ThesisOpen AccessPDF tersedia
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Niki Satria, NIM 2030203060 Judul skripsi : “Analisis Yuridis Dan Fiqh Siyasah Dusturiah Tentang Eksekusi Putusan Terhadap Pelanggaran Hak Cipta. Program Studi Hukum Tata Negara (Siayasah) Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar. Pokok pembahasan dalam skripsi ini Adalah analisis yuridis dan fiqh siyasah dusturiah tentang prosedur eksekusi putusan terhadap pelanggaran hak cipta dengan prosedur eksekusi terhadap pelanggaran hak cipta,sekaligus tinjauan hukum positif dan siyasah dusturiah terhadap yang tidak mematuhi putusan hakim.Tujuan dari penelitian ini adalah prosedur eksekusi putusan terhadap pelanggaran hak cipta dengan prosedur eksekusi terhadap pelanggaran hak cipta,dan tinjauan hukum positif dan siyasah dusturiah terhadap yang tidak mematuhi putusan hakim terhadap analisis yuridis dan fiqh siyasah dusturiah tentang prosedur eksekusi putusan terhadap pelanggaran hak cipta. Jenis penelitian yang penulis gunakan Adalah jenis yuridis normatif, dengan meode penelitian kualitatif, yaitu mengolah bahan penelitian dari referensi-referensi perpustakaan. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelaahan terhadap bahan Pustaka, yaitu buku buku jurnal, internet, serta artikel-artikel ilmiah yang memuat data permasalahan tentang prosedur eksekusi putusan terhadap pelanggaran hak cipta dan Tinjauan Hukum Positif Dan Siyasah Dusturiah Terhadap yang tidak mematuhi putusan hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur eksekusi terhadap pelanggaran hak cipta dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta hukum acara perdata dan pidana yang berlaku. Eksekusi dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), yang dapat berupa pembayaran ganti rugi, penyitaan, pemusnahan barang hasil pelanggaran, maupun pelaksanaan sanksi pidana. Apabila pihak yang kalah tidak secara sukarela melaksanakan putusan, maka eksekusi dapat dilakukan melalui perintah pengadilan dengan bantuan aparat penegak hukum.Dalam perspektif fiqh siyasah dusturiah, pelaksanaan putusan hakim merupakan bagian dari kewajiban taat kepada ulil amri dan penegakan keadilan sebagai tujuan utama syariat (maqashid al-syari’ah), khususnya dalam menjaga harta (hifz al-mal). Ketidakpatuhan terhadap putusan hakim dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip ketaatan kepada otoritas yang sah dan dapat dikenai sanksi ta’zir demi menjaga ketertiban dan kemaslahatan umum. Dengan demikian, baik dalam hukum positif maupun fiqh siyasah dusturiah, eksekusi putusan memiliki kedudukan penting dalam menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak cipta.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK Muhammad Iqbal, NIM 2030202035, Judul Skripsi: “Analisis Yuridis Terkait Pembiayaan Untuk Para Pelaku Ekonomi Kreatif Berdasarkan Pasal 16 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah pemerintah Indonesia memberikan perhatian khusus kepada pelaku ekonomi kreatif, dengan mensahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif yang menyatakan bahwa pemerintah menfasilitasi pembiayaan ekonomi kreatif bagi pelaku ekonomi kreatif. Salah satu ruang lingkup kekayaan intelektual adalah hak cipta, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyatakan bahwa hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan pada lembaga keuangan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menganalisis suatu aturan hukum untuk mendapatkan penemuan hukum yang didasarkan pada data sekunder. Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif, yaitu metode analisis deskriptif. Merupakan suatu pendekatan untuk mengatasi permasalahan dengan cara mengumpulkan, menyusun, mengklarifikasi, menganalisis, dan menjelaskan data. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode kualitatif yang bersumber dari peraturan yang relevan serta literatur dari berbagai sumber tertulis lainnya yang sesuai dengan tujuan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat penulis uraikan yang menjadi dasar pengaturan hak cipta yang dijadikan sebagai jaminan adalah: Pasal 16 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif menyatakan pemerintah memfasilitasi skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif. Pasal 16 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyatakan bahwa hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Pasal 7 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 menjelaskan bahwa pembiayaan berbasis kekayaan intelektual diajukan oleh pelaku ekonomi kreatif kepada lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan non bank. Pasal 12 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 menjelaskan penilaian kekayaan intelektual dapat dilakukan dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu, pendekatan pasar, pendekatan biaya dan pendekatan pendapatan. Hak cipta secara normatif dapat dijadikan sebagai objek jaminan, tetapi pada prakteknya penggunaan hak cipta sebagai jaminan masih belum dapat terlaksana karena belum memiliki metode dan lembaga appraisal yang khusus dalam menentukan nilai ekonomis hak cipta yang akan dijadikan sebagai objek jaminan. Maka hal ini menjadi hambatan untuk dapat terlaksananya skema pembiayaan yang berbasis kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif, karena aset yang digunakan sebagai jaminan akan menentukan jumlah pinjaman yang didapatkan oleh debitur. Karena dalam melakukan kegiatan pembiayaan, lembaga keuangan akan memberikan pinjaman kepada debitur jika nilai jaminan yang diberikan melebihi nilai pinjaman yang diajukan atau setidaknya setara dengan pinjaman yang diajukan.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK Laylia Selsi Qodri Gusti, NIM. 1930203036 Judul Skripsi “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dalam Karya Buku Elektronik (E-Book)” Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar Tahun 2023. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap karya buku elektronik (e-book) dan menganalisis peran pemerintah dan kesadaran masyarakat terhadap perlindungan hukum karya buku elektronik (e-book). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang terdiri dari Al-Qur’an, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Sumber hukum sekunder yaitu, berupa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Ketentuan Auteurswet 1912, Universal Declaration of Human Rights. Dan bahan hukum tersier, yaitu buku hukum, buku fikih siyasah, pendapat para ahli, kamus hukum, dan sumber-sumber tertulis seperti jurnal nasional dan internasional serta artikel-artikel ilmiah dan berita yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah, pertama bahwa di dalam UUD 1945, Negara menjamin perlindungan hukum warga negaranya, termasuk di dalamnya perlindungan terhadap karya buku elektronik (e-book), yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, namun di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tidak menyebutkan secara jelas tentang buku elektronik (e-book) sehingga terjadi kekabauran hukum. Di dalam fiqih siyasah dusturiyah, memberikan perlindungan kepada warga Negara merupakan tugas dan kewajiban seorang kepala Negara, sehingga pelanggaran terhadap perlindungan hukum karya buku elektronik berarti kegagalan seorang kepala Negara dalam melindungi warganya. Kedua, pemerintah mempunyai peran penting dalam mewujudkan perlindungan hukum, tidak hanya berperan sebagai pembuat regulasi, penerintah juga berperan sebagai penegak hukum jika terjadi pelanggaran terhadap perlindungan hukum karya buku elektronik (e-book). Selain itu, kesadaran masyarakat akan pentingnya hak cipta juga diperlukan, agar masyarakat tidak menganggap pelanggaran hak cipta adalah hal yang wajar.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2021•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Internet adalah jaringan besar yang saling berhubungan dengan jaringan-jaringan komputer yang menghubungkan orang-orang dan komputer-kompter di seluruh dunia, melalui telepon, satelit dan sistem- sistem komunikai yang lain. Download merupakan salah satu aktivitas yang banyak dilakukan oleh para pengguna jaringan internet. Unduh (bahasa Inggris: download), dan unggah (bahasa Inggris: upload) dalam teknologi informasi komunikasi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses transfer berkas pemindahan data elektronik antara dua komputer atau sistem serupa lainnya. Maka dari itu, sebagai contoh fungsi dari internet yang mendukung hubungan para pencipta karya dengan penikmatnya adalah dengan cara menyediakan situs untuk mendapatkan hasil karyanya dengan mudah tanpa harus membeli secara langsung. Jasa pengunduhan ini biasanya tersedia dalam dua bentuk yaitu pengunduhan gratis dan pengunduhan berbayar. Karena adanya pengunduhan berbayar, bermuncul lah situs-situs yang menyediakan pengunduhan gratis, yang mana tidak dilengkapi dengan izin peredaran yang sah. Situs ini dibuat untuk membantu para pengguna internet untuk mendapatkan file secara gratis. Ini sangat menguntungkan bagi pengguna internet tetapi merugikan bagi pencipta karya.