Abstrak
Triana Putri, NIM. 2230203067 Judul Skripsi: “Analisis Yuridis Pelibatan Tentara Nasional Indonesia Dalam Pengamanan Lembaga Sipil: Studi Kasus Pengamanan Kejaksaan Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Tentara Nasional Indonesia” Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar, Tahun 2026. Pokok permasalahan dalam penelitian ini terletak pada ketidakjelasan batas kewenangan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pengamanan kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum sipil, khususnya setelah perubahan pengaturan dalam Undang-Undang tentang TNI serta implikasi pelibatan TNI dalam pengamanan kejaksaan terhadap prinsip pembagian fungsi pertahanan dan keamanan. Pengaturan tersebut membuka ruang pelibatan TNI dalam ranah non pertahanan melalui skema operasi militer selain perang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dengan menggunakan tipologi kualitatif data dikumpulkan dari sumber data sekunder dan bahan-bahan hukum terkait analisis yuridis pelibatan TNI dalam pengamanan lembaga sipil. Bahan hukum yang digunakan yaitu, UUD 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas UU TNI, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian republik indonesia, keputusan presiden Nomor 89 tahun 2000 tentang Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TAP MPR Nomor VI/MPR/2000 Tentang Pemisahan TNI dan Polri, TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 Tentang Peran TNI dan Polri dan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang Pelindungan Negara terhadap jaksa Dalam Melaksanakan Tugas Dan Fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pengamanan Kejaksaan bersumber dari kerangka operasi militer selain perang (OMSP) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025. Pertama, mengaburkan prinsip pemisahan fungsi pertahanan dan keamanan sebagaimana diamanatkan Pasal 30 UUD 1945. Kedua, pengaturan OMSP masih bersifat umum dan belum menetapkan secara tegas, sehingga berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan Polri dalam penyelenggaraan keamanan dalam negeri. Ketiga, UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI tidak mengatur secara tegas batas ruang lingkup dan mekanisme pengamanan, sehingga berpotensi menimbulkan tumpang-tindih kewenangan dengan Polri. Pelibatan TNI dalam pengamanan Kejaksaan menempatkan militer dalam urusan hukum dan keamanan internal, pertama berdampak pada melemahkan supremasi sipil, serta membuka kembali kecenderungan dwifungsi militer, kedua pergeseran fungsi TNI dari pertahanan negara ke keamanan dalam negeri, yang melemahnya peran Polri, menurunnya kualitas demokrasi.