Lewati ke konten utama
Beranda / Hasil pencarian

Hasil pencarian

Jelajahi seluruh publikasi yang tersedia.

335 hasil
Subjek: Political science
DaftarKartu
BookOpen AccessMetadata saja

Hukum Tata Negara

2024•Koleksi Perpustakaan

Saat ini, ilmu hukum, khususnya Hukum Tata Negara, mengalami gejolak dinamis yang menarik perhatian. Dinamika ketatanegaraan di Indonesia, yang tak lepas dari unsur politik, memberikan momentum penting bagi perkembangan hukum tata negara. Dalam konteks ini, penulis, sangat tepat menyajikan tulisan ilmiahnya berjudul “Hukum Tata Negara” sebagai respons terhadap dinamika ketatanegaraan yang semakin kompleks. Melalui tulisan ini, diharapkan kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang perjalanan hukum tata negara di Indonesia. Saya yakin bahwa tulisan ini akan menjadi sumber pengetahuan yang berharga, khususnya dalam kalangan akademikus, yang mampu menjadi landasan diskusi dan perdebatan konstruktif. Setelah membaca tulisan ilmiah ini, diharapkan bahwa pembaca akan memandangnya sebagai bahan bacaan kritis yang dapat diperdebatkan. Dalam era Pancasila yang dihadapkan pada perkembangan dunia yang cenderung sekular, pemahaman mendalam terhadap Hukum Tata Negara menjadi semakin penting. Semoga tulisan ilmiah ini tidak hanya memberikan wawasan, tetapi juga memotivasi untuk terus mendalami dan menggali hukum tata negara demi keberlanjutan kehidupan berbangsa dan bernegara.

2 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail
BookOpen AccessMetadata saja

Negara Paripurna (2024)

2024•Koleksi Perpustakaan

“Sangatlah melegakan dan membanggakan bahwa dalam keterpurukan yang sedang dialami oleh bangsa kita, muncul seorang intelektual muda, Yudi Latif, yang mampu menjabarkan dan memperkaya Pancasila sampai pada akar-akar sejarahnya. Buku ini patut disebarluaskan dan dijadikan bacaan wajib bagi setiap warga negara Indonesia.” –Kwik Kian Gie– Ekonom, Penggerak Pendidikan dan Mantan Menteri Koordinator Perekonomian “Buku ini menunjukkan posisi dan kelas Yudi Latif sebagai intelektual-aktivis yang memiliki panggilan moral-intelektual tinggi untuk memantapkan Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia dengan pendekatan ilmiah. Saya yakin buku ini akan menjadi karya klasik yang selalu bisa jadi rujukan siapa pun yang ingin mengenal dan mendalami jati diri bangsa Indonesia. Buku ini wajib dimiliki dan dibaca oleh para aktivis sosial, politisi, dan penyelenggara pemerintahan.” –Prof. Dr. Komaruddin Hidayat– Mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta “Dalam buku Negara Paripurna ini, Yudi Latif tidak hanya menunjukkan keluasan pengetahuan namun juga kejernihan dan ketajaman seorang intelektual merdeka yang dilahirkan bangsa ini. Membaca buku ini, kita disadarkan bahwa para pendiri bangsa, dengan keluasan wawasan, ketulusan niat, kesungguhan mencapai yang terbaik serta tanggung jawabnya kepada nusa dan bangsa, telah mewariskan kepada kita suatu dasar falsafah dan pandangan hidup negara yang begitu visioner. Sebuah buku yang bisa menjadi lentera untuk memandu bangsa ini keluar dari kegelapan dan keterpurukan.” –Prof. Dr. Ahmad Syafii Maarif– Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah dan Pendiri Maarif Institute “Yudi Latif mampu menafsirkan Pancasila secara kontekstual dan sarat dengan napas pluralisme dan inklusivisme. Ketuhanan Yang Maha Esa dia ‘reword’ menjadi Ketuhanan yang Berkebudayaan. Pancasila menjadi begitu hidup! Buku ini sungguh wajib dibaca oleh berbagai kalangan profesi, dihayati, dan kemudian kita jalani dalam kehidupan sehari-hari.” –Sudhamek AWS– Ketua Majelis Buddhayana Indonesia

1 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail
BookOpen AccessMetadata saja

Kebijakan Sosial

2024•Koleksi Perpustakaan

Buku ini mengajak pembaca untuk menjelajahi landasan teoritis dan implementasi praktis dari kebijakan sosial dalam konteks zaman yang terus berubah. Dengan cermat membedah teori-teori utama yang membentuk fondasi kebijakan sosial dan membawa kita melintasi pengetahuan mendalam tentang bagaimana suatu kebijakan memengaruhi masyarakat dan individu. Tidak hanya berfokus pada aspek teoritis, buku ini turut menyajikan studi kasus yang menggambarkan bagaimana kebijakan sosial diimplementasikan dalam praktek sehari- hari. Dengan menggali berbagai pendekatan dan strategi, pembaca diajak untuk memahami kompleksitas pelaksanaan kebijakan sosial di berbagai tingkatan pemerintahan dan masyarakat baik di Indonesia maupun negara-negara lain. “Kebijakan Sosial: Teori dan Praktik” bukan hanya panduan bagi para akademisi dan peneliti, tetapi juga sumber inspirasi bagi praktisi kebijakan, pemerintah, dan masyarakat sipil. Buku ini membuka pintu untuk diskusi mendalam tentang bagaimana kebijakan sosial dapat menjadi instrumen efektif dalam membentuk masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan.

3 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail
BookOpen AccessMetadata saja

Ekonomi Regional

2024•Koleksi Perpustakaan

Ilmu Ekonomi Regional adalah cabang dari ilmu ekonomi yang memasuki unsul lokasi di dalam pembahasannya. Ilmu ini juga menerapkan prinsip-prinsip ekonomi yang terkait dengan wilayah, sehingga lebih serasi dan tepat untuk diaplikasikan dalam berbagai kebijakan pembangunan wilayah. Dengan demikian, ilmu ini sangat diperlukan di dalam mengatur berbagai kebijakan ekonomi wilayah. Buku ini berisi berbagai alat analisis yang bisa digunakan untuk mengetahui potensi dan kelemahan suatu wilayah serta berbagai kebijakan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah. Buku ini dapat membimbing pejabat pemerintah di daerah dalam membuat keputusan bidang pembangunan dalam tugas sehari-hari maupun menjadi pedoman dalam menyusun perencanaan pembangunan ekonomi, baik untuk jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Buku ini direncanakan untuk dua kelompok pembaca sekaligus, yaitu para akademisi dan para praktisi. Untuk setiap rumus, diusahakan ada uraian menggunakan kalimat biasa untuk menerangkan isi dan kegunaan rumus tersebut. Dengan demikian, para praktisi diharapkan dapat menangkap makna yang terkandung pada tiap topik yang dibahas dan terangsang untuk menerapkannya. Sejalan dengan otonomi daerah, daerah kabupaten dan kota memiliki kewenangan yang cukup luas untuk membuat perencanaan di wilayahnya masing-masing. Buku ini dapat membimbing pejabat daerah untuk mampu mengemban tugas tersebut secara lebih terarah.

6 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail
BookOpen AccessMetadata saja

PROSIDING SEMINAR NASIONAL PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN KEBIJAKAN DAERAH 2021

2022•Koleksi Perpustakaan

Buku Praktik Pengenalan Lapangan Prodi IAP merupakan wahana bagi mahasiswa untuk mendekatkan diri ke masyarakat,mengaplikasikan seluruh pengetahuan yang telah mereka peroleh selama pertemuan di kelas. Tantangan yang dihadapi, bukan saja mempraktikkan keseluruhan teori, tetapi juga kemampuan komunikasi agar bisa memperoleh berbagai informasi permasalahan pembangunan dan kebijakan yang menjadi dasar mereka untuk mengevaluasi dan kemudian memformulasikannaya dalam bentuk rekomendasi sebagai kebermanfaatan seorang akademisi maupun praktisi kelak

3 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail
BookOpen AccessMetadata saja

JIHAD DAN TERORISME

2021•Koleksi Perpustakaan

Apa sebenarnya hakikat jihad? Apa pula terorisme? Adakah hubungan antara jihad dengan terorisme? Buku ini menjawab persoalan tersebut secara komprehensif. Sebagai sebuah karya ilmiah yang berasal dari Tesis penulis, buku ini dengan piawai membongkar kesalahpahaman terhadap konsep jihad yang ada dalam al-Qur’an dan Sunnah, baik di kalangan non muslim maupun umat Islam sendiri. Penulis secara gamblang menjelaskan kelemahan metodologis dalam memahami konsep jihad. Pendekatan kajian yang banyak digunakan, seperti kaidah: ‘Āmm-Khāṣṣ, Muṭlaq-Muqayyad, Nāsikh-Mansūkh, dan al-Mansa’ dalam merumuskan konsep jihad, telah menimbulkan kesalahpahaman dan bahkan dapat mengarah kepada radikalisme. Dengan menggunakan pendekatan sejarah, buku ini berusaha meluruskan persepsi kita tentang jihad sesuai dengan prinsip Islam itu sendiri. Tidak diragukan lagi, buku yang ditulis dengan bahasa sederhana dan amat kaya dengan literatur ini sangat penting dibaca oleh semua kalangan, baik tokoh agama dan intelektual, maupun masyarakat awam, muslim dan non muslim. Dengan membaca buku ini, pandangan kita tentang jihad dan terorisme akan berubah.

1 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail
BookOpen AccessMetadata saja

Community Empowerment

2020•Koleksi Perpustakaan

Pemberdayaan merupakan entry point bagi munculnya kemandirian suatu komunitas. Sementara salah satu paradigma pembangunan bertautan dengan orientasi menuju pemberdayaan komunitas. Jadi, sudah menjadi suatu keniscayaan jika pembangunan hendaknya mampu mewujudkan masyarakat yang sejahtera berkeadilan sekaligus berdaya. Untuk itu, seringkali dibutuhkan peran fasilitator dan/atau pendamping, baik dari kalangan akademisi, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), maupun dari lembaga-organisasi lokal yang ada, dalam berbagai program pemberdayaan. Studi kasus yang ditinjau dalam buku ini adalah pemberdayaan komunitas pesisir. Dengan keunikan kawasan pesisir dan struktur sosiokultur masyarakatnya, maka keberhasilan pemberdayaan ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu kepemimpinan, sinkronisasi kebijakan antarsektor dan wilayah, ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, eksistensi institusi lokal dan kader-kader pemberdayaan untuk kontinuitas program, serta koordinasi dan komitmen dari stakeholders yang terlibat, termasuk partisipasi dari masyarakat sebagai penerima manfaat. Selain itu, pendekatan nilai-nilai kearifan lokal dalam suatu komunitas akan mempermudah perubahan mindset dan pola perilaku yang diharapkan dalam suatu (program) pemberdayaan. Memang, terkesan klise jika melihat sekilas tentang diskursus pemberdayaan. Apalagi pemberdayaan pada komunitas pesisir salah satunya, karena cukup banyak buku yang membahas dan menyoalnya. Tapi, klise tidaknya sebuah penilaian atau persepsi sangat tergantung dari bagaimana sebuah diskursus dikupas, dianalisis, dan diolah dari fakta-fakta terbaru di lapangan. Adanya fakta-fakta baru di lapangan inilah saya kira yang menjadi salah satu kekuatan dari buku ini.

2 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail
BookOpen AccessMetadata saja

Studi Analisis Kebijakan Publik

2020•Koleksi Perpustakaan

Alkamdullilaahirabbil‘alamiin, puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, atas tersusunnya buku “Studi Analisis Kebijakan Publik” Buku ini disusun sebagai pedoman bagi, mahasiswa, pelaku kebijakan dalam mempelajari analisa kebijakan publik dalam mewujudkan sistem pemerintah yang baik (good gaverment) di suatu negara (Indonesia). Buku pedoman belajar ini tentunya masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami sangat terbuka untuk menerima segala bentuk masukan yang bersifat membangun. Semoga tersusunnya buku ini dapat bermanfaat untuk belajar mengajar, juga dapat digunakan dalam pembuatan kebijakan pendidikan politik di kemudian hari.

3 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail
BookOpen AccessMetadata saja

Demokrasi, Korupsi, dan Makhluk Halus dalam Politik Indonesia Kontemporer

2018•Koleksi Perpustakaan

Indonesia telah melangsungkan demokrasi elektoral lebih dari satu dekade, tetapi lanskap politik negara demokrasi terbesar ketiga di dunia ini tetap kompleks dan penuh teka-teki hingga kini. Negeri ini disebut telah mencapai masa transisi yang sukses menuju demokrasi. Namun, demokrasi Indonesia tetap serba berkekurangan, tidak bebas, dan bahkan menjadi pemangsa. Buku ini menggambarkan bahwa paradoks ini dan paradoks-paradoks demokrasi lain dalam masyarakat Indonesia kerap mengasumsikan bentuk-bentuk kegaiban dalam imajinasi politik Indonesia, dan bahwasanya karakter mirip makhluk halus dalam demokrasi dan korupsi menyusup ke dalam media nasional dan elit politik. Melalui serangkaian telaah biografi wirausahawan politik, yang kesemuanya memanfaatkan makhluk halus berbagai ragam, tetapi berkontestasi sengit, buku ini berupaya memaparkan potret demokrasi Indonesia yang penuh kontradiksi, dan menandaskan bahwa kontradiksi-kontradiksi yang mengejawantah dalam demokrasi Indonesia juga memengaruhi demokrasi secara global. Eksplorasi mendalam yang menunjukkan kelindan dunia politik dan dunia makhluk halus. Penulis berargumentasi bahwa masalah khas Indonesia tampaknya bertumpu pada temali keterkaitan antara demokrasi dan makhluk halus yang mencerminkan sejumlah kontradiksi dalam demokrasi itu sendiri. Bergelut dengan upaya untuk menelaah politik kontemporer Indonesia melalui lensa alam gaib, buku berjudul Demokrasi, Korupsi, dan Mahluk Halus dalam Politik Indonesia Kontemporer, akan menarik bagi akademisi di bidang Kajian Asia, Antropologi, dan Ilmu Politik serta relevan bagi kajian politik Indonesia dan bagi perdebatan mengenai demokrasi di Asia maupun di luarnya. Nils Bubandt adalah Profesor Antropologi pada Departemen Kebudayaan dan Masyarakat, Universitas Aarhus, Denmark. Ia melaksanakan penelitian lapangan etnografi mengenai politik, klenik, dan ilmu gaib di Indonesia semenjak 1991. Ia adalah ko-editor buku Varities of Secularism in Asia: Anthropological Explorations of Politics, Religion, and the Spiritual (2012) dan Experiments in Holism : Theory and Practice in Contemporary Anthropology (2011); monografinya Empty Seashell: Witchcraft and Doubt on an Indonesian Island akan terbit.

10 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail
BookOpen AccessMetadata saja

Indonesia, Globalisasi, dan Global Village

2018•Koleksi Perpustakaan

Buku ini mendiskusikan fenomena yang jarang menjadi perhatian ilmuwan sosial-kemanusiaan Indonesia, walaupun kenyataannya ada di depan mata kita, yaitu globalisasi dan global village. Globalisasi merupakan fenomena yang melanda semua negara dan bangsa di seluruh dunia, di mana pun posisinya dalam peta bumi, tak terkecuali Indonesia. Ini merupakan implikasi dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang bersifat kumulatif sepanjang masa. Capaian-capaian iptek memungkinkan gerak manusia menjadi lebih leluasa baik fisik maupun mentalnya. Gerak fisik bisa saja terbatas jangkauannya, tetapi interaksi manusia melalui capaian prestasi iptek hampir tak terbatas. Berkat kemajuan teknologi transportasi, mobilitas fisik memungkinkan capaian jarak sangat jauh, dan kemajuan tekonologi komunikasi memungkinkan komunikasi dapat dilakukan antarmanusia di seluruh dunia dengan jangkauan lebih luas dan lebih cepat. Buku yang ditulis oleh 23 ilmuwan sosial-humaniora Indonesia ini digagas oleh LIPI, melibatkan akademisi dari 10 universitas negeri dan swasta dari Sumatera sampai Papua. Membaca buku ini terasa sekali bahwa minat ilmuwan Indonesia dalam mengkaji globalisasi dan global village cukup beragam, mulai dari refleksi teori, beragam pengalaman masyarakat Indonesia menghadapi dan merespons globalisasi, sampai pada kesiapan masyarakat Indonesia dalam menghadapi globalisasi.

12 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail
BookOpen AccessMetadata saja

Konstelasi Politik Indonesia

2018•Koleksi Perpustakaan

Bertitik tolak dari kritik Edmund Husserl terhadap dunia modern yang menekankan pada dunia yang objektif, serba formalistik, materialistic, dan mekanik sebagai penyebab kehancuran nilai kemanusian di zaman kita. Teknologi berhasil memanjakan kita akan tetapi kehidupan negara lahir dan ditata dari sebuah konstitusi yang tidak berpijak pada lebenswelt (dunia kehidupan) suatu bangsa maka negara tersebut akan jauh dari nilai nilai kemanusiaan. Hanya dua pilihan yaitu: kita akan jauh dari diri kita sendiri atau kita akan berjuang untuk kembali kepada esensi kemanusiaan itu sendiri. Realitasnya dalam era informasi tidak ada dominasi kekuasaan baik partai politik maupun kroni-kroninya, apalagi personal yang dapat mendominasi negara secara utuh, kekuasaan terbagi dan tersebar di mana-mana. Tidak ada format dialektika yang dapat merajut kehendak sejarah. Kritik terhadap ideologi dan berita hoax banyak membingungkan, namun Pancasila tetap tegak. Refleksi Pancasila saat ini bukan terbatas apa yang dikatakan Bung Karno sebagai pandangan hidup dan dasar negara, bukan saja alat negara yang dijelaskan Pak Harto ataupun sumber dari segala sumber hukum sebagaimana dikatakan Mr. Soepomo, namun Pancasila adalah dunia kehidupan (lebenswelt). Pancasila adalah local wisdom (kearifan lokal) bangsa Indonesia sekaligus living law (hukum yang hidup dimasyarakat). Buku ‘Konstelasi Politik Indonesia: Pancasila dalam Analisis Fenomenologi Hermeneutika’ ini melakukan pemetaan ideologi bangsa Indonesia. Interpretasi Pancasila dalam suatu waktu mungkin dapat dimonopoli, dijadikan alat untuk kekuasaan melalui indoktrinasi. Lembaga pendidikan dan kebudayaan diprogram memproduksi nilai-nilai. Dalam kenyataan kekuasaan dapat runtuh dan berganti, namun Pancasila tetap eksis, tak tergantikan. Pancasila selalu menuntun dan menata kekuasaan di bumi pertiwi ini.

7 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail
BookOpen AccessMetadata saja

Dinamika sosial dan Politik Masa Revolusi Indonesia

2018•Koleksi Perpustakaan

Pada awal revolusi, polarisasi yang muncul terjadi pada dasar idiologi yang sama yaitu idiologi “kiri” yaitu sosialis. Mereka adalah dua tokoh yang paling diperhitungkan pada masa revolusi, yaitu Tan Malaka dengan Syahrir.Polarisasi kemudian terjadi antara Syahrir dengan Amir Syarifuddin di dalam Partai Sosialis. Pada saat sayap kiri sudah tidak lagi memegang kekuasaan, konflik bergeser antara pemerintah yang dikuasai kelompok kanan dengan kaum komunis yang ingin merebut kekuasaan kembali. Dalam melakukan oposisi terhadap pemerintah, kaum komunis justru terpecah menjadi dua yaitu kaum komunis ortodok yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin dan Musso yang tergabung dalam PKI dan FDR, berhadapan dengan kaum komunis nasionalis pimpinan Tan Malaka yang tergabung dalam Persatuan Perjuangan dan Gerakan Revolusi Rakyat (GRR). Konflik antara kaum komunis ortodok dengan komunis nasionalis berlangsung di Surakarta yang mengalami nasib kurang beruntung karena sebagai kota oposisi, karena kota tradisional lainnya yaitu Yogyakarta menjadi kota republik atau ibu kota RI. Kekacauan di Surakarta memuncak pada pemberontakan Madiun tahun 1948 yang dilakukan oleh kaum komunis ortodok pimpinan Musso dan Amir Syarifuddin. Kaum komunis yang berhasil selamat dalam pemberontakan Madiun bersembunyi di beberapa tempat termasuk di lereng gunung Merapi dan Merbabu. Bersama dengan kaum bandit dan para pejuang korban rasionalisasi, kaum komunis pelarian dari Madiun itu melakukan aksi-aksi kriminalitas di lereng Merapi dan Merbabu. Gerakan mereka dikenal dengan nama MMC atau Merapi Merbabu Complek.

12 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail
BookOpen AccessMetadata saja

Membela Islam, Membela Kemanusiaan

2018•Koleksi Perpustakaan

istilah "Aksi Bela Islam" mendadak populer dalam kosa-kata gerakan politik-keagamaan kontemporer di Indonesia. Istilah ini merupakan mantra ampuh untuk memobilisasi dukungan umat Islam dalam merespons isu-isu sosial dan politik aktual yang dianggap berkaitan dengan nasib dan kepentingan umat Islam. Tidak ada yang salah dengan inisiatif aksi solidaritas atas dasar persamaan keyakinan. Yang penting dipahami, memperkuat solidaritas sesama Muslim (ukhuwah Islamiyah) tidak boleh menegasikan solidaritas kebangsaan yang majemuk (ukhuwah wathaniah) dan solidaritas kemanusiaan (ukhuwah basyariah). Klaim "Aksi Bela Agama" bukanlah monopoli kelompok keagamaan tertentu. Pembelaan terhadap agama Islam hendaklah berpijak pada kepentingan menjaga hak-hak umat Islam yang selaras dengan bangunan politik kebangsaan yang inklusif dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Nalar "Membela Islam, Membela Kemanusiaan" adalah bahwa membela Islam haruslah kongruen dengan membela kemanusiaan. Komitmen membela Islam akan sukar diterima jika aktualisasinya justru mengancam nilai-nilai keadaban, kebinekaan, dan kemanusiaan. Semangat membela Islam akan kehilangan esensinya apabila mengarah pada otoritarianis Buku ini tak hanya memotret tantangan peradaban Islam di Indonesia masih diliputi problema tafsir teks yang kaku, tetapi juga menambah perspektif optimistik bahwa Islam memayungi kemajemukan budaya dan menyuarakan keadilan. Penulis sangat cerdas menyajikannya dalam bahasa yang populis sehingga renyah untuk dicerna" -Prof. Muhadjir Effendy, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI "Fajar Riza Ul Haq terus berusaha mencari mediasi-antara lain melalui tulisan-tulisannya-untuk mendorong transformasi sosial menuju Indonesia yang semakin adil dan sejahtera." -Mgr. Ignatius Suharyo Pr, Uskup Agung Jakarta "Karya ini patut dibaca bukan saja oleh kalangannya sendiri, tetapi juga oleh publik Indonesia umumnya. Sebagai seorang intelektual-aktivis, penulisnya punya jaringan luas yang merupakan modal tambahan bagi bobot karyanya. Sebagai Muslim, penulis menunjukkan sikap kritisnya terhadap umat Islam yang jauh dari idealisme Islam tentang persatuan umat." -Ahmad Syafii Maarif, Mantan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah [Mizan, Mizan Publishing, Wacana, Islam, Indonesia, Fiksi, Agama, Polittik]

2 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail
BookOpen AccessMetadata saja

Etnis Cina Perantauan di Aceh

2017•Koleksi Perpustakaan

Hubungan antara Indonesia, khususnya Aceh dengan Dataran Cina dimulai semenjak lancarnya transportasi laut. Kontak budaya antara Cina dan Aceh secara diplomasi diawali pada abad 13 dan 15 M. Pada suatu lawatan utusan diplomat Cina pergi ke Aceh menyerahkan Lonceng Cakradonya kepada Raja Aceh pada tahun 1409 M, sebagai lambang persahabatan. Sebaliknya Raja Aceh mengirimkan utusan Aceh (Duta Besar) ke Cina yaitu Zainal Abidin Dan khususya pada Musim dingin tahun ke 1413 berlayarlah utusan Cina ke Samudra termasuk ke Aceh. Hubungan diplomasi dibarengi dengan hubungan bisnis yang saling menguntungkan sehingga kedua bangsa tersebut terjalin atas dasar saling menghargai. Selanjutnya setelah terjadi kekacauan politik dan ekonomi di Daratan Cina, sehingga mengakibatkan migrasi besar-besaran orang Tiongkok ke Nanyang (Asia Tenggara), sehingga masyarakat Cina terpaksa mengadu nasibnya di Nusantara dengan bekerja apa saja asal dapat mempertahankan hidupnya di perantauan. Bekerja tanpa kenal lelah membuat etnis Cina perantauan berhasil dalam bidang ekonomi, politik dan budaya. Fenomena tersebut terlihat etnis Cina dipandang oleh Belanda sebagai kelas menengah bersama Timur Asing lainnya. Di bidang politik etnis Cina dapat menyatukan dirinya dengan pemerintah setempat seraya mempertahankan edentitas kecinaan mereka. Sedangkan identitas Cina sebelum dan setelah kemerdekaan Indonesia mempnyai identitas ganda yaitu identitas Indonesia dan Cina. Pada masa revolusi kebudayaan di Cina pada tahun 1966 terjadi perubahan besar-besaran di Cina dan berpengaruh terhadap Cina di Indonesia. Karena waktu itu etnis Cina dianggap berhaluan komunis. Sedangkan komunis adalah sangat dibenci di Indonesia. Akhirnya pudarlah kebudayaan Cina termasuk di Aceh. Etnis Cina di Aceh pada peristiwa komunis mereka sebagian hijrah ke Medan Sumatra Utara dan pulang ke daratan Cina. Dan yang lainnya menetap di Aceh. Etnis Cina di Aceh mayoritas suku Khek, dan berbahasa Khek bersama etnis mereka. Sedangkan bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa kedua. Dan sebagian dari mereka dapat berbahasa Aceh bila bermitra bisnis dengan orang Aceh. Etnis Cina yang tinggal di tempat pecinaan sangat sedikit yang dapat berbahasa Aceh. ​

9 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail
BookOpen AccessMetadata saja

Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia

2017•Koleksi Perpustakaan

Konstitusi dan jaminan atas hak asasi manusia (HAM) merupakan satu kesatuan yang mencerminkan kesinambungan gagasan dan praktik demokrasi konstitusional. Dalam perkembangannya, jaminan konstitusi atas HAM di Indonesia ini mengalami proses dialek-tika pemikiran yang sangat menarik untuk diamati. Pasca-Amendemen UUD 1945, materi muatan HAM mengalami reposisi yang signifikan. Bahkan, penerjemahan materi muatan HAM tersebut semakin positif setelah keluarnya Peraturan Presiden RI No. 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional HAM Indonesia 2011-2014. Salah satu komitmen penting yang dimiliki Indonesia dalam kerangka kebijakan HAM yaitu Rencana Aksi Nasional HAM Indonesia/National Action Plan on Human Rights (Ranham). Saat ini, Ranham Indonesia telah memasuki gelombang ketiga yang sudah dimulai sejak gelombang pertama (1998-2003), gelombang kedua (2004-2009), dan gelombang ketiga (2011-2014). Buku ini secara khusus membahas konseptualisasi HAM dalam konstitusi Indonesia sejak UUD 1945 sampai dengan perubahan UUD 1945 Tahun 2002, dan hubungannya dengan penegakan hukum dan HAM tli Indonesia Buku Persembahan Penerbit PrenadaMedia -Kencana-

7 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail
BookOpen AccessMetadata saja

Badan Pemeriksa Keuangan dalam Sistem Ketatanegaraan

2017•Koleksi Perpustakaan

Buku ini ditulis berdasarkan hasil peneliti an yang panjang serta pengalaman penulis selama bertugas di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tersaji di dalamnya uraian lengkap tentang BPK, baik sejarah, dasar hukum, kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan, serta bagaimana BPK melaksanakan tugas-tugasnya. Semua itu ditulis secara populer dengan menunjukkan berbagai contoh hasil pemeriksaan BPK. Sdr. Baharuddin Aritonang merupakan orang yang tepat untuk menuangkan buah pikirannya dalam masalah keuangan negara umumnya dan Badan Pemeriksa Keuangan pada khususnya. —Dr Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan RI

7 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail
BookOpen AccessMetadata saja

Government Budgeting and Expenditure Management

2017•Koleksi Perpustakaan

The government budget should be the financial mirror of society's choices. Yet most people view budgeting as the epitome of eye-glazing subjects, rarely explained in a way that is understandable to the non-specialist and too often presented without adequate consideration of a country’s governance and institutional capacity. Government Budgeting and Expenditure Management fills a gap in the literature to redress these failings and does so in comparative international perspective. This book provides a comprehensive but pithy and easy-to-understand treatment of public financial management, taking into account a variety of special issues including budgeting in post-conflict situations, at subnational government levels, for military/security expenditures, and in countries with large extractive revenues. Distilling the lessons of budgeting reform in countries at different levels of income and administrative capacity, each chapter gradually progresses from the basic principles to the more technical aspects and then on to implementation issues, using concrete examples and illustrations from around the globe. Government Budgeting and Expenditure Management is ideally suited as the primary text for advanced undergraduate or graduate courses in government budgeting or public financial management, or as a supplementary text for courses in public finance, public economics, economic development, public administration or comparative politics. With its attention to practical implementation aspects, the book will also be of direct interest to practitioners, policy-makers, and government employee training organizations.

8 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail
BookOpen AccessMetadata saja

Analisis Ekonomi Mikro tentang Hukum Pidana Indonesia

2017•Koleksi Perpustakaan

Dalam rentang sejarah penegakan hukum di Indonesia, khususnya hukum pidana, ada demikian banyak kasus yang menyita perhatian publik sekaligus menghabiskan energi bangsa ini. Sebut saja kasus Texmaco, Dipasena, dan Asian Agri, perusahaan-perusahaan raksasa yang terjerat pelanggaran pidana kelas kakap dan akhirnya harus bertempur selama bertahun-tahun di pengadilan. Mereka yang terlibat dalam kasus tersebut harus mempertang-gungjawabkan perbuatan mereka dengan mendekam di balik teralis besi penjara. tetapi, rentetan proses hukum tersebut juga menimbulkan pertanyaan baru: apakah keadilan sudah tercapai dengan dihukumnya para terdakwa? Bagaimana dengan kerugian nonhukum seperti aset yang terbengkalai menjadi besi tua, ribuan karyawan yang di-PHK dan harus berjuang mempertahankan hidup mereka, kerugian negara yang justru tak bisa kembali? Apakah efek tersebut tidak masuk dalam keadilan yang dituju oleh hukum pidana? Buku persembahan penerbit PrenadaMedia

9 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail
BookOpen AccessMetadata saja

Ilmu Administrasi Publik Kontemporer

2017•Koleksi Perpustakaan

Buku Ilmu Administrasi Publik Kontemporer ini menyajikan: 1. Sejarah perkembangan ilmu administrasi negara di Indonesia dan prospeknya di masa mendatang. 2. Administrasi publik: old public administration, new administration, reinventing bureaucracy. 3. Citizenship democratic. 4.Hubungan administrasi publik dan kebijaksanaan publik. 5.Human governance. 6.Perilaku dan pembinaan organisasi. 7.Demokrasi dan tipe-tipe kekuasaan dalam pemerintahan. --- Buku persembahan penerbit Prenadamedia Kencana

11 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail