WITRI

Keberlakuan Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Perspektif Siyasah Dusturiyah

ABSTRAK WITRI SATRIANI, NIM 15301500056. Judul Skripsi “ Keberlakuan Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Perspektif Siyasah Dusturiyah”, Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar, 2019. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana kedudukan Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama, bagaimana tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Keberlakuan Kompilasi Hukum Islam. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama, dan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Keberlakuan Kompilasi Hukum Islam Metode penelitian yang penulis lakukan adalah metode penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian Kepustakaan (Liberary research). Sumber data primer terdiri Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan sumber data sekunder terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Teknik pengambilan data melalui Studi Pustaka dan Dokumentasi. Pengolahan data dilakukan secara deskriptif kualitatif, kemudian diuraikan serta melakukan klasifikasi terhadap aspek masalah tertentu dan memaparkan melalui kalimat yang efektif. Hasil penelitian yang penulis lakukan, pertama, Kedudukan Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materil di Pengadilan Agama sebagai pedoman untuk memutuskan suatu perkara bagi Umat beragama Islam memberikan kemudahan bagi hakim dalam memberikan kesamaan putusan meskipun adanya tarik ulur tentang kelayakan dari Kompilasi Hukum Islam itu sendri yang mana pada kenyataannya digunakan secara efektif oleh hakim. Kedudukan Kompilasi Hukum Islam sebagai Hukum Materiil dipengadilan Agama dibolehkan karna awal Pembentukan kompilasi Hukum Islam itu dari adanya surat Keputusan Mahkamah Agung dan Menteri Agama untuk pengembangan hukum Islam melalui yurisprudensi yang mana yurisprudensi tersebut merupakan sumber hukum. Kedua Siyasah dusturiyah ini berkaitan mengenai hubungan antara masyarakat dan negara yang mengatur segala kepentingan kemaslahatan umat. Hubungan ini diatur dalam ketentuan tertulis (konstitusi) yang merupakan aturan dasar hukum suatu negara Keberlakuan Kompilasi Hukum Islam dalam ketatanegaraan Islam atau Siyasah Dusturiyah telah memiliki dasar tertulis yang menandakan bahwa telah memiliki Asas Legalitas karena telah melalui proses legalisasi dalam pembentukannya sehingga Kompilasi Hukum Islam itu dari sudut pandang Siyasah Dusturiyah telah sesuai dengan pembentukan perundang-undangan serta metode yang digunakan dalam penetapan hukum melalui maqasid syariah untuk memenuhi kebutuhan umat beragama Islam dengan terpenuhi kebutuhan Hajiyat.

PENGARUH KEMUDAHAN PENGGUNAAN, KEAMANAN DAN HARGA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA MARKETPLACE TOKOPEDIA PADA MASYARAKAT KELURAHAN AUR GADING KOTA SAROLANGUN

Skripsi ini disusun oleh Seren Witriyani, dengan Nim: 2230404176 yang mengangkat judul skripsi “Pengaruh Kemudahan Penggunaan, Keamanan dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Pada Marketplace Tokopedia Pada Masyarakat Kota Sarolangun Kelurahan Aur Gading”. Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, Falkultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar Tahun 2026. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalis pengaruh kemudahan penggunaan, keamanan, dan harga terhadap keputusan pembelian secara online pada aplikasi Tokopedia di kota Sarolangun khususnya masyarakat kelurahan Aur Gading. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya fenomena kurangnya kepercayaan konsumen untuk menjadikan Tokopedia sebagai platform marketplace pilihan utama saat akan melakukan pembelian. meskipun dilihat dari segi kemudahan penggunaan, keamanan dan juga harga, dinilai kompotitif. Adapun sampel dalam penelitian ini yaitu seluruh masyarakat kelurahan Aur Gading yang memiliki aplikasi Tokopedia. Jenis penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 96 responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji klasik, uji regreasi linear berganda, uji hipotesis dan uji koefisiensi determinasi dengan mengunakan program SPSS Versi 25. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara persial kemudahan penggunaan dan keamanan berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada marketplace Tokopedia di kelurahan Aur Gading. Sementara harga tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada marketplace Tokopedia di kelurahan Aur Gading. Secara simultan menunjukan bahwa kemudahan penggunaan, keamanan dan harga secara bersama-sama berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada marketplace Tokopedia di kota Sarolangun khususnya pada masyarakat kelurahan Aur Gading.

Pengaruh Media Permainan Konstruktif Magnetik Terhadap Kemampuan Berfikir Simbolik Anak Usia 5-6 Tahun Di TK Al-Faizin Batusangkar

ABSTRAK Yuli Witri Santi dengan NIM. 2130109062, Judul Skripsi “Pengaruh Media Permainan Konstruktif Magnetik Terhadap Kemampuan Berfikir Simbolik Anak Usia 5-6 Tahun di TK Al-Faizin Batusangkar”. Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar. Penelitian ini dilatar belakangi dari adanya anak yang masih kurang dalam kemampuan berpikir simbolik, seperti belum mampu menggunakan benda sebagai simbol dari objek lain, belum bisa mengekspresikan ide melalui permainan pura-pura, atau belum mampu membayangkan suatu konsep dalam bentuk representasi sederhana. Hal ini terjadi karena kurangnya media interaktif yang tepat, keterbatasan pemahaman anak tentang berfikir simbolik, kurangnya mdia permainan yang mendukung, dan sarana prasarana masih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh media permainan konstruktif magnetik terhadap kemampuan berfikir simbolik anak. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan disain pre-eksperimen dan tipe one grup pretest-posttes. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh anak di TK Al-Faizin yang berjumlah 70 anak dengan sampel 12 orang anak dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan merupakan lembar observasi. Berdasarkan hasil penelitian dilihat dari pengelolaan data hasil dari rata-rata pretest yaitu 23,16 dan melakukan treatment sebanyak 4 kali treatment hasilnya 24,33, treatment kedua hasilnya 25,58, treatment ketiga hasilnya 27,08, treatment keempat hasilnya 30,16 dan hasil rata-rata posttest yaitu 32,08. Jadi media permainan konstruktif magnetik dapat berpengaruh terhadap kemampuan berfikir simbolik anak.

Analisis Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Ressa Sawitri, NIM 2030203069, Judul Skripsi “Analisis Masa Jabatan Kepala Desa DalamUndang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”. Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah mengenai perubahan UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa perubahan yang sangat signifikan terkhusus dalam hal masa jabatan kepala desa. Dalam Undang-Undang ini dijelaskan pada Pasal 39 menetapkan bahwa masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat menjabat 2 kali periode, hal ini tentu tidak sesuai dengan prinsip negara demokrasi. Karena perpanjangan masa jabatan kepala desa sama halnya dengan menutup kran demokrasi atau mempersempitkan kesempatan masyarakat lain yang memiliki potensi untuk maju sebagai calon kepala desa periode selanjutnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum formulasi pasal 39 UU Desa dan untuk mengetahui dampak dari perpanjangan masa jabatan kepala desa terhadap demokrasi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan tipologi kualitatif yaitu hasil penelusuran dari sumber data sekunder yang dianalisis dan dideskripsikan secara komprehensif terkait masa jabatan kepala desa dalam UU Desa. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yaitu memakai bahan hukum primer berupa Al-Qur’an dan Sunnah, UUD 1945, serta UU Desa dan bahan hukum sekunder meliputi UU No 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta data yang diperoleh dari kepustakaan seperti buku, jurnal, website, maupun penelitian ilmiah lainnya. Hasil Penelitian: pertama politik hukum formulasi Pasal 39 UU Desa tentang perpanjangan masa jabatan kepala desa bertetangan dengan prinsip negara demokrasi yaitu bisa menghambat regenerasi kepemimpinan dan mengurangi peluang bagi partisipasi politik masyarakat dalam memilih calon pemimpin desa selanjutnya. Bertentangan dengan falsafah bangsa Indonesia yakni Pancasila yang tertuang dalam sila keempat tentang demokrasi. Masa jabatan ini terlalu lama dan bertentangan dengan konsep negara hukum yang membatasi kekuasaan. Kedua, dampak dari perpanjangan masa jabatan kepala desa pada pasal 39 UU Desa terhadap demokrasi di Indonesia menunjukkan bahwa masa jabatan 8 tahun memiliki dampak negatif yang lebih signifikan dibandingkan manfaatnya, yaitu pertama, masa jabatan yang lebih lama dapat memberikan peluang bagi kepala desa untuk menyalahgunakan kekuasaannya. Kedua, masa jabatan yang lebih lama dapat menghambat regenerasi kepemimpinan di desa, karena calon pemimpin baru tidak memiliki kesempatan untuk mencalonkan diri dan memimpin desa. Ketiga, masa jabatan yang lebih lama dapat melemahkan demokrasi di tingkat desa karena masyarakat memiliki lebih sedikit kesempatan untuk memilih pemimpin baru. Keempat, kepala desa yang berkuasa lama dapat menjadi lebih otoriter dan represif dan lebih mudah untuk melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pengaruh Fluktuasi Harga Sawit, Kenaikan Harga Pupuk Dan Biaya Transportasi Terhadap Penghasilan Petani Sawit Di Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya

ABSTRAK Witri Rhamadani, NIM 1930402089. Judul skripsi “Pengaruh Fluktuasi Harga Sawit, Harga Pupuk Dan Biaya Transportasi Terhadap Kesejahteraan Petani Sawit Di Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya” Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh fluktuasi harga sawit, harga pupuk dan biaya transportasi terhadap kesejahteraan petani sawit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Fluktuasi Harga Sawit, Harga Pupuk Dan Biaya Transportasi Terhadap Kesejahteraan Petani Sawit Di Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui kuesioner. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 52 orang responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji validitas, uji reabilitas, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, uji persial (t), uji simultan (f) dan uji koefisien determinasi. Pengolahan data menggunakan SPSS versi 26. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel harga sawit berpengaruh terhadap kesejahteraan, variabel harga pupuk tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan, variabel biaya transportasi berpengaruh terhadap kesejahteraan, dan secara bersama (simultan) variabel harga sawit, harga pupuk dan biaya transportasi berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan petani petani sawit.

PENGARUH HARGA DAN LOKASI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN DENGAN KUALITAS PELAYANAN SEBAGAI VARIABEL MODERATING PADA SERAMBI MART CABANG SIMPANG KIAMBANG BATUSANGKAR

Pemicu permasalahan dalam penelitian ini Serambi Mart awalnya berdiri di Padang Panjang pada tahun 2017, setelah beberapa bulan berjalan omset penjualan bisa dikatakan sepi pembeli hal ini disebabkan banyak faktor salah satunya lokasi yang tidak strategis dan tidak adanya lokasi parkir yang memadai serta penetapan harga yang relatif lebih tinggi dari pesaing dan kualitas pelayanan yang kurang maksimal, kemudian pada awal tahun 2018 Serambi Mart Padang Panjang di tutup dan di pindahkan ke Batusangkar. Untuk itu peneliti ingin meneliti variabel apakah yang akan menunjang untuk kesuksesan Serambi mart cabang simpang Kiambang. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan yaitu melalui kuesioner. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 96 orang responden. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh Terdapat pengaruh antara Harga terhadap Keputusan Pembelian Pada Minimarket Serambimart cabang Simpang Kiambang Batusangkar. Terdapat pengaruh antara Harga terhadap Keputusan Pembelian melalui Kualitas Pelayanan Pada Minimarket Serambimart cabang Simpang Kiambang Batusangkar. Tidak terdapat pengaruh antara Lokasi terhadap Keputusan Pembelian Pada Pada Minimarket Serambimart cabang Simpang Kiambang Batusangkar. Terdapat pengaruh antara Lokasi terhadap Keputusan Pembelian melalui Kualitas Pelayanan Pada Minimarket Serambimart cabang Simpang Kiambang Batusangkar.

Implementasi Akad dalam Sewa Menyewa Pelaminan di Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok

Witri Nelvi, NIM 1830202077, judul skripsi “Implementasi Akad dalam Sewa Menyewa Pelaminan di Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok” Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar 2022. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan akad dalam sewa menyewa pelaminan di Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok menurut Fiqh Muamalah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis pelaksanaan akad dalam sewa menyewa pelaminan di Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok serta mengkaji pelaksanaan sewa menyewa pelaminan dari tinjauan Fiqih Muamalah. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif, dengan sumber data berasal dari data primer dan sekunder, sumber data primer penulis mewawancarai 3 pemilik pelaminan dan 10 penyewa pelaminan, untuk teknik pengumpulan data peneliti menggunakan metode observasi dan wawancara, selanjutnya mengenai uji keabsahan data peneliti mengacu pada trianggulasi sumber berarti mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, pertama dari segi pelaksanaan sewa menyewa di Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok diawali dari penyewa pelaminan mendatangi dan menyampaikan keinginannya untuk menyewa perlengkapan pelaminan, apa saja yang dibutuhkan oleh penyewa pelaminan mulai dari tenda, apa jenis dan ukurannya, serta meja kursi, berapa jumlah yang harus disediakan, panggung, kain pelaminan, dekorasi, katering, makeup dan perlengkapan lainnya. Selanjutnya dihitung harga untuk barang/perlengkapan yang dibutuhkankan, penentuan harga dihitung berdasarkan barang yang digunakan, pemilik menggunakan tarif dalam harga sewa pelaminan, yang mana harga untuk masing-masing tempat pelaminan berbeda-beda. Dalam tarif sudah masuk semua perlengkapan, namun disni tidak dijelaskan berapa rincian untuk masing-masing perlengkapan. Kedua, dari segi tinjauan fiqih muamalah, sebagaimana dijelaskan dalam rukun dan syarat mengenai akad sewa menyewa bahwasanya harga dalam transaksi sewa menyewa harus jelas takaran dan jumlahnya jelas wujud serta nilainya. Kejelasan ini terlihat pada tarif yang digunakan oleh pemilik pelaminan walaupun rincian harga tidak dijelaskan secara rinci, namun berlandaskan pada kaedah urf العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ “adat bisa dijadikan landasan hukum” itu sudah menjadi kebiasaan yang berulang-ulang dalam masyarakat, sehingga tidak perlu lagi dijelaskan dan hal itu diterima di tengah-tengah masyarakat.

KEBERLAKUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DI PENGADILAN AGAMA MELALUI INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

WITRI SATRIANI, NIM 15301500056. Judul Skripsi “ Keberlakuan Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Perspektif Siyasah Dusturiyah”, Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar, 2019. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana kedudukan Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama, bagaimana tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Keberlakuan Kompilasi Hukum Islam. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama, dan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Keberlakuan Kompilasi Hukum Islam Metode penelitian yang penulis lakukan adalah metode penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian Kepustakaan (Liberary research). Sumber data primer terdiri Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan sumber data sekunder terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Teknik pengambilan data melalui Studi Pustaka dan Dokumentasi. Pengolahan data dilakukan secara deskriptif kualitatif, kemudian diuraikan serta melakukan klasifikasi terhadap aspek masalah tertentu dan memaparkan melalui kalimat yang efektif. Hasil penelitian yang penulis lakukan, pertama, Kedudukan Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materil di Pengadilan Agama sebagai pedoman untuk memutuskan suatu perkara bagi Umat beragama Islam memberikan kemudahan bagi hakim dalam memberikan kesamaan putusan meskipun adanya tarik ulur tentang kelayakan dari Kompilasi Hukum Islam itu sendri yang mana pada kenyataannya digunakan secara efektif oleh hakim. Kedudukan Kompilasi Hukum Islam sebagai Hukum Materiil dipengadilan Agama dibolehkan karna awal Pembentukan kompilasi Hukum Islam itu dari adanya surat Keputusan Mahkamah Agung dan Menteri Agama untuk pengembangan hukum Islam melalui yurisprudensi yang mana yurisprudensi tersebut merupakan sumber hukum. Kedua Siyasah dusturiyah ini berkaitan mengenai hubungan antara masyarakat dan negara yang mengatur segala kepentingan kemaslahatan umat. Hubungan ini diatur dalam ketentuan tertulis (konstitusi) yang merupakan aturan dasar hukum suatu negara Keberlakuan Kompilasi Hukum Islam dalam ketatanegaraan Islam atau Siyasah Dusturiyah telah memiliki dasar tertulis yang menandakan bahwa telah memiliki Asas Legalitas karena telah melalui proses legalisasi dalam pembentukannya sehingga Kompilasi Hukum Islam itu dari sudut pandang Siyasah Dusturiyah telah sesuai dengan pembentukan perundang-undangan serta metode yang digunakan dalam penetapan hukum melalui maqasid syariah untuk memenuhi kebutuhan umat beragama Islam dengan terpenuhi kebutuhan Hajiyat.

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016

Witri. NIM 14 231 122. Judul Skripsi: “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016”. Sarjana Ekonomi Syariah Konsentrasi Akuntansi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar. Permasalahan dalam penelitian ini adalah besarnya dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah daripada PAD, tidak tercapainya target PAD yang dianggarkan, terjadinya realisasi belanja daerah yang lebih besar dari anggaran, dan realisasi belanja daerah terhadap belanja operasi dan belanja modal yang tidak seimbang. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi belanja dan rasio aktivitas. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan (Field Research) metode deskriptif pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian dinilai dari rasio kemandirian keuangan daerah masih sangat rendah sekali karena persentase kemandirian pemerintah daerah di bawah 25%. Kinerja keuangan dinilai dari rasio efektivitas PAD, terdapat 9 kabupaten (Pasaman, Pesisir Selatan, Solok Selatan, Sijunjung, Solok, Pasaman Barat, Agam, Tanah Datar, Padang Pariaman), dan Kota Padang Panjang memiliki tingkat efektivitas PAD pada klasifikasi sangat efektif. Kabupaten Lima Puluh Kota dan 5 kota (Bukittinggi, Solok, Pariaman, Sawahlunto, Payakumbuh) pada klasifikasi efektif. Kabupaten Dharmasraya dan Kota Padang pada klasifikasi cukup efektif. Sedangkan Kabupaten Kepulauan Mentawai pada klasifikasi kurang efektif. Kinerja keuangan dinilai dari rasio efisiensi belanja, Kota Bukittinggi berada pada klasifikasi tidak efisien, 6 kabupaten berada klasifikasi kurang efisien yaitu Pasaman, Padang Pariaman, Lima Puluh Kota, Dharmasraya, Solok, dan Sijunjung. Sedangkan Kabupaten Solok Selatan, Pesisir Selatan, Tanah Datar, Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Agam dan 2 kota yaitu Sawahlunto dan Payakumbuh berada pada klasifikasi cukup efisien. Kota Padang Panjang dan Kota Pariaman berada pada klasifikasi efisien. Kinerja keuangan dilihat dari rasio aktivitas, terdapat 8 kabupaten dan 5 kota memiliki kriteria cukup baik, sementara terdapat 4 Kabupaten (Pesisir Selatan, Solok, Agam, dan Tanah Datar) dan 2 Kota (Bukittinggi dan Padang) berada pada kriteria kurang baik dalam mengalokasikan belanja daerahnya untuk belanja operasi. Sedangkan dilihat dari alokasi belanja daerah untuk belanja modal, kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 dapat dikatakan cukup baik.

The Journeys 2

Accounts of the Indonesians on their travel to various places.

Indonesia, the land of 1000 kings