· Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Tio Fathur Rahman, NIM 1630401187, dengan judul “Potensi Transformasi SPP Konvensional Menjadi SPP Syariah Melalui Analisa SWOT (Studi Pada Kelompok SPP Jorong Rambatan)”, Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar peluang transformasi SPP konvensional menjadi SPP Syariah pada kelompok SPP di Jorong Rambatan, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat yang diukur melalui analisa SWOT. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan (field research), dimana dalam penelitian ini penulis akan mengukur tentang potensi tranformasi SPP konvensional menjadi SPP berbasis Syariah pada kelompok SPP di Jorong Rambatan. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah melalui pembagian kuesioner dan dianalisis menggunakan analisis SWOT. Berdasarkan hasil penelitian potensi transformasi SPP konvensional menjadi SPP Syariah pada kelompok SPP di Jorong Rambatan, Nagari Rambatan, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar yang diukur dengan analisis SWOT dapat disimpulkan bahwa posisi transformasi SPP konvensional menjadi SPP syariah berada pada Kuadran 1 yaitu 0,8 = x dan 2,5 = y. Sehingga pada posisi ini dapat dijelaskan bahwa posisi ini merupakan situasi yang sangat menguntungkan bagi kelompok SPP dengan memiliki peluang dan kekuatan untuk bertransformasi menjadi kelompok SPP berbasis Syariah. Rekomendasi strategi yang perlu dilakukan yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan dan memanfaatkan peluang yang sebesar-besarnya untuk mewujudkan transformasi kelompok SPP menjadi kelompok SPP yang mengelola dana bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dari program PNPM Mandiri Perdesaan sesuai sistem Syariah. Strategi yang harus diterapkan adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (growth oriented strategi). Kunci : Potensi, SPP Berbasis Syariah, dan Analisa SWOT
· Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK FATHUR RAHMAN, NIM. 14 208 007 Judul Skripsi “FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH” Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar tahun akademik 2019. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi fokus penelitian adalah bagaimana fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan dan tinjauan fiqh siyasah dusturiyah terhadap fungsi legislasi DPR Republik Indonesia. Tujuan dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan untuk mengetahui dan menganalisa legislasi ditinjau dari fiqh siyasah dusturiyah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research), metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan Yuridis Normatif teori yang dipakai adalah teori hukum tata negara Indonesia dan fiqh siyasah dusturiyah. Dari Hasil penelitian yang penulis peroleh maka dapat disimpulkan bahwa fungsi legislasi DPR RI adalah sebagai lembaga membuat undang-undang. Fungsi legislasi yang dimiliki DPR diwujudkan dengan cara Prolegnas (Program Legislasi Nasional). Penyusunan Prolegnas dilaksanakan oleh DPR dan Pemerintah dan di koordinasikan oleh DPR, melalaui alat kelengkapan DPR yang khusus mengenai bidang legislasi berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 Pasal 20 dan Pasal 21. Prolegnas ditetapkan untuk jangka menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan RUU. Penyusunan Prolegnas antara DPR dan Pemerintah disepakati menjadi Prolegnas dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR. Prolegnas ditetapkan dengan Keputusan DPR berdasarkan Pasal 22. Tinjauan fiqh siyasah dusturiayah terhadap fungsi legislasi hampir sama dengan fungsi legislasi yang terdapat pada ahl al-hall wa al-‘aqd. DPR dan ahl al-hall wa al-‘aqd sebagai lembaga legislatif dan tugasnya sama-sama membuat undang-undang dan sama-sama bermusyawarah. DPR dan ahl al-hall wa al-‘aqd juga memiliki perbedaan. DPR harus berdasarkan Prolegnas dan tidak boleh bertentangan UUD 1945 dan Pancasila. DPR bebas dalam membuat undang-undang asalakan disepakati oleh anggotanya. Sedangkan ahl al-hall wa al-‘aqd membuat undang-undang tidak boleh bertentangan dengan aturan Allah dan SunnahNya. Ahl al-hall wa al-‘aqd tidak boleh merubah undang-undang yang sudah jelas ditetapkan dalam syariah.
2024 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
FATHUR RAHMAN, NIM 1930302012. Judul Skripsi: “Strategi Komunikasi Pemasaran Produk Bamboo Straws pada PT Sumatra Life Eco di Kabupaten Tanah Datar”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana strategi komunikasi pemasaran produk Bamboo Straws pada PT Sumatra Life Eco di Kabupaten Tanah Datar. Metode Penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian descriptive research. Data yang dianalisis merupakan hasil wawancara mendalam dengan Direktur Utama dan Manager Pemasaran di PT Sumatra Life Eco. Instrumen kunci dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang telah didapat akan dianalisis dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan teknik penjamin keabsahan data penelitian yaitu menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukan bahwa strategi komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh PT Sumatra Life Eco dalam memasarkan produk bamboo straws adalah dengan memanfaatkan media sosial Instagram sebagai media promosi, mengikuti berbagai kegiatan eksternal untuk membangun relasi bisnis, kemudian menjalin hubungan emosional serta membangun loyalitas dan kepercayaan konsumen . Strategi Komunikasi Pemasaran yang diimplementasikan oleh Sumatra Life Eco dalam memasarkan produk berdasarkan bauran komunikasi pemasaran antara lain yaitu pemasaran pribadi, acara dan pengalaman, serta hubungan masyarakat dan publisitas. Karna target pasarnya yang spesifik, Sumatra Life Eco perlu fokus pada upaya membangun kesadaran merek dan loyalitas yang kuat melalui komunikasi langsung dengan konsumen.
2021 · Book · Koleksi Perpustakaan
Tio Fathur Rahman, NIM 1630401187, dengan judul “Potensi Transformasi SPP Konvensional Menjadi SPP Syariah Melalui Analisa SWOT (Studi Pada Kelompok SPP Jorong Rambatan)”, Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar tahun 2020.
Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar peluang transformasi SPP konvensional menjadi SPP Syariah pada kelompok SPP di Jorong Rambatan, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat yang diukur melalui analisa SWOT.
Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan (field research), dimana dalam penelitian ini penulis akan mengukur tentang potensi tranformasi SPP konvensional menjadi SPP berbasis Syariah pada kelompok SPP di Jorong Rambatan. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah melalui pembagian kuesioner dan dianalisis menggunakan analisis SWOT.
Berdasarkan hasil penelitian potensi transformasi SPP konvensional menjadi SPP Syariah pada kelompok SPP di Jorong Rambatan, Nagari Rambatan, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar yang diukur dengan analisis SWOT dapat disimpulkan bahwa posisi transformasi SPP konvensional menjadi SPP syariah berada pada Kuadran 1 yaitu 0,8 = x dan 2,5 = y. Sehingga pada posisi ini dapat dijelaskan bahwa posisi ini merupakan situasi yang sangat menguntungkan bagi kelompok SPP dengan memiliki peluang dan kekuatan untuk bertransformasi menjadi kelompok SPP berbasis Syariah. Rekomendasi strategi yang perlu dilakukan yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan dan memanfaatkan peluang yang sebesar-besarnya untuk mewujudkan transformasi kelompok SPP menjadi kelompok SPP yang mengelola dana bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dari program PNPM Mandiri Perdesaan sesuai sistem Syariah. Strategi yang harus diterapkan adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (growth oriented strategi).
2020 · Book · Koleksi Perpustakaan
FATHUR RAHMAN, NIM. 14 208 007 Judul Skripsi “FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH” Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar tahun akademik 2019.
Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi fokus penelitian adalah bagaimana fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan dan tinjauan fiqh siyasah dusturiyah terhadap fungsi legislasi DPR Republik Indonesia. Tujuan dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan untuk mengetahui dan menganalisa legislasi ditinjau dari fiqh siyasah dusturiyah.
Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research), metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan Yuridis Normatif teori yang dipakai adalah teori hukum tata negara Indonesia dan fiqh siyasah dusturiyah.
Dari Hasil penelitian yang penulis peroleh maka dapat disimpulkan bahwa fungsi legislasi DPR RI adalah sebagai lembaga membuat undang-undang. Fungsi legislasi yang dimiliki DPR diwujudkan dengan cara Prolegnas (Program Legislasi Nasional). Penyusunan Prolegnas dilaksanakan oleh DPR dan Pemerintah dan di koordinasikan oleh DPR, melalaui alat kelengkapan DPR yang khusus mengenai bidang legislasi berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 Pasal 20 dan Pasal 21. Prolegnas ditetapkan untuk jangka menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan RUU. Penyusunan Prolegnas antara DPR dan Pemerintah disepakati menjadi Prolegnas dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR. Prolegnas ditetapkan dengan Keputusan DPR berdasarkan Pasal 22.
Tinjauan fiqh siyasah dusturiayah terhadap fungsi legislasi hampir sama dengan fungsi legislasi yang terdapat pada ahl al-hall wa al-„aqd. DPR dan ahl al-hall wa al-„aqd sebagai lembaga legislatif dan tugasnya sama-sama membuat undang-undang dan sama-sama bermusyawarah. DPR dan ahl al-hall wa al-„aqd juga memiliki perbedaan. DPR harus berdasarkan Prolegnas dan tidak boleh bertentangan UUD 1945 dan Pancasila. DPR bebas dalam membuat undang-undang asalakan disepakati oleh anggotanya. Sedangkan ahl al-hall wa al-„aqd membuat undang-undang tidak boleh bertentangan dengan aturan Allah dan SunnahNya. Ahl al-hall wa al-„aqd tidak boleh merubah undang-undang yang sudah jelas ditetapkan dalam syariah.
