Abstrak
ABSTRAK ERI SUSANTO, NIM. 2002021009, dengan judul tesis : ANALISIS KONTRAK PERJANJIAN KERJASAMA BADAN USAHA MILIK NAGARI BERSAMA (BUMNAGMA) BATANG KAPUR LKD KECAMATAN KAPUR IX DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar. Permasalahan dalam tesis ini adalah untuk mengetahui Bagaimana bentuk perjanjian kerjasama yang terjadi di Badan Usaha Milik Bersama (Bumnagma) Batang Kapur LKD di Kecamatan Kapur IX, dan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap perjanjian kontrak kerjasama antara sesama tujuh Nagari dan pihak pengelola pada Badan Usaha Milik Nagari (Bumnagma) Batang Kapur LKD di Kecamatan Kapur IX. tentang keinginan masing-masing masyarakat Desa di Kecamatan Kapur IX untuk menerapkan Syariat Islam di Nagarinya masing-masing yang dituangkan dalam visi Desa, adanya keinginan intensif para Wali Nagari agar kerjasama Bumnagma ini benar-benar berlandaskan dengan azas Syariah Islam, dan adanya tumpang tindih wewenang yang dibebankan kepada direktur Badan Usaha Milik Nagari Bersama yang terindikasi berlawanan dengan asas keadilan transaksi dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bentuk akad yang terjadi antara berbagai pihak berakad dalam kerjasama Bumnagma antar Nagari di Kecamatan Kapur IX. Metode yang digunakan adalah penelitian dokumentasi dengan analisis metode penelitian kualitatif yang diinterpretasikan dari perspektif teori Hukum Ekonomi Syariah. Pengumpulan data dilakukan dengan melaksanakan studi atas teks-teks dokumen kerjasama yang diperkuat dengan wawancara kepada pihak-pihak terkait. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kontrak perjanjian kerjasama yang terjadi pada Bumnagma Batang Kapur LKD adalah berbentuk perjanjian kerjasama syirkah ‘inan karena telah memenuhi syarat dan rukun syirkah ‘inan, sedangkan hubungan kerjasama antara para pemilik modal dengan pengelola usaha adalah berdasarkan akad Ijarah. Kedua jenis akad tersebut dibolehkan dalam dalam Hukum Ekonomi Syariah, namun adanya insentif yang tidak ditentukan kepada pihak pengelola didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal yang masih dapat sejalan dengan akad syariah, jika benar-benar terjadi secara ma’ruf.