Lewati ke konten utama
Beranda / Hasil pencarian

Hasil pencarian

Jelajahi seluruh publikasi yang tersedia.

2 hasil
Penulis: LOLIRESTI
DaftarKartu
ThesisOpen AccessPDF tersedia

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK KONSUMEN DALAM JUAL BELI ONLINE (Analisis Hukum Positif di Indonesia dengan Peraturan Internal Shopee dan Hukum Ekonomi Syariah)

2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Loliresti. 2025. NIM, HES 232022010 Judul Tesis “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Konsumen Dalam Jual Beli Online (Analisis Hukum Positif di Indonesia dengan Peraturan Internal Shopee dan Hukum Ekonomi Syariah)”. Program Pascasarjana Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah maraknya praktik jual-beli online yang menimbulkan banyak permasalahan hukum bagi konsumen, seperti barang yang tidak sesuai deskripsi, keterlambatan pengembalian dana, serta lemahnya penindakan terhadap pelaku usaha yang merugikan konsumen. Tujuan pembahasan ini untuk mengetahui bagaimana peraturan hukum positif di Indonesia tentang perlindungan hak-hak konsumen, sinkronisasi antara hukum positif perlindungan hak-hak konsumen di Indonesia dengan peraturan internal Shopee dan bagaimana perlindungan hak konsumen menurut Hukum Ekonomi Syariah. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan (Library Research) atau normatif, merupakan penelitian yang secara literatur dilakukan melalui penelitian atas sistematika hukum, kesesuaian hukum, dan perbandingan hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif terhadap substansi hukum dan praktik perlindungan konsumen dalam e-commerce. Dari penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulan bahwa perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen telah diatur dalam KUHPerdata, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Permendag Nomor 50 Tahun 2020. Shopee juga telah menyediakan instrumen perlindungan berupa Garansi Shopee, sistem escrow, mekanisme refund/return, dan layanan pengaduan. Namun, mekanisme internal ini masih bersifat kontraktual sehingga tidak memiliki kekuatan hukum sekuat undang-undang nasional. Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, transaksi jual beli di Shopee dapat dianalogikan dengan akad salam, dimana pembayaran dilakukan di awal dan barang diserahkan kemudian. Mekanisme refund/return juga sejalan dengan konsep khiyar yang memberikan hak kepada konsumen untuk membatalkan transaksi apabila terdapat cacat pada barang. Meskipun demikian, penerapannya belum sepenuhnya memenuhi prinsip syariah karena keterbatasan konsumen dalam mengakses haknya.

3 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam Merehabilitasi Pengemis Perspektif Siyasah Dusturiyah

2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

ABSTRAK Loliresti, NIM 1930203037. Judul Skripsi : “Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam Merehabilitasi Pengemis Perspektif Siyasah Dusturiyah”. Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, tahun 2023 Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi fokus penelitian adalah substansi Peraturan Daerah Kab. Tanah Datar No. 1 tahun 2021 tentang kesejahteraan sosial dalam merehabilitasi pengemis perspektif Siyasah Dusturiyah. Rumusan masalah meliputi : Bagaimana substansi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam merehabilitasi pengemis di Kabupaten Tanah Datar, dan Bagaimana pandangan siyasah dusturiyah terhadap Peraturan Derah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2021 Tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam merehabilitasi pengemis di Kabupaten Tanah Datar. Tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana substansi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar No. 1 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam merehabilitasi pengemis di Kabupaten Tanah Datar dan menganalisis bagaimana pandangan Siyasah Dusturiyah terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam merehabilitasi pengemis di Kabupaten Tanah Datar. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (Library Research) atau normatif yakni penelitian yang secara literatur dilakukan melalui penelitian atas sistematika hukum, kesesuaian hukum, sejarah hukum, serta perbandingan hukum. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelaahan terhadap bahan pustaka yaitu buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan Peraturan Perundang-undangan tentang Kesejahteraan Sosial Adapun hasil penelitian ini adalah Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam Merehabilitasi Pengemis masih belum mendapatkan hasil yang maksimal. Peraturan daerah ini belum tersosialisasikan dengan baik, sarana dan prasarana yang belum tersedia, serta tidak adanya tindakan dan upaya mengurangi angka pengemis di Kabupaten Tanah Datar. Sehingga pengemis di Kabupaten Tanah Datar masih ada sampai sekarang. Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam Merehabilitasi Pengemis Perspektif Siyasah Dusturiyah belum sejalan dengan kebijakan yang pernah di ambil oleh Nabi Muhammad SAW untuk menangani adanya pengemis.

2 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail