Lewati ke konten utama
Beranda / Hasil pencarian

Hasil pencarian

Jelajahi seluruh publikasi yang tersedia.

3 hasil
Subjek: Legislasi
DaftarKartu
ThesisOpen AccessPDF tersedia

Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Menurut Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah

2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

ABSTRAK FATHUR RAHMAN, NIM. 14 208 007 Judul Skripsi “FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH” Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar tahun akademik 2019. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi fokus penelitian adalah bagaimana fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan dan tinjauan fiqh siyasah dusturiyah terhadap fungsi legislasi DPR Republik Indonesia. Tujuan dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan untuk mengetahui dan menganalisa legislasi ditinjau dari fiqh siyasah dusturiyah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research), metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan Yuridis Normatif teori yang dipakai adalah teori hukum tata negara Indonesia dan fiqh siyasah dusturiyah. Dari Hasil penelitian yang penulis peroleh maka dapat disimpulkan bahwa fungsi legislasi DPR RI adalah sebagai lembaga membuat undang-undang. Fungsi legislasi yang dimiliki DPR diwujudkan dengan cara Prolegnas (Program Legislasi Nasional). Penyusunan Prolegnas dilaksanakan oleh DPR dan Pemerintah dan di koordinasikan oleh DPR, melalaui alat kelengkapan DPR yang khusus mengenai bidang legislasi berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 Pasal 20 dan Pasal 21. Prolegnas ditetapkan untuk jangka menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan RUU. Penyusunan Prolegnas antara DPR dan Pemerintah disepakati menjadi Prolegnas dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR. Prolegnas ditetapkan dengan Keputusan DPR berdasarkan Pasal 22. Tinjauan fiqh siyasah dusturiayah terhadap fungsi legislasi hampir sama dengan fungsi legislasi yang terdapat pada ahl al-hall wa al-‘aqd. DPR dan ahl al-hall wa al-‘aqd sebagai lembaga legislatif dan tugasnya sama-sama membuat undang-undang dan sama-sama bermusyawarah. DPR dan ahl al-hall wa al-‘aqd juga memiliki perbedaan. DPR harus berdasarkan Prolegnas dan tidak boleh bertentangan UUD 1945 dan Pancasila. DPR bebas dalam membuat undang-undang asalakan disepakati oleh anggotanya. Sedangkan ahl al-hall wa al-‘aqd membuat undang-undang tidak boleh bertentangan dengan aturan Allah dan SunnahNya. Ahl al-hall wa al-‘aqd tidak boleh merubah undang-undang yang sudah jelas ditetapkan dalam syariah.

8 dilihat · 9 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

Kedudukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dalam Ketatanegaraan Indonesia

2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

ASIFAH, NIM 2130203009 Judul Skripsi: “Kedudukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dalam Ketatanegaraan Indonesia” Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar 2026. Penelitian ini mengkaji landasan hukum dan prosedur pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), serta kekuatan dan kelemahan regulasi yang mengaturnya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kesesuaian landasan hukum dan prosedur pembentukan BPI Danantara dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan regulasinya. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan tipologi kualitatif yaitu hasil penelusuran dari bahan kepustakaan. Data penelitian bersumber dari data sekunder yaitu memakai bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas UU nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PP Nomor 10 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola BPI Danantara, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 perubahan kedua atas UU nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Bahan hukum sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah bereputasi yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk kemudian ditarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pembentukan BPI Danantara sebagai lembaga baru yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengelola investasi strategis negara memiliki dasar hukum yang kuat, karna didasarkan pada UU Nomor 1 Tahun 2025 dan PP Nomor 10 Tahun 2025. Proses pembentukan lembaga ini dilakukan melalui beberapa tahapan, dimulai dari perencanaan di mana RUU diajukan di luar Prolegnas Prioritas tahun 2025, dilanjutkan penyusunan yang tidak disertai naskah akademik, kemudian pembahasan yang tetap dilakukan hingga RUU disetujui DPR dan Presiden, dan diakhiri dengan pengundangan yang resmi menjadikan RUU sebagai UU pada 24 Februari 2025. Kekuatan regulasi terlihat dari kepastian hukum yang diberikan oleh UU dan PP, sementara kelemahannya meliputi kurangnya transparansi, tidak tercantumnya RUU dalam Prolegnas, dan tidak tersedianya naskah akademik, sehingga partisipasi publik dalam proses pembentukan BPI Danantara terbatas. Tujuan pembentukan BPI Danantara sejalan dengan prinsip kemaslahatan umum (maslahah al-‘ammah), sebagaimana fungsi Baitul Mal dalam mengelola kekayaan negara untuk kesejahteraan masyarakat. Meski demikian, prinsip musyawarah (syura) dan keterbukaan yang diterapkan dalam tradisi Baitul Mal belum sepenuhnya terpenuhi dalam proses pembentukan BPI Danantara

8 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

perbandingn fungsi legislasi dewan perwsakilan rakyat dengan sulthah al tasyri'iyah dalam penyusunan peraturan perundang-undangan

2021•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Mega Silvia. NIM. 1730203040 (2017). Judul Skripsi “ Perbandingan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Dengan Sulthah Al-Tasyri’iyyah Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan”. Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar Tahun 2021. Pokok permasalahan dalam Skripsi ini adalah perbandingan fungsi legislasi dewan perwakilan rakyat dengan sulthah al-tasyri‟iyyah dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Tujuan pembahasan ini untuk mengetahui bagaimana persamaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia dengan Sultah Al-Tayri‟iyyah dalam penyusunan peraturan perundang- undangan dan bagaimana perbedaan fungsi legislasi dewan perwakilan rakyat dengan sulthah al-tasyri‟iyyah dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum normatif atau library research dengan metode komparatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah teknik pengumpulan data kualitatif yang merupakan pengumpulan data yang bersifat deskriptif. Dari penelitian yang penulis lakukan, dapat kesimpulan bahwa Perbandingan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Dengan Sulthah Al- Tasyri‟iyyah Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan ada terdapat persamaan dan perbedaan di antara kedua lembaga tersebut. Persamaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat dengan Sulthah Al-Tasyri‟iyyah dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan adalah: (a) Keduanya sama-sama merupakan lemabaga perwakilan rakyat; (b) Keduanya sama-sama mempunyai wewenang dalam membentuk undang-undang; (c) Keduanya sama-sama melakukan pengawasan terhadap lembaga eksekutif; (d) Keduanya sama-sama melakukan pengawsan terhadapa anggaran keuangan negara. Perbedaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat dengan Sulthah Al-Tasyri‟iyyah dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, dapat dilihat dari pemaparan berikut: (a)DPR merupakan lembaga pemerintah yang berwewenang penuh dalam pembuatan undang-undang, sedangkan Sulthah Al-Tasyar‟iyyah tidak memiliki kewenangan penuh untuk pembuatan peraturan perundang-undangan melainkan hanya sebatas menggali dan mengeluarkan hukum yang ada di dalam al-Qur’an dan sunnah; (b) Di dalam pemerintahan Islam Sulthah Al-Tasyri‟iyyah lebih berfokus pada pencalonan imam, penyeleksian imam serta membaiatkan imam, namun di dalam pemerintahan Indonesia, DPR lebih berfokus pada fungsi utamanya dalam pembuatan peraturan perundangan-undangan; (c)Dari ruang lingkup kerjanya, DPR mempunyai ruang lingkup kerja yang lebih sempit atau dibatasi sedangkan di dalam pemerintahan Islam, Sulthah Al-Tasyri‟iyyah memiliki cakupan wilayah yang lebih luas karena tidak adanya pembagian kewenangan untuk daerah seperti halnya di dalam pemerintahan Indonesia sekarang; (d) Di dalam pemerintahan Islam untuk menjadi anggota lembaga legislatif haruslah seorang laki-laki tidak boleh perempuan, sedangkan di dalam praktek pemerintahan Indonesia, perempuan dibolehkan untuk menjadi anggota dewan.

5 dilihat · 2 unduhanSitasiDetail