Abstrak
Doni Restu Meidy, NIM 15301500014, Judul Skripsi: “Problematika Pemerintahan Kabupaten/Kota Menghadapi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari (Studi Kasus Kabupaten Tanah Datar)”. Jurusan Hukum Tata Nagari, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar. Pemberlakukan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang membawa sejumlah perbaikan terhadap pengaturan desa, direspon oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari, yang tujuannya agar penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan hak asal usul dan hukum adat. Hal tersebut memberikan perubahan yang signifikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan nagari sehingga yang mengalami pergeseran, antara lain: Pergeseran Pemilihan Wali Nagari oleh KAN, Fungsi BPRN kepada KAN, dan Peradilan Adat Nagari. Fokus penelitian ini adalah Problematika Pemerintahan Kabupaten/ Kota Menghadapi pergeseran pemilihan wali nagariyang termuat dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari (Studi Kasus di Kabupaten Tanah Datar). Pembahasan problematika dijadikan lebih spesifik dengan menghubungkan agenda Pilwana Serentak 2020 di Kabupaten Tanah Datar, dimana aturan pelaksanaan pemilihan sudah diatur dalam Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018, namun belum diterbitkan dalam perda Kabupaten Tanah Datar. Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) yakni pendekatan dengan melihat dan mengkaji bagaimana suatu aturan diimplementasikan dilapangan. Melalui penelitian kualitatif ini peneliti akan mengkaji Problematika Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Datar menghadapi pergeseran pemilihan wali nagari dalam Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari. Dari hasil penelitian ditemukan problem yang dialami pemerintah Kabupaten Tanah Datar adalah belum dapat melaksanakan Isi Perda Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari dalam Pilwana Serentak 2020 disebabkan belum terbitnya Perda Kabupaten Tanah Datar karena adanya desakan waktu pelaksanaan Pilwana yang semakin mendesak, Kondisi Kabupaten Tanah Datar yang dalam kondisi Pandemi Covid 19, dan pembahasan Ranperda Kabupaten Tanah Datar tentang nagari yang baru dapat dilaksanakan setelah menuntaskan Pilwana Serentak 2020. Menyikapi situasi yang ada pemerintah mengupayakan Pilwana Serentak tetap dilaksanakan dengan merujuk pada Perda Kabupaten Tanah Datar No. 1 Tahun 2017. Perbedaan metode pemilihan langsung dan tidak langsung sama sama memiliki kelebihan dan kelebihan masing-masing, pemilihan motode terbaik dapat diupayakan dengan memperimbangkan azas manfaat dan mudharatnya. Motode terbaik yang dipilih adalah yang paling banyak manfaatnya dan paling sedikitnya mudharatnya, serta memungkinkan untuk dilaksanakan di lingkungan Nagari yang akan melaksanakan isi perda Kabupaten Tanah Datar yang akan diterbitkan.