Abstrak
Skripsi atas nama Zakiati Nurjannah, NIM: 2130203100 dengan Judul Skrispi “PENGAWASAN BAWASLU TERHADAP DINAMIKA KAMPANYE DIGITAL DI MEDIA SOSIAL PILKADA TANAH DATAR 2024” Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terhadap kampanye digital di media sosial dalam Pilkada Tanah Datar tahun 2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk kampanye digital yang terjadi di media sosial, bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap dinamika kampanye tersebut, serta kendala-kendala yang dihadapi Bawaslu dalam menjalankan fungsi pengawasan kampanye digital di era informasi yang serba cepat dan terbuka ini. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research), dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, dokumentasi, serta observasi terhadap akun-akun media sosial lokal yang aktif selama masa kampanye. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, dengan pendekatan teori pengawasan, teori kampanye, teori kelembagaan Bawaslu, dan teori siyasah tanfidziah. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa kampanye digital selama Pilkada Tanah Datar 2024 berlangsung dalam berbagai bentuk, seperti kampanye informasional, persuasif, mobilisasi, kritik negatif, humor, edukasi pemilih, dan interaksi publik. Mekanisme pengawasan yang dilakukan Bawaslu meliputi pengawasan langsung di lapangan dan daring, patroli siber, edukasi preventif, pengawasan internal melalui Tim Patroli Siber, serta keterlibatan masyarakat dan lembaga terkait. Namun, Bawaslu menghadapi kendala teknis berupa keterbatasan alat dan sistem pemantauan, regulasi yang belum spesifik mengatur kampanye digital, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan pelanggaran, keterbatasan koordinasi dengan platform media sosial, dan dinamika pola kampanye yang cepat berubah. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas teknologi, pembaruan regulasi, serta penguatan partisipasi publik sangat dibutuhkan untuk memperkuat pengawasan dan mewujudkan Pilkada yang jujur, adil, dan bermartabat.