Abstrak
Ahmad Zikri Alhamdani, NIM 2130203002, Judul Skripsi “Konsistensi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dengan TAP MPR VI/MPR/2000 dan TAP MPR VII/MPR/2000” Prodi Hukum Tata Negara (siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar 2026. Permasalahan dalam penelitian ini adalah inkonsistensi UU Nomor 3 Tahun 2025 atas perubahan undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dengan TAP MPR VI dan VII Tahun 2000. Yang mana seharusnya UU TNI tersebut seharusnya konsisten dengan TAP MPR, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan bentuk inkonsistensi, mengungkap pasal-pasal dan mngemukakan dampak atau implikasi akibat inkonsistensi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif yuridis normatif dengan pendekatan konstitusi (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual appoach) sehingga menghasilkan uraian yang sistematis mengenai permasalahan hukum yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian yuridis normatif ini adalah menggunakan studi literatur yaitu mengumpulkan bahan-bahan primer, sekunder, dan tresier. Adapun teknik analisis data dilakukan dengan cara analisis secara deskriptif analitis data dilakukan dengan cara menganalisis secara deskriptif, membandingkan, dan mengkaji isi peraturan perundang-undangan secara literatur yang relevan. Penelitian ini menemukan: 1) Bentuk Inkonsistensi yang terjadi pada Undang-Undang No 3 Tahun 2025 terhadap TAP MPR No VI dan VII tahun 2000 adalah inkonsistensi vertikal yang mana terjadinya ketidaksesuaian norma hukum dan asas lex suuperrior derogat legi inferiori akibat substansinya tidak selaras dengan aturan yang berada diatas hierarkinya. 2) Berkaitan dengan pasal-pasal yang diindikasikan tidak sejalan atau inkonsisten dengan TAP MPR yang sebagaimana dimaksud Penulis maka terdapat sejumlah pasal yang inkonsisten yaitu pasal 47 ayat (2) UU TNI tentang perluasan jabatan TNI diranah sipil terhadap TAP MPR pasal 5 ayat (2) Nomor VII tahun 2000 yaitu tentang Prajurit Tentara Nasional Indonesia hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. 3) Berdasarkan inkonsisten yang terjadi tersebut maka memberikan dampak atau implikasi pergeseran paradigma sistem pertahanan negara, pelemahan prinsip supremasi sipil, erosi mekanisme checks and balances, dan ancaman terhadap supremasi sipil. Akhirnya Peneliti menyimpulkan bahwa inkonsistensi vertikal, ketidakpastian hukum, dan resiko kemunduran demokrasi konstitusional diakibatkan proses legislasi yang belum matang oleh lembaga berwenang sehingga terjadi kesalahan norma dalam perubahan tersebut, pasal-pasal yang tidak sesuai dengan aturan yang diatasnya, pengaburan batas pertahanan dan keamanan, hilangnya semangat reformasi, cacat hierarki, dan ancaman terhadap supremasi sipil.