ThesisOpen AccessPDF tersedia
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Dwi Prasetyo Evando, Nim 15301100028, dengan judul skripsi “Pelaksanaan Jaminan Fidusia pada PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek dan Perbandingan dengan PT.BPR LPN Padang Magek” Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Batusangkar. Pada dasarnya jaminan fidusia juga merupakan produk konvensional yang diterapkan untuk memberikan perlindungan bagi kreditur khususnya, ketika debitur melakukan wanprestasi. Kreditur dapat meminta ganti rugi kepada debitur melalui eksekusi atas jaminan fidusia, e¬¬ksekusi barang jaminan dapat dilakukan segera tanpa menunggu keputusan pengadilan, ketentuan ini juga di berlakukan pada perbankan syariah, hal ini membuat penulis ingin melihat dari 3 aspek yang terjadi, yaitu persyaratan yang digunakan, benda-benda yang dijadikan jaminan dancara mengatasi jika terjadi pembiayaan bermasalah, serta membandingkan pelaksanaan jaminan fidusia yang ada pada bank syariah dan bank konvensional. Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (fieldresearch) dapat juga dianggap sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan turun langsung kelapangan untuk memperoleh data yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.Tujuan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuai unit sosial, individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang jaminan fidusia serta kedudukannya pada PT.BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek dan PT.BPR LPN Padang Magek yang mana jaminan fidusia tersebut diwajibkan apabila utang yang dijamin diatas Rp.10.000.000, namun apabila dibawah Rp.10.000.000 maka tidak dibuatkan akta jaminan fidusia, hal tersebut bertujuan untuk menghemat dana untuk pembuatan sertifikat fidusia jika transaksi dibawah Rp.10.000.000. Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan atau Accesoir dan yang merupakan perjanjian pokok. Dengan adanya akta jaminan fidusia maka bank sebagai Kreditor memiliki hak Eksekutorial dimana bank dapat kapan saja dan dimanapun mengambil barang jaminan apabila nasabah Wansprestasi terhadap perjanjiannya, hak Eksekoturial yang diberikan kepada bank sama kuat nya dengan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pelaksanaan jaminan fidusia pada PT.BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek dan PT.BPR LPN Padang Magek merupakan jaminan perorangan, benda yang dapat dijadikan jaminan fidusia adalah kendaraan bermotor dan mesin, sementara cara mengatasi pembiayaan bermasalah menggunakan jaminan fidusia adalah dengan cara memberikan SP 1 sampai dengan SP 3, jika masih melakukan pelanggaran maka pihak bank akan melakukan eksekusi langsung terhadap barang jaminan tanpa menunggu keputusan dari pihak pengadilan.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah persoalan penyelesaian sengketa jaminan fidusia pada pelaksanaan akad murabahah. Sering kita melihat dan membaca di berbagai media, praktik eksekusi jaminan fidusia banyak menimbulkan kegaduhan dan keresahan di tengah masyarakat. Pihak penerima fidusia sering melaksanakan eksekusi sepihak objek tanpa memberitahukan kepada pemberi fidusia terlebih dahulu. Bahkan tak jarang penerima fidusia bertindak arogan menarik secara paksa. Eksekusi paksa demikian justru mengkebiri hak pemberi fidusia. Di sisi lain, kejadian yang tak kalah menyedihkan yang berujung anarkisme massa yang salah paham. Banyak petugas pihak penerima fidusia bulan-bulanan, kritis bahkan sampai meninggal dunia karena diamuk massa saat mengeksekusi objek jaminan fidusia ini. Mengingat karakteristik masyarakat dan kearifan lokal masyarakat Kota Sawahlunto dan Kabupaten Sijunjung yang khas tentunya dibutuhkan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa jaminan fidusia pada akad mubarahah yang elegan dan humanis. Apalagi dengan putusan Mahkamah Konstitusi terbaru yang tentunya berdampak pada perubahan substansi hukum serta budaya hukum masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bentuk-bentuk penyelesaian sengketa jaminan fidusia pada PT. Mandala Multifinance Cabang Sijunjung. Lalu, menganalisis efektifitas bentuk-bentuk penyelesaian sengketa serta kendala dalam penerapan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa tersebut. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang didukung dengan hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah interaktif model dari Miles dan Huberman yang membagi kegiatan analisis menjadi tiga bagian yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Teknik penjamin keabsahan data yang penulis gunakan yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penyelesaian sengketa jaminan fidusia pada akad murabahah di PT. Mandala Multifinance Cabang Sijunjung dibutuhkan bentuk-bentuk penyelesaian yang elegan dan humanis mengingat karakteristik masyarakat dan kearifan lokal masyarakat di Kota Sawahlunto dan Kabupaten Sijunjung. Upaya penyelesaian sengketa dengan mengedepankan pendekatan tersebut dinilai masih relevan dengan kondisi kekinian di tengah masyarakat dan dapat diandalkan sebagai salah satu model alternatif penyelesaian sengketa. Hal ini memberikan keseimbangan kedudukan hukum antara kreditur dan debitur guna memprioritaskan keadilan dan kepastian hukum sehingga dapat menghindari praktik main hakim sendiri (eigenrichting) yang sering ditemui dalam proses eksekusi jaminan fidusia.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Robbil Alfires, NIM 2002021017, Judul Tesis “Analisis Penyelesaian Sengketa Jaminan Fidusia Di Pengadilan Agama Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021” Program Pascasarjana Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa jaminan fidusia di Pengadilan Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, bagaimana pertimbangan Hukum (Ratio Decidendi) Hakim Pengadilan Agama Batusangkar dan Pengadilan Agama Talu dalam penyelesaian sengketa jaminan fidusia dan Implikasi putusan tersebut. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif, yang berbentuk deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah teknik dokumentasi dan didukung dengan wawancara. Analisis yang digunakan adalah interaktif model meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Teknik penjamin keabsahan data yang penulis gunakan yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik Hasil dari penelitian ini adalah pertama prosedur penyelesaian sengketa jaminan fidusia melalui gugatan berdasarkan putusan Pengadilan Agama Batusangkar Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PA.Bsk dan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PA.Bsk serta Putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PA.Talu telah sesuai dengan pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan pemenuhan akses terhadap keadilan (access to justice) kedua dasar pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Agama Batusangkar Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PA.Bsk dan Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PA.Bsk dan Putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PA.Talu telah menggunakan pertimbangan hukum mulai dari HIR, KUHPerdata, Fatwa DSN-MUI, KHES, PERMA, dan sumber al-Quran dan hadits, putusan tersebut yang mengabulkan gugatan kreditur untuk menarik dan menjual objek jaminan juga telah memberikan nilai kemanfaatan karena kreditur tidak perlu mengajukan permohonan eksekusi jika debitur tidak menjalankan putusan, namun pertimbangan putusan tersebut kurang lengkap untuk mengenyampingkan norma putusan Mahkamah Kontitusi yang semestinya Hakim menerapkan teori contra legem dengan penguatan pertimbangan dari segi yuridis, sosiologis, dan filosofis. ketiga, implikasi dari Putusan Pengadilan Agama Batusangkar Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PA.Bsk dan Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PA.Bsk dan Putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PA.Talu adalah kewenangan kreditur untuk parate eksekusi menjadi hidup kembali, namun putusan tersebut belum tuntas menyelesaikan persoalan disebabkan ditolaknya permohonan sita jaminan dan kreditur kurang memahami diktum putusan.