenangan pilkada kandidat Eka-Richi dapat diperoleh salah satunya dengan strategi marketing politik yang dijalankan oleh kandidat bersama tim sukses yang menghimpun menjadi Tim Relawan Sahabat Ek-Richi dengan branding politik ¬“Era-Baru Tanah Datar Lebih Maju” dan beberpa problematika seperti covid-19, kampanye hitam. Berkat kerjasama tim yang solid berhasil dalam pemenangan pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten Tanah Datar. Kata kunci: Marketing politik, Pilkada serentak 2020, Eka-Richi.

2 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

Pemilihan Kepala Daerah Langsung Di Indonesia Perspektif Al-Mawardi

2022•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

ABSTRAK Misalina. NIM 1730203043. Judul Skripsi : Pemilihan Kepala Daerah Langsung Di Indonesia Perspektif Al-Mawardi. Program Sarjana Hukum Tata Negara (Siyasah) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar. Permasalahan dalam SKRIPSI adalah Pemilihan Kepala Daerah Langsung Di Indonesia Perspektif Al-Mawardi. Tujuan pembahasan untuk mengetahui sistem pemilihan kepala daerah, langsung di Indonesia dan bagaimana analisis pemikiran al-mawardi tentang pemilihan kepala daerah langsung di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan bahan yang dilakukan adalah mencari dan mencatat bahan-bahan yang relevan dengan masalah yang diteliti. Pengolahan dilakukan dengan menyeleksi dan mengklasifikasi kemudian menarasikan sehingga dapat menjawab permasalahan. Kepal daerah adalah jabatan politik dan jabatan publik yang bertugas memimpin Birokrasi dan mengerakan jalan roda pemerintahan, fungsi-fungsi pemerintahan yang terbagi menjadi perlindungan, pelayanan publik dan pembangunan (protective, public services, dan development). Kepala Daerah menjalankan fungsi pengambilan kebijakan atas ketiga fungsi pemerintahan. Mekanisme Pemilihan Kepala daerah Langsung Di Indonesia Undang-Undang No 10 Tahun 2016, tentang Pilkada langsung, sedangkan pemikiran Al-maward pemilihan kepala daerah dilakukan dua cara, pengangkatan secara suka rella dan pengangkatan secara paksa. Mekanisme pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung di Indonesia dan menurut al-mawardi adanya persamaan dan perbedaan mekanisme, persyaratan, kewenangan kepala daerah dan tahapan pemilihan kepala daerah. Jika Indonesia menerapkan pemikiran Al-mawardi maka akan timbulnya dampak. Negative seperti banyak timbul rasa kurang percaya rakyar kepada pemimpinya karena kepala daerah yang terpilih bukan yang dikehendaki rakyat tapi di inginkan Khalifah, kurang adanya penerapan sistem demokrasi dalam konsteks keindonesian yang mana menetapan kepala daerah dipilih oleh rakyat, akan terbuka peluang terjadinya nepotisme karena pemilihan kepala daerah sepenuhnya diserahkan kepada Khalifah.

2 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

ANALISIS PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI LAMPUNG NOMOR 02/Reg/L/TSM-PW/08.00/XII/2020 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

2022•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Permasalahan dalam skripsi ini adalah dalam ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum disingkat dengan UU Pemilu memberikan kewenangan yang begitu besar kepada Badan Pengawas Pemilu disingkat dengan Bawaslu. Bawaslu tidak hanya sekedar menjadi lembaga pengawas melainkan juga bertindak sebagai lembaga peradilan untuk memutus sengketa proses pemilu. UU pemilu memberikan kewenangan kepada Bawaslu untuk memutus pelanggaran administrasi TSM (Terstruktur, Sistematis dan Masif), namun UU Pemilu tidak mengatur batas waktu dari kewenangan Bawaslu untuk menyelesaikannya, sehingga melahirkan masalah diantanya masalah yang terjadi dalam Putusan Bawaslu Pronvinsi Lampung Nomor 02/Reg/L/TSM-PW08.00/X11/2020. Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan dengan dua rumusan yaitu bagaimana penyelesaian sengketa Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung (Putusan Bawaslu, KPU dan MA) dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap proses penyelesaian sengketa Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung. Data penelitian ini dihimpun menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau library research dengan tipologi kualitatif yaitu hasil penelusuran dari bahan kepustakaan tersebut dianalisis dan dideskripsikan secara komprehensif terkait proses penyelesaian sengketa Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung berdasarkan Putusan (Bawaslu, KPU dan MA), selanjutnya data tersebut dianalisis menggunakan teori hukum Islam, yaitu fiqh siyasah. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Putusan Bawaslu dan Putusan KPU Kota Bandar Lampung dilihat dari aspek formilnya belum terpenuhi karena putusan yang diterbitkan sudah melewati batas waktu yang ditentukan (kadaluwarsa) untuk penerbitan putusan sedangkan jika dilihat dari aspek materilnya sudah terpenuhi karena sudah sesuai dengan ketentuan yang mengaturnya. Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung (MA) aspek formil dan materil putusannya sudah terpenuhi dikarenakan MA sebagai lembaga yudikatif berwenang menyelesaikan pada tingkat pertama dan terakhir yang mana keputusannya bersifat final dan mengikat. Adapun menurut Fiqh Siyasah, penyelesaian sengketa Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung dapat ditarik benang merah bahwa dalam kajian fiqh siyasah, Bawaslu sesuai dengan konsep fiqh siyasah melalui wilayah al hisbah sebagai lembaga pengawasan. Namun Bawaslu sebagai lembaga peradilan (wilayah al qada’) dalam memutus sengketa yang terjadi pada saat pemilihan kepala daerah tidak efektif dan tidak relevan dengan kewenangannya sebagai lembaga pengawas, lebih efektif diselesaikan oleh MA sebagai lembaga peradilan.

3 dilihat · 2 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

Opini masyarakat nagari limo kaum terhadap Pilkada Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020

2021•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Alex Eka Putra, NIM. 14209003 judul skripsi “Opini Masyarakat Nagari Lima Kaum Tentang Pilkada Bupati Kabupaten Tanah Datar 2020” Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pendapat dan pandangan masyarakat Nagari Lima Kaum terhadap pilkada Bupati Kabupaten Tanah Datar 2020. Baik itu pandangan masyarakat tentang pelaksanaan pilkada, maupun antusias masyarakat dalam pelaksanaan pilkada tahun 2020. Hal ini dikarenakan banyaknya opini masyarakat tentang pilkada. Jenis penelitian yang oenulis gunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Opini masyarakat jorong Kubu Rajo Kecamatan Lima Kaum terhadap pilkada Bupati Kabupaten Tanah Datar adalah penyelenggaraan pilkada di Nagari Lima Kaum sepenuhnya belum cukup baik fakta yang menyatakan terhadap sosialisasi yang dilakukan pihak penyelenggara tidak seluruhnya dilakukan secara maksimal, namun hal tersebut tidak mempengaruhi tingkat partisipasi pada Pilkada tahun 2020 di Jorong kubu Rajo Nagari Lima Kaum, antusias masyarakat tergolong tinggi demi perubahan yang mendatang yang diharapkan oleh masyarakat. Penyelenggaraan pilkada harus memperhatikan berbagai aspek, baik dari segi pengetahuan masyarakat maupun dari segi minat dan antusias masyarakat mengikuti penyelenggaraan masyarakat.

2 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail