ThesisOpen AccessPDF tersedia
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK Khoirul Isnadi, NIM 2130203042. Judul Skripsi: “DISHARMONISASI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DENGAN ATURAN TERDAHULU TENTANG PERIZINAN USAHA” Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Tahun Akademik 2026. Penelitian ini membahas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja melalui penerapan perizinan berusaha berbasis risiko yang diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 10 yang bertujuan untuk menyederhanakan prosedur perizinan, meningkatkan kepastian hukum, serta mendorong iklim investasi dan kemudahan berusaha.. Namun penerapan ketentuan tersebut masih menimbulkan berbagai persoalan hukum, khususnya terkait disharmonisasi dengan undang-undang perizinan usaha yang berlaku sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis benturan pengaturan Pasal 6 sampai dengan pasal 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dengan undangundang perizinan usaha terdahulu serta menelaah tinjauan yuridis terhadap ketentuan tersebut dengan menggunakan rumusan masalah : (1) Apa saja norma hukum yang bertentangan di dalam pasal 6 sampai dengan pasal 10 UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja terkait perizinan berusaha berbasis risiko ?, (2) Bagaimana akibat penerapan dari pasal 6 sampai dengan pasal 10 di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja terkait perizinan berusaha berbasis risiko? Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan , literatur ilmiah, serta dokumen relevan lainnya. Teknik pengolahan data dilakukan secara kualitatif dengan metode analisis deskriptif, yaitu dengan menganalisis, menggambarkan, menelaah data berdasarkan pendekatan teoritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 6 sampai dengan pasal 10 Undang-Undang Cipta Kerja No. 6 Tahun 2023 secara normatif bersifat progresif dan inovatif karena mengubah paradigma perizinan dari sistem administratif konvensional menjadi perizinan berusaha berbasis risiko. Namun demikian, ketentuan tersebut belum sepenuhnya harmonis dengan undang-undang perizinan usaha sebelumnya yang masih mensyaratkan izin manual. Disharmonisasi vertikal dan horizontal, tidak dicabutnya norma lama secara eksplisit, serta ketidaksiapan struktur dan budaya hukum aparatur menyebabkan terjadinya dualisme norma dan ketidakpastian hukum dalam praktik perizinan usaha. Dari perspektif siyāsah dustūriyyah, kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip kemaslahatan dan penghapusan kesulitan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kata Kunci: Perizinan Berusaha, Undang-Undang Cipta Kerja, Disharmonisasi, Perizinan Berbasis Risiko, Kepastian Hukum
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Dilla Fauzianti Putri, NIM 2130201024. Judul “Harmonisasi Kebijakan Dalam Permohonan Isbat Poligami”, Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar. Tahun 2025. Penelitian ini membahas tentang harmonisasi kebijakan dalam penyelesaian permohonan isbat poligami. Persoalan utama dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana peluang isbat poligami dalam perspektif Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2019 dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, serta (2) bagaimana bentuk keselarasan regulasi mengenai izin poligami dalam konteks isbat poligami. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yaitu Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemeritah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), SEMA No.3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan pedekatan yuridis-normatif degan menelaah peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi terkait isbat poligami. Teknik penjamin keabsaan data yang digunakan yaitu triangulasi sumber Hasil penelitian menunjukkan bahwa peluang isbat poligami dalam SEMA No. 2 Tahun 2019 dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Admistrasi Peradilan Agama masih dapat terbuka secara terbatas dalam konteks tertentu yang mendesak dan beritikad baik, selama memenuhi pertimbangan keadilan dan kemaslahatan hukum.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Annisa Aprilia, Nim 2130203005, Judul Skripsi “HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN: STUDI TENTANG PASAL 116 PP NO 28 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN”. Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar Tahun 2025. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah Harmonisasi dari substansi peraturan pemerintah Pasal 116 No 28 tahun 2024 yang terhadap peraturan diatasnya dan alasan pemerintah menetapkan pengecualian aborsi terhadap korban perkosaan pada pasal 116 Peraturan Pemerintah No 28 tahun 2024. Tujuan pembahasan ini untuk menemukan keharmonisasian Pasal 116 PP No 28 Tahun 2024 dengan peraturan diatasnya dan menemukan alasan perumusan Pasal 116 PP No 28 tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum normatif (library research) dengan metode penelitian kualitatif. Yaitu mengolah bahan penelitian dari referensi-referensi perpustakaan. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelaahan terhadap bahan pustaka yaitu Peraturan Perundang-undangan, buku, jurnal, internet dan artikel ilmiah yang memuat data permasalahan tentang harmonisasi peraturan perundang-undangan tentang Pasal 116 PP No 28 tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehata Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa Pasal 116 PP No. 28 Tahun 2024 dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta UU No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah harmonis karena apabila dilihat dari nilai dasar berlakunya hukum aturan tersebut memenuhi spek keadilan dan kebermanfaatan hukum. Dan apabila dilihat dari aspek ketatanegaraan maka dengan asas lex specialis derogate legi generalis Pasal 116 PP No. 28 Tahun 2024 yang dianggap khusus dapat mengesampingkan aturan yang ada diatasnya karena dianggap umum. Kemudian Alasan dari pengecualian aborsi bagi korban perkosaan diperbolehkan dalam PP No. 28 Tahun 2024 adalah sebagai bentuk perlindungan terhadap kesehatan fisik dan mental korban, serta untuk menjamin hak asasi dan pemulihan dari trauma. Karena secara medis dan psikiatrik, korban berisiko mengalami gangguan serius seperti PTSD, depresi berat, hingga bunuh diri jika melanjutkan kehamilan yang tidak diinginkan.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK RESTI, NIM: 2130203071, Judul Skripsi “Harmonisasi Pembaharuan Pe ncatatan Perkawinan Beda Agama di Indonesia Fiqih Siyasah Dusturiyah”. Program Studi Hukum Tata Negara( Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar, Tahun 2025. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk har-monisasi antara surat edaran mahkamah agung (SEMA) No 2 Tahun 2023 Dengan Penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Ad-minsitrasi Kependudukan dan bagaimana pandangan Siyasah Dustriyah terhadap SEMA No 2 Tahun 2023. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan men-jelaskan bentuk harmonisasi antara SEMA no 2 tahun 2023 dengan penjelasan pasal 35 huruf a undang-undang no 23 tahun 2006 tentang adminsitrasi kependudukan dan untuk mengetahui bagaimana pandangan siyasah dustriyah terhadap SEMA no 2 tahun 2023 tentang pencatatan perkawinan beda agama. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif. sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu SEMA No 2 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, putusan pengadilan, sumber data sekunder yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan , serta data data yang diperoleh dari kajian kepustakaan seperti buku ilmiah, hasil penelitian jurnal maupun penelitian ilmiah lainnya mengenai Harmo-nisasi Peraturan, pencatatan perkawinan, perkawinan beda agama serta Fiqh Siyasah,yang terakhir sumber data tersier yaitu Al-Quran dan Sunnah. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan menunjukkan bahwa perlu adanya harmonisasi dengan menguatkan prinsip lex superior derogat legi inferiori, yang artinya peraturan yang lebih tinggi mengalahkan peraturan yang lebih rendah. Oleh karena itu, pasal 35 huruf a undang-undang administrasi kependudukan tetap mempunyai kekuatan hukum yang lebih tinggi dibandingkan surat edaran mahkamah agung (SEMA) No 2 tahun 2023.Namun, dalam pelaksanaannya, Surat edaran mahkamah agung(SEMA) tetap berperan sebagai panduan teknis untuk yudikatif. Penelitian ini maka perlunya penciptaan regulasi yang lebih jelas dan tegas terkait pencatatan perkawinan antar agama, agar hukum menjadi lebih pasti, adil, dan melindungi hak-hak warga negara. Namun dalam perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah Surat edaran mahkamah agung (SEMA) dapat dianggap se-bagai bentuk kebijakan pemerintah dalam rangka menjaga kemaslahatan umat,sehingga tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat islam.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Nadia Riski Dwi Putri, NIM 2130201052 judul Skripsi Refleksi Disharmonisasi Rumah Tangga Dalam Film Layangan Putus dan Relevansinya dengan Hukum Keluarga di Indonesia, Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) Fakultas syari’ah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar 2025. Permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga dalam scene Film Layangan Putus menurut Hukum Keluarga di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah menemukan scene-scene yang menunjukan upaya mengatasi ketidakharmonisan rumah tangga dalam Film Layangan Putus dan mengetahui relevansi hukum keluarga di Indonesia terhadap upaya yang mengatasi ketidakharmonisan rumah tangga dalam scene Film Layangan Putus. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan kategori yuridis normatif yang menggunakan metode analisis isi (content Analysis). Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yaitu keseluruhan teks atau narasi pada Film Layangan Putus, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi film yaitu mengamati dan menonton film secara berulang-ulang. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis isi kualitatif (qualitative content analysis). Teknik penjamin keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Film Layangan Putus merepresentasikan scene-scene yang menunjukan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga dalam film tersebut. Bentuk upaya yang dilakukan adalah melakukan komunikasi dan konfrontasi, memberikan kesempatan untuk jujur, menjaga kondisi emosional anak, mencari dukungan emosional, permintaan maaf dan Introspeksi serta melakukan negosiasi untuk berpoligami. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi ketidakharmonisan rumah tangga yang ditampilkan dalam film tersebut tidak memiliki keterkaitan atau tidak relevan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Film ini tidak hanya menjadi cerminan realitas sosial, tetapi juga dapat dijadikan media refleksi hukum untuk memahami pentingnya keadilan, komunikasi, dan kesetaraan dalam rumah tangga. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penguatan kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya menjaga keharmonisan rumah tangga sesuai dengan nilai-nilai hukum yang berlaku. Kata Kunci: Disharmonisasi, Film Layangan Putus, Hukum Keluarga di Indonesia dan Undang-Undang Perkawinan
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK Khairun Nisha Luvia NIM: 1930201033, Judul “DISHARMONISASI ATURAN NAFKAH ISTRI PASCA PERCERAIAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN): “STUDI TERHADAP KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN PP NO. 45 TAHUN 1990” Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyyah) Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar. Perceraian merupakan permasalahan hukum pelik yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan, salah satunya adalah pemenuhan kebutuhan hidup mantan istri. Dalam konteks Aparatur Sipil Negara (ASN), pengaturan mengenai nafkah pasca perceraian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Namun, aturan tersebut seringkali menimbulkan perdebatan karena adanya perbedaan dengan prinsip-prinsip dalam hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis harmonisasi antara aturan nafkah istri pasca perceraian ASN dalam PP No. 45 Tahun 1990 dengan prinsip-prinsip dalam hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, buku, artikel ilmiah, dan putusan pengadilan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan dan kesamaan antara aturan nafkah dalam PP No. 45 Tahun 1990 dengan hukum Islam. Perbedaan tersebut terutama terletak pada besaran nafkah dan jangka waktu pemberian nafkah. Sementara itu, kesamaan terdapat pada prinsip kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri pasca perceraian. Untuk mencapai harmonisasi, diperlukan upaya interpretasi yang komprehensif terhadap kedua sistem hukum tersebut serta adanya penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang ada.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK Putri Indah Utari, NIM 2030203063, Judul Skripsi: “ Disharmonisasi Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dengan Peraturan DaerahProvinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Dalam Pemilihan Wali Nagari Perspektif Siyasah Dusturiyah”. Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana terjadinya disharmonisasi dan bagaimana tinjauan Siyasah Dusturiyah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 Tentang Nagari.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana terjadinya disharmonisasi dan untuk mengetahui tinjauan siyasah Dusturiyah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 Tentang Nagari. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum normatif (library research) dengan metode penelitian kualitatif. Yaitu mengolah bahan penelitian dari referensi-referensi perpustakaan. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelaahan terhadap bahan pustaka yaitu buku-buku, jurnal, internet, serta artikel-artikel imiah yang memuat data permasalahan tentang Disharmonisasi Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Dalam Pemilihan Wali Nagari Perspektif Siyasah Dusturiyah. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa penyebeb terjadinya disharmonisasi antara peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 Tentang Nagari dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Penyebab terjadinya kerena adanya pembentukan norma yang dilakukan oleh lembaga yang berbeda, adanya perbedaan para pejabat yang membuat Undang-Undang Desa dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tentang Nagari yang mana membuat pemikiran para pejabat tersebut juga berbeda, dan partisipasi masyarakat yang masih terbatas, yang tidak sesuai dengan Asas Lex Superior Derogat Legi Inperior dan tidak sesuai dengan urutan hirarki peraturan perundang-undangan, disharmonisasi Perda dengan UU tidak terlepas dari peran otonomi daerah. Dengan adanya Undang-undang tentang Peraturan Daerah, membukak kesempatan Pemerintahan Daerah untuk membuat Peraturan Daerah sesuai dengan adat istiadat atau kearifan lokal di daerah tersebut. Sehingga Perda Sumatra Barat tentang Nagari dalam hal pemilihan wali nagari disesuaikan dengan adat istiadat yang berlaku di wilayah Sumatra Barat yaitu khusus daerah adat Minangkabau di pilih oleh Kerapatan Adat Nagari dalam hal ini tidak sesuai dengan UU desa dalam hal pemilihan kepala desa (disebut wali nagari Sumatera Barat) yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Berdasarkan pandangan Siyasah Dusturiyah pertentangan disebut dengan ta’arud al- Adillah, kaidah Islam yang menjelaskan “Adat kebiasaan (dalam suatu masyarakat) dapat dijadikan suatu hukum”. Menunjukan hukum yang akan diberlakukan oleh pemerintah harus sesuai dengan kebiasaan. masyarakat setempat, pada setiap wilayah berbeda menyesuaikan dengan adat kebiasaan suatu Daerah.
