Abstrak
Titin Arisma, NIM. 1930203073. Judul Skripsi "Kedudukan Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Materil Di Dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia" Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Batusangkar, 2024. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, bagaimana kedudukan instruksi presiden di dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan bagaimana kedudukan kompilasi hukum Islam setelah instruksi presiden Nomor 1 tahun 1991. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, bagaimana kedudukan instruksi presiden di dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan bagaimana kedudukan kompilasi hukum Islam setelah instruksi presiden Nomor 1 tahun 1991. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Sumber data dari penelitian ini terdiri dari kompilasi hukum Islam. sedangkan sumber data sekunder terdiri dari bahan hukum primer yaitu undang-undang dasar 1945, undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, instruksi presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang penyebarluasan kompilasi hukum Islam. teknik pengambilan data melalui studi pustaka. pengolahan data dilakukan secara deskriptif kualitatif, kemudian diuraikan serta melakukan klasifikasi terhadap aspek masalah tertentu dan memaparkan melalui kalimat yang efektif. Hasil penelitian yang penulis lakukan, pertama, hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu tata urutan peraturan perundang-undangan yang merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum yang ada di bawahnya. tata urutan peraturan perundang-undangan republik Indonesia adalah undang-undang 1945, ketetapan majelis permusyawaratan rakyat republik Indonesia, undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, Peraturan Pemerintah, keputusan presiden dan peraturan daerah. Kedua, kedudukan instruksi presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang digunakan sebagai hukum materiil di pengadilan agama yang mana menurut peraturan perundang-undangan tidak masuk ke dalam hierarki hanya saja dianggap sebagai policy rules dan secara formal menurut pendapat para ahli memang diakui bahwa Inpres tidak bersifat mengikat. Ketiga kedudukan kompilasi hukum Islam setelah instruksi presiden Nomor 1 tahun 1991 bisa dikatakan mengikat karena telah dikeluarkannya keputusan bersama ketua mahkamah agung dan departemen agama republik Indonesia Nomor 7/KMA/1985 yang menyatakan bahwasanya kedudukan kompilasi hukum Islam sudah bisa dikatakan bersifat mengikat.