M. Hum.

Perjanjian Kerja

Koperasi Syariah Dan Pengaturannya Di Indonesia

Dasar-dasar Organisasi Informasi : Panduan Pengatalogan Perpustakaan Berbasis MARS

Hukum Tata Ruang Dan Tata Guna Tanah

Manajemen Sistem Informasi perpustakaan Konsep Teori Dan Implementasi

Kamus Hukum dan Yurisprudensi

Ratusan ribu kata hukum yang terkumpul dalam buku ini berasal dari buku-buku kamus hukum besar dari berbagai tahun penerbitan, baik dari dalam maupun luar negeri. Kata adalah simbol yang mengandung pesan untuk dipahami oleh para pembaca simbol. Kata-kata hukum sebagai sebuah simbol juga mengandung pesan hukum. Gaya penulisan buku ini berikhtiarÊlebih mengakrabkan antara pesan, penerima pesan, dan objek yang dibicarakan dalam konteks pemahaman dan penegakan hukum. Bahasa dan hukum merupakan bagian dari produk budaya bangsa yang terus mengalami perkembangan sesuai dengan dinamika perkembangan dan kemajuan suatu bangsa. Oleh karena itu, penerapan, penemuan, pembentukan, dan penafsiran hukum atas suatu teks hukum juga mengalami dinamika perkembangan dan kemajuan budaya bangsanya dan pergaulan hukum dengan bangsa-bangsa di dunia, sehingga norm-norma baru dalam yurisprudensi dan regulasi terkini mewarnai indah dan kaya istilah dalam kamus ini. *** Persembahan penerbit Kencana (PrenadaMedia)

Kebijakan Kejiranan

Relasi antarnegara adalah hal penting yang harus dikelola dalam tatanan dunia yang semakln mengglobal. Salah satu yang cukup menarik adalah bagalmana negara menata hubungan kejiranan (neighborhood relation) yang terjadi di peringkat akar rumput masyarakat. Studi tentang kejiranan merupakan studi interdisipliner yang dapat didekati dengan berbagai disiplin ilmu seperti sosiologi, sosiatri, administrasi negara dan tentu saja Kebijakan Publik. Latar belakang penulis sebagal seorang yang mendalami Kebijakan Publik mewamai cara pandang dan analisis dalam fenomena Rukun Tetangga yang mungkin sangat kental nuansa sosiologinya. Penulisan buku ini yang didasarkan atas penelitian yang berlangsung selama lebih kurang dua tahun di dua kota, yaitu Padang, Provinsi Sumatra Barat di Indonesia dan Alor Setar, Negara Baglan Kedah di Malaysia memang menekankan kepada hubungan dan persepsi yang berkembang di kalangan warga Rukun Tetangga dalam konteks hubungan sehari hari. Menggunakan pendekatan pilihan rasional (rational choice aprroach), ternyata warga memandang hubungan sehari-hari secara realistts dan pragmatis.Ê *** Persembahan penerbit Kencana (PrenadaMedia)

Profil Anak Berkebutuhan Khusus di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016

Buku ini merupakan profil keberadaan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2016. Dalam buku ini termuat data-data jumlah ABK di seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Prov. Kalimantan Timur berdasarkan kategori/kelompok ABK-nya. Selain itu, dalam buku ini juga termuat data sekolah luar biasa dan sekolah inklusi yang ada di seluruh Kabupaten/Kota di Prov. Kalimantan Timur.

Hukum Penanaman Modal di Indonesia

Buku ini menyajikan kerangka hukum yang membingkai praktik penanaman modal di Indonesia; berkaitan dengan apa yang harus diketahui baik, bagi mereka yang akan melakukan penanaman modal maupun yang sedang mencari penanam modal bagi usaha mereka. Dalam Bab Pertama dipaparkan secara komprehensif sejarah penanaman modal secara umum, maupun khusus (di Indonesia), yang kemudian dirangkai dengan kebijakan penanaman modal pemerintah dan kebijakan ini setelah otonomi daerah. Bentuk kerja sama dan bidang usha penanaman modal dibahas di Bab Tiga dan Empat. Pada dua bab selanjutnya dihadirkan tata cara penanaman modal dan penyelesaian sengketa penanaman modal, untuk kemudian ditutup dengan perbincangan mengenai peran penanaman modal dalam pembangunan, serta hambatan dan prospeknya. -PrenadaMedia-

Peranan Hukum dalam Pembanguna Ekonomi

Pemahaman yang baikÑteori dan praktikÑtentang hubungan aspek hukum dengan ekonomi pembangunan di era globalisasi tidak saja penting bagi penataan ketatanegaraan, tetapi juga berdampak pada iklim investasi yang sehat dalam pembangunan ekonomi nasional. Antara hukum dan ekonomi berkaitan erat dan saling memengaruhi. Perkembangan ekonomi akan memengaruhi peta hukum; sebaliknya, perubahan hukum akan berdampak terhadap ekonomi pembangunan. Memasuki ranah globalisasi menuntut perubahan legal system, karena melibatkan segala aspek kehidupan masyarakatÑseperti ekonomi, politik, sosial budaya, termasuk aspek kejahatan (crime). Dan, salah satu dampak dari globalisasi yaitu terjadinya liberalisme perdagangan dan investasi dari negara maju ke negara berkembang; dan arus sebaliknya. Kehadiran buku ini memberikan informasi penting mengenai perkembangan penataan aspek hukum ekonomi pembangunan, baik lingkup hukum ekonomi regional (daerah) dan nasional maupun hukum ekonomi internasional. Melihat konten dan substansi pembahasannya, buku teks ini sangat dianjurkan tidak hanya untuk mahasiswa yang menempuh mata kuliah Hukum Bisnis dan dosen/pengajar I Imu Hukum, tetapi juga penting bagi para praktisi hukum, pebisnis, dan umum. Poin penting dari buku ini, antara lain: 1. Hubungan hukum dengan ekonomi; tentang hukum ekonomi.2. Arah pembangunan hukum dan ekonomi nasional. 3. Peranan hukum dalam pembangunan: sebagai a tool of social engineering and social control; alat kontrol pembangunan; sarana penegak keadilan; dan sarana pendidikan masyarakat. 4. Peranan hukum dalam globalisasi ekonomi: aspek globalisasi dalam perubahan hukum; pembinaan hukum nasional di era globalisasi. 5. Peranan hukum dalam investasi: hukum investasi otonomi daerah; hukum investasi berdasarkan syariah. 6. Hukum lembaga keuangan internasional: pengaruh lembaga ekonomi internasional; keberadaan WTO, IMF, World Bank, perusahaan multinasional, dan Military Industrial Complex. 7. Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi: dasar hukum otonomi daerah; politik hukum otonomi daerah; segi positif dan negatif otonomi daerah; tentang utang luar negeri. --- Penerbit Kencana Prenadamedia Group

Wewenang Mahkamah Konstitusi & Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan RI

Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Keberadaan MK dirasa sangat penting dan strategis karena MK berupaya mengawal konstitusi agar dilaksanakan dan dihormati keberadaannya. Selain itu, MK mempunyai dasar legitimasi, juga memiliki landasan yang kuat dan sangat dibutuhkan dalam sistem ketatanegaraan. Pada dasarnya dalam proses pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia tidak terlepas dari kajian pemikiran dari segi politis-sosiologis, yuridis dan filosofis, serta historis. Dilihat dari aspek kelembagaannya, Mahkamah Konstutusi berbeda dengan lembaga negara lainnya. Mahkamah Konstitusi di samping sebagai “lembaga negara”, juga sebagai “lembaga UUD 1945”. Sebagai lembaga negara, artinya lembaga yang harus dimiliki oleh setiap negara agar negara tersebut disebut negara demokratis dan negara hukum. Sedangkan sebagai “Lembaga UUD 1945”, artinya Mahkamah Konstitusi sebagai komponen konstitusi yang harus dimasukkan ke dalam setiap UUD dalam suatu negara karena merupakan tiang atau penyangga utama dari suatu yang namanya UUD. Dalam wacana pembahasan tentang wewenang Mahkamah Konstitusi, terlebih dahulu harus memperhatikan tentang bagaimana kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan kita dan bagaimana landasan Mahkamah Konstitusi dalam UUD 1945, serta apa saja yang menjadi wewenangnya. Adapun wewenang utama Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang dan menyelesaikan sengketa antara lembaga negara. Tugas dan wewenangnya ini perlu dikaji melalui pengaturan perundang-undangan dalam sistem hukum positif di Indonesia. Materi dalam buku ini yang juga digagas dari hasil penelitian, dibahas dengan detail bagaimana legitimasi teori konstitusi atas perubahan Undang-Undang Dasar 1945 terhadap kekuasaan kehakiman; dasar teoretis dan yuridis kewenangan MK, termasuk di dalamnya perbandingan wewenang menguji dan lembaga yang melakukan pengujian di beberapa negara, seperti Amerika, Prancis, Jerman, dan Korea Selatan. Dibahas pula kekuasaan kehakiman oleh Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Hal ini semua memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana wewenang MK dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

Pengetahuan dan Teknik Menata Tari untuk Anak Usia Dini

Pada dasarnya seni tari adalah salah satu keterampilan yang mengutamakan gerak sebagai alat media dalam mengomunikasikan sesuatu pada orang lain atau penonton. Demikian juga halnya penari merupakan perpanjangan tangan dari koreografer atau penata tari untuk menyampaikan ide dan pesan-pesan yang hendak disampai-kannya kepada orang lain. Agar gerak tari yang ditampilkan sampai pada sasarannya, yang perlu diperhatikan adalah para koreografer atau guru menyesuaikan tingkat kesulitan gerak dengan tingkat usia anak. Buku ini menjelaskan tentang seni menata tari untuk anak-anak dan sekaligus menguraikan tentang pengetahuan tari, sebagai bekal ilmu pengetahuan tari baik secara umum maupun khusus yang dapat membantu dalam penataan tari untuk anak. Selain dari itu, dalam buku ini juga menjelaskan bagaimana cara membelajarkan tari untuk anak-anak.Ê *** Persembahan penerbit Kencana (PrenadaMedia)

Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia

Konstitusi dan jaminan atas hak asasi manusia (HAM) merupakan satu kesatuan yang mencerminkan kesinambungan gagasan dan praktik demokrasi konstitusional. Dalam perkembangannya, jaminan konstitusi atas HAM di Indonesia ini mengalami proses dialek-tika pemikiran yang sangat menarik untuk diamati. Pasca-Amendemen UUD 1945, materi muatan HAM mengalami reposisi yang signifikan. Bahkan, penerjemahan materi muatan HAM tersebut semakin positif setelah keluarnya Peraturan Presiden RI No. 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional HAM Indonesia 2011-2014. Salah satu komitmen penting yang dimiliki Indonesia dalam kerangka kebijakan HAM yaitu Rencana Aksi Nasional HAM Indonesia/National Action Plan on Human Rights (Ranham). Saat ini, Ranham Indonesia telah memasuki gelombang ketiga yang sudah dimulai sejak gelombang pertama (1998-2003), gelombang kedua (2004-2009), dan gelombang ketiga (2011-2014). Buku ini secara khusus membahas konseptualisasi HAM dalam konstitusi Indonesia sejak UUD 1945 sampai dengan perubahan UUD 1945 Tahun 2002, dan hubungannya dengan penegakan hukum dan HAM tli Indonesia Buku Persembahan Penerbit PrenadaMedia -Kencana-

Pembaruan Hukum Islam di Indonesia

Tujuan diberlakukannya hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan manusia akan terus berubah dan berkembang mengikuti kemajuan zaman. Bagaimana Islam memberikan solusi atas problem yang dihadapi manusia dalam mewujudkan kemaslahatannya? Bukankah Islam adalah Rahmattan lil alamin Êyang selalu memberikan yang terbaik bagi umat manusia. Banyak persoalan baru yang menyangkut hukum yang belum ditegaskan dalam AI-Quran dan Sunnah. Dalam kondisi seperti ini diperlukan suatu pembaruan hukum Islam melalui ijtihad. ljtihad menjadi solusi strategis bagi penyelesaian hukum yang masih dzanny (samar), sehingga sesuai dengan maqashid syariah. Di Indonesia, lembaga Islam seperti NU, Muhammadiyah, MUI, dan Persis telah memiliki tradisi yang cukup kuat dalam ijtihad. Di NU, misalnya, fatwa-fatwanya dibahas dalam forum Bahtsul Masail Nandlatul Ulama, di Muhammadiyah di kenal dengan Majelis Tarjih Muhammadiyah; sedangkan di Persis ada Dewan Hisbah. Fatwa dari berbagai organisasi Islam tersebut sudah banyak di bukukan dan disebarkan kepada umat Islam di Indonesia. Lantas, bagaimana peran lembaga Peradilan Agama? Buku ini mengkaji peranan strategis Peradilan Agama dalam upaya pembaruan hukum Islam di Indonesia. Lebih-lebih peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembaruan hukum Islam telah memberikan wewenang cukup besar agar Pengadilan Agama berperan aktif. Buku ini sangat penting bagi para mahasiswa, peneliti, akademisi, praktisi,juga para pengambil kebijakan hukum Islam.Ê *** Persembahan penerbit Kencana (PrenadaMedia)

HAK ATAS TANAH BAGI WARGA NEGARA ASING

Buku yang diberi judul Hak Atas Tanah Bagi Warga Negara Asing merupakan salah satu buku yang diharapkan dapat menunjang perkuliahan, yang ada di, mengingat langkanya buku-buku penunjang sejenis, penulis berharap semoga tulisan singkat ini dapat memberikan kontribusi yang berarti.

Politik Hukum

Buku ini tersaji berasal dari refleksi pemikiran penulis yang pernah disampaikan dalam beberapa pertemuan ilmiah dan yang telah diterbitkan oleh majalah hukum seperti Varia Peradilan Mahhamah Agung dan jurnal ilmiah seperti Jurnal Yuvidis yang diterbitkan Universitas Pembangunan Nasional VETERAN Jakarta. Sehingga kemungkinan terjadi lompatan-lompatan pemikiran yang merespons peristiwa hukum konkret, namun demikian tetap dirangkaikan dalam alur pemikiran ilmu hukum. Kajian diawali dengan pembahasan tentang konstelasi politik hukum nasional yang merespons perubahan masyarakat sekaligus menyoroti persoalan-persoalan pembaruan dan transformasi hukum Islam sebagai salah satu unsur dari sistem hukum ke dalam hukum nasional.Ê Politik hukum sebagai suatu arah kebijakan yang diambil dan ditempuh oleh negara dalam menetapkan hukum mana yang perlu ditetapkan, diganti atau diatur, maka khsusus kajian tentang hukum Islam sebagai sebuah sistem hukum penulis memulai pembahasan ini dari sejarah pembaruan dan perkembangan hukum perdata Islam sampai dengan pertumbuhan hukum ekonomi Islam dan juga pidana Islam seperti termuat di dalam Qanun Jinayat yang berlaku di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam dan tentu tetap berada di dalam bingkai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Tema-tema yang dipilih dalam buku ini membahas seputar masalah pembentukan hukum nasional yang dikaitkan dengan sejarah pembaruan dan perkembangan hukum Islam dan politik hukum yang mengakomodasi hukum Islam dalam perubahan dan pembentukan peraturan hukum serta kelembagaannya. Juga menjelaskan tentang peranan politi hukum dalam membentuk perundang-undangan yang bersifat nasional dalam bidang hukum perdata Islam dan hukum pidana Islam serta ekonomi syariah. Buku ini diharapkan dapat menambah wawasan dan khazanah keilmuan bagi mahasiswa, para praktisi hukum, dosen, dan masyarakat pada umumnya karena memberikan gambaran yang utuh tentang Politik Hukum Nasional dalam Perspektif Hukum Islam.Ê *** Persembahan penerbit Kencana (PrenadaMedia)

Hukum Kepailitan dan Keadilan Pancasila - Kajian Filsafat Hukum atas Kepailitan Badan Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia

Di dalam buku ini banyak diulas mengenai konsepsi keadilan Pancasila sebagai norma tertinggi yang menjadi dasar hukum positif. Keadilan Pancasila pada akhirnya menjadi batu uji hukum kepailitan di Indonesia. Buku ini dapat menjadi “jangkar” dan sekaligus “kompas” untuk menentukan akan dibawa kearah mana nantinya hukum kepailitan negeri ini.

Politik Hukum Studi perbandingan dalam Praktik Ketatanegaraan Islam dan sistem Hukum Barat

Buku ini, pada bagian pertama, menjelaskan perkembangan disiplin politik hukum dari masa ke masa sehingga menjadi suatu disiplin yang independen. Kemudian perbincangan berlanjut kepada berbagai sistem politik yang berkembang, menjadi dominan, dan kemudian runtuh dalam sejarah politik Islam di masa lalu. Dari sejarah tersebut, para pakar politik Islam menyaringdan memeras berbagai ajaran dan nilai Islam tentang politik, pemerintahan, dan hukum, kemudian memformulasikannya ke dalam berbagai konsep legislatif, yudi katif, dan eksekutif. Di antara konsep tersebut, yang kemudian menjadi pembahasan selanjutnya dan perbincangan inti dalam naskari ini, adalah: Kepala negara dalam kaitannya dengan konsep eksekutif; Ahlul Halli wal Aqdi, musyawarah, dan demokrasi dalam kaitannya dengan legislatif; dan Qadhi serta supremasi hukum dalam kaitannya dengan yudikatif.Ê--- Penerbit Kencana Prenadamedia Group

Buku Pintar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Buku ini menjelaskan tentang seluk-beluk pengadaan barang dan jasa pemerintah. -VisiMedia-

Communication Skills ”Sukses Komunikasi, Presentasi dan Berkarier!”

Masih ingat dalam benak kita dahulu saat orang tua menanyakan cita-cita kita, apakah cita-citamu saat dewasa kelak nak? Aku ingin menjadi dokter, aku ingin menjadi polisi bahkan presiden merupakan cita-cita sewaktu masih belia dulu. Bagaimana dengan sekarang disaat usia sudah semakin beranjak dewasa? Dokter? Polisi? Atau presiden? Mungkin tidak lagi. Semua itu bisa saja tidak sejalan seiring tumbuh dan berkembangnya diri kita. Tumbuh karena fisik kita semakin tegap, kekar, tampan, cantik, tinggi dan lain sebagainya sedangkan berkembang karena sikap, sifat dan sejumlah karakter yang dimiliki. Adapun bab yang dibahas dalam buku ini yaitu tentang konunikasi, kemampuan presentasi dan sukses mencari kerja. Buku ini akan bermanfaat dalam memupuk kepercayaan diri, membangun etika berkomunikasi dan meningkatkan performa komunikasi kerja. Seiring dengan kemanjuan budaya manusia yang selalu beriringan dengan teknologi maka cara berkomunikasi, cara presentasi dan cara mencari pekerja harus juga selaras. [Penerbit Deepublish, Deepublish, Sekolah Tinggi Teknologi (STITEK), Komunikasi, Herri Susanto]