Lewati ke konten utama
Beranda / Penulis

Profil penulis

ME

3.457 karya publik ditemukan.

2026: 772025: 572024: 782023: 722022: 692021: 962020: 242019: 102018: 7712017: 1133

Pass Key to the TOEFL

2016 · Book · Koleksi Perpustakaan

Offers test-taking strategies, subject reviews, and four model tests with answers and explantions.

Practice Exercises for the TOEFL

2016 · Book · Koleksi Perpustakaan

Offers practice exercises for each of three TOEFL formats including the paper-based, computer-based, and CBT2, and provides more than one thousand explanatory and example answers for the listening, speaking, structure, reading, and writing sections.

Pedoman Resmi UUD 1945 & Perubahannya

2016 · Book · Koleksi Perpustakaan

Buku Pedoman UUD 1945 dan perubahannya ini terdiri dari Pancasila, Makna dan Lambang Pancasila, UUD 1945 dan perubahan I,II,III dan IV, Penjelasn UUD 1945 Negara Indonesia secara umum, Sistem Pemerintahan Negara, Profil Singkat Presiden Indonesia, Susunan Kabinet, SIstem Administrasi Negara, Trias Politica beserta Lembaga Ketatanegaraan. -WahyuMedia-

Pedoman tatalaksana naskah dinas Kementerian Kesehatan

2016 · Book · Koleksi Perpustakaan

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1538 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN KATA SAMBUTAN Penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang baik harus didukung oleh kemampuan tertib administrasi yang baik pula dan salah satu komponen yang penting dalam ketata laksanaan pemerintahanadalah administrasi umum Peningkatan tertib administrasi merupakan salah satu tujuan yang harus kita capai. Banyak permasalahan yang harus kita cermati, kurangnya perhatian dari para pejabat terhadap masalah administrasi, keterbatasan sumber daya manusia yang tersedia, ketidak pahaman dari para pegawai/pejabat yang bertanggung jawab dalam mengelola administrasi dan masih banyak lagi permasalahan yang kita temui sehari-hari yang menjadi salah satu faktor penyebab kurangnya tertib administrasi di lingkungan Kementerian Kesehatan Dalam upaya mewujudkan tertib administrasi, Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1538/2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Kesehatan. Peraturan ini merupakan penyempurnaan dari Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1035/MenkesiSKlIXl2007 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Departemen Kesehatan· Dengan diterbitkannya peraturan ini diharapkan pengaturan dan pengelolaan surat-surat dinas baik terhadap kop surat, logo, ukuran dan jenis kertas, penggunaan huruf, bentuk surat, kewenangan penandatanganan serta cap/stempel dinas dapat lebih teratur dan terarah sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi tertib administrasi perkantoran serta dapat memberikan ciri khas Kementerian Kesehatan. Kepada semua pihak yang terlibat proses penyusunan buku pedoman ini, kami mengucapkan terima kasih.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

2016 · Book · Koleksi Perpustakaan

Pada era keterbukaan seperti sekarang ini, mudah bagi penduduk suatu negara berpergian ke luar negeri dan dapat melahirkan anak-anak di luar negeri. Dengan alasan pelayanan medis yang lebih baik, orang pun sengaja melahirkan anak di luar negeri karena lebih terjamin kesehatannya dalam proses persalinan. Negara asal sesorang dengan negara tempat ia melahirkan atau dilahirkan menganut sistem kewarganegaraan yang sama, tentu tidak akan menimbulkan persoalan. Namun, jika kedua negara yang bersangkutan memiliki sistem yang berbeda menyebabkan seseorang menyandang status kewarganegaraan ganda atau bahkan menjadi tidak memiliki kewarganegaraan. Penerbit Visimedia berharap dengan adanya buku ini dapat menyadarkan masyarakat terhadap status warga negara serta tata cara memperoleh status warga negara di Indonesia. Jakarta, Mei 2008 Redaksi --------------------------------------- TENTANG UNDANG-UNDANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA Dilengkapi: PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA MEMPEROLEH, KEHILANGAN, PEMBATALAN, DAN MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR M.01-HL.03.01 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN UNTUK MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN PASAL 41 DAN MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN PASAL 42 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA P PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR M.02-HL.05.06 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA MENYAMPAIKAN PERNYATAAN UNTUK MENJADI WARGA NEGARA INDONESIA PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR M.80-HL.04.01 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN, PENCATATAN, DAN PEMBERIAN FASILITAS KEIMIGRASIAN SEBAGAI WARGA NEGARA INDONESIA YANG BERKEWARGANEGARAAN GANDA TATA CARA PENDAFTARAN UNTUK MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA TATA CARA PENDAFTARAN, PENCATATAN, DAN PEMBERIAN FASILITAS KEIMIGRASIAN -VisiMedia-

Konsolidsai Undang-Undang Perlindungan Anak

2016 · Book · Koleksi Perpustakaan

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditetapkan guna melindungi hak-hak anak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun, undang-undang tersebut belum dapat berjalan secara efektif karena masih menemui masalah-masalah pada praktiknya di lapangan. Untuk mengatasi hal itu, kemudian ditetapkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Untuk mengetahui ketentuan mana saja yang berubah, pembaca harus membandingkan dua peraturan perundang-undangan ter- sebut. Hal itu tidak mudah karena membutuhkan ketelitian ekstra. Belum lagi, jumlah pasal yang tidak sedikit tentunya akan menyulitkan pembaca. Buku ini diterbitkan dalam bentuk konsolidasi yang mengga- bungkan dua peraturan tersebut beserta perubahan-perubahannya dilengkapi dengan penjelasan singkat. Buku ini merupakan panduan praktis yang bertujuan memudahkan pembaca dalam mengetahui perubahan-perubahan dalam peraturan perundang-perundangan tersebut, karena terdapat highlight abu-abu dan catatan kaki yang membedakan setiap perubahan peraturan. Selain itu, buku ini juga dilengkapi beberapa peraturan terkait, Konvensi Hak-Hak Anak, serta infografik tentang perlindungan anak untuk memudahkan pe- mahaman pembaca. Buku ini penting diketahui oleh akademisi, pemerhati anak, orangtua, dan masyarakat pada umumnya. -Visimedia Pustaka-