Abstrak
ABSTRAK Diego Ovaldo, NIM 2130203015, Judul Skripsi “Dampak Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Dan Penghematan Anggaran Pemerintah Terhadap Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Otonomi Daerah”. Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar. Pokok permasalahan skripsi ini terkait kedudukan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 dalam sistem hukum Indonesia, serta dampaknya terhadap Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Fokus utama penelitian ini adalah menilai apakah Inpres yang bersifat administratif internal dapat dijadikan dasar kebijakan publik yang mengikat secara luas, khususnya terhadap pemerintahan daerah, dalam konteks asas legalitas dan prinsip negara hukum. Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak politik dalam demokrasi Indonesia serta menjadi acuan perbaikan kebijakan di masa depan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, dengan metode penelitian pustaka untuk menganalisis dari sumber primer seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta pendapat para ahli hukum tata negara dan administrasi. Serta menggunakan bahan sekunder seperti KBBI, kamus hukum, dan penelitian terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan menurut Pasal 7 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat secara umum dan tidak layak dijadikan dasar kebijakan publik yang berdampak luas. Penggunaan Inpres dalam konteks tersebut juga menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip negara hukum karena bertentangan dengan asas legalitas. Selain itu, keberadaan Inpres yang bertentangan dengan undang-undang melemahkan prinsip lex superior derogat legi inferiori, yaitu asas yang menyatakan bahwa norma yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Kondisi ini juga berdampak negatif terhadap pelaksanaan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, karena berpotensi menimbulkan intervensi pusat atas otonomi daerah tanpa dasar hukum yang sah.